TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITASANGGARAN PUBLIKUNTUK PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA*      *Pengalaman Perkumpulan IDEA belajar b...
PRINSIP-PRINSIP HAM :UDHR (Universal Declaration of HumanRights) dan segala instrumen-kesepakatanpenjabarannya hak asasi ...
RINGKASAN DUHAM :   Right to equality   Freedom from discrimination   Right to life, liberty, personal security   Free...
RINGKASAN DUHAM (lanj.) :                Right to marriage and family                Right to own property             ...
INSTRUMEN HAM International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) / Perjanjian  Dunia tentang Hak Sipil dan Poli...
Level                                            −   Fourth Outline                                                LevelIN...
Level                                   Fourth Outline                                      −KEWAJIBAN NEGARA ATAS HAK    ...
Level                                    −   Fourth OutlinePENDEKATAN BERBASIS HAK :               Level                  ...
Level                         Fourth Outline                                   −                         LevelLINGKUP HAK ...
UNSUR DAN PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK                                              10Roem Topatimasang, Merubah Ke...
 FungsiLevel                                      otorisasi                                       − Fourth Outline       ...
Level                                           −   Fourth OutlinePRINSIP ANGGARAN TERKAIT                       LevelPEMA...
EMPAT PENDEKATAN DALAMPERENCANAANPEMBANGUNAN      Click to edit Master text styles         Second level        Third le...
PROSES PERENCANAAN TAHUNAN s.d. Tk. KABUPATENMUSRENBangdus   1. Dokumen R K P yang berisi:                b. Prioritas Keg...
[satu] DAUR PENGANGGARAN                   PERENCANAA                   N                        JAN – MEI tahun n-1PERTAN...
HAKIKAT DAN NALAR ANGGARAN :ALIRAN DANA PUBLIK         Click to edit Master text styles            Second level         ...
Level         Situasi yang jamak……                           −   Fourth Outline Click to edit Master text                ...
Penyebab korupsi/penyimpangananggaran Seluruh daur terkait APBD hanya dipandang sebagai kegiatan administratif pemerintah...
LevelKorupsi anggaran dan alternatif penyembuhan                                    − Fourth Outline1. Anggaran tidak menc...
Sumber: Buku Perempuan dan Anggaran, IDEA
Level                                          − Fourth Outline2. Birokrasi memakan dana                   Levelrelatif be...
Inilah profil anggaran kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2004
Kompas, 22 Feb 2008Realokasi anggaran aparatur untuk kebutuhan dasar rakyat tak bisa ditunda lagi!
Level                              menyelami persoalannya                                       − Fourth Outline          ...
Level                                                                                                −    Fourth Outline  ...
Level                                       Fourth Outline                                       −4. Pemerintah dan DPRD  ...
Level                                         Fourth Outline                                           −5. Pemerintah daer...
Level                                                Fourth Outline                                                 −  6. ...
Porsi DBH SDA                                               PORSI                              %NO.      JENIS BAGI HASIL ...
Level  7. Besaran belanja aparat danFourth Outline                                          −                             ...
LevelBandingkan!                                                                                               −   Fourth ...
Level                                         −   Fourth Outline                                             Level8. Aset ...
Level                                      − Fourth Outline9. Pilkada menjadi awalan               Level                  ...
Level                                     Fourth Outline                                      −                           ...
Level                                             − Fourth Outline  9. Pengadaan barang dan jasa                 Level  ya...
Bacaan .. Anatomi ‘Korupsi’ Anggaran Daerah, Wasingatu Zakiyah, paparan untuk Pelatihan Anti Korupsi SIDAK.
IDEA Yogyakarta                                     Terima kasih…bisa dihubungi di :                         Thank you ver...
