Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Draft ruu pt 4 april 2012

792 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Draft ruu pt 4 april 2012

  1. 1. Draft RUU PT 4 April 2012 — Document Transcript1. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 RANCANGAN UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan,ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjungtinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban sertakesejahteraan umat manusia; b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistempendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa danmemajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsaIndonesia yang berkelanjutan; c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalammenghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampumengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektualis,ilmuwan, dan/atau profesionalis yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis,berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa; d. bahwauntuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperolehpendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagikemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secaraterencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dangeografis; e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukanpengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum; f. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlumembentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, danPasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANGTENTANG PENDIDIKAN TINGGI. 12. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Pendidikan adalah usaha sadar danterencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secaraaktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yangdiperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.2. Pendidikan Tinggi adalah jenjangpendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, programsarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis,yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan kebangsaanIndonesia.3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dandikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasioleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatantertentu.4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmupengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup,serta peningkatan mutu kehidupan manusia.5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan tinggi.6. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat
  2. 2. PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.7.Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang didirikandan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.8. Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnyadisebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakanpendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.9. Penelitian adalah kegiatanyang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperolehinformasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujiansuatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.10. Pengabdian kepada masyarakat adalahkegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untukmemajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.11.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar padasuatu lingkungan belajar.12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiriatas dosen dan mahasiswa.13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugasutama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan danteknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.14. Mahasiswaadalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.15. Masyarakat adalah kelompok warganegara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidangpendidikan tinggi.16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaranyang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikanakademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 23. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 201217. Universitas adalah perguruan tinggiyang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikanvokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhisyarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.18. Institut adalahperguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapatmenyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atauteknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikanprofesi.19. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikanakademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmupengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapatmenyelenggarakan pendidikan profesi.20. Politeknik adalah perguruan tinggi yangmenyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atauteknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikanprofesi.21. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasidalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.22.Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasisetingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmupengetahuan dan/atau teknologi tertentu berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhikebutuhan khusus.23. Otonomi pengelolaan adalah keleluasaan dalam mengelola perguruantinggi secara akuntabel.24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.25. Pemerintah daerahadalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.26. Kementerianadalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidangpendidikan.27. Kementerian lain adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusanpemerintahan di luar bidang pendidikan.28. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian,selanjutnya disingkat LPNK, adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugaspemerintahan tertentu.29. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementeriandi bidang pendidikan. Pasal 2Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang
  3. 3. Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,danBhinneka Tunggal Ika. Pasal 3Pendidikan Tinggi berasaskan:a. kebenaran ilmiah;b.penalaran;c. kejujuran;d. keadilan;e. manfaat;f. kebajikan;g. tanggung jawab;h.kebhinnekaan; dani. keterjangkauan. 34. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Pasal 4Pendidikan Tinggi berfungsi:a.mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;b. mengembangkan sivitasakademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melaluipelaksanaan Tridharma; danc. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal5Pendidikan Tinggi bertujuan:a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentinganbangsa;b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atauteknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;c.dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian agar bermanfaat bagikemandirian dan kemajuan bangsa, serta kemajuan paradaban dan kesejahteraan umatmanusia; dand. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karyapenelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa. BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI Bagian KesatuPrinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pasal 6Pendidikan Tinggidiselenggarakan dengan prinsip:a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;b.demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasimanusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;c.pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca-tulis bagi SivitasAkademika;d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjanghayat;e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalampembelajaran;f. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikanlingkungan secara selaras dan seimbang;g. kebebasan dalam memilih Program Studiberdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;h. satu kesatuan yang sistemikdengan sistem terbuka dan multimakna;i. keberpihakan pada kelompok masyarakat kurangmampu secara ekonomi; danj. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi. Pasal 7(1)Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 45. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(2) Tanggung jawab Menteri ataspenyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakuppengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dankoordinasi.(3) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi terkait dengan pendidikantinggi keagamaan, Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang keagamaan bertanggung jawab melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasaan,pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.(4) Tugas dan wewenang Menteriatas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi: a. pengembangan dan koordinasipendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuanpendidikan tinggi; b. penetapan kebijakan nasional dan penyusunan rencana pengembanganjangka panjang, menengah, dan tahunan pendidikan tinggi yang berkelanjutan; c.penjaminan peningkatan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan,dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan; d. pemantapan dan peningkatan kapasitaspengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi; e. pemberian dan
