Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat dan hukum perorangan. Secara ringkas, hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum perorangan mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum beserta hak dan kewajibannya. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum.

1. A. PENDAHULUAN
Hukum adat adalah sistem hokum yang dikenal dalam lingkungan
kehidupan social di Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya seperti jepang,
India, dan tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hokum tidak
tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran
hokum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan
tumbuh kembang, maka hokum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri
dan elastic.
Keberadaan hokum adat tidak pernah akan mundur atau tergeser dari
percaturan politik dalam membangun hokum nasional yaitu dengan
mengangkat hokum rakyat/hokum adat menjadi hokum nasional terlihat pada
naskah sumpah pemuda pada tahun 1928 bahwa hokum adat layak diangkat
menjadi hokum nasional yang modern.
Pada era Orde Baru pencarian model hokum nasional memenuhi
panggilan zaman untuk menjadi dasar-dasar utama pembangunan hokum
nasional, dimana mengukuhkan hokum adat akan berarti mengukuhi
pluralisme hokum dan tidak berpihak pada hokum nasional yang
diunifikasikan (dalam wujud kodifikasi), terlihat bahwa hokum adat plastis dan
dinamis serta selalu berubah secara kekal. Ide kodifikasi dan unifikasi
diprakarsai colonial yang berwawasan universalistis, dimana hokum adat
adalah hokum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat local yang
pluralistis.
Dimana hokum colonial yang bertentangan dengan hokum adat adalah
merupakan tugas dan komitmen pemerintah Orde Baru untuk melakukan
unifikasi dan kodifikasi kedalam hokum nasional, dimana badan kehakiman
diidealkan menjadi hakim yang bebas serta pembagian kekuasaan dalam
pemerintahan adaah harapan sebagai badan yang mandiri dan kreatif untuk
merintis pembaharuan hokum lewat mengartikulasikan hokum dan moral
rakyat, telah melakukan konsolidasi dengan dukungan politik militer dan

2. topangan birokrasi yang distrukturkan secara monolitik serta mudah dikontrol
secara sentral, mengingat peran hokum adat dalam pembangunan hokum
nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar,
terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan
pengefektifkan terhadap faham hokum sebagai prekayasa ditangan pemerintah
yang lebih efektif. Resultante pada era Orde Baru telah terlanjur terjadi karena
kekuatan dan kekuasaan riil eksekutif dihadapan badan-badan perwakilan telah
menjadai tradisi di Indonesia sejak jaman colonial dan pada masa sebelumnya
dan juga adanya alas an-alasan lainnya.
B. PERMASALAHAN
1. Pengertian Hokum Perorangan?
2. Siapa Sajakah Subjek Hukum Perorangan?
C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Hukum Perorangan
Hokum adalah ilmu yang sangat menarik, namun pada pelaksanaannya
sering di jumpai kejanggalan, dan perbedaan penafsiran, di Indonesia begitu
banyak peraturan/undang-undang yang diciptakan. Hokum Nasional sebagai
hasil pengembangan hokum adat, dimana hokum adat tidak pernah mundur
atau tergeser dari percaturan politik dalam membangun hokum nasional,
adalah untuk terwujudnya hokum nasional.1
Hokum perdata adalah hokum yang mengatur kepentingan perorangan
yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan masyarakat, yang memberikan
batasan-batasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada
kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan
yang satu dengan kepentingan yang lain dalam masyarakat tertentu, terutama
hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas hokum privat.2
Hokum perorangan, adalah keseluruhan kaedah hokum yang mengatur
kedudukan manusia sebagai subjek hokum dan wewenang untuk memperoleh,
memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas

3. hokum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya,
juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hokum. Dalam artian
sempit hokum perorangan dapat diartikan sebagai hokum orang yang hanya
ketentuan orang sebagai subjek hokum. Dan dalam artian yang luas hokum
orang tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hokum tetapi juga termasuk
aturan hokum keluarga.3
2. Subjek Hukum Perorangan
Subjek hokum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu :
manusia (Natuurlijk person) dan badan hokum (rechts person)
A. Manusia (Natuurlijk Persoon)
Manusia menurut pengertian hokum terdiri dari tiga pengertian :
1. Mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai
anggota tubuh, kepala, tangan, kaki dan sebagainya.
2. Person, yaitu manusia dalam pengertian yuridis, baik sebagai
individu/pribadi maupun sebagai makhluk yang melakukan hubungan
Hukum dalam masyarakat.
3. Rehts Subject (Subjek Hukum), yaitu manusia dalam hubungan dengan
hubungan hokum ((rechts relatie), maka manusia sebagai pendukung
hak dan kewajiban.
Pada azasnya manusia (naturlijk person) merupakan subjek hokum
(pendukung hak dan kewajiban) sejak lahirnya sampai meninggal. Dapat
dihitung surut, apabila memang untuk kepentingannya, dimulai ketika orang
tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya. (Teori Fiksi Hukum).
Bahkan pasal 2 KUH.Perdata mengatakan :
“Anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah
dilahirkan (menjadi subjek hokum)) bila mana kepentingan si anak
menghendakinya missal mengenai pewarisan dan jika si anak mati
sewaktu dilahirkan dianggap sebagai tidak pernah ada.
B. Badan Hukum (Recht Person)
Badan hokum adalah subjek hokum yang bukan manusia yang
mempunyai wewnang dan cakap bertindak dalam hokum melalui wakil-wakil

