Sosialiasi regional 2 terkait dengan RAN PASTI

1. SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI DAERAH
Pada Acara Sosialisasi RAN-PASTI Regional II
Tanggal 15 Maret 2022
Dr. Teguh Setyabudi,M.Pd
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. PANGKAT/GOL. PEMBINA UTAMA (IV/e)
DR. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.
JABATAN : DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Tempat/tgl lahir :
Purwokerto, 8 Maret 1967
HP. 0811858973
RIWAYAT PEKERJAAN
EMAIL : ts_please@yahoo.co.id
1. Staf di Badan Diklat Kemendagri Th. 1993 -1998
2. Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri Th. 1998 - 2003
3. Eselon III di Badan Diklat Kemendagri Th. 2003 - 2010
4. Karo Umum Setjen Kemendagri Th. 2010 – 2014
5. Direktur Otsus & PD di Ditjen Otda Kemendagri Th. 2014 – 2016
6. Kepala BPSDM Kemendagri Th. 2016 – 2022
7. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Th. 2018
8. Pjs. Gubernur Kalimatan Utara Th. 2020
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Th. 2022

3. OUTLINE
1. Latar Belakang
2. Tantangan Percepatan Penurunan Stunting Daerah
3. Intervensi Indikator Cakupan Layanan Sesuai Perpres 72 Tahun 2021
4. Peran Kemendagri Dalam Percepatan Penurunan Stunting
5. Skenario Percepatan Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Mekanisme
Perencanaan Di Daerah
6. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur, Perencanaan
Dan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
3

4. 01
LATAR BELAKANG

5. 5
Arahan Presiden Pada Ratas Percepatan Penurunan Stunting
11 Januari 2022
1. Tahun 2022 prevalensi stunting harus diturunkan
sedikitnya 3% melalui intervensi spesifik dan sensitif,
pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting
(TPPS) dan penguatan implementasi di Posyandu.
2. BKKBN sebagai Ketua Pelaksana TPPS perlu
didukung oleh Kementerian/Lembaga lain.
3. Intervensi yang dilakuka harus tepat sasaran,
didukung data sasaran yang lebih baik dan
terintegrasi.
4. Alokasi anggaran Tahun 2022 melalui APBN dan
APBD perlu dioptimalkan.
5. Perlu dipastikan RAN PASTI digunakan sebagai
pedoman.
6. Difokuskan pada daerah yang prevalensi stunting-nya
tinggi.
5

6. APA ITU STUNTING? APA PENYEBABNYA?
Stunting adalah gangguan
pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang, yang
ditandai dengan panjang
atau tinggi badannya
berada di bawah standar
yang ditetapkan oleh
menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
kesehatan.
(sumber : Perpres 72 Tahun
2021)
Pengasuhan Yang Kurang
Baik
Kurangnya akses terhadap air bersih
dan sanitasi
• Kurangnya pengetahuan ibu
mengenai kesehatan dan
gizi sebelum dan pada masa
kehamilan,serta melahirkan.
• 60% anak usia 0-6 bulan
tidak mendapatkan ASI
Eksklusif.
• Terbatasnya Layanan
kesehatan untuk ibu selama
masa kehamilan.
Kurangnya akses rumah tangga/keluarga terhadap
makanan bergizi
• Makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
• Komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal
dibandingkan dengan di New Delhi, India (RISKESDAS 2013,
SDKI 2012, SUSENAS).
• 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia
masih buang air besar di ruang
terbuka.
• 1 dari 3 rumah tangga belum
memiliki akses terhadap air bersih.
6

7. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana
penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya
lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak
produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara
15 hingga 64 tahun.
Puncak bonus demografi di Indonesia pada 2045 terancam
terbuang sia-sia karena stunting.
Menurut World Health Organization (WHO), masalah kesehatan
masyarakat dapat dianggap buruk jika prevalensi stunting lebih
dari 20 persen. Artinya, secara nasional masalah stunting di
Indonesia tergolong kronis.
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Stunting Ancam Bonus Demografi " ,
https://katadata.co.id/ariemega/infografik/5e9a55d49af04/stunting-ancam-bonus-demografi
Penulis: Widya Nandini
Editor: Arie Mega Prastiwi
STUNTING MENGANCAM
BONUS DEMOGRAFI TAHUN 2045
7

