Telah tersedia buku soal-jawab LSPP AAMAI Edisi Ujian 2022 yang dilengkapi dengan 50 Soal Ujian 2021 dan Prediksi Ujian 2022. Kode Subject: K.651210.102.01 Judul: Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi +50 Soal Online 2021 dan Prediksi Soal 2022 Jumlah halaman: 289 termasuk cover Harga: Rp. 55,000

2. Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI
+ 50 Soal Online 2021 dan Prediksi Soal 2022
102: Hukum Asuransi
Subject Ujian: K.651210.102.01
MENERAPKAN SISTEM HUKUM PADA
PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI
Kumpulan Soal Jawab 2006 s.d. 2021
untuk Persiapan ujian LSPP Sepanjang 2022
Disusun oleh:
Afrianto Budi Purnomo, SS, MM, CIIB, ANZIIF (Sr Assoc) CIP
Copyright © 2022 oleh www.AkademiAsuransi.org
Edisi 15, Cetakan ke-1 pada Januari 2022
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.
DILARANG MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI
BUKU TANPA IZIN TERTULIS DARI PENYUSUN/PENERBIT

3. Soal-Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Untuk Ujian 2022
2
Kata Pengantar
Kata Pengantar
Pandemi Covid-19 masih terjadi hingga saat ini. Sejak pandemi covid-19, ujian
gelar keahlian oleh AAMAI diselenggarakan secara daring. Terjadi beberapa
kali penundaan ujian sertifikasi profesi. Hingga pada akhirnya, ujian AAMAI
diselenggarakan secara daring sejak Februari 2021. Kurikulum masih sama, tetapi
tipe soal sedikit berbeda. Sebelum pandemi, ada 14 soal yang terdiri dari 8 soal
esai singkat dan 6 soal uraian panjang yang bisa dipilih 4 dari 6 soal. Pada ujian
daring, soal dibuat menjadi 20 soal dengan jawaban uraian dengan waktu menjawab
dengan kisaran 2-10 menit. Namun materi dan kurikulum masih tetao sama.
Mulai tahun 2014, Gelar profesi ujian Asuransi untuk gelar AAAIK dan AAIK sudah
tidak diselenggarakan lagi oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia
(AAMAI), namun akan diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Profisiensi
AAMAI (LSPP AAMAI). Menanggapi hal tersebut, saya berusaha menyusun
kembali Buku Kumpulan Soal – Jawaban LSPP AAMAI 102 (atau dengan kode baru
K.651210.102.01) yang bertopik “Hukum Asuransi” untuk ujian LSPP AAMAI.
Buku Kumpulan Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi ini disajikan
untuk mempersiapkan ujian LSPP AAMAI secara online sepanjang tahun 2022.
Di edisi ini, AkademiAsuransi membuat kumpulan 50 soal ujian tahun 2021 dan
prediksi ujian 2022. Harapannya, Anda dapat segera mendapatkan gelar AAAIK
berkat bantuan buku ini.
Bogor, 31 Januari 2021
Salam,
Afrianto Budi Purnomo, SS, MM, CIIB, ANZIIF (Sr Assoc) CIP
DISCLAIMER
AkademiAsuransi.org bukanlah bagian dari lembaga sertifikasi profesi
LSPP AAMAI. 50 Soal Ujian LSPP 2021 dan Prediksi Soal Ujian LSPP 2022
dikumpulkan dari berbagai sumber. Anda tetap harus mempelajari seluruh soal
jawab yang ada dalam buku ini untuk memastikan bahwa Anda menguasai
seluruh materi ujian ini.

4. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP - www.AkademiAsuransi.org
3
Daftar Isi
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................................................... 2
Daftar Isi .............................................................................................................................. 3
BAB I: Law and Legal System ............................................................................................. 4
BAB II: Pengawasan Pemerintah ........................................................................................ 21
BAB III: Law and Tort ........................................................................................................... 54
BAB IV: Law and Contract ................................................................................................... 61
BAB V: Law of Agency ......................................................................................................... 68
BAB VI: Making Contract ...................................................................................................... 72
BAB VII: Utmost Good Faith ................................................................................................. 82
BAB VIII: Condition and Warranty, Void and Illegal Contract ... ............................................ 91
BAB IX: Assignment and Agency in Insurance ..................................................................... 99
BAB X: Making Claim ........................................................................................................... 110
BAB XI: Measuring the Loss (The Principle of Indemnity) .................................................... 123
BAB XII: Subrogation and Contribution ................................................................................. 135
50 Soal Online 2021 dan Prediksi Soal 2022 ......................................................... 146
Lampiran - WAJIB DIPELAJARI ............................................................................................ 150
Undang-undang No. 40 Tahun 2014
Penjelasan UU RI No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013
PP 81 Tahun 2008 -Tentang perasuransian

