Dokumen ini membahas tentang tarif pajak penghasilan pasal 22 impor, yang berkisar antara 2,5%-7,5% tergantung penggunaan API dan status NPWP. Pajak ini bersifat tidak final dan dapat dikreditkan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian dokumen impor dan disetor ke bank devisa menggunakan SSP. Direktorat Bea dan Cukai wajib menyetor hasil pemungutan dan melaporkannya ke DJP.

1. TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
Besarnya tarif pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut:
 2,5% (dua setengah persen) dari Nilai Impor jika impor menggunakan Angka Pengenal Impor
(API)
 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor jika impor tidak menggunakan Angka Pengenal
Impor (API)
 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang
 Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi100% (seratus persen) daripada tariff yang
diterapkan Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak
SIFAT PEMUNGUTAN
Sifat pemungutan PPh pasal 22 Impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai dan
Bank Devisa ini adalah tidak bersifat final, artinya PPh yang dipungut tersebut dapat
diperhitungkan sebagai kredit pajak atas pajak yang terutang pada akhir tahun.
SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 IMPOR
Atas impor barang yang dilakukan importer saat terutangnya dan pelunasannya dilakukan sendiri
oleh Wajib Pajak bersamaan dengan saat pembayarannya, maka Pajak Penghasilan pasal 22
terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai
(PIUD)
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22
Pemungutan PPh pasal 22 Impor ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pelunasan PPh pasal 22 yang disetor oleh importer ke Bank Devisa, dengan menggunakan
formulir Surat Setoran Pajak yang berfungsi sebagai bukti pungutan pajak.
2. PPh pasal 22 Impor ini dipungut dan disetor secara kolektif dengan menggunakan formulir
Surat Setoran Pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai jika impor dilakukan tanpa menggunakan
Laporan Kebenaran Pemeriksaan.
Bukti Pemungutan harus dibuat oleh Direkorat harus dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dalam rangkap tiga yang terdiri dari:
 Lembar pertama untuk pembeli;
PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai Impor
PPh Pasal 22 = 7,5% x Nilai Impor
PPh Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual
Lelang

2.  Lembar kedua untuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan;
 Lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menyetorkan pemungutan Pajak Penghasilan
pasal 22 atas impor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke
kantor Pos dan Giro atau bank-bank persepsi, dan harus melaporkan hasil pemungutannya
tersebut secara mingguan selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran
pajak berakhir dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 22