8. 02
TANTANGAN TARGET VS CAPAIAN PREVALENSI
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

9. PREVALENSI STUNTING NASIONAL
Keterangan :
Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh
14.30%
19.90%
21.10%
16.30%
25.70%
19.90%
27.20%
21.60%
26.10%
24.10%
20.80%
28.30%
26.40%
26.80%
30.80%
23.40%
25.70%
28.60%
30.00%
25.30%
32.00%
30.10%
27.60%
28.40%
30.90%
35.10%
31.00%
30.80%
30.70%
31.70%
31.00%
36.80%
33.60%
39.30%
43.70%
14.41%
19.95%
21.03%
16.81%
26.25%
19.93%
27.67%
30.59%
26.86%
23.95%
21.03%
28.08%
27.46%
26.85%
27.67%
24.10%
26.21%
28.98%
30.11%
29.36%
32.30%
21.18%
26.24%
29.07%
30.38%
34.89%
24.58%
31.25%
31.45%
31.74%
31.44%
37.85%
34.18%
40.37%
43.82%
10.90%
16.80%
17.30%
17.60%
18.50%
18.60%
20.90%
21.60%
22.10%
22.30%
22.40%
22.80%
23.30%
23.50%
24.41%
24.50%
24.50%
24.80%
25.80%
26.20%
27.40%
27.40%
27.50%
27.50%
28.70%
29.00%
29.50%
29.70%
29.80%
30.00%
30.20%
31.40%
33.20%
33.80%
37.80%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
RISKESDAS 2018 SSGBI 2019 SSGI 2021

10. LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
10
NO
JUMLAH LOKASI
PRIORITAS
TAHUN NOMOR SURAT
1 100 Kabupaten/Kota 2018 Keputusan Rapat Tentang Kegiatan Padat Karya dan Penanganan
Stunting di 10 Kabupaten dan 100 Desa Prioritas, Tanggal 15 Desember
2018. (Menteri Desa PDTT, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Kepala
BPKP, Sekretaris TNP2AK, Menko Pembangunan Manusia &
Kebudayaan)
2 160 Kabupaten/Kota 2019
3 260 Kabupaten/Kota 2020 Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 Tentang Penyampaian Perluasan
Lokasi Fokus lntervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020
4 360 Kabupaten/Kota 2021 Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020
Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi
Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021
5 514 Kabupaten/Kota 2022 Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021
Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi
Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022

11. TANTANGAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI RPJMN 2020-2024
24,4%
Capaian Prevalensi
Stunting di Indonesia
(SSGI, 2021)
37.20
30.80
27.67
25.84
19.00
14.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capaian Bussiness as Usual Skenario Kebijakan Target 14% (2024)
Tren Stunting Balita 2013-2019 dan Target 2024
1,3 % /tahun
1,7 % /tahun
3,1 % /tahun
Rata-rata
Penurunan
Benchmark Tren % Penurunan Stunting di Negara Lain*
2%/tahun (2005-2015)
Peru
0,8%/tahun (2000-2015)
Vietnam
Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari Tren
Saat Ini
Perlu Kerja Keras
*World Bank (2017)
TARGET
2019 2020 2021 2022 2023 2024
27,7% 24,1% 21,1% 18,4% 16% 14%
24,4
11
• Tahun 2021, target penurunan stunting sebesar 21,1% belum tercapai
karena prevalensi stunting masih 24,4%
• Untuk mencapai 14% di tahun 2024, masih perlu penurunan prevalensi
stunting sebesar 24,4% - 14% = 10,4% dalam 3 tahun
• Target penurunan stunting per tahun sampai 2024 harus lebih besar dari
10,4%/3 tahun = 3,13% pertahun

12. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, 14 Maret tahun 2022
MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
(DI. YOGYAKARTA, KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN UTARA, LAMPUNG, SULAWESI
SELATAN, SULAWESI UTARA, SULAWESI UTARA, SUMATERA SELATAN )
Sumatera Selatan Lampung DI Yogyakarta Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Selatan
Master Ansit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 2 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100%
Aksi 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94%
Aksi 5 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100%
Aksi 6 91% 100% 100% 67% 67% 100% 100%
Aksi 7 55% 80% 100% 33% 33% 100% 88%
Aksi 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

13. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, 14 Maret tahun 2022
MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
PROV SUMATERA SELATAN PER KAB/KOTA
Ogan
Komering Ulu
Ogan
Komering Ilir
Muara Enim Lahat Musi Rawas
Musi
Banyuasin
Banyu Asin
Ogan
Komering Ulu
Timur
Ogan Ilir
Penukal Abab
Lematang Ilir
Kota
Palembang
Master Ansit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 6 33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 7 100% 67% 100% 100% 83% 100% 50% 83% 83% 100% 100%
Aksi 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

14. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, 14 Maret tahun 2022
MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
PROV LAMPUNG PER KAB/KOTA
Tanggamus
Lampung
Selatan
Lampung
Timur
Lampung
Tengah
Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu
Kota Bandar
Lampung
Master Ansit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 7 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Aksi 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Axis
Title

15. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, 14 Maret tahun 2022
MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
PROV YOGYAKARTA PER KAB/KOTA
Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta
Master Ansit 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 1 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 2 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 3 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 4 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 5 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 6 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 7 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 8 100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

16. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, 14 Maret tahun 2022
MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
PROV KALIMANTAN TIMUR PER KAB/KOTA
Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Samarinda
Master Ansit 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 2 100% 100% 50% 100% 100% 100%
Aksi 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 5 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aksi 6 100% 100% 33% 50% 100% 100%
Aksi 7 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Aksi 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Axis
Title

17. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, 14 Maret tahun 2022
MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
PROV KALIMANTAN UTARA PER KAB/KOTA
Malinau Bulungan Nunukan
Master Ansit 100% 100% 100%
Aksi 1 100% 100% 100%
Aksi 2 100% 100% 100%
Aksi 3 100% 100% 100%
Aksi 4 100% 100% 100%
Aksi 5 100% 0% 100%
Aksi 6 100% 100% 83%
Aksi 7 100% 0% 50%
Aksi 8 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

18. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, 14 Maret tahun 2022
MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
PROV SULAWESI UTARA PER KAB/KOTA
Bolaang Mongondow Minahasa Utara Bolaang Mongondow Utara Bolaang Mongondow Selatan
Master Ansit 100% 100% 100% 100%
Aksi 1 100% 100% 100% 100%
Aksi 2 100% 100% 100% 100%
Aksi 3 100% 100% 100% 100%
Aksi 4 100% 100% 100% 100%
Aksi 5 100% 100% 100% 100%
Aksi 6 100% 100% 100% 100%
Aksi 7 100% 100% 100% 100%
Aksi 8 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Axis
Title

19. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, 14 Maret tahun 2022
MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
PROV SULAWESI SELATAN PER KAB/KOTA
Master Ansit Aksi 1 Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4 Aksi 5 Aksi 6 Aksi 7 Aksi 8
Kepulauan Selayar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bulukumba 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jeneponto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Takalar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gowa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 100%
Sinjai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Maros 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pangkajene Dan Kepulauan 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100%
Bone 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wajo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pinrang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enrekang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Luwu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tana Toraja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Luwu Utara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Toraja Utara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Kota Makassar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