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik untuk Pemajuan HAM oleh Wijayanti (IDEA)
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik untuk Pemajuan HAM oleh Wijayanti (IDEA)
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik untuk Pemajuan HAM oleh Wijayanti (IDEA)
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik untuk Pemajuan HAM oleh Wijayanti (IDEA)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik untuk Pemajuan HAM oleh Wijayanti (IDEA)

1,057 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik untuk Pemajuan HAM oleh Wijayanti (IDEA)

  1. 1. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITASANGGARAN PUBLIKUNTUK PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA* *Pengalaman Perkumpulan IDEA belajar bersama warga, dipaparkan dalam Training Penguatan Kapasitas Jurnalis DIY-Jateng Dalam Mendukung Proses Transparansi Anggaran
  2. 2. PRINSIP-PRINSIP HAM :UDHR (Universal Declaration of HumanRights) dan segala instrumen-kesepakatanpenjabarannya hak asasi manusiamelekat dgn prinsip-prinsip :(1) kesetaraan,(2) non diskriminasi,(3) inalienability (= tidak bisa diambil,diserahkan, ditransfer),(4) (menjadi) tanggung jawab (semuapemangku kepentingan),(5) ketidakterbagian,(6) universalitas,(7) kesalingtergantungan dankesalingmemengaruhi., 2
  3. 3. RINGKASAN DUHAM : Right to equality Freedom from discrimination Right to life, liberty, personal security Freedom from slavery Freedom from torture and degrading treatment Right to recognition as a person before the law Right to equality before the law Right to remedy by competent tribunal Freedom from arbitrary arrest, exile Right to a fair public hearing Right to be considered innocent until proven guilty
  4. 4. RINGKASAN DUHAM (lanj.) :  Right to marriage and family  Right to own property  Freedom of belief and religion  Freedom of opinion and information  Right of peaceful assembly and association  Right to participate in government and free elections  Right to social security  Right to desirable work and to join trade unions  Right to rest and leisure  Right to adequate living standards 4 
  5. 5. INSTRUMEN HAM International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) / Perjanjian Dunia tentang Hak Sipil dan Politik (diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) / Perjanjian Dunia tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005) International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) / Konvensi Dunia tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) / Konvensi Dunia tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984) Convention on the Rights of the Child (CRC) / Konvensi Hak Anak (disahkan dengan Keppres No. 36 Tahun 1990) Convention (No. 169) Concerning Indigenous and Tribal Peoples in
  6. 6. Level − Fourth Outline LevelINSTRUMEN HAM (lanj.) Fifth Outline  Level Deklarasi Hak Atas  Sixth Pembangunan (diadopsi dalam Resolusi Sidang Umum PBB No Outline 41/128 tanggal 4 Desember Level 1986)  Seventh Outline UUD 1945 dan Amandemennya. LevelClick to edit Master  Click to edit Master text UU No. 39 Tahun 1999 tentang text styles styles HAM  Second level Second level UU No. 36 Tahun 2009 tentang  Third level  Third level Kesehatan  Fourth level   Fourth level Fifth level UU No. 23 Tahun 2002 tentang  Fifth level Perlindungan Anak
  7. 7. Level Fourth Outline −KEWAJIBAN NEGARA ATAS HAK LevelASASI MANUSIA Fifth Outline  Level Click to edit Master text  Sixth Outline styles Level  Menghormati  Second level  Third level  Seventh Outline  Fourth level  Melindungi Master LevelClick to edit  Fifth level text styles  Memenuhi  Second level  Third level [bdk. Konvensi Fourth level  Wina, 1993] Fifth level 
  8. 8. Level − Fourth OutlinePENDEKATAN BERBASIS HAK : Level Fifth Outlinesuatu keharusan  LevelElemen pendekatan  Sixth berbasis hak : Outline Level Berkaitan langsung  Seventh Outline dengan hak asasi manusia LevelClick to edit Master text styles edit Master  Click to Meningkatkan  text styles Second level akuntabilitas (dan  Second level dengan sendirinya  Third level  Third level transparan)  Fourth level Fourth level  Fifth level Fifth level Mengubah
  9. 9. Level Fourth Outline − LevelLINGKUP HAK ATAS PEMBANGUNAN  Fifth Outline LevelPartisipasi  Sixth Outline LevelAkses  Seventh Outline  Click to edit Master text LevelClick to edit Master stylesKontrol text styleslevel  Second  Third level  Second levelManfaat Fourth level  Third level  Fifth level  Fourth level  Fifth level
  10. 10. UNSUR DAN PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK 10Roem Topatimasang, Merubah Kebijakan Publik
