Prospek kerja alumni fakultas kehutanan

2. Abraham Maslow (1943;1970)

3.  Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan
sebagainya)
 Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung,
jauh dan bahaya)
 Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki
(berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
 Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi,
berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta
pengakuan)
 Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif:
mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan
estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan;
kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan
menyadari potensinya)

4.  Menurut teori X ada 4 pandangan yang dipegang manajer :
1. karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja
2. karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau diancam
dengan hukuman untuk mencapai tujuan.
3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab.
4. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua faktor yang
dikaitkan dengan kerja.
 Kontras dengan pandangan negative ini mengenai kodrat manusia ada
empat teori Y:
1. karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti
istirahat dan bermain.
2. Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika
mereka komit pada sasaran.
3. Rata rata orang akan menerima tanggungjawab.
4. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif.
(Douglas McGregor)

7. 12 UPT KEMENHUT PROV. SULSEL
1. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan
2. Balai Penelitian Kehutanan Makassar
3. Balai Diklat Kehutanan Makassar
4. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
6. BPDAS Jeneberang - Walanae
7. Balai Persuteraan Alam Makassar
8. BPDAS Saddang
9. SMK Kehutanan Makassar
10. Balai Perbenihan Tanaman Hutan
11. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung
12. Balai Taman Nasional Taka Bonerate

8. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
Sulawesi Selatan
TUPOKSI
• Pengelolaan Kawasan Konservasi (In-situ) dan
Pengawasan Peredaran Tumbuhan-Satwa Liar
(Ex-situ).
Kegiatan Pengelolaan
• Mengelola 16 Kawasan Konservasi
• Luas total KK 258.575,67 Ha
• Terdiri dari : 3 Cagar Alam, 3 Suaka
Margasatwa, 9 Taman Wisata Alam, dan 1
Taman Buru
• Ex-situ : Pengawasan dan Pelayanan
Peredaran TSL, Pembinaan Penangkaran,
Lembaga Konservasi

11. BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR
TUPOKSI
BPK Makassar mempunyai tugas melaksanakan penelitian
di bidang konservasi dan rehabilitasi, peningkatan
produktifitas hutan, keteknikan kehutanan dan
pengolahan hasil hutan, serta perubahan iklim dan
kebijakan kehutanan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Cakupan wilayah
kerja meliputi
propinsi Sulawesi
Selatan, propinsi
Sulawesi Barat,
propinsi Sulawesi
Tenggara dan
propinsi Sulawesi
Tengah serta
propinsi Maluku.
BPK Makassar

12. BALAI DIKLAT KEHUTANAN MAKASSAR
TUPOKSI
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai
dan non pegawai di bidang kehutanan.
Wilayah pelayanan / wilayah kerja BDK Makassar
meliputi : Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Sulawesi tenggara, Sulawesi tengah,
Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku dan Maluku
Utara.
BKD Makassar juga memeliki hutan diklat Tabo-
Tabo yang terletak di Desa Tabo-Tabo,
Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang
dapat ditempuh dalam waktu 1,5 Jam (52,6
km) dari kantor BDK Makassar.
BDK Makassar

13. BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
(BP2HP Wilayah XV) MAKASSAR
TUPOKSI
Tugas
Melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian
sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan
informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan
produksi lestari.
Fungsi
1. penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok balai;
2. penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina
produksi kehutanan;
3. penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan penyiapan
rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional;
4. pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis
fungsional;
5. penilaian sarana dan pengembangn metode pemanfaatan hutan produksi
yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan
hutan produksijangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri,
industri primer kapasitas di atas 6.000 m3/tahun dan dokumen peredaran
hasil hutan;
7. pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari;
8. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.
BPPHP Makassar

14. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
(BPKH Wilayah VII) MAKASSAR
TUPOKSI
Tugas BPKH melaksanaakan pemantapan kawasan hutan, penilaian
perubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan
informasi sumberdaya hutan.
Fungsi :
1. Pelaksanaan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang
akan ditunjuk
2. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan
konservasi,
3. Pelaksanaan identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka
penagunaan kawasan hutan
4. Penilaian hasil tata batas dalam rangka penatagunaan kawasan
hutan
5. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi
kawasan hutan
6. Pelaksanaan identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan
konservasi serta lindung dan hutan produksi lintas administrasi
pemerintahan
7. Penyusunan dan penyajian data informasi sumberdaya hutan serta
neraca sumberdaya hutan
8. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan
BPKH Makassar

15. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(BPDAS) Jeneberang - Walanae
TUPOKSI
• Penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran
sungai;
• Penyusunan dan penyajian informasi daerah aliran
sungai;
• Pengembangan model pengelolaan daerah aliran
sungai;
• Pengembangan kelembagaan dan kemitraan
pengelolaan daerah aliran sungai;
• Pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran
sungai;
• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Balai.
Wilayah Kerja
17 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang secara administratif
masuk dalam 16 kab./kota di Propinsi Sulsel.

16. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(BPDAS) SADDANG
TUPOKSI
• Penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai;
• Penyusunan dan penyajian informasi daerah aliran
sungai;
• Pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai;
• Pengembangan kelembagaan dan kemitraan
pengelolaan daerah aliran sungai;
• Pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran
sungai;
• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
Wilayah Kerja
11 (sebelas) kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan
Sulawesi Barat (Sulbar). Yakni kabupaten Tana Toraja,
Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru, pare-
pare, Pangkep dan Maros. 2 (dua) kabupaten lainnya
berada di provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yakni
kabupaten Polewali dan Mamasa.

17. BALAI PERSUTERAAN ALAM MAKASSAR
TUPOKSI
Melaksanakan penyusunan rencana
pengembangan persuteraan alam,
pemeliharaan bibit induk ulat sutera,
pengujian mutu, sertifikasi dan akreditasi
lembaga sertifikasi telur ulat sutera serta
pengelolaan sistem informasi persuteraan
alam.
Wilayah Kerja
Seluruh wilayah IndonesiaBalai Persuteraan Alam

18. Sekolah Menengah Kejuruan
SMK Kehutanan MAKASSAR
Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah
kejuruan formal di lingkungan Kementerian Kehutanan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kehutanan.
SMK Kehutanan

19. BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
(BPTH) SULAWESI
TUPOKSI
Melaksanakan penyusunan rencana, sertifikasi,
dan akreditasi perbenihan dan pembibitan,
pengelolaan sumber benih, pemantauan
peredaran dan distribusi benih dan bibit
tanaman hutan, penyajian informasi
perbenihan dan pembibitan.
Balai Pembenihan Tanaman
Hutan Sulawesi

20. Taman Nasional
BANTIMURUNG BULUSARAUNG
Luas Kawasan ± 43.750 hektar terdiri dari :
•Cagar Alam seluas ± 10.282,65 hektar,
•Taman Wisata Alam seluas ± 1.624,25 hektar,
•Hutan Lindung seluas ± 21.343,10 hektar,
•Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 hektar,
•Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.355 hektar
terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan
POTENSI
• Ekosistem Karst (hutan di atas batu gamping),
• Obyek wisata Bantimurung dan Gua Pattunuang/ Biseang Labboro
• Endokarst (Gua-gua yg beberapa diantaranya adalah Situs
Purbakala/ Gua Prasejarah)
• Hutan Pamah Sekunder/Primer dan Hutan Hujan Pegunungan
Bawah
• Potensi flora/fauna endemik, unik, langka dan dilindungi UU
• Kingdom of Butterfly
• Potensi produk-produk jasa lingkungan
Taman Nasional
Batimurung Bulusaraung

21. BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE
Kawasan pelestarian alam yang merupakan
karang atoll terbesar ketiga di dunia (luasan
mencapai 220.000 Ha) setelah Atol Kwajifein
di Kepulauan Marshall dan Atol Suvadiva di
Maldive, serta memiliki keanekaragaman biota
laut yang tinggi dan habitat bagi berbagai
spesies satwa laut yang langka dan dilindungi.
• Secara Administratif terletak di wilayah
Kecamatan Takabonerate, Kabupaten
Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan.
• Luas kawasan 530.765 Ha
• Terbagi menjadi 2 (dua) Seksi Pengelolaan
Taman Nasional dan 8 (delapan) Resort.
Taman Nasional
Taka Bonerate

22. Potensi Kawasan TN TAKA BONERATE

23.  Perum Perhutani
 PT. Inhutani I s/d Inhutani V

24.  Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani seluas
2.446.907,27 Ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP)
dan hutan lindung. Luas hutan yang dikelola Perhutani
tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan hutan
wisata.
 Wilayah kerja perusahaan terbagi menjadi 3 Unit
dengan 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
perusahaan, Perum Perhutani didukung pula oleh 13
Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM), satuan kerja
perencanaan sumberdaya hutan (SDH) yang terdiri
dari 13 Seksi Perencanaan Hutan (SPH).