20. INTERVENSI INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN
SESUAI PERPRES 72 TAHUN 2021
03

21. INTERVENSI INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN (LAMPIRAN A. PERPRES 72/2021)
01
Persentase ibu hamil
Kurang Energi Kronik
(KEK) yang mendapatkan
tambahan asupan gizi
05
Persentase anak usia 6-23
bulan yang mendapat
Makanan Pendamping Air
Susu Ibu (MP-ASI)
02
Persentase ibu hamil yang
mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD) minimal 90 tablet
selama masa kehamilan
06
Persentase anak berusia
dibawah lima tahun (balita)
gizi buruk yang mendapat
pelayanan tata laksana gizi
buruk
03
Persentase remaja putri
yang mengkonsumsi
TabletTambah Darah (TTD)
07
Persentase anak berusia di
bawah lima tahun (balita)
yang dipantau pertumbuhan
dan perkembangannya
04
Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat Air Susu Ibu
(ASI) eksklusif
08
Persentase anak berusia di
bawah lima tahun (balita)
gizi kurang yang mendapat
tambahan asupan gizi
09
Persentase anak berusia di
bawah lima tahun (balita)
yang memperoleh
imunisasi dasar lengkap
01
Persentase pelayanan
Keluarga Berencana (KB)
pasca persalinan
06
Cakupan Bantuan Jaminan
Nasional. Penerima Iuran
(PBI) Kesehatan
02
Persentase Persentase
Kehamilan yang tidak
diinginkan
07
Cakupan keluarga berisiko
Stunting yang memperoleh
pendampingan
03
Cakupan calon Pasangan Usia
Subur (PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan sebagai
bagian dari pelayanan nikah
08
Jumlah keluarga miskin dan
rentan yang memperoleh
bantuan tunai bersyarat
04
Persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses air minum
layak di kabupaten/kota lokasi
prioritas
09
Persentase target sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi
prioritas
05
Persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses sanitasi (air
limbah domestik) layak di
kabupaten/kota lokasi prioritas
10
Jumlah keluarga miskin dan
rentan yang menerima
bantuan sosial pangan
11
Persentase desa/kelurahan stop
Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) atau Open Defecation Free
(ODF)
INTERVENSI SPESIFIK INTERVENSI SENSITIF
21
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terbit tanggal 5 Agustus 2021

22. CAKUPAN LAYANAN ESENSIAL DAN CAKUPAN LAYANAN SUPPLY
CAKUPAN LAYANAN ESENSIAL DAN CAKUPAN LAYANAN SUPPLY
Cakupan Layanan Esensial (29 layanan)
yang terdapat pada lampiran A Perpres
72/21
adalah layanan yang diberikan atau diterima langsung oleh
sasaran internvensi (Remaja, Catin/PUS, Ibu Hamil dan Ibu
Menyusui dan Anak Usia 0-59 Bulan).
• Kelompok Sasaran
1. Remaja
2. Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS)
3. Ibu Hamil
4. Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita)
5. Keluarga Berisiko
6. Air Minum dan Sanitasi
7. Perlindungan Sosial
Cakupan Layanan Supply (35 Layanan)
yang terdapat pada Lampiran B Perpres
72/21 dan RAN-PASTI
adalah layanan untuk mendukung atau untuk memastikan
tercapainya sasaran intervensi berdasarkan target OPD
Pengampunya.
22

23. PERAN KEMENDAGRI
DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
23
04

24. STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Pilar
1
Pilar
2
Pilar
3
Pilar
4
Pilar
5
5 PILAR
STRATEGI NASIONAL DAN
UPAYA MANAJERIAL PEMDA
DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING MELALUI 8 AKSI
KONVERGENSI
8 Aksi
Konvergensi
PERAN
KEMENDAGRI
RPJMD
RKPD
APBD
Komitmen
Peningkatan Komitmen dan visi
kepemimpinan di k/l, pemprov,
pemda kab/kota, dan pemdes.
Peningkatan komunikasi
perubahan perilaku dan
pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan konvergensi,
intervensi spesifik dan sensitive
di k/l, pemprov, pemda
kab/kota, dan pemdes.
Peningkatan ketahanan pangan
dan gizi pada tingkat individu,
keluarga, dan masyarakat.
Penguatan dan pengembangan
sistem, data, informasi riset,
dan inovasi
24

25. PERAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(Sesuai Perpres 72 Tahun 2021, tercantum dalam Pilar 1, Pilar 3 dan Pilar 5)
01
02
03
04
05
Mendorong Pemerintah Provinsi menetapkan dan memperkuat Tim Koordinasi Percepatan
Penurunan Stunting Tk Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur, dengan melibatkan
Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan termasuk TP-PKK;
Mendorong Pemerintah Provinsi menyusun program dan kegiatan di 34 Provinsi dan 514
Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting
dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RJMPD, RAD Pangan dan Gizi) ;
Mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan
meningkatkan alokasi APBD untuk mendukung program/kegiatan intervesi gizi spesifik dan gizi
sensitif;
Memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk melakukan Penilaian kinerja (PK) kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota;
Memberikan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Terbaik dan Pemerintah
Kabupaten/Kota terbaik dalam Penurunan Stunting;
25

26. DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
2
3
4
1 Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;
Permendagri 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun
2022;
Permendagri 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
26

27. IRISAN SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH &
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Musrenbang
desa/kel
2. Musrenbang
Kecamatan
3. Rancangan
awal RKPD
1. Pagu
anggaran
indikatif
2. Rancangan
renja OPD
3. Forum
OPD/Lintas
PD
1. Rancang
an RKPD
2. Musrenb
ang
Kab/Kota
1. Rancang
an akhir
RKPD
Kabupate
n/Kota
1. Rancang
an
perbup/p
erwali
RKPD
1. Perbup/p
erwali
RKPD
1. Penyusu
nan KUA-
PPAS
1. Pembaha
san KUA-
PPAS
dengan
DPRD
1. Penyusu
nan RKA
OPD
1. Penyusu
nan
APBD
1. Pembaha
san
APBD
dengan
DPRD
1. Penetapa
n APBD
AKSI 1
ANALISIS
SITUASI
AKSI 2
RENCANA
KEGIATAN
AKSI 3
REMBUK
STUNTING
AKSI 4
PERBUP/
PERWALI
TENTANG
KEWENANGAN
DESA
AKSI 5
PEMBINAAN
KPM
AKSI 6 MANAJEMEN DATA
AKSI 7
PENGUKURAN
& PUBLIKASI
AKSI 8
REVIU KINERJA
TAHUNAN
Untuk mempersiapkan perencanaan tahun 2023, maka pendampingan kepada daerah harus dilakukan
lebih awal, karena proses perencanaan dilakukan sejak bulan januari.
Jika pendampingan tidak dilakukan segera, maka kita akan kehilangan 1 (satu) pelaksanaan.
TAHAP PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
27

28. MATRIK INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BIDANG KESEHATAN YANG DIMUAT DALAM
APLIKASI RAKORTEKRENBANG TAHUN 2022
28
NO PROVINSI Indikator Kinerja Urusan Satuan
Target Nasional
Capaian Daerah
2021
Kesepakatan Rencana
Target Daerah
2022 2023 2022 2023
1 DI. YOGYAKARTA
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita (persen)
% 18,4 16 17,3 13,62 / % 16 / %
2 KALIMANTAN TIMUR
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita (persen)
% 18,4 16 22,08 20 / % 16 / %
3 KALIMANTAN UTARA
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita (persen)
% 18,4 16 25 17,4 / % 16 / %
4 LAMPUNG
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita (persen)
% 18,4 16 18,4 / % 15 / %
5 SULAWESI SELATAN
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita (persen)
% 18,4 16 27,4 21,5 / % 18.59 / %
6 SULAWESI UTARA
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita (persen)
% 18,4 16 21,6 16,2 / % 13.95 / %
7 SUMATERA SELATAN
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita (persen)
% 18,4 16 24,8 21 / % 17.3 / %

29. SKENARIO PERCEPATAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SESUAI
MEKANISME PERENCANAAN DI DAERAH
05

30. TINDAK LANJUT SETELAH
PELAKSANAAN KORTEKRENBANG
Kemendagri K/L Daerah
• SUPD mengawal
hasil kesepakatan
kortekrenbang
dalam musrenbang
Provinsi &
musrenbangnas
• PEIPD mengawal
hasil kortek supaya
masuk dalam
dokumen rencana
daerah
Bappenas
• Memastikan hasil
kortek renbang
masuk dalam
pembahasan
musrenbangnas
dan RKP T
ahun
2023
• Mengawal K/L
dalam memasukan
hasil kortekrenbang
dalam penyusunan
Renja K/L
• Menyempurnakan
rancangan
K/L T
ahun
Renja
2023
sesuai dengan
hasil
kortekrenbang
• Mengawal hasil
kortek dalam
musrenbangnas
• Menindaklanjuti hasil
pembahasan
kortekrenbang pusat ke
tingkat kortekrenbang
provinsi (pembahasan
dengan kab/kota)
• memastikan PD provinsi
menyusun Renja Tahun
2023 mempertimbangkan
hasil pembahasan
dengan K/L di dalam
target
hasil
kedalam
Kortekrenbang
• Menjabarkan
capaian
kortekrenbang
target-target
perkabupaten/kota
30

31. KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
(PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODIFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)
Penambahan Sub Kegiatan
Penambahan Atribusi Kinerja,
Indikator, dan Satuan Pada Sub
Kegiatan
Multi tafsir kinerja dan indikator
Kesulitan mendefinisikan kinerja
dan indikator sebab Judul sub
kegiatan memiliki lebih dari satu
penekanan.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan
untuk menyediakan informasi secara berjenjang
melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar
penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah
dalam perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:
1. Membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
2. Membantu kepala daerah dalam merumuskan
kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi
kinerja dan keuangan daerah;
4. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
5. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah; dan
7. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
dan pengelolaan keuangan daerah.
Jumlah urusan yang dimutakhirkan : 33
Total Sub Kegiatan: 3.498 (1.745 Provinsi, dan 1.676
Kabupaten/Kota)
1. Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2023 menyesuaikan,
mengikuti sub kegiatan yang telah dimutakhirkan Kepmendagri
050-5889/2021
2. Kinerja, indikator dan satuan di tingkat program dan kegiatan
pada Renstra PD dapat disesuaikan berdasarkan kinerja dari
pelaksanaan sub kegiatan
TINDAK LANJUT KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021
INDIKATOR KEPMENDAGRI 050-5889
31

32. KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL
VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR,
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAN
KEUANGAN DAERAH;
06

33. No. Indikator Cakupan Nomenklatur Urusan Kab/Kota Kinerja Indikator Kode
1.
Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
Usia Produktif
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 06
2.
Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan
status anemia (hemoglobin)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 06
3.
Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet
Tambah Darah (TTD)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 06
4.
Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari
pelayanan nikah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar
Melalui Pendekatan Keluarga
Terlaksananya
Pendekatan Keluarga
yang Diawali Tahapan
Kunjungan Keluarga
Jumlah Keluarga yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi
Masalah Kesehatannya oleh
Tenaga Kesehatan Puskesmas
1 02 02 2.01 22
5.
Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang
menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan
edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar
Melalui Pendekatan Keluarga
Terlaksananya
Pendekatan Keluarga
yang Diawali Tahapan
Kunjungan Keluarga
Jumlah Keluarga yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi
Masalah Kesehatannya oleh
Tenaga Kesehatan Puskesmas
1 02 02 2.01 22
6.
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan asupan gizi
Pengelolaan pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil
Terkelolanya
Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 01
7.
Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah
(TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Pengelolaan pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil
Terkelolanya
Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 01
8.
Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu
(ASI) eksklusif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir
Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru
Lahir Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 03
9.
Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir
Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru
Lahir Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 03
10.
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang
dipantau pertumbuhan dan perkembangannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Balita Sesuai
Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
1 02 02 2.02 04
CONTOH NOMENKLATUR PENURUNAN STUNTING SESUAI KEPMENDARI
050-5889 TAHUN 2021

34. CONTOH NOMENKLATUR PENURUNAN STUNTING SESUAI PERMENDARI 050-5889 TAHUN 2021 )
No. Indikator Cakupan Nomenklatur Urusan Kab/Kota Kinerja Indikator Kode
11.
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
kurang yang mendapat tambahan asupan gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Balita
Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 04
12. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Balita
Sesuai Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 04
13. Keluarga yang Stop BABS
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
1 02 02 2.02 17
14. Keluarga yang melaksanakan PHBS
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Terlaksananya
Penumbuhan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan
Derajat Kesehatan
Keluarga dan
Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan
Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan
Keluarga dan Lingkungan
dengan Menerapkan Perilaku
Hidup Sersih dan Sehat
1 02 05 2.02 02
15.
Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan
promosi peningkatan konsumsi ikan dalam
negeri
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya
Peningkatan Upaya
Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi
Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1 02 05 2.01 01

35. TERIMA KASIH
35