  11. 11.  FungsiLevel otorisasi − Fourth Outline  Fungsi alokasi LevelFUNGSI ANGGARAN  Fungsi distribusi Outline Fifth  Level Click to edit Master text  Fungsi stabilisasi  Sixth styles Outline  Sebagai pedoman bagi Level  Second level pemerintah  Seventh Outline  Third level  Fourth level LevelClick to edit Master  Sebagai alat penilai  Fifth level text styles kinerja pemerintah  Second level  Sebagai alat pengawasan  Third level oleh masyarakat  Fourth level  Fifth level
  12. 12. Level − Fourth OutlinePRINSIP ANGGARAN TERKAIT LevelPEMAJUAN HAM Fifth Outline  Level Realisasi progresif : nilai  Sixth pemajuan HAM jika Outline dikonversi dalam nilai Level uang lebih besar  Seventh Outline daripada besaran laju LevelClick to edit Master  Click to edit Master text inflasi text styles styles Penggunaan sebesar-  Second level Second level besarnya atas sumber  Third level  Third level daya yang tersedia (full  Fourth level   Fourth level Fifth level use of maximum  Fifth level available resources)
  13. 13. EMPAT PENDEKATAN DALAMPERENCANAANPEMBANGUNAN  Click to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level
  14. 14. PROSES PERENCANAAN TAHUNAN s.d. Tk. KABUPATENMUSRENBangdus 1. Dokumen R K P yang berisi: b. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya. c. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui S K P D yang akanMUSRENBANGDES dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan. 2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. 3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan. 1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang akan didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya. 2. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum S K P D dan MusrenbangMUSRENBANGKEC Kabupaten/Kota. 3. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan. • Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. • Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. FORUM SKPD 3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok- kelompok masyarakat untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota. • Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota. 1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/SKPD. 2. Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBDMUSRENBANGKAB Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. 3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat. 4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
  15. 15. [satu] DAUR PENGANGGARAN PERENCANAA N JAN – MEI tahun n-1PERTANGGUNGJAWABAN PENYUSUNAN JAN – JUN tahun n+1 JUN – OKT tahun n-1 PELAKSANAAN PENGESAHAN JAN – DES tahun n NOV-DES tahun n-1
  16. 16. HAKIKAT DAN NALAR ANGGARAN :ALIRAN DANA PUBLIK  Click to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level
  17. 17. Level Situasi yang jamak…… − Fourth Outline Click to edit Master text Level styles  Fifth Outline  Second level Level  Third level  Sixth  Fourth level Outline  Fifth level Level  Seventh Outline LevelClick to edit Master text styles  Click to edit Master text  Second level styles Third level   Second level Third level   Fourth level  Fourth level  Fifth level  Fifth levelSumber: Buku Perempuan dan Anggaran, IDEA
  18. 18. Penyebab korupsi/penyimpangananggaran Seluruh daur terkait APBD hanya dipandang sebagai kegiatan administratif pemerintahan tanpa perlu partisipasi publik. Birokrat yang melakukan penyusunan anggaran mengedepankan kepentingan pribadi / golongan dan bukan pemajuan hak asasi manusia warga. DPRD sebagai pemegang hak penganggaran cenderung melayani partai daripada pemajuan hak asasi manusia warga. Suara rakyat dianggap sebagai angin lalu sehingga
  19. 19. LevelKorupsi anggaran dan alternatif penyembuhan − Fourth Outline1. Anggaran tidak mencerminkan problem nyata yang Leveldihadapi-dialami masyarakat Fifth Outline   Pemerintah dan DPR harus Level bertemu warga saat reses  Persoalan penting-urgent maupun tidak Sixth  yang dihadapi masyarakat Outline  Musrenbang (mulai dari tidak difasilitasi Level desa sampai kabupaten)  Alokasi anggaran yang harus melibatkan berbagai Seventh masyarakat Outline kelompok besar diberikan tidak LevelClick to edit Master kepada rakyat tetapi  Warga harus terlibat dalam text styles kepada pejabat. setiap tahapan daur penganggaran.  Second level  Anggaran di dinas hanya  DPRD dan pemerintah  Third level sedikit ---bahkan tidak memberikan ‘ruang’ yang  Fourth level ada--- yang dialokasikan memadai untuk partisipasi untuk masyarakat secara warga  Fifth level langsung.
