Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Pelindungan kawasan ekosistem esensial (KEE) bertujuan melindungi ekosistem penting di luar kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis konservasi dan praktik terbaik. 2. Forum kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan KEE agar pengelolaannya sesuai dengan kondisi sosial budaya m

1. Pengalaman Perencanaan KEE dan HCV
Dr. Edi Purwanto
Bogor, 23 Juli 2021

2. HK: Protected Areas; HL :(Watershed) Protection Forest; HP: Production Forest; HPT: Limited Production
Forest; HPK: Convertible Production Forest
Sumber: Ishak Yassir, 2020

3. FAKTA
 Hanya (± 25%) orangutan yang habitatnya berada di dalam kawasan
konservasi dan hutan Lindung.
 Sebagian besar (± 75%) habitat satwa tersebut justru hidup di dalam
kawasan hutan produksi maupun di luar kawasan hutan berupa
perkebunan kelapa sawit (Rijksen dan Meijaard, 1999; Wich et al. 2012).
 Satwa liar yang dilindungi seperti orangutan, gajah, harimau yang hidup
diluar kawasan konservasi bukanlah hal yang mengejutkan karena baik
secara nasional maupun provinsi, luas kawasan konservasi jumlahnya
memang relatif lebih kecil daripada hutan produksi (HK hanya 18%,
sedangkan HP 57%).
(Sumber: Ishak Yassir, 2020)

4.  Karakter satwa liar tersebut di habitat alaminya memang memiliki daya jelajah yang luas
dan habitat alaminya tidak selalu berada di dalam kawasan konservasi maupun hutan
lindung.
 Masa depan kelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna, termasuk kawasan
ekosistem unik dan langka di Indonesia tidak hanya berada di dalam kawasan konservasi
dan lindung saja, tetapi juga kawasan Hutan Produksi, Perkebunan Sawit dan
Pertambangan.
 Fakta di atas menjadi dasar pertimbangan bagi KLHK untuk menyiapkan dan melindngi
kawasan yang teridentifikasi secara ekologis penting bagi konservasikeanekaragaman
hayati, namun keberadaannya berada di luar kawasan konservasi: Kawasan Ekosistem
Esensial (KEE).
(Sumber: Ishak Yassir, 2020)
FAKTA

5. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KEE
 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya
 Pasal 12 ayat (16) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
“Pemerintah berwenang menetapkan wilayah
tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem
penyangga kehidupan termasuk pola dasar
pembinaan dan pemanfaatannya ”
“Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan konkuren (Urusan Kehutanan,
sub Urusan KSDAE), berwenang menetapkan
norma, standar, prosedur, dan kriteria”
“Perlindungan pada Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam termasuk perlindungan
terhadap Kawasan Ekosistem Esensial”
“Pemerintah melakukan kegiatan pengelolaan jenis
tumbuhan dan satwa serta habitatnya”

6. Sebagai contoh, di Provinsi Jambi dengan total luas
Kawasan Hutan ± 2,1 juta ha, luas total hutan lindungnya
hanya berkisar ± 8,5 % sedangkan kawasan konservasinya
berkisar ± 32,7 %. Sisanya ± 58,8 %, status kawasannya
adalah hutan produksi (hutan produksi tetap (HP); hutan
produksi terbatas (HPT); dan hutan produksi yang dapat
dikonversi (HPK).

7. (Sumber: Ishak Yassir, 2020)

8. Koridor Hidupan Liar Hutan Lindung
Sungai Lesan-Wehea Kelay, Berau

10. KEE KORIDOR OU WEHEA-KELAY
 KEE pertama di Indonesia
 Kawasan habitat orangutan di Kabupaten Kutai Timur – Kab. Berau, Kalimantan
Timur seluas 532,143 Ha dan Jumlah Populasi OU ± 2.500 Individu.
 Inisiatif ini melibatkan berbagai pihak yang tergabung dalam Forum KEE
Wehea Kelay (Pemerintah Pusat (KLHK), Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan
Kutai Timur, swasta (PT. Gunung Gajah Abadi, PT. Narkata Rimba, PT. Karya
Lestari, PT. Wanabhakti Persada Utama, PT. Acacia Andalan Utama, PT.
Nusantara Agro Sentosa), Perguruan Tinggi (Fahutan UNMUL), Masyarakat
Adat Wehea dan The Nature Conservation (TNC).
 Berdasarkan fungsinya merupakan Kawasan HP, HL dan Area Perkebunan

11. Kelompok Hutan Sungai Lesan (13.565,58 ha)

12. Ekowisata Hutan Lindung Sungai Lesan,
Kemitraan Kampung (Bumkam) Lesan
Dayak dengan KPH Berau Barat (OWT-
TFCA Kalimantan)
https://youtu.be/FBN8eGN8IoE

14. • Kajian COP menunjukkan
bahwa populasi orangutan di
dalam kawasan Hutan Lindung
Sungai Lesan terus menurun
dari tahun ke tahun.
• Karena pembukaan kawasan
hutan untuk perkebunan
kelapa sawit
Sumber :
Siaran Pers 12 Januari 2018 (COP)

