Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah Indonesia untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dengan memasukkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu persyaratan perijinan proyek. Sayangnya, AMDAL sering dianggap sebagai formalitas untuk mempermudah perijinan tanpa memperhatikan aspek lingkungan sehingga dampaknya kurang terantisipasi. Dokumen tersebut menyarank

1. AMDAL DIJADIKAN SOP
Kegiatan pembangunan selalu diidentikkan dengan peningkatan ekonomi untuk
mencapai kesejahteraaan masyarakat. Pembangunan tersebut akan sangat
bermanfaat dengan menjaga keberlangsungan alam sebagaimana mestinya atau
lebih tepat menjaga kelestariannya. Untuk memperkecil dampak negatif terhadap
lingkungan maka pemerintah memulai mengkaji dampak lingkungan dalam
kebijakan-kebijakan pembangunan di negara Indonesia. Salah satu kebijakan yang
diterapkan adalah dengan memasukkan salah satu dokumen kelayakan lingkungan
dalam pengurusan perijinan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak.
Dokumen disebut dokumen AMDAL.
Analisa Mengenai Dampak lingkungan yang sering disingkat dengan
AMDAL, lahir dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup
di Amerika Serikat, National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969.
Nepa merupakan reaksi keras terhadap kerusakan lingkungan antara lain rusaknya
habitat tumbuhan dan hewan langka dan tercemarnya lingkungan oleh pestisida
serta limbah industri dan transpor.
Pada tahun 1962 terbitlah buku Rachel Carson yang berjudul Silent Spring
(Musim semi yang sunyi). Dalam buku ini membahs mengenai penyakit misterius
yang menyerang ayam, sapi serta domba. Kematian tersebut datang secara tiba-tiba.
Ada kesunyian yang aneh, burung-burung tidak diketahui kemana mereka pergi.
Sebelum buku ini terbit telah terjadi beberapa kasusu yang belum ada
pemecahannya seperti kasus minamata di jepang terjadi wabah neurologis bagi
penduduk yang memakan ikan di teluk Minamata. Penduduk mengalami lemah
otot, hialngnya penglihatan dan terjadinya kelumpuhan. Malapetaka raksa juga
terjadi di Irak pada tahun 1973 yang menerima benih gandum dari Meksko yang
telah diperlakukan dengan fungisida air raksa. Di Ghana terjadi kasus yang sama
yaitu adanya perlakuan fungisida terhadap jagung yang dikonsusmsi oleh penduduk
setelah jagung itu dicuci. 140 dari 250 penduduk Yalovi telah menjadi sakit setelah
mengkonsumsi jagung yang didiperlakukan dengan DDT. Dari beberapa kasus
diatas muncullah beberapa tanggapan dari kalangan Non Govermental organizatio
atau NGO yang menentang perlakuan yang tidak ramahlingkungan.
Indonesia mulai mengundangkan permasalahan lingkungan hidup pada
tahun 1982 dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1982
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusul
dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 tahun 1986 yang mengatur
tentang pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang mulai berlaku 5
Juni 1987.
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk
pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran
yang diharapkan, saat pemerintah mengkaitkan pengawasannya dengan mekanisme
perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa
AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan
wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin
usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang
penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

2. Karena mekanisme yang sudah ditetapkan bahwa AMDAL dikaitkan
dengan perijinan maka muncul beberapa permasalah dilapangan ketika investor atau
pengusaha yang ingin berinvestasi ingin mengurus AMDAL dengan singkat tanpa
memperhatikan aspek dan muatan yang terkandung didalam dokumen tersebut.
Menurut para investor yang penting perijinan selesai dan tidak perlu
memeperhatikan kaedah lingkungan, atau bisa saja dokumen tersebut sekedar hanya
untuk memuluskan rencana kegiatan. Ketika dalam pengurusan perijinan bagi
kegiatan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006, maka
perlu dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih
dahulu baru bisa diberikan ijin dalam melakukan kegiatan. Tetapi pada kenyataan
yang kita lihat dilapangan kegiatan yang dilaksanakan sudah tahap konstruksi baru
studi amdal dilaksanakan. Malahan yang paling tragis studi amdalnya seperti
siluman, tiba-tiba sudah muncul tanpa ada dilakukan sidang terlebih dahulu.
Kalau dilihat yang menjadi permasalahan adalah AMDAL di Indonesia
masih dianggap salah satu persyaratan dalam perijinan sebuah projek atau kegiatan.
Seandainya AMDAL hanya dianggap sebagai salah satu persyaratan dalam
pengurusan perijinan, maka syah-syah saja investor asing maupun dalam negeri
yang ingin membuka usaha di Indonesia menyewa konsultan yang bisa dengan
harga murah alias yang mau banting harga. Kita tidak bisa menyalahkan pihak
pemrakarsa kegiatan yang memang sudah jelas-jelas ingin mencari untung. Dibalik
itu yang sangat disayangkan adalah seolah-olah studi kelayakan lingkungan (salah
satunya AMDAL) dapat diperjual belikan dengan harga murah dan asal jadi.
Padahal Amdal adalah dokumen yang memperhatikan dampak lingkungan yang
berubah dengan adanya kegiatan.
Dokumen amdal yang memperhatikan dampak lingkungan boleh saja
berisikan dampak yang mayor, akan tetapi didalamnya juga terdapat alternatif-
alternatif yang dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungannya akhirnya
minor. Pada kenyataan saat ini dokumen amdal seakan-akan harus berdampak
minor selalu, jika tidak minor dicarikan pembenaran untuk menyatakan dampak
tersebut memang minor. Menurut Oto dalam bukunya “Atur Diri Sendiri” bahwa
dalam penyusunan dokumen Amdal masih terlalu kaku dan mengekang
perkembangan teknologi yang masih perlu kajian ulang. Menurutnya juga perlu
suatu kedinamisan isi dari dokumen Amdal dalam mengikuti perkembangan sains
dan teknologi. Sehingga dampak yang diperkirakan muncuk dapat dihilangkan atau
diminimalisir dengan perkembangan zaman.
Pada akhir kegiatan usaha sering terjadi lahan yang dipakai ditinggal tanpa
ada reklamasi lahan terlebih dahulu. Hal ini seperti yang kita lihat PT Freeport yang
meninggalkan kawah yang besar, tambang Batubara Ombilin yang menjadikan
bekas tambangnya menjadi danau buatan dan masih banyak lagi kejadian yang
serupa. Permasalahn ini dapat terjawab seandainya dokumen amdal juga
dicantumkan bagaimana perencanaan setelah Hak Guna Usaha (HGU) habis atau
pasca operasi. Apakah lahan yang digunakan akan diperpanjang masa HGU nya
atau tidak, dan bagaimana perencanaan pasca operasi dari kegiatan itu. Untuk
meminimalisir dampak yang ditimbulkan kondisi lahan yang akan ditinggal karena
masa HGU habis harus direklamasi kembali untuk mengembalikan fungsi lahan
sebagaimana mestinya. Karena dapat berdampak terhadap masyarakat yang
bedomisili disekitar usaha.
Nasib Mayarakat yang terkena dampak pembangunan dinegara kita perlu
dipertimbangkan. Mereka terkadang hanya menerima dampak negatif dari
pembangunan tanpa adanya dana kompensasi dari perusahaan yang jelas-jelas telah

3. merubah status lingkungan yang sebelumnya baik menjadi tercemar. Dana
kompensasi ini juga sudah diatur dalam undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang
dana Comunity Develpment yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada
disekitar kegiatan usaha. Akan tetapi pertanyaannya apakah dana ini sudah tepat
sasaran dan bagaimana kontrol pemerintah dan lembaga independent terhadap hal
ini.
Walaupun sudah jelas-jelas ada dana kompensasi kepada masyarakat yang
terkena dampak kita juga harus memikirkan kompensasi bagi lingkungan itu
sendiri. Sebut saja misalnya penggantian fungsi lahan yang sudah dialihfungsikan
ke tempat lain dengan tidak mengurangi fungsi yang ada sebelumnya. Perlu adanya
kajian terhadap kondisi lahan yang diharapkan setelah pasca operasi nantinya.
Karena kita tidak berharap nantinya Indonesia akan menjadi lahan yang tandus
karena eksploitasi terhadap tanah yang berlebihan sehingga membuat tanah menjadi
jenuh dan tidak produktif lagi.
Disamping permasalahan diatas kita juga mengamati permasalahan yang
terjadi di Indonesia akhir-akhir ini seperti banjir, kebakaran hutan, masalah limbah
dan masih banyak permasalahan lingkungan yang terjadi. Terhadap permasalahan
ini siapa yang mau disalahkan. Apakah perusahaan, pemerintahan atau oknum? Ini
merupakan pekerjaan rumah bagi kaum intelektual dan pemerhati lingkungan
bahwa salah satunya adalah dengan menjadikan AMDAL atau dokumen kelayakan
lingkungan sebagai bagian dari perencanaan kegiatan proyek. Dengan begitu
pemrakarsa akan menjadikan amdal bagian dari rencana usahanya. Dalam
perencanaan kegiatan kita mempunyai Standar Operasional Proyek (SOP), alangkah
baiknya amdal diletakkan pada posisi ini dengan harapan amdal adalah rujukan bagi
pemrakarsa dalam menjalankan kegiatannya yang menyebabkan terjadinya
perubahan lingkungan.
Dengan dijadikannya amdal sebagai bagian dari perencanaan perusahaan
akan dengan mudah menjalankan kegiatannya tanpa harus takut didatangi oleh
lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau instansi yang khusus menangani
pencemaran dari buangan industrinya (Bapedalda). Untuk itu perlu ada kajian yang
terpadu dari Akademisis, LSM dan pemerhati lingkungan termasuk masyarakat
sendiri yang akan terkena dampak dalam menyikapi permasalahan ini. Karena akan
terjadi kerusakan lingkungan yang seharusnya tidak terjadi karena kurang
diperhatikannya dokumen-dokumen kelayakan lingkungan. Setelah memperhatikan
permasalahan dan solusi yang ditawarkan dengan menjadikan AMDAL sebagai
bagian dari perencanaan atau tepatnya sebagai SOP, maka diharapkan apapun
kegiatan pembangunan di Indonesia harus ramah lingkungan. Ini juga menjadi
pekerjaan rumah bagi pembuat kebijakan ditingkat pusat untuk menghindari
kerusakan lingkungan yang lebih parah.

4. BIODATA
Nama : Syaifuddin Islami, M.Si
Panggilan : ilam/il
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Gading, 14 Juli 1980
Pendidikan terakhir : Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Univ.Andalas
Pekerjaan : Ketua Yayasan Andalas Bumi Lestari (LSM ABL)
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. M Hatta No 58 RT IV RW I Kel. Anduring
Kec. Kuranji Padang.
Hp : 085669067965
e-mail : il_lam@yahoo.co.id