Telah terbit buku Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, Edisi 2024. Buku ini adalah buku latihan untuk mempersiapkan ujian LSPP AAMAI subject Ujian: K.651210.102.01 “MENERAPKAN SISTEM HUKUM PADA PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI” untuk sepanjang tahun 2024. Buku ini disusun dengan penambahan soal-soal ujian online tahun 2022 dan 2023. Buku ini juga dilengkapi dengan 55 soal latihan untuk menguji ketajaman pemahaman Anda terhadap materi buku ini, agar siap menempuh ujian LSPP AAMAI di sepanjang tahun 2024. Judul Buku: Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, Edisi 2024 Tahun Terbit: Februari 2024 Jumlah Halaman: 307 termasuk cover dan lampiran Harga: Rp. 55,000 / buku Bentuk: ebook / pdf

1. Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI
.
102: HUKUM ASURANSI
Subject Ujian: K.651210.102.01
Edisi 2024
Disusun oleh:
Afrianto Budi, SS, MM, QRGP, CIIB, ANZIIF (Sr Assoc) CIP
Kumpulan Soal Jawab 2006 s.d. 2023
gambar dari: www.play.google.com

2. Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI
102: Hukum Asuransi
Edisi 2024
Subject Ujian: K.651210.102.01
MENERAPKAN SISTEM HUKUM PADA
PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI
Kumpulan Soal Jawab 2006 s.d. 2023
untuk Persiapan ujian LSPP AAMAI 2024
Disusun oleh:
Afrianto Budi, SS, MM, QRGP, CIIB, ANZIIF (Sr Assoc) CIP
Copyright © 2024 oleh www.AkademiAsuransi.org
Edisi 16, Cetakan ke-1 pada Januari 2024
Penerbit PT Fidelia Sinergi Proteksi
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.
DILARANG MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU TANPA
IZIN TERTULIS DARI PENYUSUN/PENERBIT

3. Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI - 102: Hukum Asuransi, Edisi 2024
2
Kata Pengantar
Kata Pengantar
Sejak pandemi Covid-19, ujian gelar keahlian oleh AAMAI diselenggarakan
secara daring. Ujian secara daring memberikan banyak kemudahan. Ujian daring
memungkinkan para asesi menempuh ujian di tempat manapun yang paling nyaman
untuk mengerjakan ujian.
Sebelum pandemi, ada 14 soal yang terdiri dari 8 soal esai singkat dan 6 soal uraian
panjang yang bisa dipilih 4 dari 6 soal. Pada ujian daring, soal dibuat menjadi 20
soal dengan jawaban uraian dengan waktu menjawab dengan kisaran 2-10 menit.
Meski demikian, materi dan kurikulum masih tetap sama.
Sebagaimana kita tahu, sejak tahun 2014, gelar profesi ujian Asuransi untuk gelar
AAAIK dan AAIK sudah tidak diselenggarakan lagi oleh Asosiasi Ahli Manajemen
Asuransi Indonesia (AAMAI), namun diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
Profisiensi AAMAI (LSPP AAMAI). Menanggapi hal tersebut, saya berusaha
menyusun kembali Buku Kumpulan Soal – Jawaban LSPP AAMAI 102 (atau dengan
kode baru K.651210.102.01) yang bertopik “Hukum Asuransi” untuk ujian LSPP
AAMAI.
Buku Kumpulan Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi ini disajikan
untuk mempersiapkan ujian LSPP AAMAI secara online sepanjang tahun 2024. Di
edisi ini, AkademiAsuransi membuat kumpulan soal jawab ujian berdasarkan soal-
soal yang dihimpun sepanjang tahun 2012-2023. Harapannya, Anda dapat segera
mendapatkan gelar AAAIK berkat bantuan buku ini.
Bogor, 29 Januari 2024
Salam,
Afrianto Budi, SS, MM, QRGP, CIIB, ANZIIF (Sr Assoc) CIP
DISCLAIMER
AkademiAsuransi.org bukanlah bagian dari lembaga sertifikasi profesi
LSPP AAMAI. 50 Soal Ujian LSPP 2021 dan Prediksi Soal Ujian LSPP 2022
dikumpulkan dari berbagai sumber. Anda tetap harus mempelajari seluruh soal
jawab yang ada dalam buku ini untuk memastikan bahwa Anda menguasai
seluruh materi ujian ini.

4. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP
3
Daftar Isi
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................................................... 2
Daftar Isi .............................................................................................................................. 3
BAB I: Law and Legal System ............................................................................................. 4
BAB II: Pengawasan Pemerintah ........................................................................................ 30
BAB III: Law and Tort ........................................................................................................... 67
BAB IV: Law and Contract ................................................................................................... 75
BAB V: Law of Agency ......................................................................................................... 84
BAB VI: Making Contract ...................................................................................................... 88
BAB VII: Utmost Good Faith ................................................................................................. 100
BAB VIII: Condition and Warranty, Void and Illegal Contract ... ............................................ 110
BAB IX: Assignment and Agency in Insurance ..................................................................... 119
BAB X: Making Claim ........................................................................................................... 131
BAB XI: Measuring the Loss (The Principle of Indemnity) .................................................... 145
BAB XII: Subrogation and Contribution ................................................................................. 158
55 Soal Latihan Ujian LSPP AAMAI Tahun 2024 ......................................................... 169
Lampiran - WAJIB DIPELAJARI ............................................................................................ 173
Undang-undang No. 40 Tahun 2014
Penjelasan UU RI No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013

5. Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI - 102: Hukum Asuransi, Edisi 2024
4
Bab 1: Law and Legal System
BAB I
LAW AND LEGAL SYSTEM
1.1 Uraikan pengertian contract must not be contrary to the public policy. (Sept 2014, No. 1)
Jawaban :
Salah satu syarat objektif dalam suatu kontrak adalah adanya suatu sebab yang halal
yang dibenarkan secara hukum dan tidak melanggar hukum. Ketika suatu kontrak/
perjanjian melanggar hukum maka kontrak/ perjanjian tersebut akan batal demi hukum.
1.2 Uraikan pengertian bahwa perjanjian/kontrak tidak boleh bertentangan dengan public
policy. (Sept 2016 No. 8)
Jawaban :
Salah satu syarat objektif dalam suatu kontrak adalah adanya suatu sebab yang halal
yang dibenarkan secara hukum dan tidak melanggar hukum. Ketika suatu kontrak/
perjanjian melanggar hukum maka kontrak/ perjanjian tersebut akan batal demi hukum.
1.3 Illegality adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi validitas sebuah kontrak, jelaskan
3 (tiga) hal yang dapat mempengaruhi illegality dari suatu perjanjian menurut hukum
Inggris. (Sept 2018, No. 12)
Jawaban :
Sebuah kontrak akan menjadi ilegal jika tidak konsisten dengan ketentuan kebijakan
publik (public policy) dalam hukum atau undang-undang umum
2 jenis kontrak ilegal:
- Sangat ilegal (kontrak untuk kejahatan kriminal - batal otomatis)
- Tidak dapat diterapkan (materi tidak ilegal tetapi tidak bermoral untuk dilakukan)
3 (tiga) hal yang dapat mempengaruhi illegality:
• Kontrak tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan kepentingan
publik
• Ex turpi causa non oritur tindakan (tidak ada tindakan yang muncul dari penyebab
dasar)
• “Tidak ada pengadilan yang akan memberikan bantuannya kepada seseorang

6. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP
5
Bab 1: Law and Legal System
yang menemukan penyebabnya atas tindakan tidak bermoral atau ilegal” - Lord
Mansfield di Holman v Johnson (1225)
1.4 Uraikan pengertian subject hukum dan berikan 2 (dua) contoh subyek hukum (Nov
2005 No. 1; Sept 2009 No. 1; Mar 2021 No 5; Online 2022)
Jawaban :
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban
menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam
dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia
dan badan hukum.
Kategori Subjek Hukum :
• Manusia (Natuurlijk Persoon): Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah
menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Contoh: karyawan
kantor dalam polis Fidelity Guarantee
• Badan Hukum (Rechts persoon): Badan hukum adalah suatu badan yang
terdiri dari kumpulan orang yang diberi status “persoon” oleh hukum sehingga
mempunyai hak dan kewajiban. Contoh: Perusahaan Daerah Air Minum
1.5 Sebutkan 3 (tiga) bentuk badan hukum penyelenggara usaha Perasuransian yang diatur
dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. (April 2015 No. 4; Okt 2019 No. 4)
Jawaban :
Pasal 6
(1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:
a. perseroan terbatas;
b. koperasi; atau
c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai
badan hukum berdasarkan Undang-Undang
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
1.6 Uraikan 3 (tiga) bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian yang diatur
dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. (Sept 2017, No. 4;
Mar 2019, No. 5; Online 2022)
Jawaban :

7. Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI - 102: Hukum Asuransi, Edisi 2024
6
Bab 1: Law and Legal System
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia mengatur
mengenai badan hukum penyelenggara usaha perasuransian. Ada beberapa bentuk
badan hukum yang diakui dan diatur dalam undang-undang tersebut. Berikut adalah
tiga bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian yang diatur dalam UU
Perasuransian:
1. Perseroan Terbatas (PT):
PT adalah badan hukum yang memiliki hak-hak untuk melakukan perbuatan
seperti orang/manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak di hadapan
pengadilan. PT didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak) secara tertulis yang
dilakukan minimal oleh 2 orang atau lebih sebagai pemegang saham tersusun
dalam bentuk anggaran dasar dan dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di
depan notaris. PT bergerak di bidang bisnis dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan (laba).
PT Perasuransian diwajibkan memiliki modal yang memadai sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PTPerasuransian
juga diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan
izin usaha.
2. Koperasi:
Koperasi juga merupakan badan hukum,19 sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Keberadaan koperasi merupakan
amanat UndangUndang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan
bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
NilaiyangmendasarikegiatanKoperasiyaitu:kekeluargaan,menolongdirisendiri,
dan bertanggung jawab. Maknanya koperasi dalam melaksanakan usahanya
mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.
3. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan:
Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut
Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi
dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.
Pada dasarnya Usaha Bersama (Mutual) bukanlah merupakan persekutuan
modal, seperti halnya PT, melainkan persekutuan orang yang pondasinya
kebersamaan para anggotanya dengan tujuan mensejahterakan seluruh
anggotanya.
Hanya ada satu badan hukum mutual di Indonesia berdasarkan UU Nomor
40 Tahun 2014, yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. AJB
Bumiputera 1912 sendiri merupakan usaha asuransi jiwa nasional yang pertama
dan tertua di Indonesia
1.7 Uraikan alasan Saudara dalam perspektif hukum, mengapa Asuransi Jiwa Bumiputera
masih tetap bisa beroperasi seperti biasanya seiring dengan disahkan oleh DPR dan
didaftarkannya UU No. 40 Tahun 2014 pada lembaran negara? (Online 2022)
Jawaban:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan AJB Bumiputera tetap dapat beroperasi

8. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP
7
Bab 1: Law and Legal System
meskipun salah satu pasal pada UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransi menyatakan
perusahaan asuransi harus berbentuk Perseroan terbatas (PT). Tetapi, khusus bagi
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 bisa tetap beroperasi setelah UU No
40 tahun 2014 tersebut diundangkan.
Seperti diketahui, AJB Bumiputera merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
yang berbentuk usaha bersama (mutual) dan merupakan salah satu usaha asuransi
tertua di Indonesia.
Dalam perspektif hukum, Pasal 33 UUD 1945 menjamin adanya badan hukum selain
PT. Dalam hal ini, UU No 40 tahun 2014 ini kedudukannya ada di bawah UUD 1945
dan AJB Bumiputera sendiri sudah lahir sebelum UU No. 40 tahun 2014 disahkan.
Adapun badan hukum mutual itu sendiri diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992.
Setelah didaftarkannya UU No 40 tahun 2014 ke lembaran negara, pemerintah
perlu memberikan kepastian hukum atas polis-polis yang telah diterbitkan oleh AJB
Bumiputera. Kepastian hukum ini pula yang menjadi alasan AJB Bumiputera masih
dapat beroperasi.
(Dalam perkembangannya, pada Mei 2023 (OJK) meluncurkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2023 guna mengatur Tata Kelola dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.
Pokok pengaturan dalam POJK 7 Tahun 2023 antara lain terdiri dari Ketentuan Umum,
Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Usaha Bersama, Pemanfaatan Keuntungan
dan Pembebanan Kerugian, Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan, Ketentuan
Peralihan dan Penutup.)
1.8 Jelaskan apakah badan hukum Asuransi Jiwa Bumiputera sesuai dengan UU No. 40
Tahun 2014 ? (Online 2023)
Jawaban:
AJB Bumiputera merupakan usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 disahkan. Artinya, yang dimaksud dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: yang dimaksud
bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian selain perseroan terbatas
dan koperasi adalah termasuk “usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-
Undang ini diundangkan” adalah AJB Bumiputera. Ayat (2) menyebutkan bahwa
usaha bersama sebagaimana yang dimaksud tersebut dinyatakan sebagai badan
hukum berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, AJB Bumiputera menjadi
satu-satunya perusahaan yang diakui sebagai badan usaha berbentuk mutual, yang
disebutkan dalam Ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha
bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
1.9 Uraikan pengertian Yurisprudensi
Jawaban:
Prof Subekti dalam kamus Hukumnya memberikan arti Yurisprudensi sebagai berikut:
• Putusan pengadilan, apabila mengenai sesuatu persoalan sudah ada suatu
Yurisprudensi yang tetap, maka dianggaplah bahwa yurisprudensi itu telah
melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang-

9. Latihan Soal Jawab Ujian LSPP AAMAI - 102: Hukum Asuransi, Edisi 2024
8
Bab 1: Law and Legal System
undang. Karena itu maka YurisprudensI juga dianggap sebagai suatu sumber
hukum.
• Putusan pengadilan di sini adalah putusan Mahkamah Agung, yang merupakan
putusan yang sudah tidak dapat banding lagi. Hakim-hakim yang lebih rendah
tingkatannya yakni hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bila
menghadapi perkara yang serupa dengan perkara yang sudah diputus oleh
mahkamah agung, akan menggunakan putusan Mahkamah Agung ini sebagai
pedoman.
• Putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung oleh beberapa ahli hukum
dikumpulkan dan disusun secara berurutan menurut tahun pemutusannya dan
jenis-jenisnya.
• Dalamprakteknya,kumpulanYurisprudensi dalamperkaraasuransidapatdipakai
sebagai pedoman oleh para Penanggung dalam menyelesaikan perselisihannya
dengan tertanggung.
1.3 Uraikan pengertian Perikatan (Mar 2008 No. 7)
Jawaban :
Perikatan timbul dari suatu perjanjian
Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana
pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu
Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang,
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si
berutang.
1.4 Berdasarkan perspektif hukum, Jelaskan apa-apa saja yang dapat menyebabkan
hapusnya suatu perikatan berikut landasan hukumnya (Online 2023)
Jawaban :
Pasal 1381 KUHPer menyebutkan 10 cara hapusnya suatu perikatan, yaitu:
a. Pembayaran;
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
c. Pembaharuan utang;
d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
e. Pencampuran utang;
f. Pembebasan utang;
g. Musnahnya barang yang terutang;
h. Batal / pembatalan;
i. Berlakunya suatu syarat batal dan Lewatnya waktu.
Selain cara-cara di atas, ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, misalnya
berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah
satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero

10. disusun oleh: Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP
9
Bab 1: Law and Legal System
dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana
prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.
1.5 Uraikan pengertian perjanjian (Sept 2006 No. 1)
Jawaban :
• Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada
seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan
antara dua orang yang membuatnya.
• Dari peristiwa itu timbul suatu hubungan yang disebut perikatan.
• Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang membuatnya
1.6 Dalam perspektif hukum, apa landasan hukum yang isinya memberikan parameter
tentang sebab yang terlarang secara hukum dalam membuat perjanjian? (Online 2023)
Jawaban :
Mengenai sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:
Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila
sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
Salah satu contoh sebab terlarang adalah penipuan. Penipuan atau perbuatan curang
(bedrog) dapat ditemukan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(“KUHP”), sebagai berikut:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Perjanjian yang memiliki hal yang terlarang menyebabkan perjanjian tersebut batal
demi hukum, berdasarkan Pasal 1254 KUH Perdata diatur sebagai berikut:
Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana,
sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang
oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan
padanya tak berlaku.
1.7 Uraikan pengertian perjanjian menurut hukum perjanjian Indonesia (Sept 2013 No. 1;
Mar 2014, No. 7; Okt 2019, No. 5; Mar 2021, No. 4; Online 2022)
Jawaban :

11. Akademia yth,
Mohon maaf, Anda hanya menikmati beberapa halaman sampel dan terhenti pada halaman ini. Anda bisa
mendapatkan PDF atas file lengkap ini hanya dengan Rp 55,000. Berikut ini caranya:
1. Transfer uang sebesar Rp. 55,000 + Rp. XYZ ( 3 DIGIT AKHIR NOMOR HP ANDA) ke salah satu dari
nomor rekening ini:
Bank Central Asia – BCA
a.n. Afrianto Budi Purnomo
nomor rekening: 357-0414-576
GOPAY
a.n. Afrianto Budi Purnomo
nomor Gopay: 0813-8102-4460
Jenius / BPTN Jenius
a.n. Afrianto Budi Purnomo
no. rekening: 90010964684 / $afriantobudi
OVO
a.n. Afrianto Budi
nomor OVO: 0813-8102-4460
Misal:
Nomor HP anda 081234567890
Maka, Rp. XYZ adalah Rp. 890
Pilih salah satu Bank di atas, kemudian transfer langsung senilai Rp. 55.890
2. Setelah selesai melakukan transfer, kirimkan email ke afriantobudi@ymail.com dengan format:
KODE BUKU (SPASI) EMAIL ANDA (SPASI) 3 DIGIT TERAKHIR NO HP ANDA (SPASI) BCA / BRI/OVO
Contoh:
PDF101 alamatemailanda@yahoo.com 890 BCA
Kirimkan bukti pembayaran Anda agar proses verifikasi menjadi lebih cepat.
Daftar Kode Buku Soal-Jawab:
PDF101 – Untuk Soal Jawab LSPP 101: Praktek Asuransi
PDF102 – Untuk Soal Jawab LSPP 102: Hukum Asuransi
PDF103 – Untuk Soal Jawab LSPP 103: Bisnis Asuransi dan Keuangan
PDF104 – Untuk Soal Jawab LSPP 104: Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat
PDF106 – Untuk Soal Jawab LSPP 106: Asuransi Pengangkutan
PDF107 – Untuk Soal Jawab LSPP 107: Praktek Underwriting
PDF108 – Untuk Soal Jawab LSPP 108: Praktek Klaim
3. Jika pembayaran terverifikasi, kami akan mengirimkan PDF tersebut melalui email Anda dalam
waktu maksimal 24 jam. Kami pastikan bahwa PDF dapat diterima dengan baik.
Jika Anda kesulitan, silakan kontak saya via email di: afriantobudi@ymail.com atau via whatsapp
081381024460. Kami akan senang membantu Anda.
Salam,
Afrianto Budi Purnomo, SS MM CIIB ANZIIF (Sr Assoc) CIP