Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buku Juknis Verifikasi PT. MHP

484 views

Published on

Buku Juknis Verifikasi PT. MHP

  • Be the first to comment

Buku Juknis Verifikasi PT. MHP

  1. 1. PANDUAN VERIFIKASI MASYARAKAT DAN PEMETAAN PERMUKIMAN DAN LAHAN GARAPAN MASYARAKAT SETEMPAT/MASYARAKAT HUKUM ADAT DI AREAL IUPHHK-HT An. PT. MUSI HUTAN PERSADA DI KABUPATEN MUARA ENIM, MUSIRAWAS, OGAN KOMERING ULU TIMUR, OGAN KOMERING ULU, LAHAT, MUSI BANYUASIN DAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DALAM RANGKA PERHUTANAN SOSIAL DAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 2017
  2. 2. 1 DAFTAR ISI I. Dasar Hukum.................................................................................. 2 II. Maksud dan Tujuan......................................................................... 3 III. Tim Pemetaan dan Verifikasi............................................................ 3 IV. Metodologi .................................................................................... 5 V. Jadwal Pelaksanaan ........................................................................ 5 VI. Pembiayaan.................................................................................... 5 VII. Penutup ........................................................................................ 5
  3. 3. 2 I. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Hutan Adat; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial; 4. SK Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri PT. Musi Hutan Persada 5. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.22/MenLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tanggal 16 Januari Tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial; 6. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.180/MenLHK/SETJEN/Kum.1/4/2017 tanggal 5 April 2017 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Validasi Hutan Hak; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.11/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.12/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan; 10.Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.13/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat; 11.Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.18/PSKL/Set/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama;
  4. 4. 3 II. Maksud dan Tujuan 1. Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman verifikasi masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan masyarakat di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada oleh tim verifikasi dan Tim Pemetaan. 2. Panduan ini bertujuan untuk mendapatkan fakta, data dan informasi masyarakat yang bermukin atau menggarap lahan di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dan Tim Pemetaan dalam rangka penyelesaian konflik tenurial hutan melalui Perhutanan Sosial atau TORA. III. Tim Pemetaan dan Verifikasi A. Anggota TIM Pemetaan: 1. Yayat Surya (PKTL) 2. Miler Panjaitan (PKTL) 3. Wahyudi Ridianto (PKPS) 4. Maryono (PKPS) 5. Denis (PKPS) 6. Irawan (BPKH) 7. Atep (BPKH) 8. Rosihan (BPHP) 9. Andi Meriansyah (BPHP) 10.Gita Prawiradirja (Dishut Sumsel) 11.Ahmad Zamhari (Dishut Sumsel) 12.Herno Trisulo (Dishut Sumsel) 13.Solihin (KPHP Benakat) 14.Syarifudin (KPHP Benakat) 15.W. Simbolon (KPHP Subanjeriji) 16.Yuda (KPHP Subanjeriji) 17.Didik Purhedi (MHP) 18.Yuhanizar (MHP) 19.Subiantoro (MHP) 20.Suharwoto (MHP) 21.Asta Jaya (MHP) 22.Hairul Sobri (Walhi Sumsel) 23.Habibi (Walhi Sumsel) 24.Febriansyah (Walhi Sumsel) 25.Ahmad Rozani (Walhi) 26.Dedek Ahdiat (Haki) 27.Bob Berlian (Haki) 28.Imam Hanafi (JKPP) 29.Ade Ihsan (JKPP)
  5. 5. 4 30.Diarman (JKPP) 31.Kasmita Widodo (BRWA) 32.Zulfan Setiawan (Aman Sumsel) 33.Muhammad Rizky Syaputra (Aman Sumsel) 34.Rinaldo TS. (Aman Sumsel) 35.Agung Pramudita (Aman Sumsel) 36.Dovi Desriandi (Aman Sumsel) B. Anggota verifikasi masyarakat: 1. Muayat Ali Mushsi (Pokja PS) 2. Agus Supriatna (PKPS) 3. Gunadi (PKPS) 4. Taufan Syarif (MHP) 5. Harnadi Panca Putra (MHP) 6. M Yasin (MHP) 7. Abu Ubaidah (MHP) 8. Ibnu Farhan (MHP) 9. Hadi Jatmiko (Walhi) 10. Masrun Zawawi (Haki) 11. Aprili Firdaus (LBH Palembang) 12. Rustandi Adriansyah (Aman) 13. Devi Irwan (Lingkar Hijau) 14. Tubagus Soleh Ahmadi (Walhi) 15. Ahmad Muhaimin (Walhi) 16. Nicky Samuel (Aman) 17. Untung Saputra (Lingkar Hijau) 18. Taslim (LBH Palembang) 19. Nur Eko (KPHP Benakat) 20. Berti Manurung (KPHP Benakat) 21. Bahrum (KPHP Subanjriji) 22. Jalaludin (KPHP Subanjeriji) 23. Mangasi Togatorop (Dishut Prov. Sumsel) 24. Tatang Kusnadi (Dishut Prov. Sumsel) 25. Deni Priatna (BPHP) 26. Agus Dwi Saputro (BPHP) 27. Hari Priatna (BPHP) 28. Suwito (Pokja PS) 29. Edison Dahlan (Pokja Lahan Transmigrasi ) 30. Rian Aprianda (BUPSHA) 31. Daru (PKTHA) 32. Eko Nopriyadi (PKTHA) 33. Bresman Marpaung (BPSKL Sumatera) 34. Adios Safri (Pokja PPS Sumsel) 35. DD. Shineba (Pokja PPS Sumsel)
  6. 6. 5 36. Aswin (Dit. Pencegahan dan Pengamanan Ditjen Gakum) 37. Sigit (Dit. Pencegahan dan Pengamanan Ditjen Gakum) 38. Sandoro Purba (JKPP) 39. Anwar Sadat (Lingkar Hijau) IV. Metodologi 1. Overlay peta areal kerja MHP dengan PIAPS dan peta indikatif TORA Sumsel 2. Hasil overlay peta poin 1 dioverlay dengan peta Klaim Walhi 3. Dibuat peta kerja untuk verifikasi PS dan Peta Kerja Groundcek TORA 4. Berdasarkan peta kerja dibagi kelompok untuk melakukan verifikasi berdasarkan Perdirjen PSKL tentang verifikasi HKm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat serta groundcek TORA 5. Penyusunan laporan V. Jadwal Pelaksanaan VI. Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan verifikasi masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada berasal dari APBN dan dukungan para pihak yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. VII Penutup Pelaksanaan verifikasi masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada dilakukan dengan baik (tata kelola) dan benar (sesuai dengan aturan perundang-undangan) serta dilaporkan dalam kesempatan pertama. Jakarta, 16 Agustus 2017 j s m s s r k j s m s s r k j s m s s r k j s m s s 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Overlay peta Pertemuan pembahasan hasil overlay peta 2 Coaching Tim 3 pelaksanaan verifikasi 4 menyusun laporan 5 ekspose (diundang Bank BUMN/Himbara) 6 drafting NKK, SK PS dan Rekom untuk TORA 7 penerbitan SK 8 Penyerahan SK 9 mengundang Bank BUMN/Himbara No KEGIATAN Agustus September

×