  20. 20. Sumber: Buku Perempuan dan Anggaran, IDEA
  21. 21. Level − Fourth Outline2. Birokrasi memakan dana Levelrelatif besar Fifth Outline   Realokasi anggaran untuk Level aparatur ke anggaran untuk Besaran anggaran untuk rakyat  Sixth gaji, tunjangan, fasilitas Outline (makan-minum,  Memperbaiki sistem transportasi, dll) relatif Level pemantauan dan evaluasi tinggi pegawai dan pensiun dini Seventh Outline atau pemecatan bagi Birokrasi yang pegawai yangto edit Master LevelClick tidak menggemuk; banyak orang kompeten text styles yang direkrut untuk  Basis kegiatan yang budget  Second level menjadi pegawai oriented alias menghabiskan pemerintah tanpa anggaran level  Third diubah menjadi menghitung besaran didasarkan atas capaian out beban pekerjaan put dan Fourth level–  efisiensi efektivitas. Fifth level  Belanja Barang dan Jasa
  22. 22. Inilah profil anggaran kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2004
  23. 23. Kompas, 22 Feb 2008Realokasi anggaran aparatur untuk kebutuhan dasar rakyat tak bisa ditunda lagi!
  24. 24. Level menyelami persoalannya − Fourth Outline  Alokasi anggaran perlu3. Anggaran bias gender Level memperjelas penerima manfaatnya apakah Outline  Fifth perempuan atau laki-laki, Level kelompok masyarakat miskin Kebutuhan kelompok Sixth atau kaya, kelompok rentan  perempuan tidak atau mapan, dll.Outline diperhitungkan di setiap Level  Kelompok perempuan harus alokasi anggaran membuat usulan program ke pemerintahOutline Seventh (PKK, Posyandu, Tidak ada persyaratan perempuan usahaedit Master LevelClick to kecil, khusus dalam perempuan petani, perempuan text styles mengalokasikan anggaran nelayan, dll.) terkait dengan penerima  Second level  Perbanyak perwakilan manfaat perempuan di parlemen dan  Third level pengambil kebijakan. Alokasi khusus untuk  Fourth level perempuan hanya dalam  Fifth level organisasi perempuan
  25. 25. Level − Fourth Outline Anggaran Posyandu dan PAUD Level Kab.Bantul dan Kab. Gunungkidul  Fifth Outline Program SKPD 2009 2010 2011 Program SKPD Level 2009 2010 2011 SixthProgram Dinas - 50.000.000 -peningkatan Kesehatan  Dinas 73,260,000 69,125,000pelayanan Kesehatankesehatananak balita Pengemban gan kegiatan Outline 28.950.000Program Dinas 195.227.500 210.420.000 120.894.000 Gerakan Sayang Ibu Levelpeningkatan Kesehatankeselamatanibumelahirkan  Seventh 31,575,000 Deteksi Dinas Kesehatan Outline 9,125,000dan anak tumbuh kembang balita LevelClick to edit Master 25.090.000Programpendidikan Dinas Pendidikan - - 54.947.500 text styles Dinas 382,220,000 512,445,000anak usia Dasar Pengemban Kesehatan 457.500.000dini ganProgram - - Posyandu  Second levelpengemban 551.962.500 Dinas 387,765,000 92.926.000gan model Pendidikan 211,788,000operasionalBKB- Program pendidikan  Third levelPosyandu- Anak UsiaPAUD Dini  Fourth level  Fifth level
  26. 26. Level Fourth Outline −4. Pemerintah dan DPRD Level‘bersahabat’ Fifth Outline  Level Adanya anggaran-anggaran  Pengawasan anggaran harus  Sixth yang saling dititipkan semakin ketat,Outline BPK, baik dari (misal legislatif titip ke BPKP, maupun RAKYAT anggaran eksekutif) Level Adanya proyek-proyek Seventh Outline Kalau legislatif kuat, akan TITIPAN LevelClick to edit Master banyak titip proyek ke eksekutif dan sebaliknya, kalau eksekutif text styles Otak-atik rumus ADD kuat maka akan titip kepada sehingga besaran ADD fraksi-fraksi level  Second untuk yang tertera dalam mempertahankan proyeknya.  Third level dokumen APBD berada di bawah plafon rumus yang  Fourth level  Lihat rumusan ADD dan check. ada.  Fifth level
