Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Penerapan Pancasila Menghadapi Radikalisme
Similar to Penerapan Pancasila Menghadapi Radikalisme (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
Penerapan Pancasila Menghadapi Radikalisme
- 1. TUGAS MATA KULIAH PANCASILA PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI RADIKALISME DI KOTA SURAKARTA Disusun Oleh Kelompok 1 : Abiyyu Dzaky Asyandi F0217001 Khoirun Nisa’ Sayang HP F0217061 Muhammad Fadhil Karala F0217070 Shania Novitria Rahma F0217101 Sharfina Rastha Wijayanti F0217102 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2019
- 2. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Indonesia terkenal sebagai satu-satunya negara yang menganut Ideologi Pancasila, dalam hal ini dunia telah mengakui tentang betapa sangat pentingnya pancasila ini dalam suatu negara. Bahkan adapula yang berpendapat bahwa Pancasila ini menjadi model ideologi bagi negara-negara lain. Pancasila yang sekarang kita kenal ini memiliki kekuatan untuk mepersatukan perbedaan suatu bangsa mulai dari ras, suku, agama, budaya, keyakinan, dll. Namun, sayangnya permasalahan yang kita hadapi sekarang ini ialah banyak dari Warga Negara Indonesia yang kurang memaknai Pancasila itu sendiri serta munculnya paham radikalisme yang semakin gencar. Masyarakat justru tidak mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai Pancasila sudah mulai memudar sudah nampak dari banyak kasus yang terjadi melibatkan kekerasan antar umat beragama, selain itu intolerasi semakin marak. Penyebab dari hal ini ialah kurangnya penanaman nilai-nilai pancasila terhadap masyarakat, disertai dengan banyak paham-paham radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila semakin marak. Di era revolusi industi 4.0 seharusnya masyarakat justru memiliki sikap yang lebih sadar terhadap bagaimana memaknai Pancasila, dengan mendarah daging kan pancasila di tiap pribadi individu. Dengan ditanamkan nilai Pancasila sejak dini dan selalu memberikan pendidikan Pancasila kepada masyarakat luas, maka akan membuat persatuan dan kesatuan serta toleransi yang tinggi yang nantinya hal tersebut akan berpengaruh pada kemajuan Bangsa Indonesia. Alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta nilai Pancasila semakin melekat pada masyarakat yakni dengan cara memberlakukan sistem “Harmony in Diversity”, yakni dengan menyatukan segala elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa. Hal itu dapat kita mulai dari diri kita sendiri yang mana bila ada kegiatan keagamaan lain kita bisa turut berkontribusi untuk persiapannya. Nantinya hal ini akan menjadi contoh bagi masyarakat lain yang untuk melakukan hal sama tanpa melihat perbedaan diatara kita. Dengan latar belakang diatas, maka kami membuat makalah mengenai “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Radikalisme di Kota Surakarta”, untuk mengetahui seberapa besar tingkat radikalisme yang terjadi di Kota Surakarta dan bagaimana sikap masyarakat mengenai hal tersebut. Apakah nilai pancasila benar-benar sudah mendarah
- 3. daging di seluruh lapisan elemen yang ada di Kota Surakarta. Dengan diketahui tingkat radikalisme dan penanaman pancasila, maka kami sebagai penulis akan menyajikan data yang sebenarnya yang bersumber dari artikel, buku, serta sumber lainnya. B. RUMUSAN MASALAH 1. Mengapa radikalisme di Surakarta bisa terjadi ? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi radikalisme menggunakan Pancasila ? 3. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap pengaruh radikalisme ? C. TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat radikalisme yang terjadi di Kota Surakarta. 3. Untuk mengetahui solusi mengenai kasus yang terjadi di Kota Surakarta serta tindakan pencegahan apa yang dapat dilakukan. D. MANFAAT PENELITIAN Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam diri sendiri dan masyarakat serta mengurangi paham radikalisme di Kota Surakarta.
- 4. BAB II PEMBAHASAN Sejarah Radikalisme Radikalisme (dari bahasa Latin radix yang berarti "akar") adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung Gerakan Radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Begitu "radikalisme" historis mulai terserap dalam perkembangan liberalisme politik, pada abad ke-19 makna istilah radikal di Britania Raya dan Eropa daratan berubah menjadi ideologi liberal yang progresif. Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras di Indonesia yakni dilatarbelakangi oleh politik lokal: dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dan semacamnya. Namun setelah terbentuknya gerakan tersebut, agama pada awalnya bukan sebagai pemicunya, kemudian menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting bagi gerakan Islam garis keras. Begitupula, radikalisme agama yang dilakukan oleh sekelompok muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang radikalisme. Dalam hal ini radikalisme memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi masa depan peradaban manusia. Gerakan radikalisme ini awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme di Indonesia. Selain itu, perlawanan mereka terhadap penerapan Pancasila sebagai asas Tunggal dalam politik. Bagi Kaum radikalis agama sistem demokrasi pancasila itu dianggap haram hukumnya dan pemerintah di dalamnya adalah kafir taghut (istilah bahasa arab merujuk pada “setan”), begitu pula masyarakat sipil yang bukan termasuk golongan mereka. Oleh sebab itu bersama kelompoknya, kaum ini menggaungkan formalisasi syariah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara. Pengertian Radikalisme Menurut kamus besar bahasa indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik Menurut para ahli, radikalisme adalah suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara- cara kekerasan/ ekstrim.