  4. 4. pencabutan izin penyelenggaraan Program Studi; f. penghimpunan dan pendayagunaanseluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi; g. pembentukandewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untukmerumuskan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi; dan h. pelaksanaan tugas lainuntuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.(5) Ketentuanlebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tugas dan wewenang Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua PengembanganIlmu Pengetahuan dan Teknologi Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan MimbarAkademik, dan Otonomi Keilmuan Pasal 8(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasanmimbar akademik, dan otonomi keilmuan.(2) Pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melaluipembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama danpersatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.(3)Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diPerguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajibdilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. 56. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Pasal 9(1) Kebebasan akademiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademikadalam pendidikan akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan danteknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.(2) Kebebasan mimbarakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesordan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbukadan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan cabang ilmunya.(3)Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomisivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalammenemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaranilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Paragraf 2 Rumpun IlmuPengetahuan dan Teknologi Pasal 10(1) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologimerupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yangberkembang secara alami dan disusun secara sistematis.(2) Rumpun ilmu pengetahuan danteknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ilmu agama; b. ilmuhumaniora; c. ilmu sosial; d. ilmu alam; e. ilmu formal; dan f. ilmu terapan.(3) Rumpun ilmupengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan,dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.(4)Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.Paragraf 3 Sivitas Akademika Pasal 11(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yangmemiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.(2) Budaya akademiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma,tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai denganasas pendidikan tinggi.(3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar-golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliranpolitik.(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalampembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah. 6
  5. 5. 7. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(5) Sivitas Akademika berkewajibanmemelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmupengetahuan dan teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigmamoral. Pasal 12(1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugasmentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepadamahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswaaktif mengembangkan potensinya.(2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugasmengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran danpenelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.(3) Dosen secara perseorangan atauberkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh PerguruanTinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untukpengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi SivitasAkademika. Pasal 13(1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagaiinsan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri diPerguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesionalis.(2)Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinyadengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan,pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untukmenjadi ilmuwan, intelektualis, praktisi, dan/atau profesionalis yang berbudaya.(3)Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlakmulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.(4) Mahasiswa berhakmendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dankemampuannya.(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengankecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkanoleh Perguruan Tinggi.(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati normapendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budayaakademik.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 14(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melaluikegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.(2) Kegiatankokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakanmelalui organisasi kemahasiswaan.(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler danekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta perguruan tinggi.Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi Paragraf 1 Pendidikan Akademik 78. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Pasal 15(1) Pendidikan akademikmerupakan pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkanterutama pada penguasaan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.(2) Pembinaan,koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik berada dalam tanggung jawabKementerian. Paragraf 2 Pendidikan Profesi Pasal 16(1) Pendidikan profesi merupakanpendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaanyang memerlukan persyaratan keahlian khusus.(2) Pendidikan profesi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja samadengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi. Paragraf 3 Pendidikan Vokasi Pasal 17(1)Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkanmahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjanaterapan.(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkanoleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.(3)
  6. 6. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawabKementerian. Bagian Keempat Program Pendidikan Tinggi Paragraf 1 Program Sarjana,Program Magister, dan Program Doktor Pasal 18(1) Program sarjana merupakan pendidikanakademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehinggamampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.(2)Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas,Institut, atau Sekolah Tinggi yang memiliki program sarjana.(3) Program sarjanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atauilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, sertamampu mengembangkan diri menjadi profesionalis.(4) Program sarjana wajib memilikidosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.(5)Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.(6) Ketentuan lebih lanjutmengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 19 89. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(1) Program magister merupakanpendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajatsehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologimelalui penalaran dan penelitian ilmiah.(2) Program magister sebagaimana dimaksud padaayat (1) diselenggarakan oleh Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi yang memilikiprogram pascasarjana.(3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampumemasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadiprofesionalis.(4) Program magister wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademiklulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektor.(5)Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.(6) Ketentuan lebih lanjutmengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 20(1) Program doktormerupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atausederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusikepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melaluipenalaran dan penelitian ilmiah.(2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh Universitas, Institut atau Sekolah Tinggi yang memiliki programpascasarjana.(3) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan danmemantapkan mahasiswa untuk menjadi bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dankemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya danmenghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif danakurat untuk memajukan peradaban manusia.(4) Program doktor wajib memiliki dosenyang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatanakademik minimum lektor kepala.(5) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelardoktor.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam PeraturanMenteri. Paragraf 2 Program Profesi dan Program Spesialis Pasal 21(1) Program profesimerupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjanaatau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yangdiperlukan dalam dunia kerja.(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian,Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutupelayanan profesi.(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkanprofesionalis. 9
  7. 7. 10. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(4) Program profesi wajib memilikidosen berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan programmagister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.(5)Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.(6) Ketentuan lebih lanjutmengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 22(1) Programspesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkanbagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai tenaga profesional untukmengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.(2) Program spesialissebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi.(3) Program spesialis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmutertentu.(4) Program spesialis wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimumlulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat denganpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.(5) Lulusan program spesialis berhakmenggunakan gelar spesialis.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diaturdalam Peraturan Pemerintah. Paragraf 3 Program Diploma, Magister Terapan, dan DoktorTerapan Pasal 23(1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkanbagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan danpenalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.(2) Program diplomasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Politeknik, Akademi, danAkademi Komunitas serta dapat diselenggarakan oleh Universitas, Institut, dan SekolahTinggi yang memiliki pendidikan vokasi.(3) Program diploma sebagaimana dimaksud padaayat (2) menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerjasesuai dengan bidang keahliannya.(4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat(3) terdiri atas program: a. diploma satu; b. diploma dua; c. diploma tiga; dan d. diplomaempat.(5) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki dosen yangberkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.(6) Padaprogram diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan program diplomadua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat menggunakan instruktur yangberkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memilikipengalaman.(7) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjanaterapan. 1011. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(8) Ketentuan lebih lanjut mengenaiprogram diploma diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 24(1) Program magister terapanmerupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjanaterapan atau sederajat untuk mampu mengamalkan dan mengembangkan penerapan ilmupengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.(2) Programmagister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas,Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik yang memiliki program pascasarjana.(3) Programmagister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan mahasiswa menjadiahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi padaprofesinya.(4) Program magister terapan wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademiklulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektor.(5)Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister terapan diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 25(1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister
