Dokumen tersebut membahas tentang peran pers dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menginformasikan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK kepada masyarakat dan berperan sebagai pengawas terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. PERANAN PERS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI LOKAKARYA JURNALIS 7 DESEMBER 2011 OLEH BIBIT SAMAD RIANTO WAKIL KETUA KPK

23. PASAL-PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI / DELIK KORUPSI (UU NO. 31/1999 & 20/2001) Pasal yg terkait dg kerugian keuangan negara Pasal perbuatan pemerasan Pasal perbuatan curang Pasal penggelapan dalam jabatan Pasal Gratifikasi Pasal 2(1); 3 Pasal 12 huruf e,f,g Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h Pasal 8; 9; 10 a,b,c Pasal 12B jo Pasal 12C Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU No. 3/71) Pasal pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d Dari 30 jenis di atas, yang cukup sering dijumpai : Pemerasan dlm jabatan; penyuapan; gratifikasi; benturan kepentingan & penggelapan Pasal benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i

25. Tahun Kegiatan Lingkup Dasar Hukum 1957 Operasi Militer Kegiatan tidak terstruktur PRT/PM/06/1957 1967 Pemberantasan Korupsi Represif & Preventif Keppres 228 Tahun 1967 1977 Opstib Penertiban Sistem & Operasi Inpres 9 Tahun 1977 1987 Pemsus Restitusi Pajak Kebenaran Restitusi Surat MENKEU S-234/MK.04/1987 97-98 Krisis Multidisiplin (Moneter & Ekonomi) 1999 KPKPN Preventif UU 28 Tahun 1999 1999 TGTPK Represif PP 19 Tahun 2000 2003 KPK Penindakan & Pencegahan UU 30 Tahun 2002 Tugas: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, & Monitor 2005 Timtas Represif Inpres Tugas: Koordinasi di antara Kejaksaan, POLRI dan BPKP 2006 Ratifikasi UNCAC Represif UU No.7/2006 UU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor

26. Apa yang dilakukan negara lain? Singapura – CPIB 1952 Menurunkan insentif korupsi melalui perbaikan sistem remunerasi pegawai negara, dan mengurangi kesempatan korupsi (sistem, aturan, dll.) Hongkong – ICAC 1974 Political will yang kuat; dukungan aturan hukum; strategi yang koheren dan meliputi penindakan-pencegahan-pendidikan; keterlibatan masyarakat; & dukungan dana yang kuat. Malaysia – BPR 1967 Political will yang kuat; aturan pegawai negeri tidak boleh berbisnis; semacam LHKPN; kode etik pegawai; ketentuan bahwa pegawai yang terjerat hutang tidak boleh dipromosikan. Korea – KICAC 2002 Layanan publik yang prima, online, dan tidak harus di lokal tertentu (boleh dimana saja); sistem ‘ report cards ’ – masyarakat mengirim report cards jika menemui kegiatan korupsi pejabat/pelayan publik; public-private-partnershi p yang membawa warga negaranya melaksanakan pengawasan antikorupsi.

27. PEMBERANTASAN TPK SBG KEJAHATAN POLA DETEKSI AKSI TPK   REPRESIF CH   PREVENTIF PMPK   PREEMTIF KORBAN/KERUGIAN   REHABILITASI AKSI INTELIJEN CJS POLRI, INST PEM, POLMAS KPK PEMERINTAH TIM ATR DETEKSI