Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Keerom. Saat ini, studi lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL belum sepenuhnya efektif dalam mengelola dampak proyek terhadap lingkungan karena berbagai faktor seperti kurangnya insentif, lemahnya penegakan hukum, dan ketidaksesuaian antara rencana pengel

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan yang pesat di Kabupaten keerom memberikan pula dampak negatif
berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang
kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat, yang pada
akhirnya meningkatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup tersebut menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan
pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihannya.
Apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan berakibat pada masalah-masalah yang
semakin kompleks dan sulit penanganannya. Oleh karenanya pembangunan yang harus
dilakukan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang
memadukan lingkungan hidup dengan sumber daya alam, untuk mencapai keberlanjutan
pembangunan yang menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul dari
suatu kegiatan maka dilakukan penyusunan kajian kelayakan lingkungan berupa
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL & UPL (Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Kedua instrumen
lingkungan ini disatu sisi merupakan kajian kelayakan lingkungan bagi kegiatan yang akan
memulai usaha tetapi disisi lain juga merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan izin memulai usaha. Sehingga melalui dokumen ini dapat diketahui dampak yang
akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola baik
dampak negatif maupun dampak positif.
Pada kenyataannya studi kelayakan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam
bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal.
Gagasan : Penguatan AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, hasil
yang tidak optimal tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

2. 1. AMDAL dan implementasinya oleh pemrakarsa dipandang sebagai beban.
2. Tidak ada insentif dan disinsentif bagi pemrakarsa yang :
a. Menyusun dan tidak menyusun AMDAL
b. Menyusun AMDAL secara benar dan baik dengan yang asal jadi
c. Mengimplementasikan hasil AMDAL dengan tidak berniat melaksanakan.
3. AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan daripada sebagai instrumen
pencegahan dampak lingkungan
4. Lemahnya penegakan hukum.
a. Kegiatan/usaha yang tidak menyusun AMDAL
b. Kegiatan/usaha yang melakukan penyusunan AMDAL pada saat
konstruksi atau kegiatan usaha telah berjalan.
c. Kegiatan/usaha yang tidak mengimplementasikan hasil AMDAL
5. Belum ada integrasi antara AMDAL, Ijin lokasi dan Ijin operasi.
Berdasarkan hasil evaluasi dan restropeksi terhadap 5 dokumen Amdal dari beberapa
proyek di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Hadi (1995), ditemukan bahwa :
1. Tidak teridentifikasinya kegiatan yang menimbulkan dampak.
2. Kurang cermatnya mengidentifikasi dampak melalui suatu proses di
lapangan.
3. Dampak yang tidak teridentifikasi tidak ada upaya pengelolaan lingkungan.
4. Belum semua dokumen memperkirakan dampak dengan pendekatan-
pendekatan yang umum dipakai yakni pendekatan formal, matematis maupun
analogi.
Penyusunan kajian AMDAL maupun UKL&UPL hingga saat ini telah
dapat diterapkan di Kabupaten Tangerang, namun demikian dokumen lingkungan
tersebut sebagai dasar kebijakan perusahaan dalam pelaksanaan pengelolaan
lingkungan belum berdaya guna sebagaimana yang diharapkan. Masih ada yang
pemrakarsa yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana
yang tercantum dalam dokumen lingkungan sehingga masih saja terjadi
pencemaran.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan kajian yang komprehensif untuk
mengungkap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada beberapa industri di

3. Kabupaten Tangerang dengan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan
pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam kajian lingkungan baik AMDAL
atau UKL & UPL.