  27. 27. Level Fourth Outline −5. Pemerintah daerah dan pemerintah Level Fifth Outlinepusat ‘main mata’  Cek berapa alokasi yang  Level seharusnya diterima daerah! Rumusan dana  Sixth perimbangan yang  Awasi proyek-proyek pusat Outline bergeser dari yang terutama proyek dana seharusnya diterima oleh dekonsentrasi ! Level daerah. Seventh Outline Informasi dana dekonsentrasi dan lokasi proyek sertaedit Master LevelClick to pengawasan Untuk mendapat dana dari DPRD atas implementasi yang besar harus text styles dana itu (meskipun kuasa menyiapkan kail dengan anggarannya adalah pemerintah  Second level pusat)! umpan yang besar pula.  ‘mau Third mau-suka tidak suka’  tidak level Dan dekonsentrasi tanpa masyarakat pegiat advokasi pengawasan di daerah. anggaran Fourth terus-menerus harus level  mengikuti aturan yang ada.  Fifth level Aturan direvisi berulang-
  28. 28. Level Fourth Outline − 6. Potensi pendapatan besar  PengawasanLevel terhadap ‘obyek’ potensi PAD.  Fifth Outline tetapi pendapatan minim Level  Menggali potensi daerah yang Melihat target pendapatan asli dapat digali untuk menambah  Sixth daerah yang sangat minim PAD asal bukan ditujukan pada (misalnya restribusi parkir) Outline obyek yang dikelola oleh orang miskin. Level Adanya potensi pemasukan daerah yang ‘sengaja’ tidak Seventh Outline Melarang pemerintah daerah ditargetkan dalam LevelClick to edit Master untuk mengemplang orang miskinstyles target pendapatan. text sebagai pendapatan terutama untuk Menjebak masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar  Second level membayar segala jenis pajak seperti kesehatan.  Third level atau retribusi yang tidak jelas.  Dana perimbangan yang sudah fix perlu Fourth level  dibuka kepada publik Perhitungan dana sejak awal. Fifth level perimbangan yang membutuhkan tawar-
  29. 29. Porsi DBH SDA PORSI %NO. JENIS BAGI HASIL UNTUK KAB/KOTA KAB/KOTA DAERAH PROV PENGHASI LAIN DALAM L PROV PERTAMBANGAN UMUM A. LAND RENT KAB/KOTA PENGHASIL 80% 16% 64% - B. LAND RENT PROVINSI PENGHASIL 80% 80% - - C. ROYALTI KAB/KOTA PENGHASIL 80% 16% 32% 32% D. ROYALTI PROVINSI PENGHASIL 80% 26% - 54%
  30. 30. Level 7. Besaran belanja aparat danFourth Outline − Level fasilitasnya yangmelambung Efisiensi bisa Fifth Outline dilakukan  Banyak rapat dan dengan memaksimalkan Level ruang pertemuan yang pertemuan yang  Sixth dimiliki oleh pemerintah. menggunakan fasilitas Outline mewah.  Minta untuk mengurangi Level Makan-minum pejabat yang standar makan-minum dan Seventh Outline perjalanan dinas. tinggi, biaya perjalanan LevelClick to edit Master dinas juga melambung.  Fasilitas yang masih layak, text styles Perbaikan atas gedung- tidak perlu di-repair.  Second level Pengawasan atas aset perlu gedung yang relatif masih dilakukan.  Third level bagus.  Fourth level  Fifth level