  8. 8. terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikankontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan danteknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.(2) Program doktor terapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, atauPoliteknik yang memiliki program pascasarjana.(3) Program doktor terapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebihbijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli danmenghasilkan serta mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melaluipenelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraanmanusia.(4) Program doktor terapan wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademiklulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektorkepala.(5) Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor terapan diatur dalam Peraturan Menteri.Paragraf 4 Gelar Akademik, Gelar Profesi, dan Gelar Vokasi Pasal 26(1) Gelar akademikdiberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.(2) Gelarakademik terdiri atas: a. sarjana; b. magister; dan c. doktor. 1112. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(3) Gelar profesi diberikan olehPerguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.(4) Gelar profesi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian,Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadapmutu layanan profesi.(5) Gelar profesi terdiri atas: a. profesi; dan b. spesialis.(6) Gelarvokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.(7) Gelarvokasi terdiri atas: a. ahli pratama; b. ahli muda; c. ahli madya; d. sarjana terapan; e.magister terapan; dan f. doktor terapan.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik,gelar profesi, atau gelar vokasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 27(1) Selain gelardoktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yangmemiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan atau doctor honoriscausa kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.(2) Ketentuan lebih lanjutmengenai gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa diatur dalam PeraturanMenteri. Pasal 28(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yangtanpa- hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi.(2) Gelarakademik, gelar profesi, atau gelar vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari PerguruanTinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar profesi, atau gelarvokasi.(3) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi hanya dibenarkan dalam bentukdan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.(4) Gelar akademik, gelarprofesi, atau gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila: a.dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;dan/atau b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang bukanPerguruan Tinggi.(5) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi dinyatakan tidak sahdan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperolehgelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi terbukti merupakan hasil jiplakan atauplagiat.(6) Perseorangan yang tanpa-hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelarprofesi, dan/atau gelar vokasi. Bagian Kelima Pendidikan Tinggi Keagamaan Pasal 29 1213. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(1) Pemerintah atau Masyarakat dapatmenyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.(2) Pendidikan tinggi keagamaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi,
  9. 9. Akademi dan dapat berbentuk Ma’had Aly, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yangsejenis.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur denganPeraturan Pemerintah. Bagian Keenam Pendidikan Jarak Jauh Pasal 30(1) Pendidikan jarakjauh merupakan proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melaluipenggunaan berbagai media komunikasi.(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertujuan: a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompokmasyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular; dan b.memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan danpembelajaran.(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus,dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yangmenjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(4) Ketentuanlebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Ketujuh PendidikanKhusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pasal 31(1) Program Studi dapat dilaksanakanmelalui pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalammengikuti proses pembelajaran.(2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1), Program Studi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan layanan khususdan/atau pembelajaran layanan khusus.(3) Pelaksanaan Program Studi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan dengan sistem pendidikan jarakjauh dengan berbasis teknologi informasi dan multi media.(4) Ketentuan lebih lanjutmengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusussebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian KedelapanProses Pendidikan dan Pembelajaran Paragraf 1 Program Studi Pasal 32(1) Programpendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.(2) Program Studi memiliki kurikulum danmetode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan. 1314. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(3) Program Studi diselenggarakanatas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.(4) Program Studidikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.(5)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saatmemperoleh izin penyelenggaraan.(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saatjangka waktu akreditasinya berakhir.(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulangsebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.(8) Ketentuan lebihlanjut mengenai pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danpencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam PeraturanMenteri. Pasal 33(1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi.(2)Selain diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (1) Program Studi juga dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatuprovinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat.(3)Program Studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapatdiselenggarakan apabila di luar kampus utama tidak terdapat Perguruan Tinggi yang mampumenyelenggarakan Program Studi yang sama.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenaipenyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan penyelenggaraan Program Studi di luar kampus utama sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 2 Kurikulum Pasal 34(1)Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenaitujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
  10. 10. penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.(2)Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan olehsetiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuksetiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia,dan keterampilan.(3) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, danBhinneka Tunggal Ika; c. pendidikan kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.(4)Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melaluikegiatan: a. kurikuler; b. ko-kurikuler; dan c. ekstrakurikuler.(5) Ketentuan lebih lanjutmengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Menteri. 1415. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Pasal 35Kurikulum pendidikan profesidirumuskan bersama Kementerian, Kementerianlain, LPNK, dan/atau organisasi profesiyang bertanggung jawab atas mutulayanan profesi dengan mengacu pada Standar NasionalPendidikan Tinggi. Paragraf 3 Sistem Kredit Semester Pasal 36(1) Program Studidiselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester yang bobot pembelajarannyadinyatakan dalam satuan kredit semester.(2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan kesatuan proses pembelajaran yang saling berkaitan untukmelaksanakan kegiatan akademik yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, danterukur dalam kurikulum untuk penyelesaian Program Studi.(3) Penyelesaian Program Studisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan kredit semester yangmerupakan ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan besarnya beban studi, tugas,pekerjaan yang diukur dengan banyaknya waktu yang diperlukan.(4) Sistem Kredit Semestersebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. mewujudkan suasana belajar danpembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan bakat,minat, dan kemampuannya; b. merencanakan dan mengatur waktu pembelajaran sertabeban studi sesuai dengan kemampuan dan kepentingan mahasiswa atas bimbinganpenasihat akademik; dan c. mengukur beban studi mahasiswa serta beban kegiatanakademik dan nonakademik dosen dengan satuan kredit semester.(5) Pada Program Studitertentu dapat diterapkan sistem selain Sistem Kredit Semester.(6) Ketentuan lebih lanjutmengenai Sistem Kredit Semester diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 4 BahasaPengantar Pasal 37(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantarutama dalam pendidikan tinggi.(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasapengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.(3) Bahasa asing dapat digunakansebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang mengkaji danmengembangkan bahasa asing serta Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tertentuuntuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuanberbahasa asing bagi mahasiswa. Paragraf 5 Perpindahan dan Penyetaraan Pasal 38(1)Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar: a. Program Studi pada program pendidikanyang sama; b. jenis pendidikan tinggi; dan/atau c. Perguruan Tinggi. 1516. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(2) Ketentuan mengenai perpindahanmahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal39(1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkanpendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.(2) Lulusan pendidikanakademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikanprofesi melalui penyetaraan.(3) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasiatau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan
  11. 11. lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam PeraturanMenteri. Pasal 40(1) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikantinggi di Indonesia setelah melalui penyetaraan.(2) Ketentuan mengenai penyetaraanlulusan perguruan tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Menteri. Paragraf 6 Sumber Belajar, Sarana dan Prasarana Pasal 41(1) Sumberbelajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki olehPerguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan.(2) Sumber belajarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara bersama oleh beberapaPerguruan Tinggi.(3) Perguruan Tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana untukmemenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasanmahasiswa.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber belajar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Menteri. Paragraf 7 Ijazah Pasal 42(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikanakademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh PerguruanTinggi.(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggiyang memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan pendidikantinggi.(3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh rektor, ketua,atau direktur Perguruan Tinggi dan diserahkan kepada yang berhak pada saat dinyatakanlulus.(4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai syarat untukmelanjutkan pendidikannya, memperoleh pekerjaan, dan/atau menduduki jabatantertentu.(5) Lulusan pendidikan tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperolehijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau 1617. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sahdan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.(6) Perseorangan, organisasi, ataupenyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa- hak dilarang memberikan ijazah. Paragraf 8Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi Pasal 43(1) Sertifikat profesi merupakanpengakuan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh PerguruanTinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasiprofesi yang bertangung jawab atas mutu layanan profesi.(2) Sertifikat profesi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian,Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadapmutu layanan profesi.(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggiyang tanpa- hak dilarang memberikan sertifikat profesi.(4) Ketentuan mengenai sertifikatprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44(1)Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuaidengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar programstudinya.(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan olehPerguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembagasertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.(3) Sertifikatkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untukmemperoleh pekerjaan tertentu.(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggarapendidikan tinggi yang tanpa- hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.(5) Ketentuanlebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri. BagianKesembilan Penelitian Pasal 45(1) Penelitian di Perguruan Tinggi merupakan kegiatansivitas akademika sebagai pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah serta pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan metode ilmiah.(2) Penelitian
  12. 12. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai denganotonomi keilmuan dan budaya akademik.(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.(4) Ketentuan lebih lanjutmengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diaturdalam Peraturan Menteri. Pasal 46(1) Hasil penelitian bermanfaat untuk: a.mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkaya pembelajaran dankhazanah ilmu pengetahuan; 1718. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 b. sebagai indikator tingkat kemajuanperguruan tinggi serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa; c. meningkatkankemandirian, kemajuan, daya saing bangsa, dan mutu kehidupan manusia. d. memenuhikebutuhan strategis pembangunan nasional; dan e. mendorong perubahan masyarakatIndonesia menjadi masyarakat pengetahuan.(2) Hasil penelitian wajib disebarluaskandengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi,kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakankepentingan umum.(3) Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnalinternasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna,dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yangbermakna oleh Pemerintah.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam PeraturanMenteri. Pasal 47(1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antarPerguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industridalam bidang penelitian.(2) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakatmendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi.(3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitiandi Kementerian lain dan/atau LPNK.(4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraanantar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industridalam bidang penelitian.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar PerguruanTinggi dan antara Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danpendayagunaan fasilitas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalamPeraturan Pemerintah. Bagian Kesepuluh Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 48(1)Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkandan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.(2) Pengabdian kepada masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuaidengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika sertakondisi sosial budaya masyarakat.(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakansebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar,dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.(4) Pemerintahmemberikan penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dalamjurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan duniaindustri, dan/atau teknologi tepat guna. 1819. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(5) Ketentuan lebih lanjut mengenaipengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat(4) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kesebelas Pelaksanaan Tridharma Pasal 49(1)Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengankarakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program pendidikan tinggi.(2) Ketentuanmengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana
  13. 13. dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Keduabelas Kerja SamaInternasional Pendidikan Tinggi Pasal 50(1) Kerja sama internasional pendidikan tinggimerupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatanakademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilaikeindonesiaan.(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdidasarkan pada prinsip bebas aktif, solidaritas, toleransi, dan rasa saling menghormatidengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang saling memberi manfaat bagikehidupan manusia.(3) Kerja sama internasional mencakup bidang pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat.(4) Kerja sama internasional dalam pengembanganpendidikan tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui: a. hubungan antara lembagapendidikan tinggi di Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi negara lain dalam kegiatanpenyelenggaraan pendidikan yang bermutu; b. pengembangan pusat kajian Indonesia danbudaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan c. pembentukankomunitas ilmiah yang mandiri.(5) Kerja sama internasional dapat dikembangkan bersama-sama oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dengan perwakilan luar negeri diIndonesia.(6) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional pendidikan tinggiditetapkan dalam Peraturan Menteri. BAB III PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu SistemPenjaminan Mutu Pasal 51(1) Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggiyang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya danmenghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa,dan negara. 1920. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(2) Pemerintah menyelenggarakansistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Pasal52(1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untukmeningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.(2) Penjaminanmutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan,evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.(3) Menteri menetapkansistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(4)Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkanpada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pasal 53Sistem penjaminan mutu pendidikantinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal51 ayat (2) terdiri atas:a. sistem penjaminan mutuinternal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; danb. sistem penjaminan mutueksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Bagian Kedua Standar Pendidikan Tinggi Pasal54(1) Standar pendidikan tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggiditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun danmengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggiditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional PendidikanTinggi.(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah denganstandar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.(3) Standar NasionalPendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasanmimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.(4)Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atassejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui StandarNasional Pendidikan Tinggi.(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perguruan Tinggi memiliki keleluasaanmengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(6) Menteri melakukan evaluasi