25.  adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara
Indonesia di sektor Kehutanan, dengan unit bisnis
utama meliputi usaha di bidang industri
pengolahan kayu, pengelolaan hutan alam, dan
pengelolaan hutan tanaman.

26. POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN KEHUTANAN TAHUN 2011-2030
(RKTN 2011-2030)
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2011
A. Rasionalisasi Kawasan Hutan  Pengurangan luas kawasan hutan
sampai dengan tahun 2030 diperkirakan sekitar 20% atau (tersisa
seluas 112,34 juta ha (+ 80 %). untuk :
• mengakomodir penyediaan ruang untuk kebutuhan pembangunan di
luar sektor kehutanan.
• resolusi konflik kawasan hutan;
A. Arahan makro pemanfaatan/penggunaan ruang kawasan hutan
selama 20 tahun kedepan :
• Kawasan untuk Konservasi
• Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
• Kawasan untuk Rehabilitasi
• Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
• Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
• Kawasan untuk Non Kehutanan
26

27. Hasil Analisis Kondisi eksisting Kawasan (PerFungsi )
RKTN 2011 - 2030
ARAHAN/RENCANA
FUNGSI KAWASAN (Juta Ha)
Jumlah
HK HL
HP
TETAP (HP)
TERBATAS
(HPT)
KONVERSI (HPK)
Kawasan untuk
Konservasi
23,20 - - - - 23,20
Kawasan untuk
Perlindungan Hutan Alam
dan Lahan Gambut
- 22,91 1,45 0,61 3,42 28,40
Kawasan untuk
Rehabilitasi 3,62 4,14
2,78 2,23 0,75 13,52
Kawasan untuk
Pengusahaan Hutan Skala
Besar
-
-
26,18 20,17 8,18 54,52
Kawasan untuk
Pengusahaan Hutan Skala
Kecil
- 1,81 2,19 1,45 1,53 6,97
Kawasan untuk Non
Kehutanan
-
-
- - 4,06 4,06
Jumlah 26,82 28,86 32,60 24,46 17,94 130,68

28.  Teknisi Bina Hutan dan Rehabilitasi Lahan
(Kementrian Kehutanan, Pemerintah Daerah, BUMN
dan BUMS Kehutanan)
 Teknisi Perencanaan Kehutanan(Kementrian
Kehutanan, BUMN dan BUMS Kehutanan)
 Pengendalian Ekosistem Hutan ( Kementrian
Kehutanan)
 Polisi Hutan ( Kementrian Kehutanan, Pemerintah
Daerah, BUMN dan BUMS Kehutanan)
 Penyuluh Kehutanan
 Wiraswasta/Pengusaha
 LSM dan konsultan dibidang kehutanan

29. 1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Disiplin
4. Ikhlas
5. Visioner
6. Adil
7. Peduli
8. Kerjasama
9. Profesional

30.  Integritas Moral,
 Profesional,
 Kepemimpinan
 Kerjasama
Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2008 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/Menhut-II/2005 tentang
Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen
Kehutanan

32. Areal Rehabilitasi Morfologi DAS (ribu Ha)
Luas
( Ribu ha)
Hulu Tengah Hilir
KAWASAN SUAKA ALAM 1,199.16 121.45 94.09 1,616.69
Cagar Alam (CA) 646.04 56.54 43.91 746.48
Suaka Margasatwa (SM) 753.12 65.91 51.18 870.21
KAWASAN PELESTARIAN ALAM 1,699.18 147.79 115.55 1,964.52
Taman Nasional (TN) 1,610.45 140.94 109.45 1,860.84
Taman Wisata Alam (TWA) 38.53 3.37 2.62 44.52
Taman Hutan Raya (TAHURA) 51.20 4.48 3.48 59.16
Taman Buru (TB) 33.56 2.94 2.28 38.78
Jumlah 3132.9 274.18 212.92 3,620.00
Berdasarkan RKTN 2011-2030, luas arahan rehabilitasi di kawasan
konservasi 3,62 juta Ha