- 5. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan Agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran Agama. Mengapa Radikalisme Terjadi di Kota Surakarta? Berdasarkan berita dalam TRIBUNSOLO.COM—Solo, Provinsi Jawa Tengah tergolong di antara 12 daerah zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme terbanyak di Indonesia. Di Jawa Tengah, Kota Solo menduduki posisi paling berbahaya dengan menyandang zona merah penyebaran paham bertolak dengan Pancasila itu. Demikian dikatakan oleh Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jateng, Budiyanto, dalam acara workshop pencegahan radikalisme dan terorisme bersama mahasiswa. Budiyanto menyatakan, penyebaran radikalisme dan terorisme menonjol di Solo dan Jawa Tengah karena beberapa kasus terjadi di daerah tersebut. Selain itu, lanjutnya, banyak organisasi disinyalir menganut paham tersebut dan berkembang. "Kota Solo tergolong zona merah, lalu zona kuning ada di Banjarnegara dan Banyumas, sedang di wilayah Kedu dideteksi ada embrio juga berkembang," ujar dia. Dalam workshop bertajuk 'Literasi Digital, sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat' itu, ia juga mengatakan bahwa perlu adanya perhatian khusus untuk mencegah penyebaran paham-paham tersebut. Tak lain seperti mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, komunikasi dan koordinasi yang baik antar stakeholder yang ada. Peran Pemerintah dalam Menghadapi Isu Radikalisme Setelah terjadinya aksi mendemo lampion oleh sejumlah kalangan, pemerintah segera menanggapi isu tersebut. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menegaskan bahwa pemasangan lampion Pasar Gede dan Grebeg Sudiro akan tetap dilaksanakan tahun depan, meski sempat ada beberapa masukan untuk menghentikannya pada tahun ini. Beliau menuturkan bahwa masyarakat menghendaki Grebeg Sudiro tetap dilaksanakan, dan lampion menjadi salah satu upaya kita untuk menarik wisatawan luar kota datang ke Solo. Beliau menambahkan, rakyat
- 6. Solo butuh hiburan dan pedagang kaki lima butuh rezeki dan tahun 2020 akan tetap diadakan seperti yang dilaksanakan tahun ini. Menurut Rudiatmo, kegiatan Lampion di Pasar Gede dan Grebeg Sudiro menjadi satu upaya untuk merawat kemajemukan yang ada di Solo. Hal ini pun menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak wisatawan dari luar kota datang ke Solo. Munculnya cuplikan video tentang aksi tersebut di depan Balai Kota Solo yang dibagikan di grup Whatsapp (WA) dan beberapa akun Instagram (IG). Sebaran video itu disertai keterangan demo tolak lampion dilangsungkan Minggu (20/1/2019). Sebenarnya, aksi itu dilakukan oleh sejumlah kalangan yang menolak mosaik mirip salib di koridor Jl. Jenderal Sudirman. Dalam aksi itu, ada sejumlah orator, salah satunya menyinggung banyaknya lampion. Namun, orasi soal lampion itu dicuplik secara khusus sehingga terkesan berasal dari demonstrasi soal lampion. Orator itu berdiri di bak truk dengan spanduk bertuliskan “Ciptakan Solo Damai Tolak Mosaik Mirip Salib di Jalan Jenderal Sudirman”. Aksi itu berlangsung di depan Balai Kota Solo, Jumat (18/1/2019) siang. Cuplikan video tuntutan tolak lampion itu cenderung keluar dari konteks yaitu demonstrasi soal mosaik mirip salib namun dikemas sedemikian rupa sehingga terkesan demonstrasi soal lampion. Hal ini bisa dikategorikan misinformasi kategori false context . Ratusan lampion kecil yang menghiasi Jl. Jenderal Sudirman juga akan dipindah. Namun, pemindahan itu tidak ada kaitannya dengan demonstrasi maupun penolakan. Lampion kecil yang menggantung tersebut dikhawatirkan rusak terkena proyek pemasangan batu andesit tahap kedua di koridor itu. Lampion itu dipasang oleh panitia perayaan Imlek dan biaya listriknya yang mencapai Rp50 juta berasal dari iuran panitia dan warga.Seperti yang dilansir oleh Solopos.com, Wakapolresta Solo AKBP Andy Rifai menyatakan toleransi warga Kota Solo itu selalu dipelihara, bahkan Solo merupakan salah satu kota paling nyaman dihuni berdasarkan survei. Andy Rifai menjelaskan bahwa toleransi tentu dapat tercipta karena masyarakat Solo yang menginginkan terus menjaga toleransi yang sudah ada. Beliau mengimbau kepada masyarakat jangan mudah percaya dengan info yang ada di media sosial, karena sekarang ini banyak berita hoaks yang sengaja disebar kepada masyarakat agar timbul keresahan. Untuk itu, masyarakat Solo hendaknya selalu menjaga dan memelihara kerukunan dan toleransi, jangan mau diadu domba dan dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi masyarakat Kota Solo, umumnya mereka kurang tahu bahkan tidak mengetahui adanya demo tolak lampion. Masyarakat kurang mengetahui hal ini, karena kurang