  14. 14. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.(7) Menteri mengumumkan hasilevaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.(8) Ketentuanmengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian Ketiga Akreditasi Pasal 55 2021. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(1) Akreditasi merupakan kegiatanpenilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar NasionalPendidikan Tinggi.(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untukmenentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yangmengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(3) Pemerintah membentuk BadanAkreditasi Nasional Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.(4)Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembagaakreditasi mandiri.(5) Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi NasionalPendidikan Tinggi.(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukanMasyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi NasionalPendidikan Tinggi.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan lembaga akreditasimandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalamPeraturan Menteri. Bagian Keempat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pasal 56(1)Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikantinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.(2) Pangkalan DataPendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasibagi: a. lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi Program Studi dan PerguruanTinggi; b. pemerintah untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; danc. masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.(3) PangkalanData Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian. Bagian KelimaLembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pasal 57(1) Lembaga layanan pendidikan tinggidibentuk oleh Menteri di wilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secaraberkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Menterimenetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengankebutuhan.(3) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksudpada ayat (1). Bagian Keenam Koordinasi Penjaminan Mutu Pasal 58Penyelenggaraansistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dipimpin dandikoordinasikan oleh Menteri ataupejabat yang ditunjuk. 2122. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 BAB IV PERGURUAN TINGGIBagian Kesatu Bentuk Perguruan Tinggi Pasal 59Bentuk perguruan tinggi terdiri atas:a.Universitas;b. Institut;c. Sekolah tinggi;d. Politeknik;e. Akademi; danf. Akademi Komunitas.Pasal 60(1) Universitas menyelenggarakan paling sedikit 4 (empat) fakultas dalam berbagairumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.(2) Institut menyelenggarakan paling sedikit 3(tiga) fakultas dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.(3) SekolahTinggi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jurusan dalam satu rumpun ilmupengetahuan dan teknologi tertentu.(4) Politeknik menyelenggarakan paling sedikit 3 (tiga)jurusan dalam satu atau lebih rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.(5) Akademimenyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jurusan dalam satu rumpun ilmu pengetahuan danteknologi tertentu.(6) Akademi Komunitas menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jurusandalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Pasal 61(1) Universitas,Instititut, dan Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi bekerjasamadengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang
  15. 15. bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.(2) Universitas dan institut dipimpin olehseorang rektor dan dibantu oleh beberapa orang wakil rektor.(3) Sekolah tinggi dipimpinoleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa orang wakil ketua.(4) Politeknik, Akademi,atau Akademi Komunitas dipimpin oleh seorang direktur dan wakil direktur. Pasal62Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perguruan tinggi sebagaimanadimaksud dalamPasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Organisasi PenyelenggaraPerguruan Tinggi Pasal 63(1) Organisasi Penyelenggara merupakan unit kerja perguruantinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemensumber daya.(2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; 2223. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 b. pelaksana akademik; c. pengawasdan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksanaadministrasi atau tata usaha. Bagian Ketiga Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 64(1) PTNdidirikan oleh Pemerintah.(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badanpenyelenggara badan hukum, bersifat nirlaba, dan wajib memperoleh izin menteri.(3)Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.(4)Pemerintah dapat mengubah atau mencabut izin PTS apabila tidak memenuhi persyaratanpendirian dan melanggar peraturan perundang- undangan.(5) Ketentuan lebih lanjutmengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat(3) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdalam Peraturan Pemerintah. Pasal 65(1) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 harus memiliki statuta perguruan tinggi.(2) Ketentuan mengenai statuta perguruantinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. BagianKeempat Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 66(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomiuntuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.(2) Otonomipengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.(3) Dasar dan tujuan sertakemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud padaayat (2) dievaluasi oleh menteri. Pasal 67Otonomi pengelolaan perguruan tinggidilaksanakan berdasarkan prinsip:a. akuntabilitas;b. transparansi;c. nirlaba;d. mutu; dane.efektivitas dan efisiensi. Pasal 68(1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.(2) Otonomipengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapannorma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. 2324. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(3) Otonomi pengelolaan di bidangnonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakanoperasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d.kepegawaian; dan f. sarana prasarana. Pasal 69(1) Penyelenggaraan otonomi perguruantinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat diberikan secara selektif berdasarkanevaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum atau dengan membentuk badan hukum untuk menghasilkanpendidikan tinggi bermutu.(2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenanganpengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) PTN badanhukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki: a. tata kelola dan pengambilankeputusan secara mandiri; b. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;c. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; d. wewenang mengangkat
  16. 16. dan memberhentikan pegawainya sendiri; e. wewenang mendirikan badan usaha danmengembangkan dana abadi; f. wewenang untuk menyelenggarakan dan menutup ProgramStudi; dan g. wewenang untuk mengelola kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.(4)Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakanfungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.(5) Ketentuan mengenaipenyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 70Penyelenggaraan otonomiperguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 pada PTS diatur oleh badanpenyelenggara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Pasal 71Ketentuanlebih lanjut mengenai pengelolaan perguruan tinggi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66sampai dengan Pasal 70 diatur dalam PeraturanPemerintah. Bagian Kelima KepegawaianParagraf 1 Pengangkatan dan Penempatan Pasal 72(1) Pegawai perguruan tinggi terdiri atas:a. dosen; dan b. tenaga kependidikan. 2425. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(2) Dosen dan tenaga kependidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi olehPemerintah atau badan penyelenggara.(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atauprestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. Pasal 73(1) Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenagakependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh badanpenyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Badan penyelenggara atau Perguruan Tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepadadosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Menteri menempatkan dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) di PTN untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi.(5) Dosensebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirotasi pada PTN yang berbeda.(6) Pemerintahmemberikan insentif kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).(7) Ketentuan lebihlanjut mengenai penempatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberianinsentif kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam PeraturanPemerintah. Pasal 74(1) Pemimpin PTN dapat mengangkat dosen tetap sesuai denganStandar Nasional Pendidikan Tinggi atas persetujuan Pemerintah.(2) PTN memberikan gajikepada dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Pemerintah memberikantunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepadadosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.(4) Batas usia pensiun dosen yang menduduki jabatan akademikprofessor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesiserta tunjangan kehormatan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen tetappada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Paragraf 2 Jenjang Jabatan Akademik Pasal 75(1) Jenjang jabatan akademik dosen tetapterdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.(2) Jenjang jabatan akademikdosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi.(3) Dosen yangtelah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap dan memilikipublikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhipersyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor. 2526. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(4) Ketentuan mengenai jenjangjabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