5. Soal-Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Untuk Ujian 2022
4
Bab 1: Law and Legal System
BAB I
LAW AND LEGAL SYSTEM
1.1 Uraikan pengertian contract must not be contrary to the public policy. (Sept 2014, No. 1)
Jawaban :
Salah satu syarat objektif dalam suatu kontrak adalah adanya suatu sebab yang halal
yang dibenarkan secara hukum dan tidak melanggar hukum. Ketika suatu kontrak/
perjanjian melanggar hukum maka kontrak/ perjanjian tersebut akan batal demi hukum.
1.2 Uraikan pengertian bahwa perjanjian/kontrak tidak boleh bertentangan dengan public
policy. (Sept 2016 No. 8)
Jawaban :
Salah satu syarat objektif dalam suatu kontrak adalah adanya suatu sebab yang halal
yang dibenarkan secara hukum dan tidak melanggar hukum. Ketika suatu kontrak/
perjanjian melanggar hukum maka kontrak/ perjanjian tersebut akan batal demi hukum.
1.3 Illegality adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi validitas sebuah kontrak, jelaskan
3 (tiga) hal yang dapat mempengaruhi illegality dari suatu perjanjian menurut hukum
Inggris. (Sept 2018, No. 12)
Jawaban :
Sebuah kontrak akan menjadi ilegal jika tidak konsisten dengan ketentuan kebijakan
publik (public policy) dalam hukum atau undang-undang umum
2 jenis kontrak ilegal:
- Sangat ilegal (kontrak untuk kejahatan kriminal - batal otomatis)
- Tidak dapat diterapkan (materi tidak ilegal tetapi tidak bermoral untuk dilakukan)
3 (tiga) hal yang dapat mempengaruhi illegality:
• Kontrak tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan kepentingan
publik
• Ex turpi causa non oritur tindakan (tidak ada tindakan yang muncul dari penyebab
dasar)
• “Tidak ada pengadilan yang akan memberikan bantuannya kepada seseorang

6. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP - www.AkademiAsuransi.org
5
Bab 1: Law and Legal System
yang menemukan penyebabnya atas tindakan tidak bermoral atau ilegal” - Lord
Mansfield di Holman v Johnson (1225)
1.4 Uraikan pengertian subject hukum dan berikan 2 (dua) contoh subyek hukum (Nov
2005 No. 1; Sept 2009 No. 1; Mar 2021 No 5)
Jawaban :
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban
menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam
dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia
dan badan hukum.
Kategori Subjek Hukum :
• Manusia (Natuurlijk Persoon): Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah
menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami
• Badan Hukum (Rechts persoon): Badan hukum adalah suatu badan yang
terdiri dari kumpulan orang yang diberi status “persoon” oleh hukum sehingga
mempunyai hak dan kewajiban.
1.5 Sebutkan 3 (tiga) bentuk badan hukum penyelenggara usaha Perasuransian yang diatur
dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. (April 2015 No. 4; Okt 2019 No.
4)
Jawaban :
Pasal 6
(1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:
a. perseroan terbatas;
b. koperasi; atau
c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai
badan hukum berdasarkan Undang-Undang
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
1.6 Uraikan 3 (tiga) bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian yang diatur
dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. (Sept 2017, No. 4;
Mar 2019, No. 5)
Jawaban :