4. atau pengurusnya. Sebagai subjek hokum yang bukan manusia tentu Badan
Hukum mempunyai perbedaan dengan subjek hokum manusia terutama dalam
lapangan Hukum Kekeluargaan seperti kawin, beranak, mempunyai kekuasaan
sebagai suami atau orangtua dan sebagainya.
PEMBAGIAN BADAN HUKUM
Dalam pergaulan hokum terdapt bermacam-macam bentuk dari Badan
Hukum :
1. Perhimpunan (verenigingen) yaitu yang dibentuk dengan
sengaja dan sukarela oleh orang-orang yang bermaksud untuk
memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara
kebudayaan, mengurus soal social dsb. Badan hokum semacam
ini dapat berupa Perseroan Terbatas/PT.dsb.
2. Persekutuan Orang (gemeenschap Van Mensen) yaitu yang
dibentuk karena perkembangan factor-faktor social dan politik
dalam sejarah, misalnya Negara, propinsi, kabupaten/kota dsb.
3. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang
misalnya koperasi.
4. Yayasan
Dari pembagian bentuk-bentuk Badan Hukum diatas maka Badan
Hukum dapat digolongkan dalam 2 golongan :
1. Corporasi. (no. 1,2 dan 3 diatas)
2. Yayasan. (no. 4)
Corporasi adalah kumpulan manusia yang mempunya organisasi
tertentu dan mempunyai tujuan tertentu yang bertindak dalam lalu lintas
hokum sebagai satu kesatuan. Corporasi adalah Badan Hukum Yng
mempunyai anggota tapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri.
Yayasan adalah tiap kekayaan ( vermogen) yang tidak merupakan
kekayaan orang atau kekayaan badan yang diberi tujuan tertentu. Yayasan
adalah Badan Hukum yang tidak mempunyai anggota. Dalam pergaulan
hokum yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri,

5. yang dilaksanakan oleh pengurus (bestuur) nya untuk menyelenggarakan
tujuannya. Misalnya : Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah Medan.
Yang merupakan perbedaan antara Yayasan dengan Corporasi adalah
Yayasan menjadi Badan Hukum dengan tiada beranggota sedangkan Corporasi
mempunyai anggota. Persamaannya adalah sama-sama mempunyai pengurus
yang mengurus kekayaan dan menyelengarakan tujuannya.
Berdasarkan pembagian hokum dalam Hukum Publik dan Hukun Privat
maka badan hokum dapat dibagi atas :
Badan Hukum Publik yang mana pendiriannya didasarkan atau diatur
oleh Hukum Publik.Misalnya : Negara, Propinsi, kabupaten/kota
madya, dsb.
Badan Hukum privat, yang mana pendirian dan susunannya diatur oleh
Hukum Privat. Misalnya : peseroan terbatas/PT, Cv, dsb.
D. KESIMPULAN
Hokum Perorangan, adalah keseluruhan kaedah hokum yang mengatur
kedudukan manusia sebagai subjek hokum dan wewenang untuk memperoleh,
memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas
hokum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya,
juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hokum.
Subjek hokum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu
manusia (Natuurlijk person) dan badan hokum (rechts person).

6. E. PENUTUP
Demikian makalah yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon
dimaafkan, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, jika ada
kesalahan mohon diingatkan dan dibenarkan, sebagai perbaikan kami kedepan.
Semoga apa yang tertera disini bisa membawa manfaat untuk kita semua dan
bisa menambah wawasan kita semua dalam kompeterensi terkait.
F. REFERENSI
Soepono, bab – bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
B. Ter Haar, Asas – Asa dan Susunan Hukum Adat, Pt. Pradnya Paramita,
Jakarta, 2001
Kerja-uangmrprab.blogspot.com
Prof. Imam Sudiyat, Asas Hukum Adat ; Bekal Pengantar, Liberty, Yogya,
1991
Prof. subekti, SH, “pokok-pokok Hukum Perdata” Pt. Intermasa, Jakarta,
2003
1
Soepono, Bab – Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm : 45
2
Prof.Subekti,SH,"Pokok-pokok Hukum Perdata" PT. Intermasa, Jakarta, 2003, Hlm : 25
3
B. Ter Haar, Asas– Asas dan Susunan Hokum Adat, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm 46