[Ringkasan] 1. Struktur organisasi Kelurahan Marga Mulya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan tiga Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pembangunan; dan Seksi Kesos. 2. Tugas pokok Lurah adalah membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ketertiban, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat.

1. Ajeng Paramuditha Ansar
Ilmu Administrasi Negara
Universitas Indonesia

3.  Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di
pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi
pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyrakat dalam menggunakan hak dan
kewajibannya.
 Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang
diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan
memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang
baik. Jadi, dalam pelayanan itu sendiri harus transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi.

4.  Pada era reformasi ini, masyarakat terbuka dalam memberikan kritikan pada pemerintah
dalam pelayanan publik. Maka dari pada itu pemerintah sangat berperan dalam mengatur
dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan meningkatkan kualitas
pelayanan pada masyarakat.
 Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat di capai karna
aparat seringkali belum mengetahui dam memahami bagaimana cara memberikan
pelayanaan yang baik, hal ini disebabkan oleh masi rendahnya kemampuan professional
aparat daerah.

5. Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengeluarkan hasil survei tentang kepuasan
pelayanan publik di Kota Bekasi. Hasilnya, pelayanan publik di Kota Bekasi dikategorikan paling buruk di
antara kota-kota lainnya.
Nilai yang diperoleh di bawah 6 atau di bawah standar. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat itu
mengatakan, survei ini sebagai upaya untuk menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan
publik. "Yang nilainya di bawah 6, itu rentan terjadi praktik korupsi," kata Busyro.
Hal yang disampaikan oleh KPK rupanya tak membuat pemerintah Kota Bekasi berbenah. Masih banyak
ditemukan terjadinya pungutan liar di sejumlah tempat di Kota Bekasi. Tidak hanya lingkup besar, korupsi
sudah merambah sampai tingkat kelurahan. Padahal kelurahan adalah tingkat pelayanan paling bawah. Di
kelurahan Kota Bekasi banyak ditemukan pungutan liar.

6. Seperti yang terjadi di Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur. Di kelurahan itu banyak
terjadi pungutan liar. Seperti yang dikeluhkan seorang warga Bekasi, Khair yang tengah
mengurus surat pengantar di Kelurahan Margahayu. Menurutnya, saat itu ia tengah
meminta surat pengantar dari kelurahan untuk membuat paspor buat anaknya. "Setelah
surat jadi, petugas kelurahan meminta uang Rp 25 ribu. Alasannya untuk administrasi,"
katanya beberapa waktu lalu.
Tidak hanya mengurus surat pengantar membuat paspor, Khair juga punya pengalaman
diminta uang saat mengurus surat-surat lain di kelurahan tersebut. "Dulu pernah buat
surat usaha, diminta Rp 100 ribu, surat buat SKCK diminta Rp 30 ribu," ujarnya.
Pantauan merdeka.com di lapangan, modus yang dilakukan oleh para petugas kelurahan
adalah menyuruh pegawai honorer di kelurahan tersebut meminta uang pada warga. "Saya
hanya disuruh saja oleh atasan," kata pegawai honorer di Kelurahan Margahayu yang
enggan disebutkan namanya.
Tarif pungutan pun beragam. Tergantung suratnya. Bahkan ada warga yang meminta
surat keterangan tidak mampu dimintai uang. Untuk proses pembuatan surat
membutuhkan sekitar waktu 1-2 jam. Warga yang mengurus surat biasanya langsung
didatangi pegawai honorer di kelurahan Margahayu dengan ramah. Setelah surat jadi,
baru para pegawai tersebut meminta uang sebagai imbalan.

7.  Merdeka.com - Lurah Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi membantah ada
pungutan yang dilakukan di kelurahannya. Menurutnya, pelayanan di Kelurahan Margahayu
semuanya gratis.
 "Tidak ada (pungli). Semuanya gratis," tegas Lurah saat dikonfirmasi merdeka.com.
Bahkan Lurah meminta agar orang yang merasa dipungut biaya ketika mengurus sesuatu
untuk menghadap dirinya, dan menunjukkan orang yang meminta biaya tersebut. "Suruh
datang ke saya, tunjukkan mana orangnya,“.
 Pada saat merdeka.com mendatangi Kelurahan Margahayu, perihal surat pengantar
pembuatan paspor apabila ada perbedaan nama di KTP dan akta lahir, seorang staf di
Kelurahan tersebut memang tak meminta biaya kepengurusan suatu keperluan.
Tapi, ketika ditanya biayanya tentang surat pengantar, staf perempuan tersebut meminta
seikhlasnya. "Dikasih diterima, enggak (Tidak dikasih) juga enggak apa-apa," kata seorang
staf perempuan di loket pelayanan pada merdeka.com.
 Pernyataan Lurah dan staf kelurahan ini berbeda dengan di lapangan.
Pantauan merdeka.com, banyak pegawai kelurahan yang terang-terangan meminta uang
setelah membuatkan surat. Tarifnya pun berbeda-beda tergantung suratnya.