7. Soal-Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Untuk Ujian 2022
6
Bab 1: Law and Legal System
a. perseroan terbatas;
b. koperasi; atau
c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.
1.7 Uraikan pengertian Yurisprudensi
Jawaban:
Prof Subekti dalam kamus Hukumnya memberikan arti Yurisprudensi sebagai berikut:
• Putusan pengadilan, apabila mengenai sesuatu persoalan sudah ada suatu
Yurisprudensi yang tetap, maka dianggaplah bahwa yurisprudensi itu telah
melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang-
undang. Karena itu maka YurisprudensI juga dianggap sebagai suatu sumber
hukum.
• Putusan pengadilan di sini adalah putusan Mahkamah Agung, yang merupakan
putusan yang sudah tidak dapat banding lagi. Hakim-hakim yang lebih rendah
tingkatannya yakni hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bila
menghadapi perkara yang serupa dengan perkara yang sudah diputus oleh
mahkamah agung, akan menggunakan putusan Mahkamah Agung ini sebagai
pedoman.
• Putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung oleh beberapa ahli hukum
dikumpulkan dan disusun secara berurutan menurut tahun pemutusannya dan
jenis-jenisnya.
• Dalamprakteknya,kumpulanYurisprudensi dalamperkaraasuransidapatdipakai
sebagai pedoman oleh para Penanggung dalam menyelesaikan perselisihannya
dengan tertanggung.
1.3 Uraikan pengertian Perikatan (Mar 2008 No. 7)
Jawaban :
Perikatan timbul dari suatu perjanjian
Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana
pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu
Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang,
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si
berutang.
1.4 Sebutkan 6 (enam) cara hapusnya perikatan
Jawaban :
Pasal 1381 KUHPer menyebutkan 10 cara hapusnya suatu perikatan, yaitu:

8. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP - www.AkademiAsuransi.org
7
Bab 1: Law and Legal System
a. Pembayaran;
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
c. Pembaharuan utang;
d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
e. Pencampuran utang;
f. Pembebasan utang;
g. Musnahnya barang yang terutang;
h. Batal / pembatalan;
i. Berlakunya suatu syarat batal dan Lewatnya waktu.
Selain cara-cara di atas, ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, misalnya
berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah
satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero
dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana
prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.
1.5 Uraikan pengertian perjanjian (Sept 2006 No. 1)
Jawaban :
• Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada
seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan
antara dua orang yang membuatnya.
• Dari peristiwa itu timbul suatu hubungan yang disebut perikatan.
• Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang membuatnya
1.6 Uraikan pengertian perjanjian menurut hukum perjanjian Indonesia (Sept 2013 No. 1;
Mar 2014, No. 7; Okt 2019, No. 5; Mar 2021, No. 4)
Jawaban :
• Pasal 246 KUHD merupakan pasal yang berisi pengertian otentik dari asuransi
menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, ia
tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku ke III KUHPdt yang
dimulai dengan pasal 1313.
• Pasal 1313 KUHPdt menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.
1.7 Uraikan pengertian hukum perjanjian menganut Sistem Terbuka (Mar 2008 No. 8; Mar
2021 No 1)

9. Soal-Jawab Ujian LSPP AAMAI 102 - Hukum Asuransi, Untuk Ujian 2022
8
Bab 1: Law and Legal System
Jawaban :
Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar
ketertiban umum, norma, kesusilaan dan Undang-undang
Para pihak dalam perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan atau isi
dari perjanjian yang menyimpang dari pasal-pasal / ketentuan hukum perjanjian dan
isi perjanjian tersebut menjadi undang- undang bagi para pihak dalam perjanjian
KUH Perdata 1338 ayat (1) berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya
1.8 Uraikan apa yang dimaksud dengan pernyataan dibawah ini “Perjanjian adalah
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya” (Sept 2006 No. 7)
Jawaban :
Para pihak dalam perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan atau isi
dari perjanjian yang menyimpang dari pasal-pasal / ketentuan hukum perjanjian dan
isi perjanjian tersebut menjadi undang- undang bagi para pihak dalam perjanjian
KUH Perdata 1338 ayat (1) berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya
1.9 Uraikan mengapa perjanjian asuransi disebut sebagai perjanjian konsensual (Sept
2007 No.5)
Jawaban :
- Perjanjian dan perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan,
- perjanjian sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok
- dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas
1.9 Uraikan asas konsensualitas dalam perjanjian asuransi (Sept 2015, No.5)
Jawaban :
Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas
konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat
terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang
diperjanjikan.
Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang
dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak
antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/
kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

10. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP - www.AkademiAsuransi.org
9
Bab 1: Law and Legal System
Ada 3 prinsip dalam asas konsensualitas ini, yaitu:
- Perjanjian dan perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan,
- perjanjian sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok
- dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas
1.10 Uraikan kapan terjadinya suatu perjanjian (Maret 2013, No. 4)
Jawaban :
Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas
konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat
terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang
diperjanjikan.
Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang
dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak
antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/
kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.
Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan
kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak.
Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak
yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).
Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang
akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/
perjanjian.
1.11 Uraikan pengertian Azas Kepribadian dari Perjanjian (privity of contract) (Mar 2021, No.
2)
Jawaban :
Asas personalitas atau privity of contract berakar dari postulat yang bersifat universal
bahwa manusia mengetahui apa terbaik bagi dirinya sendiri dalam mengadakan
hubungan kontraktual.
Pasal 1340 KUH Perdata “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak
yang membuatnya”. Pihak ketiga (atau pihak diluar persetujuan atau perjanjian) tidak
dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan persetujuan atau perjanjian itu. Prinsip ini
dikenal sebagai azas kepribadian atau Doktrin Privity of Contract.
Karena perjanjian itu dibuat antara kedua belah pihak, maka merupakan aturan
umum bahwa hanya pihak-pihak tersebut yang mempunyai hak dan kewajiban atas
kontrak tersebut, dan kontrak tersebut tidak dapat memberikan keuntungan atau
menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Ketentuan ini mempunyai sejumlah
kualifikasi dan pengecualian:
Jika A menuntut B atas pelanggaran kontrak, pengadilan bisa memberikan ganti
rugi kepada C, atau memerintahkan B untuk melaksanakan kontrak tersebut untuk
keuntungan C. Contoh kasusnya adalah Jackson v. Horizon Holidays (1975), di mana
seorang pria yang membooking liburan untuk dia dan keluarganya, namun fasilitas

11. Powered by AkademiAsuransi.org
Akademia yth,
Mohon maaf, Anda hanya menikmati beberapa halaman sampel dan terhenti pada halaman ini. Anda bisa
mendapatkan PDF atas file lengkap ini hanya dengan Rp 55,000. Berikut ini caranya:
1. Transfer uang sebesar Rp. 55,000 + Rp. XYZ ( 3 DIGIT AKHIR NOMOR HP ANDA) ke salah satu dari
nomor rekening ini:
Bank Central Asia – BCA
a.n. Afrianto Budi Purnomo
nomor rekening: 357-0414-576
Jenius / BPTN Jenius
a.n. Afrianto Budi Purnomo
no. rekening: 90010964684 / $afriantobudi
Gopay
a.n. Afrianto Budi Purnomo
no. Gopay: 081381024460
OVO
a.n. Afrianto Budi
nomor OVO: 0813-8102-4460
Seabank
a.n. Afrianto Budi Purnomo
no. rekening: 9012-4154-3346
Bank Jago
a.n. Afrianto Budi Purnomo
no. rekening: 1040-2110-0156
Misal:
Nomor HP anda 081234567890
Maka, Rp. XYZ adalah Rp. 890
Pilih salah satu Bank di atas, kemudian transfer langsung senilai Rp. 55.890
2. Setelah selesai melakukan transfer, kirimkan email ke afriantobudi@ymail.com dengan format:
KODE BUKU (SPASI) EMAIL ANDA (SPASI) 3 DIGIT TERAKHIR NO HP ANDA (SPASI) BCA / BRI/OVO
Contoh:
PDF101 alamatemailanda@yahoo.com 890 BCA
Kirimkan bukti pembayaran Anda agar proses verifikasi menjadi lebih cepat.
Daftar Kode Buku Soal-Jawab:
PDF101 – Untuk Soal Jawab LSPP 101: Praktek Asuransi
PDF102 – Untuk Soal Jawab LSPP 102: Hukum Asuransi
PDF103 – Untuk Soal Jawab LSPP 103: Bisnis Asuransi dan Keuangan
PDF104 – Untuk Soal Jawab LSPP 104: Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat
PDF106 – Untuk Soal Jawab LSPP 106: Asuransi Pengangkutan
PDF107 – Untuk Soal Jawab LSPP 107: Praktek Underwriting
PDF108 – Untuk Soal Jawab LSPP 108: Praktek Klaim
3. Jika pembayaran terverifikasi, kami akan mengirimkan PDF tersebut melalui email Anda dalam
waktu maksimal 24 jam. Kami pastikan bahwa PDF dapat diterima dengan baik.
Jika Anda kesulitan, silakan kontak saya via email di: afriantobudi@ymail.com atau via whatsapp
081381024460. Kami akan senang membantu Anda.
Salam,
Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP