Ketiga dokumen tersebut membahas tentang sistem administrasi negara di Indonesia, termasuk tentang pemerintahan desa, fraud dalam sistem administrasi, dan peranan pemerintah. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah yang transparan dan akuntabel serta penguatan kapasitas pemerintahan desa untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

1. NAMA : DHADEVA KEVIN MAHARIZKY ABIDIN
NIM : 22001091118
REVIEW JURNAL
MATA KULIAH SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

2. PEMERINTAHAN DESA: “UNIT PEMERINTAHAN PALSU”
DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
(Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)

3. PEMERINTAHAN DESA: “UNIT PEMERINTAHAN PALSU” DALAM SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)
• Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas dua lapis: provinsi dan kabupaten/kota. Di bawah kabupaten/ kota terdapat Pemerintahan Desa.
• UUD 1945 mengatur pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas provinsi, kabupaten/ kota, daerah khusus, daerah istimewa, dan kesatuan masyarakat
hukum adat.
• Teori desentralisasi Chema dan Rondinelli1 dan local government Gerry Stoker2. Menurut Chema dan Rondinelli pemerintah pusat dapat menyerahkan
sebagian urusan pemerintahan kepada lima organisasi:
1. Instansi Vertikal : Lembaga pemerintah dibawah kementerian yang dibentuk diluar kantor pusatnya baik di provinsi, kabupaten, maupun kecamatan.
2. Wilayah Administrasi : Wilayah administrasi adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi di bawah Kementerian Negeri
sebagai pelaksana urusan umum pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi. Wilayah administrasi disebut juga sebagai local state government.
3. Organisasi semi otonom : Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah yang berguna untuk melaksanakan fungsi publik.
4. Daerah Otonom
5. Organisasi nonpemerintah.

4. Materi desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan
administrasi dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan cabangnya, unit administrasi lokal,
organisasi semi otonom dan parastatal, pemerintah daerah, dan organisasi non pemerintah.
Menurut G. Shabbir Chema dan Dennis A. Rondinelli organisasi yang menerima urusan pemerintahan
dari pemerintah pusat terdiri atas lima organisasi:
1) organisasi milik pemerintah pusat di daerah yang di Indonesia dikenal dengan instansi vertikal
2) wilayah administrasi
3) organisasi semi otonom yang menerima fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat
4) pemerintah daerah
5) organisasi non pemerintah.

5. DESA JABON MEKAR
Desa Jabon Mekar merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Parung Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada jurnal kali ini membahas “unit pemerintah palsu” yang
terdapat di Desa Jambon Mekar.
Fungsi dan tugas Pemerintahan Desa Jabon Mekar adalah
1. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
2. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan
3. Pembinaan kemasyarakatan pembinaan perekonomian desa
4. Pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat
5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa
7. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa
8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

6. Desa Jabon Mekar adalah “pseudo government unit” di bawah administrasi pemerintah kabupaten/kota.
Kenapa pemerintah desa tersebut dikatakan “Unit Pemerintahan Palsu” ? Karena desa tersebut bukan
instansi vertikal karena kementerian pusat tidak menempatkan pejabat dan infra strukturnya di 92
Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014 sini. Ia bukan local self government atau local state government karena
bukan unit pemerintahan di daerah yang dibentuk pemerintah pusat berdasarkan asas desentralisasi
dan/atau dekonsentrasi. Selain itu juga bukan nongovernment organizations karena statusnya adalah
organisasi subordinat pemerintah. Ia bukan community karena kewenangan, struktur organisasi, fungsi
dan tugas, dan mekanisme kerjanya diatur Negara melalui peraturan perundangundangan formal. Ia
tidak menyelenggarakan urusan community tapi menyelenggarkan urusan pemerintah atasan. Akan
tetapi, ia adalah lembaga negara karena dibentuk Negara melalui Undang-Undang dan melaksanakan
urusan pemerintahan dari pemerintah atasan.
UNIT PEMERINTAHAN PALSU ?