8. “Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN
2013 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL, tarif retribusi untuk WNI dalam
pelayanan KTP adalah Rp 0 (gratis). Tapi kenyataannya saya diminta Rp
120.000 untuk perpanjang KTP dan Rp 50.000 untuk Kartu Keluarga. Saya
tidak tahu harus pengaduan kemana? apakah ini masuk kategori pungutan liar?
karena saat diminta tanda terima untuk pungutan tersebut, petugas
menolaknya. mudah-mudahan Lurah Marga Mulya Bekasi Utara bisa sosialisasi
ke pegawainya soal Perda tsb”- Prisca Kohan
“ Sejak saya unggah video ini, keluarga saya dipersulit dalam mengurus surat
kependudukan, bahkan saya diminta menghapus video ini. ironisnya, saat ibu saya
meninggal, kami dipersulit mengurus akta kematian. Saya pikir Kelurahan ini akan
berbenah diri dan menghilangkan praktek pungli, tapi mereka lebih memilih mempersulit
keluarga saya. Gimana ya caranya supaya kelurahan ini melakukan reformasi birokrasi?
kemana saya harus adukan perlakuan mereka? #wargateraniaya #reformasibirokrasi
”- Prisca Kohan

9.  Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sektor pelayanan publik ? Pemerintah
seharusnya berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan boirokrasi. Artinya,
pemerintah harus belajar dari sektor bisnis di mana jika tidak fokus dan perhatian pada pelanggan
(customer), maka warga negara tidak akan puas dengan pelayanan yang ada atau tidak bahagia. Oleh
karena itu, pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai pelanggan yang harus diperhatikan
kebutuhannya. Pemerintah harus mulai mendengarkan secara cermat para pelanggannya, melaui survei
pelanggan, kelompok fokus dan berbagai metode yang lain.
 Memberikan Sanksi yang Tegas. Dalam proses pelayanan sering kali petugas tidak melakukan apa yang
sudah diatur dalam aturan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Petugas yang sering
melanggar harus diberikan sangsi yang tegas, kalau perlu dipecat. Dengan adanya sangsi yang tegas ini
diharapkan para aparatur pemerintahan tidak berani melakukan tindakan yang melanggar aturan.
 Di jaman internet ini, bagusnya ada sebuah situs resmi dari pemerintah yang memuat semua peraturan
mengenai segala bentuk pelayanan publik. Jadi masyarakat bisa mencari informasi dengan lebih mudah.
Kemudian, sebagai langkah nyata, gencarkan sosialisasi peraturan ke masyarakat, baik dalam bentuk
sosialisasi langsung, maupun menggunakan perantara media cetak. Dan yang paling ampuh untuk
mengantisipasi ada “orang dalam” yang iseng mempermainkan aturan demi keuntungan pribadi,
tempelkan saja banner kutipan peraturan itu besar-besar di lokasi pelayanan.

10.  Struktur Organisasi Kelurahan Marga Mulya
Lurah Marga Mulya : DADANG SUDRAJAT, SE., M.Si.
Sekretaris Kelurahan Marga Mulya : AGUNG ADI PUTERA, S. STP
Kepala Seksi Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban : IDA SIMATUPANG
Kepala Seksi Pembangunan : RAHARJO, S.E.
Kepala Seksi Kesos : SULASTINI

11.  Menurut buku UUD 1945 + Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan yang disusun oleh
Redaksi Indonesia Tera, Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut.
 Yang mana jika dilihat dari Struktur Organisasi Kelurahan Marga Mulya, telah sesuai dengan
literature di atas

12. (Menurut buku UUD 1945 + Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan, penyusun Redaksi
Indonesia Tera.)

13.  1. LURAH
Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas pokok membantu Camat menyelenggarakan kewenangan bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
masyarakat serta pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/ atau berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi membantu mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan
memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan
masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat sesuai dengan
kewenangannya, meliputi :
a. Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban;
b. Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
d. Pembinaan dan pengarahan aparat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan waskat;
e. Pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (aset), dan
keuangan Kelurahan;
f. Pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas aparat Kelurahan;
g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
j. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

14.  SEKRETARIS LURAH
Tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu lurah melakukan koordinasi dan/ atau memfasilitasi
pelaksanaan kewenangan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat,
perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat sesuai dengan
kewenangannya yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi,
pelaporan, pelayanan administrasi, kepegawaian dan pengelolaan keuangan;
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir
dan/ atau memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan
masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat
sesuai dengan kewenangannya, meliputi :
a. Penyusunan rencana kerja, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
b. Pemberian layanan administratif di lingkungan Pemerintah Kelurahan;
c. Penyusunan dan pelaksanaan administrasi keuangan;
d. Penyusunan dan pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;
e. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

15.  SEKSI PEMERINTAHAN,KETENTRAMAN dan KETERTIBAN
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan, menghimpun dan
mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi membantu
melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, meliputi :
a. Penyelenggaraan kerjasama antar Kelurahan;
b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
d. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah daerah;
e. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
f. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, serta
pembinaan kelembagaan lainnya;
g. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
h. Pemberian fasilitas kerukunan hidup antar umat beragama;
i. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa tanah milik perseorangan dan/atau kelompok;
j. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
k. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan;
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
m. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
n. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

16.  SEKSI PEMBANGUNAN
Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi pembangunan, dan mempunyai tugas melakukan
pembinaan pembangunan di bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana serta lingkungan hidup.
Seksi pembangunan mempunya fungsi sbb:
a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat
b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum
c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan
d. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
e. Fasilitasi peningkatan pelestarian lingkungan hidup
f. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan
g. Fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan
 SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi kesos. Seksi kesos bertugas untuk menyiapkan
bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosbud,
kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan.
Seksi kesos mempunyai fungsi sbb:
a. Penyusunan program dan pembinaan di bidang sosial
b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial
c. Fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat
d. Fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya
e. Fasilitasi pembinaan kepemudaan, kesenian, olahraga, dan pemberdayaan perempuan
f. Fasilitasi pembinaan masyarakat rentan sosial