  17. 17. Menteri. Bagian Keenam Kemahasiswaan Paragraf 1 Penerimaan Mahasiswa Baru Pasal76(1) Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melaluipola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain.(2) Pemerintah menanggungbiaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secaranasional.(3) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhipersyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.(4) Perguruan Tinggi menjagakeseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dankapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumberdaya pendidikan lainnya.(5) Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademis dandilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.(6) Penerimaan mahasiswa baru PTS untuksetiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaanmahasiswa baru PTS dengan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru PTN secaranasional.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dalamPeraturan Menteri. Pasal 77(1) PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yangmemiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterimapaling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dantersebar pada semua Program Studi.(2) Program Studi yang menerima calon mahasiswasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dariPemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat. Pasal 78(1) Warganegara lain dapat diterima menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi.(2) Penerimaanmahasiswa warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan: a. kualifikasi akademik; b. program studi; c. jumlah mahasiswa; dan d. lokasiperguruan tinggi.(3) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negaralain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 2Pemenuhan Hak Mahasiswa Pasal 79 2627. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(1) Pemerintah, Pemerintah daerah,dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampusecara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.(2)Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan caramemberikan: a. beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskanbiaya pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulusdan/atau memperoleh pekerjaan.(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara perguruan tinggimenerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinyasesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yangmembiayainya.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam PeraturanMenteri. Paragraf 3 Organisasi Kemahasiswaan Pasal 80(1) Mahasiswa dapat membentukorganisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.(2)Organisasi kemahasiswaan berfungsi: a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalammengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa; b. mengembangkan kreativitas,kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; c. memenuhikepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan d. mengembangkan tanggung jawab sosialmelalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.(3) Organisasi kemahasiswaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra perguruan tinggi.(4)Pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari, oleh,dan untuk mahasiswa.(5) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta danauntuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.(6) Ketentuan lain mengenai
  18. 18. organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi. Bagian KetujuhAkuntabilitas Perguruan Tinggi Pasal 81(1) Akuntabilitas perguruan tinggi merupakanbentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas: a.akuntabilitas akademik; dan b. akuntabilitas nonakademik.(2) Akuntabilitas perguruantinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan melalui keseimbangan antarajumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana prasarana,dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya sesuaidengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2728. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(3) Akuntabilitas perguruan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.(4)Laporan tahunan akuntabilitas perguruan tinggi dipublikasikan kepada Masyarakat.(5)Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedelapan Pengembangan PerguruanTinggi Paragraf 1 Umum Pasal 82(1) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar PerguruanTinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintahdaerah, dan/atau pihak lain.(2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasipendidikan tinggi.(3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan berjenjang melaluikerja sama antar Perguruan Tinggi.(4) Pemerintah mengembangkan jejaring antarPerguruan Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Paragraf 2 PolaPengembangan Perguruan Tinggi Pasal 83Pemerintah mengembangkan secara bertahappusat unggulan pada PerguruanTinggi. Pasal 84(1) Pemerintah mengembangkan palingsedikit 1 (satu) PTN berbentuk Universitas, Institut, dan/atau Politeknik di setiap provinsidan/atau di daerah perbatasan.(2) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberbasis Tridharma sesuai dengan potensi unggulan daerah untuk mendukung kebutuhanpembangunan nasional. Pasal 85(1) Pemerintah bersama Pemerintah daerahmengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) Akademi Komunitas dalam bidangyang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerahperbatasan.(2) Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.Pasal 86Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perguruan tinggisebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 diatur dalamPeraturanMenteri. BAB V PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu 2829. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Tanggung Jawab dan SumberPendanaan Pendidikan Tinggi Pasal 87(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaanpendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2)Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi yangdialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 88(1) Masyarakatdapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi.(2) Pendanaan pendidikan tinggiyang diperoleh dari peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk: a. hibah; b. wakaf; c. zakat; d.persembahan kasih; e. kolekte; f. dana punya; g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;h. dana abadi pendidikan tinggi; dan i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Pasal 89(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaanpendidikan tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.(2) Pendanaan pendidikantinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuaidengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.Pasal 90(1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif
  19. 19. memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.(2) Pemerintah memberikan insentifkepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuanatau sumbangan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Perguruan Tinggi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91Pemerintah dan Pemerintah daerahdapat memberikan hak pengelolaankekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untukkepentingan pengembanganpendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Bagian Kedua Pembiayaan dan Pengalokasian Pasal 92(1) Pemerintahmenetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodikberdasarkan: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indekskemahalan wilayah Perguruan Tinggi.(2) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada PTN. 2930. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(3) Standar satuan biaya operasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkanbiaya yang ditanggung oleh mahasiswa.(4) Biaya yang ditanggung oleh mahasiswasebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa,orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.(5) Biaya pendidikan tinggi yangditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarsatuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Menteri. Pasal 93(1) Dana pendidikan tinggi yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk: a.PTN guna membiayai investasi, pegawai, operasional, dan pengembangan; b. PTS gunamembantu investasi dan pengembangan; dan c. mahasiswa sebagai dukungan biaya untukmengikuti pendidikan tinggi.(2) Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuandana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi didaerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.(3) Pemerintah mengalokasikandana bantuan operasional PTN paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaranfungsi pendidikan.(4) Dana bantuan operasional PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk penelitian di Perguruan Tinggi.(5)Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Kementerian. BAB VIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN NEGARALAIN Pasal 94(1) Perguruan Tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggidi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudahterakreditasi dan/atau diakui di negaranya.(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, danProgram Studi yang dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(4)Penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memperolehizin Pemerintah; b. bersifat nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atasizin Pemerintah; dan d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negaraIndonesia. 3031. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(5) Perguruan Tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan mendukungkepentingan nasional.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi yangdiselenggarakan oleh negara lain diatur dalam Peraturan Menteri. BAB VII PERAN SERTA
  20. 20. MASYARAKAT Pasal 95(1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan pendidikantinggi.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antaralain, dengan cara: a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, duniausaha dan dunia industri; b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepadamahasiswa; c. turut serta dalam mengawasi dan menjaga mutu pendidikan tinggi melaluiorganisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat; d. menyelenggarakan PTS bermutu; e.berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri; f. berpartisipasisebagai sponsor dalam kegiatan akademik dan kegiatan sosial sivitas akademika; g.berpartisipasi dalam pengembangan karakter, minat, dan bakat mahasiswa; h. menyediakantempat magang dan praktik kepada mahasiswa; i. memberikan berbagai bantuan melaluitanggung jawab sosial perusahaan; j. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdiankepada masyarakat; dan k. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma. BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF Pasal 96(1) Perguruan Tinggi yang melanggar Pasal 8 ayat (3),Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4),Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), Pasal 32 ayat (6) danayat (7), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal46 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 76 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 77 ayat(1), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (5) dikenaisanksi administratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupaperingatan tertulis, penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah,penghentian sementara kegiataan penyelenggaraan pendidikan, penghentian pembinaan,dan/atau pencabutan izin.