oleh yas sulsel

1. Hasil MONEV Kinerja PTSP
di 5 daerah Program Pencegahan
Korupsi
di Provinsi Sulawesi Selatan
Ismu Iskandar
Tenaga Ahli Bid. PTSP
Makassar, 21 Oktober 2015

2. Rekap Hasil MONEV
NO DAERAH
ASPEK PENILAIAN
TOTAL
INDEKSKINERJA
KATEGORIPTSP
I.LINGKUPKEWENANGAN
II.SISTEMDANPROSEDUR
OPERASIONALPELAYANAN
III.SARANADAN
PRASARANA
IV.SumberDayaManusia
(SDM)
V.PENGEMBANGANPTSP
VI.INDEKSKEPUASAN
MASYARAKAT(IKM)
3Bone 9,10 7,50 7,75 3,50 7,10 6,70 78,65
SEDANG
1Pangkep 8,60 5,30 7,80 6,50 5,60 6,70 74,05
SEDANG
4Wajo 9,10 4,90 6,50 3,50 5,60 7,10 71,65
SEDANG
2Maros 7,90 3,30 7,50 0,00 0,70 0,00 53,95
KURANG
5Bulukumba 7,00 4,90 4,50 0,00 4,80 0,00 51,70
KURANG

3. 0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
I. LINGKUP
KEWENANGAN
II. SISTEM DAN
PROSEDUR
OPERASIONAL
PELAYANAN
III. SARANA DAN
PRASARANA
IV. Sumber Daya
Manusia (SDM)
V. PENGEMBANGAN
PTSP
VI. INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT (IKM)
Bone Pangkep Wajo Maros Bulukumba

4. 0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
Bone Pangkep Wajo Maros Bulukumba

5. Kondisi Umum
1. Belum semua kewenangan daerah terkait
perizinan dan non perizinan di limpahkan ke
PTSP, kalaupun sdh dilimpahkan secara regulasi,
faktanya belum berjalan efektif
2. Belum ada penyederhanaan Jumlah dan jenis
perizinan, kecuali di Kab. Bone dan Kab. Wajo
3. SOP dan SP sebagai instrumen dasar
pencegahan korupsi belum disusun dan
dijalankan sebagaimana peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, kebanyakan
hanya sebatas dokumen admnistrasi.

6. Kondisi Umum (lanjutan)
4. TIM teknis belum berjalan sesuai prinsip dasar PTSP,
sebagian besar masih sebatas penghubung antar PTSP
dan SKPD terkait, terutama untuk izin – izin strategis,
seperti IMB, kecuali di Kab. Maros
5. Mekanisme pembayaran belum melalui loket khusus
(Perbankan) dan masih dilakukan oleh staf PTSP
6. Transfaransi prosedur, persyaratan dan terutama
biaya masih sangat rendah, kecuali di Bulukumba
telah mulai diterapkan pencetakan biaya resmi setiap
perizinan
7. Sistem data base berbasis IT belum optimal, kecuali di
Pangkep dan Bulukumba

7. Kondisi Umum (lanjutan)
8. Lay out ruang belum memenuhi konsep dasar
PTSP, seperti pemisahan antara Front Office dan
Back Office, ruang khusus tim Teknis, dll,
terutama di Kab. Bulukumba , Bone dan Pangkep
9. Belum ada kendaraan khusus untuk pelayanan
keliling
10. Struktur organisasi PTSP sebagian besar masih
berbasis jenis layanan, sehingga beban kerja
tidak merata dan alur pelayanan sangat
struktural

8. Kondisi Umum (lanjutan)
11. Perlu dilakukan analisis kebutuhan pegawai dan
jabatan untuk optimalisasi dan efektivitas
kinerja SDM PTSP
12. Program peningkatan kompetensi, integritas
dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan
13.Mekanisme reward dan phunisment belum
diterapkan dengan baik, kecuali di Pangkep.
14.Perlu dilakukan revisi regulasi terkait
Numenklatur dan Tufoksi PTSP, menyesuaikan
dengan Perpres No.97 tahun 2014,

9. Kondisi Umum (lanjutan)
15.Metodelogi Penyelenggaraan IKM atau SKM
belum ideal, kecuali di Kab. Bone
16. Mekanisme penanganan pengaduan belum
berjalan efektif sebagaimana MoU antara
Forum PTSP dan OMBUDSMAN R.I
17. Partisipasi masyarakat dalam proses
penyusunan, monitoring dan evaluasi
kebijakan terkait PTSP belum optimal

10. Sekian
dan
terima kasih
YAS SULSEL
Jl. Abd. Dg. Sirua Ruko Tirta Nusantara 2
No.3 Makassar – Sulawesi Selatan
Email : yassulsel@gmail.com
Telp / Fax : 0411-440244
CP : Ismu Iskandar (08114121654)