7. Dampak dari status desa yang hanya sebagai “unit pemerintahan palsu”
1. Lembaga desa tidak mempunyai kapasitas menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan
pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal
2. Rakyat desa tidak mendapatkan hak konstitusionalnya dalam pelayanan publik karena dilayani
oleh “unit pemerintahan palsu”
3. Rakyat desa akan diperas oleh pemerintah desa dengan dalil pembayaran uang administrasi, uang
kas desa dan lain-lain
4. Rakyat desa tidak bisa keluar dari kemiskinan, karena Lembaga desa tidak mempunyai kapasitas
untuk melakukan pelayanan public yang sesuai dengan standarisasi

8. Kesimpulan
Desa Jabon Mekar, desa ini ternyata masih memiliki unit pemerintahan palsu dimana
Lembaga desa tidak mempunyai kapasitas menyelenggarakan pemerintahan dan
memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal karena
struktur organisasinya sederhana, pegawainya tidak mempunyai kualifikasi dan
kompetensi karena bukan aparatur sipil negara dan tidak mempunyai infrastruktur
yang mendukung. Maka dari itu yang harus dilakukan yaitu menjadikan Desa sebagai
daerah otonom asimetris sebagaimana rekomendasi MPR tersebut merupakan
langkah yang benar dan strategis dalam penataan pemerintahan daerah modern ke
depan karena memberikan kepastian hukum atas status desa dan merupakan realiasasi
gagasan founding fathers yang visioner tersebut. Apabila hal tersebut sudah dilakukan
maka rakyat Desa Jabon Mekar dapat bangkit dari kemiskinan dan desa tersebut
dapat mengatur sesuai yang diinginkan.

9. Perilaku Fraud dalam
Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

10. Di era reformasi saat ini bahkan menuju era pasca reformasi, bangsa dan negara kita di
tantang dengan dampak perubahan paradigma berpikir dalam pembangunan nasional.
Kondisi ini pasti berpengaruh kepada Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia (SANKRI). Tantangan-tantangan tersebut timbul sejalan dengan berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi dengan pesat.
Fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau
lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri.
Ada pula yang mendefinisikan fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan
sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk
memperoleh keuntungan pribadi.
APA SIH FRAUD ITU ?

11. Kegiatan yang dianggap signifikan dalam intensitas kemunculan fraud adalah meninggikan
anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan barang milik negara untuk
kepentingan pribadi. Kategori rawan terjadinya tindakan fraud yaitu bidang perizinan,
pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah, kepegawaian, pemeliharaan fasilitas
umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan, dan pertanggung jawaban kepala daerah.
Bidang tersebutlah rawan dan sering terjadi kecurangan.
Hal-hal mal-administrasi menjadi salah satu penyebab bagi timbulnya pemerintahan yang
tidak efisien, buruk dan tidak memadai. Mal-administrasi merupakan suatu tindakan yang
sangat buruk bagi pemerintahan, karena sudah melanggar undang-undang hukum. Tidak
hanya itu praktek mal-administrasi juga sangat bertentangan dengan prosedur dan tata cara
pelaksanaan.

12. Masih banyak praktek mal-administrasi di Indonesia, hal ini dikarenakan inefektifitas,
tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, retrutmen Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak transparan, belum ada perubahan mindset, Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak di berbagai jenjang pekerjaan dan masih
banyak lagi. Melihat kondisi sistem administrasi negeri ini sering kali kebijakan yang
diterbitkan hanya dilandasi oleh idealisme sempit golongan, egoisme sektoral, atau
bahkan ambisi-ambisi dan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok maupun
golongan tertentu.
Perilaku fraud sangat nampak sudah menjadi penyakit bahkan budaya administrasi dalam
berbagai urusan. Penyakit ini memang epidemis dan sudah menjadi gejala global. Para pakar
Ilmu Sosial, menyebutnya budaya suap (bribery culture). Suap dan juga pemerasan (extortion
payment) merupakan kenyataan dalam kehidupan sistem distribusi global, baik distribusi
barang maupun distribusi keuangan (Pikiran Rakyat, 18 Februari 2003).

13. SIMPULAN
Fraud merupakan perilaku mal-administrasi dan penyakit administrasi yang memiliki dampak merusak
tatanan SANKRI. Agar tidak sampai terjadi fraud maka pemerintah sebaiknya melakukan reformasi dan
pengawasan secara ketat dan taat asas dalam berbagai aspek SANKRI agar tujuan tata kelola
penyelenggaraan sistem administrasi negara yang baik di Indonesia dapat tercapai. Selain itu untuk
mengembalikan kepercayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan adalah mengembangkan kelembagaan
dan alat perlengkapan negara lainnya dalam sistem pembangunan nasional, dengan cara dengan
membangun sistem yang mendorong, memperkuat, dan melestarikan kemampuan untuk membangun atas
prakarsa, daya dan kemampuan sendiri. Dengan berbagai cara tersebut diharapkan dapat mengurangi
praktek mal-administrasi bahkan bisa menghilangkan perilaku buruk tersebut.

14. PERANAN PEMERINTAH DALAM SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA : DALAM KONSEP PEMERINTAHAN POLITIK DAN
PEMERINTAHAN ADMINISTRATIF

15. Pemerintah menjalankan pemerintahan, dibagi menjadi 2 yaitu pemerintahan politik
dan pemerintahan administratif, pelaksanaan tekhnis nonpolitik (administrasi negara).
Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah mengambil bermacam-macam
keputusan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan negara) dalam berbagai
bentuk satu sama lain bergantung pada materi dan tujuannya : peraturan, strategi,
policy, rencan budget, instruksi, perintah, dan sebagainya.
Pemerintah mempunyai 3 (Tiga) arti, yakni :
• Pemerintah sebagai wakil (yang Mewakili Negara).
• Pemerintah sebagai pimpinan harian negara, menjalankan pimpinan
yang disebut pemerintahan, terdiri atas pemerintahan politik dan
administratif.
• Pemerintah sebagai setiap jabatan (dan keseluruhan jabatan-jabatan)
yang wajib dan berwenang menegakkan serta mempergunakan wibawa
dan kekuasaan negara.

16. Birokrasi dalam sistem adminisrasi negara
Status birokrasi pemerintah tetap sebagai pelayan masyarakat, tidak terlepas dari sistem lain yang ada
dalam suatu negara. Tugas dan tanggung jawab birokrasi sebagai pelayan masyarakat sangat kuat dan
kompleks, yaitu bertanggung jawab pada ideologi dan dasar negara, pemerintah, partai politik, hukum,
aturan-aturan kedinasan, etika, profesi dan masyarakat.
Peran pemerintah sebagai pelaksana birokrasi adalah mengarahkan kearah pembangunan,
memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat, motivator guna mendorong
masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif. Akan tetapi untuk mewujudkan peran tersebut
memerlukan pemerintah yang katalistik, yaitu lebih baik mengarahkan daripada melayani,
membetuk pemerintahan yang kompetitif agar dapat mendorong persaingan dan lain sebagainya.

17. Organisasi pemerintah
Organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi lainnya, bila organisasi
lain tidak diperkenankan membunuh orang bahkan dapat dituntut, maka
organisasi pemerintahan diperbolehkan, biasanya disebut hukuman mati.
Selain itu Bila organisasi lain tidak diperkenankan memungut uang dengan
paksa tanpa alasan yang jelas karena pemberianjasa tertentu, maka organisasi
pemerintah diperbolehkan biasanya disebut pajak.
Pelayanan Pemerintah
Pelayanan pemerintah baik apabila masyarakat puas akan kinerja
pemerintah sebaliknya jika buruk maka masyarakat tidak puas akan
kinerja pemerintah. Jadi, dalam pelayanan pemerintah rasa puas
masyarakat terpenuhi bila apa yang berikan oleh pemerintah kepada
mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi tidak
semua yang diinginkan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah,
apabila itu mengarah ke negatif tidak akan dilayani oleh pemerintah.

18. Kesimpulan
Birokrasi pemerintah tetap sebagai pelayanan public, dimana tugas dan tanggung jawab sangat berpengaruh untuk
jalannya pemerintahan dan masyarakat yang baik. Aparatur pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan
masyarakat dan tidak membeda-bedakan pelayan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang
lainnya. Serta memperhatikan tingkat kepuasan dari masyarakat akan sistem yang dibuat oleh pemerintah sehingga
menciptakan jalan pemerintah yang baik dan membuat nyaman masyarakat.

19. HUBUNGAN KORELASI 3 JURNAL
Pada ketiga jurnal tersebut membahas tentang bagaimana sistem administrasi pemerintah dalam menjalankan
pelayanan terhadap masyarakat, yang dimaksud disini adalah pemerintah sudah berupaya untuk membuat sistem
administrasi yang efektif dan efisien sehingga berharap masyarakat nyaman akan sistem mereka. Birokrasi dalam
sistem administrasi sangat membantu dalam mengatur, mengawasi jalannya pemerintahan sehingga tetap pada jalan
yang benar.
Selain itu, dari 3 jurnal diatas juga memiliki hubungan yang sama dalam hal keinginan masyarakat kepada pemerintah
untuk lebih peka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh mereka. Pemerintah dituntut untuk se perfect mungkin
dalam hal pelayanan, dan diharapkan untuk terus memperbaiki diri dalam hal pelayanan public. Sehingga diharapkan
mencapai kepuasan yang diinginkan masyarakat.
Pemerintah memiliki tantangan yang cukup banyak dalam ketugas jurnal diatas. Sehingga pemerintah akan selalu
berupaya untuk menciptakan ide-ide yang efektif dan efisien, selain itu juga memperbaiki dari kesalahan yang terjadi.