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. BAB IXKETENTUAN PIDANA Pasal 97Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikantinggi yang melanggarPasal 28 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (3),Pasal 44 ayat 3132. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012(4), Pasal 64 ayat (2), Pasal 94 ayat (4)huruf a dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidanadenda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). BAB X KETENTUANPERALIHAN Pasal 98Lembaga layanan pendidikan tinggi harus sudah dibentuk palinglambat 2 (dua)tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 99(1) Perguruan Tinggiyang dikelola oleh Kementerian lain dan LPNK tetap menyelenggarakan pendidikan danpaling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sudah dialihkan tanggung jawab pengelolaannyakepada Menteri.(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian Perguruan Tinggidan izin penyelenggaran Program Studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.(3)Pengelolaan perguruan tinggi, termasuk pengelolaan perguruan tinggi Badan Hukum MilikNegara harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat dalam waktu3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. BAB XI KETENTUAN PENUTUPPasal 100Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untukmelaksanakanUndang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahunterhitungsejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 101Pada saat Undang-Undang inimulai berlaku, semua peraturan pelaksanaanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasionalyang berkaitan dengan pendidikan tinggi dinyatakanmasih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undangini. Pasal 102Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia. Disahkan di Jakarta Pada
  21. 21. tanggal …. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr.H.SUSILO BAMBANGYUDHOYONO 3233. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012Diundangkan di JakartaPada tanggal….MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIRSJAMSUDDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR … 3334. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 PENJELASAN ATAS RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2012 TENTANGPENDIDIKAN TINGGII. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuansebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahIndonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial...” berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkanagar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasionalyang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlakmulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itupada Pasal 31 ayat (3) mengamanahkan agar Pemerintah memanjukan ilmu pengetahuandan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untukkemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Melalui Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yangjelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai denganamanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar pendidikan tinggi dapat lebihberfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaandan pembudayaan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang takterpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanatPasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sampingitu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmupengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalammemajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pada tataran praksis bangsaIndonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraandengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsadan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan pendidikan tinggi yangmampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwandan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh,serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalamrangka mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukanpendidikan tinggi 3435. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012yang mampu menghasilkan karyapenelitian dalam cabang ilmupengetahuan dan teknologi yang dapat diabdikan bagikemaslahatan bangsa,negara, dan umat manusia.Perguruan Tinggi sebagai lembaga yangmenyelenggarakan pendidikan tinggipenelitian dan pengabdian kepada masyarakat, harusmemiliki otonomidalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agardalampengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Perguruan Tinggi berlakukebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan.Dengan demikian
  22. 22. perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademikbagi sivitas akademika yangberfungsi sebagai komunitas ilmiah yangberwibawa dan mampu melakukan interaksi yangmengangkat martabatIndonesia dalam pergaulan internasional.Perguruan tinggi sebagaigarda terdepan dalam mencerdaskan kehidupanbangsa, dengan mengembangkan ilmupengetahuan dan teknologi untukmemajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial bagiseluruh rakyatIndonesia.I. PASAL DEMI PASALPasal 1 Cukup jelas.Pasal 2 Cukupjelas.Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah pencarian,pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah. Huruf b Yang dimaksud dengan“asas penalaran” adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir.Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah pendidikan tinggi yangmengutamakan moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakandata dan informasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya. Huruf dYang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pendidikan tinggi menyediakan kesempatanyang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras danantargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi. Huruf e Yang dimaksud dengan“asas manfaat” adalah pendidikan tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dankesejahteraan umat manusia. 3536. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Huruf f Yang dimaksud dengan "asaskebajikan" adalah pendidikan tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dankesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa dan negara. Huruf gYang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Sivitas Akademika melaksanakanTridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan/atauotonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilia-nilai agama dan persatuan bangsa sertaperaturan perundang-undangan. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan"adalah pendidikan tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan danteknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesiadalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf i Yang dimaksud dengan “asasketerjangkauan” adalah bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikanyang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua ataupihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dankemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi.Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf dKarya penelitian, antara lain, berupa invensi dan inovasi dalam ilmu pengetahuan danteknologi yang mampu meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang maju.Pasal 6Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. 3637. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukupjelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalahpenyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat fleksibilitas dalam hal cara penyampaian,pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multientry multi exit system). Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah pendidikan yangdiselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukanwatak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukupjelas.Pasal 7 Cukup jelas.Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “akademik” dalam“kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifatilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan akademik. Ayat (2) Cukup
  23. 23. jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan“dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka danbertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan cabang ilmunya” adalah dosenyang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara. Profesor merupakan jabatan fungsionaltertinggi bagi dosen yang masih mengajar di Perguruan Tinggi. 3738. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Ayat (3) Cukup jelas.Pasal 10 Ayat (1)Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Ilmu agama merupakan ilmu pengetahuan yang mengkajikeyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama berdasarkanparadigma, pendekatan dan metode ilmiah untuk menghasilkan bidang atau subbidang ilmuagama, antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah,filsafat dan pemikiran Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu,filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha,filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik,teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu. Huruf bRumpun ilmu humaniora merupakan rumpun ilmu yang mengkaji dan mendalami manusiadan pemikiran manusia, antara lain, meliputi ilmu sejarah, bahasa, sastra, seni panggung,filsafat, dan seni rupa. Huruf c Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun ilmu yang mengkajidan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat, antara lain,meliputi ilmu antropologi, arkeologi, kajian wilayah, budaya dan etnik, ekonomika, genderdan kajian gender, geografi, politik, psikologi, dan sosiologi. Huruf d Rumpun ilmu alammerupakan rumpun ilmu yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia,antara lain, meliputi ilmu angkasa, kebumian, biologi, kimia, dan fisika. Huruf e Rumpunilmu formal merupakan rumpun ilmu yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis,antara lain, meliputi ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema. Huruf fRumpun ilmu terapan merupakan rumpun ilmu yang mengkaji dan mendalami aplikasi dariilmu-ilmu di atas, antara lain, ilmu pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis,pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan,olahraga, jurnalisme media dan 3839. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 komunikasi, hukum, perpustakaandan permuseuman, militer, administrasi publik, kerja sosial, dan transportasi. Ayat (3)Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal pendidikan akademik cabang ilmu agama, tanggungjawab pembinaan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dalam bidang agama berkoordinasi dengan Kementerian. Pasal 16 Ayat (1)Cukup jelas. Ayat (2) 3940. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Kerja sama dengan Kementerian,Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, antara lain penetapan standarkompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumberbelajar, dan uji kompetensi.Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi”adalah pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga profesional denganketerampilan/kemampuan kerja tinggi. Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersamadengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutulayanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya. Dengan demikianpendidikan vokasi telah mencakup pendidikan profesinya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
