1. DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
a)
Latar Belakang……………………………………..
b)
Rumusan Masalah…………………………………
c)
Tujuan………………………………………………………………
d)
Manfaat…………………………………………………………
BAB 2. PEMBAHASAN
a)
Sejarah……………………………………………………………….
b)
Dasar Hukum………………………………
c)
Tugas dan Wewenang………………………
d)
Kasus yang Telah Diselesaikan…………………………..
BAB 3. PENUTUPAN
a)
Kesimpulan……………………………………………….
b)
Saran……………………………………………………….
c)
Daftar Pusak…………………………………………………
2. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Negara Indonesia terdiri dari banyak Lembaga. Lembaga – lembaga di Indonesia tersebut
seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Selain itu juga terdapat
lembaga penegak HAM. Beberapa Lembaga tersebut seperti Komisi Nasional HAM
(KOMNAS HAM), Pengadilan HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi LSM Pro Demokrasi dan HAM. Sesuai
dengan nama lembaganya, lembaga – lembaga ini bertujuan untuk menegakkan dan
melindungi setiap hak asasi manusia.
Pengertian dari hak asasi manusia (HAM) itu sendiri yaitu hak dasar yang telah dimiliki oleh
manusia sejak dari dalam kandungan. Hak dasar ini merupakan karunia dari Tuhan Yang
Maha Esa. HAM (Hak Asasi Manusia) juga dapat diartikan dengan suatu hak yang melekat
pada diri setiap manusia sejak sebelum dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat
diganggu gugat siapa pun. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak
sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan
pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada
diri kita sendiri.
HAM terbagi menjadi beberapa bagian seperti sifat HAM, macam HAM, teori hokum HAM,
yang juga dilengkapi dengan bentuk pelanggaran HAM. Beberapa contoh dari hak yang
dimiliki manusia yaitu memeluk agama, memiliki sesuatu, hak mengembangkan budaya dan
hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Seperti yang telah diungkapkan pada paragraph
pertama, terdapat berbagai lembaga penegak Hak Asasi Manusia. Salah satu lembaga
penegak HAM tersebut yaitu Komisi Nasional HAM.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di
Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi
melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan
mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Makalah ini disusun untuk
mengetahui seluk beluk mengenai Komisi Nasional HAM
3. B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana seluk beluk menegenai KOMNAS HAM?
2. Bagaimana peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)?
3. Bagaimana dengan dasar hokum adanya KOMNAS HAM?
4. Bagaimana dengan tugas dan wewenang KOMNAS HAM?
5. Bagaimana dengan kasus – kasus yang ditanagani oleh KOMNAS HAM ?
6. Apa saja manfaat yang didapatkan dari adanya KOMNAS HAM?
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui seluk beluk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS
HAM)
2. Untuk mengetahui peran dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
3. Untuk mengetahui Dasar – Dasar hokum dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM)
4. Untuk mengetahui Dasar – Dasar hokum dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM)
5. Untuk mempelajari tentang berbagai kasus yang ditangani oleh Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
6. Dapat mengetahui manfaat dari adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM)
D. MANFAAT
1. Dapat mengerti lebih luas mengenai Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM)
2. Mengetahui seluk beluk atau sejarah dari Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNAS HAM)
3. Membantu untuk mengetahui dan mengerti awal berdirinya Lembaga Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
4. Dapat memahami mengenai peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS
HAM)
5. Dapat mengerti mengenai Dasar – Dasar hokum dari Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNAS HAM)
6. Dapat mengetahui berbagai kasus yang ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNAS HAM)
7. Dapat mengetahui manfaat dari adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM)
4. BAB II
PEMBAHASAN
A. SEJARAH LEMBAGA KOMNAS HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia.
Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk
penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan
konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan
rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan normanorma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, belum tersosialisasikannya
secara luas dan komprehensif instrumen hak asasi manusia, dan belum kukuhnya masyarakat
warga. Singkatnya, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk
perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan
berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.
Menyikapi berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut, maka guna menghindari korban
pelanggaran HAM yang lebih banyak dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka
Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor
XVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebut disebutkan, antara lain menugasi lembagalembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
Selain itu, dalam Ketetapan tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan,
pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh
suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.
Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999
telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam
Undang-undang tersebut selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai
kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. B. DASAR HUKUM KOMNAS HAM
Instumen Acuan
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM
menggunakan sebagai acuan intrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional
maupun internasional.
Instrumen nasional:
1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
3. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
5. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait;
6. Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM;
7. Keppres No. 181 tahun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan;
8. UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
Instrumen Internasional:
1. Piagam PBB, 1945;
2. Deklarasi Universal HAM 1948;
3. Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh
Indonesia.
4.
C. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI NASIONAL HAM
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta
mediasi.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas
HAM bertugas dan berwenang melakukan :
a)
Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan
tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi.
b)
Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan
rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
c)
Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
d)
Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi
manusia.
6. e)
Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan
pemajuan hak asasi manusia.
f)
Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya,
baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas
dan berwenang melakukan :
a)
Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
b)
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga
pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
c)
Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional,
regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas
dan berwenang melakukan :
a)
Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan
tersebut.
b)
Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat
berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
c)
Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk
dimintai dan didengar keterangannya.
d)
Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu
diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
e)
Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
g)
Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat
lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM
bertugas dan berwenang :
a)
Mengadakan perdamaian antar pihak-pihak yang bertikai.
b)
Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian
ahli.
c)
Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
d)
Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada
pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
e)
Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.
7. 1.
Kasus Penganiayaan Purnawirawan TNI Sudah Ditangani Komnas HAM
Jakarta – Kasus penganiayaan purnawirawan AD, Suwarno (60) oleh personel TNI AU kini
sudah ditangani Komnas HAM. Menurut kuasa hukum keluarga, Safriadi SH, tindak
kekerasan yang dilakukan personel TNI AU terhadap
keluarga Suwarno tidak bisa dibiarkan, dan perlu diketahui dan ditindaklanjuti oleh Komnas
HAM.
2.
Komnas HAM dan Polda NTT Periksa 30 Kasus
KBR68H, NTT - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Kepolisian
Nusa Tenggara Timur telah memeriksa hampir 30 kasus dugaan pelanggaran HAM yang
terjadi di daerah tersebut. Anggota Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, sebagian besar
kasus sudah diselesaikan kepolisian dan sisanya sedang dalam ditangani.
3.
Rekomendasi Lengkap Komnas HAM untuk Kasus Cebongan
Jakarta – Komnas HAM member I rekomendasi perihal investigasi kasus eksekusi 4 tahanan
di LP Cirebon. Komnas menyebut sejumlah pihak harus ikut bertanggung jawab atas insiden
pelanggaran HAM tersebut
8. BAB III
PENUTUPAN
A.
Kesimpulan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di
Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Sesuai dengan
amanat Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM
mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia.
Selama 68 tahun usia bangsa Indonesia, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan
pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari berbagai
kejadian antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan,
perkosaan, pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya.
Guna membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hakhaknya, maka dibutuhkan adanya sebuah Komisi Nasional Hak Asasi manusia.
B.
Saran
Diharapkan KOMNAS HAM dapat meningkatkan kembali dan lebih mempersiapkan diri
dalam menangani kasus – kasus yang melanggar HAM, demi ketertiban, kenyamanan dan
ketentraman masyaratak Indonesia.