16. Konsesi yang
ada di Sekitar
HL. Sungai Lesan
Eks PT
Mardhika
Insan Mulia
PT Belantara
Pusaka
PT Anugerah Agung
Prima Abadi
PTUtama Damai
Indah Timber
PT Global Primatama
Mandiri
PT Belantara Pusaka
PT Gunung Gajah
Abadi

21. Koridor Hidupan Liar Sungai Putri –
TN Gunung Palung dan HL Gunung Tarak

22. Gunung Tarak/Ketapang (506.000 ha)

23. 1
2
3
4
5
6

24. Inisiator: DK-KB, Bappeda-
KB, IDH, PT. KAL dan PT. GMS
Melakukan ground-check
Pergub No. 718 / 2017
KEE Kab. Ketapang &
Kayong Utara
2017
PT. Laman Mining (LM)
mulai beroperasi
LM merusak sebagian
KEE/HCV KAL & GMS
KLHK mengirimkan Tim
Gakkum
DK-KB melakukan
observasi lapangan
kerusakan HCV/KEE
DK-KB fasilitasi resolusi
konflik
DK-KB dan KLHK fasilitasi
KEE Stakeholders susun
Rencana Pengelolaan
(RP) KEE-Ketapang
Stakeholders Menyusun
RP KEE-Ketapang
Konsultasi Publik RP KEE
Ketapang (?)
Perbaikan Dokumen,
pengesahan dan
pelaksanaan (?)
2019
2018
DK-KB
melaksanakan
konsultasi publik
* PT. KAL, PT. GMS, DK-KB, KLHK (BPEE), Bappeda Ketapang, LM, BKSDA, TNGP, YIARI, IDH, TI
Kronologis Pendampingan KEE Ketapang

25. Bumitama Gunajaya Agro
yayasan inisiatif
dagang hijau

26. Kerjasama antar desa untuk Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial

27. Proses Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE

28. Inter-koneksi HCV sebagai Koridor Hidupan Liar (Orangutan),
PT KAL, ANJ Group, Ketapang

29. Koridor Hidupan Liar di Kebun Sawit (PT. KAL)

30. https://bit.ly/3axGDal

31. Video KEE Ketapang:
Indonesia:
https://youtu.be/Yuv0eY5RFVs
English:
https://youtu.be/66Q7_rPs9yY

32. • Pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan secara intensif dalam
konsultasi publik.
• Pentingnya pelurusan kesalah fahaman: Land sharing vs Land sparing.
• Perlu hadirnya berbagai skema insentif : Pembebasan PBB, PES, TAPE, VCA,
RaCP (RSPO ‘remediation and compensation procedure’), REDD+ dsb,
• Peran CSO sebagai champions dalam membangun kesadaran, ketertarikan
para pihak,mengidentifikasi dan membangun common interests.
• Peran BKSDA dan KPH dalam membangun KEE.
• KEE yang dikelola dengan baik perlu diresgistrasi secara nasional dan
menjadi komitmen Indonesia terkait Aichi Target dan Paris Agreement.
LESSON LEARNED

33. • Pelindungan kawasan ekosistem esensial (KEE) adalah upaya untuk melindungi KEE
melalui pengelolaan berdasarkan prinsip konservasi atau prinsip praktik-praktik
terbaik (best management practices).
• Yang dimaksud dengan prinsip praktik praktik terbaik (best management practices)
tersebut adalah prinsip yang diterapkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan
KEE yang tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di Indonesia dan
Internasional saja, namun juga telah sesuai dengan tuntutan kondisi sosial dan
budaya masyarakat setempat (Ishak Yassir, 2020*),
• Keberadaan forum kolaborasi dalam upaya pelindungan KEE sangat penting tidak
hanya pada tahap perencanaan, namun juga pada tahap pengelolaan termasuk dalam
tahapan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Keberadaan forum kolaborasi tersebut
wajib untuk dibentuk dan menjadi prasyarat yang harus dipenuhi di dalam upaya
perlindungan KEE terutama pada kawasan esensial yang pengelolaannya menuntut
pengelolaan dalam skala bentang alam dan melibatkan banyak pihak (misal untuk
koridor hidupan liar; areal bernilai konservasi tinggi) (Ishak Yassir, 2020*).
LESSON LEARNED
* Yassir, I., 2020. KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL “Salah Satu Benteng Utama Kelestarian Keanekaragaman Hayati Di Indonesia”

34. Edi Purwanto;
E-mail:
edipurwanto@tropenbos-indonesia.org;
Website: www.tropenbos-indonesia.org
Facebook: @tropenbos.indonesia.org
Twitter: @tropenbosID
Office : Taman Cimanggu, Jl. Akasia I Blok P1 No.6, Bogor, Indonesia
Mobile Phone: +62 (0) 81 296 55 233