  24. 24. Cukup jelas.Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksuddengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai,norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai- nilai agama danpersatuan bangsa. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20 Ayat (1) Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan luarbiasa dapat melanjutkan ke program doktor setelah sekurang- 4041. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 kurangnya 1 (satu) tahun mengikutiprogram magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu. Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.Pasal21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Program profesi merupakan tanggung jawab dankewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanyadapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,dan/atau organisasi profesi. Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajatseperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik,wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasiprofesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2) Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan,antara lain program dokter 4142. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 spesialis dan subspesialis, programinsinyur profesional pratama, madya, dan utama, dan program spesialis lainnya yang sejenissesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Program spesialis dapat menggunakan namalain yang sederajat seperti program dokter spesialis, program insinyur profesional sesuaidengan ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukupjelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “sederajatdengan lulusan magister, antara lain lulusan perguruan tinggi yang memakai gelardoctorandus, doctoranda, insinyur, mister en de rechten yang belum menggunakan SistemKredit Semester. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas. 4243. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012Pasal 25 Ayat (1) Mahasiswa programmagister terapan yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke programdoktor terapan setelah paling sedikit (1) satu tahun mengikuti program magister tanpa haruslulus program magister terlebih dahulu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.Pasal 26 Ayat(1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Gelar profesi, antara lain, digunakan olehprofesi dokter yang disingkat dr. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukupjelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.Pasal 27 Cukup jelas. 4344. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012Pasal 28 Cukup jelas.Pasal 29 Cukupjelas.Pasal 30 Cukup jelas.Pasal 31 Cukup jelas.Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukupjelas. Ayat (3) Izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama diberikan oleh Menteriyang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Ayat (4)
  25. 25. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Pencabutan izin ProgramStudi yang berkaitan dengan ilmu agama dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakansebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Ayat (8) Cukup jelas.Pasal 33 Cukupjelas.Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksuddengan “pendidikan agama” adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi 4445. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Huruf b Yang dimaksud dengan“pendidikan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”; adalah pendidikan untukmemberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi dankonstitusi Indonesia. Hal itu selain diajarkan dalam mata kuliah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga diajarkan dalam berbagaibentuk mata kuliah komponen keindonesiaan, seperti: Sistem Hukum Indonesia, SistemKenegaraan Indonesia, Sistem Komunikasi Indonesia, Sistem Kesehatan Indonesia, SistemEkonomi Indonesia, Sistem Sosial Indonesia, Sistem Politik Indonesia, Sistem PendidikanNasional Indonesia, Sistem Pertanian Indonesia dan/atau Arsitektur Indonesia. Huruf cYang dimaksud dengan “pendidikan kewarganegaraan” adalah pendidikan untukmembentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cintatanah air. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Kegiatan kurikuler merupakan serangkaiankegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi. Huruf b Kegiatan ko-kurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atasbimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau duasatuan kredit semester. Huruf c Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yangdilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satuatau dua satuan kredit semester. Ayat (5) Cukup jelas.Pasal 35 Cukup jelas.Pasal 36 Ayat (1)4546. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Yang dimaksud dengan “satuan kreditsemeseter” adalah setiap satu satuan kredit semester terdiri atas 50 (lima puluh) menit tatapmuka, 60 (enam puluh) menit tugas terstruktur dan 60 (enam puluh) menit tugas mandiridalam pembelajaran. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukupjelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “penasihat akademik” adalah dosen yang diberikantugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangan akademik dan nonakademik dalamrangka kelancaran studi mahasiswa. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan“Program Studi tertentu” adalah Program Studi yang memerlukan pembelajaran khusus,misalnya, program berbasis kompetensi atau program berbasis pembelajaran. Penetapansistem selain Sistem Kredit Semester dilakukan melalui penyetaraan. Ayat (6) Cukupjelas.Pasal 37 Cukup jelas.Pasal 38 Cukup jelas.Pasal 39 Cukup jelas.Pasal 40 Cukupjelas.Pasal 41 Ayat (1) Sumber belajar dapat berbentuk antara lain, alam semesta, lembagalegislatif, eksekutif, dan yudikatif, rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan,museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran. Ayat (2) 4647. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Pasal 42 Cukup jelas.Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan“sertifikat profesi” antara lain sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggiyang ditetapkan oleh Pemerintah untuk meneyelenggarakan program pengadaan tenagakependidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai guru dandosen. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan
  26. 26. “keahlian dalam cabang ilmunya” adalah kemampuan seseorang yang diakui olehMasyarakat karena keahlian praktis, seperti potong rambut, desain grafis, montir, danbentuk keahlian praktis lainnya. Yang dimaksud dengan “prestasi diluar program studinya”adalah keahlian lain yang tidak berkaitan langsung dengan program studinya, sepertimahasiswa kedokteran yang meraih juara renang, mahasiswa teknik mesin yang trampildalam jurnalistik atau fotografi dan sebagainya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelasPasal 45 Ayat (1) Yang dimaksud dengan“pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah” adalah kegiatan sivitas akademika dalam 4748. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 memperlakukan ilmu pengetahuansebagai suatu proses yang harus dicari, digali, dan dirumuskan sendiri. Yang dimaksuddengan “metode ilmiah” adalah upaya memperoleh kebenaran ilmiah dengan jujur, benar,dan taat asas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “penelitian dilaksanakanberdasarkan jalur kompetensi” adalah penelitian yang diberikan kepada dosen yangmemiliki kualifikasi akademik lulusan program doktor tanpa melalui kompetisi. Yangdimaksud dengan “penelitian berdasarkan jalur kompetisi” adalah penelitian yang diberikankepada dosen dengan cara berkompetisi. Ayat (4) Cukup jelas.Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas.Ayat (2) Yang dimaksud dengan “hasil penelitian yang bersifat rahasia, menganggu,dan/atau membahayakan kepentingan umum” adalah penelitian yang sifat dan hasilnyaberkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara sehingga tidak dapat atau tidak bolehdiketahui, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Dipublikasikan artinyabahwa hasil penelitian dimuat dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku yangtelah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki ISBN(International Standard Book Number). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48 Cukup jelas.Pasal 49 Cukup jelas. 4849. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)Yang dimaksud “prinsip bebas aktif” adalah bebas dalam arti tidak memihak, aktifberpartisipasi dalam berbagai kegiatan atau program internasional. Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.Pasal 51 Cukup jelas.Pasal 52Cukup jelas.Pasal 53 Cukup jelas.Pasal 54 Cukup jelas.Pasal 55 Cukup jelas.Pasal 56 Cukupjelas.Pasal 57 Cukup jelas.Pasal 58 Cukup jelas.Pasal 59 Cukup jelas.Pasal 60 Cukupjelas.Pasal 61 Cukup jelas. 4950. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012Pasal 62 Cukup jelas.Pasal 63 CukupjelasPasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pendirian PTS mendapatkan izin Menteri.Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan mendapatkan izin Menteriyang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan. “Badanpenyelenggara badan hukum bersifat nirlaba” dapat berbentuk yayasan, lembaga,perkumpulan, perserikatan, dan organisasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat(5) Cukup jelas.Pasal 65 Cukup jelas.Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan pengelolaan perguruan tinggi ditetapkan olehMenteri. Dasar dan tujuan serta kemampuan pengelolaan perguruan tinggi yangmenyelenggarakan pendidikan keagamaan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakansebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan.Pasal 67 Cukup jelas.Pasal 68 Cukupjelas.Pasal 69 Ayat (1) 5051. RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat(3) Cukup jelas. Ayat (4) “PTN badan hukum” merupakan PTN yang sepenuhnya milik

×