- 7. diupdatenya berita tersebut. Namun, beberapa sudah beranggapan bahwa pemerintah sudah cukup baik dan cekatan dalam menangani kasus ini sehingga dapat terkendalikan. Masyarakat menyarankan agar pemerintah mengatur dengan tegas aksi kelompok radikal dan menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi. Pemerintah perlu melakukan mediasi antar umat beragama dan mencari solusi bersama juga untuk meningkatkan rasa toleransi, karena agama di Solo tidak hanya Islam. Jangan melarang pemasangan lampion di tempat ibadah mereka, kecuali jika terdapat ornamen yang mencirikhaskan agama tertentu dipasang di tempat umum, baru hal tersebut tidak boleh. Pancasila sebagai Pencegahan Radikalisme Pancasila pada sekarang ini menghadapi banyak ancaman dan tantangan dari sekelompok organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Islam. Tantangan itu muncul seiring dengan adanya cita-cita dari kelompok tertentu yang ingin mendirikan negara Islam. Indonesia ingin dijadikan negara Islam. Padahal, dalam sejarah filosofis berdirinya NKRI ini sudah mengakodamasi banyak agama. Negara Indonesia adalah negara yang multireligi, semua agama boleh masuk, pemersatu, mengajak masuk agama tidak boleh memaksakan diri, apalagi merugikan dan menggangu orang lain. Dan Ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Padahal, di dalam nilai- nilai pancasila diajarkan bagaimana cara bersikap, berucap, dan bertindak pada setiap sesamanya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur, budi pekerti, etika dan moral bagi setiap umat manusia di Indonesia dalam rangka merangkai rasa kebangsaan dan rasa persatuan, bukan justru menyebarkan benih kebencian pada Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang tidak juga bisa dipisahkan dengan aspek religiuositas maupun spritualisme di dalam sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa telah dijelaskan bagaimana manusia Indonesia harus memiliki ketuhanan dan keberimanan yang diyakini bagi setiap Pemeluk agama, Jadi keberadaan pancasila memberikan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia dalam melaksanakan ibadahnya dan tidak boleh dipaksakan. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai cita-cita adalah sejalan dengan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi serta sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Ideologi pancasila terlahir bukan tanpa sebab, Ideologi Pancasila terlahir sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia terutama di antara dengan adanya banyak agama seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha itu dipersatukan dengan namanya Ideologi Pancasila. Dengan demikian, melalui pemantapan
- 8. ideologi pancasila sebagai dasar negara, kita berharap dapat menangkis dan membendung ideologi Radikalisme, sikap intoleransi yang berusaha merusak tatanan ideologi kita yang sudah final dan diakui sebagai landasan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu mengembangkan sikap keseimbangan dalam merajut hubungan harmonis antara agama dan negara, karena keduanya merupakan perpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Pancasila memiliki peran dan fungsi yang sangat jelas sekali dalam mengatur perilaku kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara dan bahkan dalam beragama. Pancasila harus dijadikan pijakan dalam proses bersosialisasi sebagai upaya benteng pertahanan untuk mencegah gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme. Dengan begitu, Pancasila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali saat ini sebagai upaya merangkai rasa kebangsaan, rasa keharmonisan. Kita harus kembali ke Khittah Pancasila. Karena itu, kita hidup di negara Indonesia harus taat pada hukum dan falsafah bangsa Indonesia.
- 9. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Kesimpulan yang kami tarik berdasarkan materi yang sudah kami kumpulkan serta beberapa sumber yakni organisasi tertentu tersebut yang memprotes adanya pemasangan lampion serta memprotes jalan di depan balaikota Surakarta kurang memahami nilai nilai dasar pancasila dimana di pancasila sendiri terdapat nilai “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahwa Indonesia khususnya kota Surakarta ini bukan hanya milik segelintir orang ataupun kaum tertentu melainkan milik kita bersama. Mereka kurang memahami bahwa Indonesia ini tidak hanya diperjuangkan oleh orang-orang dari kaum tertentu melainkan banyak ras, kaum, dan agama. Mereka juga terlalu mudah diprovokasi oleh oknum yang kurang bisa menerapkan nilai toleransi, menghormati sesama penduduk Indonesia, khususnya di Surakarta. Ras atau agama lain juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang lain. B. Solusi Peran pemerintah sebagai penengah atau pemecah masalah yakni dengan menekankan kepada kelompok radikalisme tersebut agar memahami lagi nilai nilai Pancasila dengan demikian maka toleransi dapat terlaksana. Melakukan sosialisasi kembali dari pendidikan dasar tentang nilai-nilai pancasila agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini lagi.