  31. 31. LevelBandingkan! − Fourth Outline Level Uraian Tahun 2009 % Tahun 2010 % Tahun 2011 %Pendapatan Asli Daerah 65.991.513.134 13.000.000.000 8,0 90.238.879.583 16.489.578.000 10,3  Fifth Outline 106.885.124.343 28.752.000.000 11,9 3,2Total PajakTotal Retribusi 38.366.191.550 1,6 4,6 56.473.038.662 1,9 6,4 Level 21.452.299.343 2,4Dana PerimbanganDana Alokasi Umum 656.885.490.000 568.510.000.000 79,2 68,5 683.081.409.250 573.512.337.000 78,0 65,5  Sixth 707.595.997.410 625.350.000.000 78,5 69,4Dana Alokasi Khusus 55.635.000.000 6,7 60.565.500.000 6,9 Outline 45.925.400.000 5,1Dana Bagi HasilTotal pendapatan 41.216.251.900 829.474.653.164 5,0 49.003.572.250 876.204.469.555 5,6 Level 36.320.597.410 900.867.639.269 4,0  Seventh Outline Perbandingan % LevelClick to edit Master belanja langsung dan tidak langsung 80 text styles 70 60 50  Second level % belanja tidak langsung % 40 % belanja langsung 30  Third level 20 10 0  Fourth level 2009 2010 2011  Fifth level
  32. 32. Level − Fourth Outline Level8. Aset daerah menyusut Fifth Outline  Level Asset pemda menyusut  Sixth karena barang yang Outline sudah ‘dianggap’ tidak Level layak pakai dilelang dan  Seventh Outline dibeli oleh orang dalam.  Pengawasan aset dan LevelClick to edit Master lelang aset daerah. Lelang barang dinas text styles tidak dibuka /  Tidak menggunakan  Second level diumumkan kepada fasilitas kantor untuk  Third level publik. kepentingan individu.  Fourth level  Fifth level
  33. 33. Level − Fourth Outline9. Pilkada menjadi awalan Level  Fifth Outline Mempertinggi anggaran Level untuk bantuan sosial  Sixth  Analisis anggaran dengan atau hibah. Outline membandingkan anggaran Level tahun sebelumnya. Menghabiskan belanja  Seventh Outline bantuan sosial sesegera  Lakukan pengawasan dana LevelClick to edit Master mungkin sebelum bantuan sosial sebelum text styles berakhir masa jabata. pilkada berlangsung!  Second level Sesegera mungkin  Pastikan sudah ada mengetok anggaran sosialisasilevel partisipasi  Third dan sebelum berakhirnya agar pengesahan tidak  Fourth level masa jabatan, meski terburu-buru! level  Fifth masih ada waktu.
  34. 34. Level Fourth Outline − LevelApa analisis anda?  Click to edit Master text styles Fifth Outline   Second level Level  Third level  Sixth  Fourth level Outline  Fifth level Level  Seventh Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level
  35. 35. Level − Fourth Outline 9. Pengadaan barang dan jasa Level yang mengkhawatirkan Fifth Outline  Adanya penunjukan langsung Level padahal seharusnya lelang  Awasi proses Sixth  pengadaan terbuka. barang dan jasa!  Siapa Outline yang melakukan tender, Level Adanya lelang yang diikuti oleh perusahaan milik ‘orang apakah itu perusahaan Seventh Outline dalam pemerintah atau boneka atauto edit Master LevelClick benar-benar DPRD’. perusahan yang bergerak di text styles bidang yang ditenderkan. Pengumuman Lelang / Tender  Second level sengaja dipasang dengan  Mendorong pemerintah  Third level space kecil dan diletakkan di daerah untuk melakukan e-  Fourth level koran /tempat yang jarang procurement ‘yang sebenar-  Fifth level dibaca oleh masyarakat. benarnya’.
  36. 36. Bacaan .. Anatomi ‘Korupsi’ Anggaran Daerah, Wasingatu Zakiyah, paparan untuk Pelatihan Anti Korupsi SIDAK.
  37. 37. IDEA Yogyakarta Terima kasih…bisa dihubungi di : Thank you very much… Jl. Kaliurang Km 5 Gg Tejomoyo Matur nuwun sanget… CT III/3 Yogyakarta 55281 Indonesia Telp. / fax +62-274-583900  E-mail : idea@ideajogja.or.id Valentina Sri Wijiyati Web : www.ideajogja.or.id Koord. Div. Adv. Anggaran untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Facebook : Idea Yogyakarta Budaya +62 81392413509, wiji_darkie@yahoo.com, 41 wiji@ideajogja.or.id

×