SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
PROXY WAR DAN PANCASILA
“DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA AKIBAT
PROXY WAR”
Disusun Oleh:
KELOMPOK 3
Alvin Christofer Angi F0217010
Amelia Kurniastuti F0217011
Heppy Anno Rey Pasaribu F0217051
Ibtisamah F0217052
Puji Rahayu F0217082
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Proxy war (perang proxy) telah terjadi sejak jaman dahulu sampai dengan saat ini. Biasanya
dilakukan oleh negara-negara besar dengan menggunakan aktor negara maupun aktor non
negara. Proxy war tidak dapat dikenali secara jelas siapa kawan dan siapa lawan. Indikasi adanya
Proxy War diantaranya gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok. Proxy
war terjadi hanya untuk kepentingan pribadi (dalam hal ini sebuah negara). Banyak masyarakat
(penduduk sipil) menjadi korban dari adanya proxy war tersebut. Pihak-pihak yang
berkepentingan dalam hal ini mengiring masyarakat menuju sesuatu hal yang sebenarnya salah.
Masyarakat menjadi media yang sangat cocok untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.
Seperti pada tahun 2015 lalu, kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau
lebih dikenal Ahok menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Kasus ini berawal dari Ahok yang
menyebut lawan politiknya dalam pencalonan Gurbernur DKI Jakarta menggunakan Surat Al
Maidah ayat 51. Hal ini kemudian menimbulkan demonstrasi besar bulan pada tanggal 4
November 2016.
Dalam hal ini kasus Ahok tergolong dalam proxy war. Kasus ini menjadi perbincangan
yang serius setelah video Ahok diunggah oleh seorang dosen bernama Buni Yani di media
sosialnya. Proxy war dalam kasus ini melibatkan kubu Ahok dan kubu lawan politiknya.
Dikarenakan kasus ini muncul menjelang pemilu Gubernur DKI Jakarta. Kasus ini pun
menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarkat.
Oleh karena itu, kami hendak meneliti tentang pengaruh adanya proxy war dalam
masyarakat, menggunakan kasus Ahok. Judul yang kami angkat dalam penelitian ini adalah
“Disintegrasi Bangsa akibat Proxy War”
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini memiliki 4 permasalahan yaitu :
1. Apa itu proxy war?
2. Apa contoh kasus proxy war di dalam maupun luar negeri?
3. Apa saja sarana yang digunakan sebagai alat proxy war?
4. Bagaimana pengaruh proxy war bagi masyarakat?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki 4 yang ingin dicapai :
1. Mendeskripsikan pengertian proxy war
2. Mendeskripsikan contoh kasus proxy war
3. Mengetahui sarana yang digunakan sebagai alat proxy war
4. Mengetahui pengaruh adanya proxy war bagi masyarakat
BAB II
PEMBAHASAN
A. Proxy War
Bertambah pesatnya populasi penduduk dunia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan
pangan, air bersih dan energi akan menjadi pemicu munculnya konflik-konflik baru. Dengan
adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru diantaranya
perang asimetris, perang hibrida dan perang proxy sehingga kemungkinan terjadinya perang
konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil.
Perang proksi (bahasa Inggris: Proxy war) merupakan perang antara dua pihak yang tidak
saling berhadap-hadapan namun menggunakan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh.
Sementara kekuasaan kadang-kadang digunakan pemerintah sebagai proksi, aktor non-negara
kekerasan, dan tentara bayaran, pihak ketiga lainnya yang lebih sering digunakan. Diharapkan
bahwa kelompok-kelompok ini bisa menyerang lawan tanpa menyebabkan perang skala penuh.
Perang Proksi juga telah berjuang bersama konflik skala penuh. Hal ini hampir mustahil untuk
memiliki perang proksi yang murni, sebagai kelompok berjuang untuk bangsa tertentu biasanya
memiliki kepentingan mereka sendiri, yang dapat menyimpang dari orang-orang dari patron
mereka. Biasanya perang proksi berfungsi terbaik selama perang dingin, karena mereka menjadi
kebutuhan dalam melakukan konflik bersenjata antara setidaknya dua pihak yang berperang
sambil terus perang dingin.
Sedangkan menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo
menyebutkan Proxy War adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana
negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan ‘proxy’
atau kaki tangan. Lebih lanjut Yono mengatakan, Perang Proksi merupakan bagian dari modus
perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat
irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. “Perang
proxy memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau
kepemilikan territorial lawannya,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard
Ryacudu mengatakan, ancaman Perang Proksi itu sangat berbahaya Indonesia, karena negara
lain yang berkepentingan tidak langsung berhadapan. Menurut Ryamizard, perang ini
menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Berbeda jika melawan militer negara lain, musuh
mudah dideteksi dan bisa dilawan.
B. Urgensi Pancasila
Ir. Soekarno menggambarkan urgensi pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila
adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada
hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan
terutama imperialisme.
Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan yatui,
Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan institusional adalah
membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila sehingga
negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional.
Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang
menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan
konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehinnga kebijakan negara akan
menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Tetapi melihat kasus Proxy War yang terjadi di Indonesia jauh dari sikap penerapan nilai-
nilai pancasila. Proxy War yang terjadi di Indonesia sangat mungkin memecah belah rakyat,
terutama dalam memilih pemimpin. Masyarakat Indonesia masih mudah terpengaruh oleh berita-
berita yang menjatuhkan calon-calon pemimpin, padahal berita tersebut belum tentu benar.
Apalagi proxy war yang terjadi di Indonesia meghubungkan agama dengan politik , sebagaimana
yang kita ketahui masyarakat Indonesia sendiri sangat sensitif dengan adanya isu-isu yang
berkaitan dengan agama. Dengan terjadinya hal tersebut, masyarakat Indonesia yang memeluk
agama, terutama agama yang minoritas merasa tidak bisa bebas menjalankan agama yang
dianutnya. Maka dari itu, hal yang ditimbulkan oleh proxy war ini sangat berbahaya bagi
persatuan bangsa.
Adanya proxy war ini mengakibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang tercantum pada
pancasila. Sebagai contoh pada sila pertama. Kurangnya toleransi beragama pada masyarakat
Indonesia akibat dari proxy war ini sebagai akibat kurangnya penerapan nilai pancasila terutama
sila pertama. Contoh selanjutnya yaitu adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dalam
masyarakat, justru membuat masyarkat saat ini mudah terprovokasi. Hal ini bisa dikatakan
terjadi akibat nilai yang terkandung pada sila ketiga pancasila tidak diterapkan secara
menyeluruh.
Cara mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah menyadarkan kembali kepada
masyarakat akan pentingnya nilai-nilai pancasila. Seperti yang kita ketahui pancasila itu
merupakan dasar negara Indonesia. Serta mengingatkan kembali kepada masyarakat akan
perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia dalam memperjuangkan dan membangun negara
Indonesia ini. Indonesia dapat berdiri sampai saat ini bukan karena perjuangan salah satu orang
saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu dan berjuang memperkuat berdirinya
negara Indonesia.
C. Kasus Proxy War
1. Kasus Proxy war di Indonesia
Contoh: Kasus Ahok di Tahun 2015
Dilansir dari sebuah portal berita online, beginilah kisah perjalanan kasus Ahok. Dari
dugaan sampai vonis penjara.
Perjalanan Kasus Al Maidah 51 hingga Ahok Divonis 2 Tahun Penjara
JAKARTA – Kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok akhirnya memasuki tahap vonis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Utara memutuskan Ahok bersalah. Gubernur DKI Jakarta ini dihukum dua tahun penjara.
“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penodaan agama,“ kata Ketua
Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dalam amar putusannya di Gedung Auditorium
Kementerian Pertanian (Kementan) Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
Putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa yakni satu tahun penjara dengan
masa percobaaan dua tahun.
Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.
Sebelum memutuskan, majelis hakim mengurai kilas balik kasus Ahok yang
bermula dari kunjungannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Pulau Pramuka, Kepulauan
Seribu, pada 27 September 2016.
Kunjungan itu dalam rangka budidaya ikan kerapu. Dalam pidatonya, Ahok
menyebut Surah Al Maidah Ayat 51.
“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak
bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surah Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak
bapak-ibu ya. Jadi kalau bapak-ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut
masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa,” kata hakim meniru ucapan
terdakwa.
Kegiatan Ahok di Kepulauan Seribu diliput dan direkam Dinas Komunikasi
Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta. Dinas mempublikasi kunjungan
Ahok, pada 28 September 2016, dengan mengunggah rekaman video berdurasi 1 jam 48
menit ke akun YouTube Pemprov DKI sehingga dapat diakses masyarakat secara luas.
Saat Ahok ikut Pilkada Bangka Belitung pada 2007, menurut hakim, terdapat banyak
anjuran terkait Surah Al Maidah 51 dalam bentuk surat maupun tulisan.
Ahok kemudian membuat buku berjudul “Merubah Indonesia” pada 18 Agustus
2008. Di situ Ahok menuliskan karir politiknya dan Surah Al Maidah yang menurut
Ahok disalahgunakan elite politik. “Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum elite karena
tidak bisa bersaing dengan visi-misi program. Mereka berusaha berlindung di balik ayat
seperti itu,” kata hakim mengutip pernyataan Ahok. Majelis juga menyebut ucapan Ahok
tentang pembangunan masjid yang dilengkapi fasilitas wifi Al Maidah 51 dengan
pasword kafir.
Pada 21 September 2016, menurut majelis hakim, Ahok juga menyebut Surah Al
Maidah pada saat berada di Kantor DPP Partai Nasdem yang pada pokoknya terdakwa
meminta lawan politik untuk tidak menggunakan ayat tersebut untuk berkompetisi.
Namun dalam pembelaan atau pleidoinya, Ahok bersikukuh bahwa dirinya tak bersalah
dan tidak melakukan pendoaan terhadap agama. Ia meminta majelis hakim
membebaskannya dari segala tuntutan dan tuduhan. Kuasa hokum Ahok juga meminta
majelis hakim jangan tunduk pada tekanan massa.
Kasus Ahok menjadi perhatian luas masyarakat. Sejak kasus itu mencuat,
gelombang unjuk rasa massa menuntut terdakwa ditahan berulang kali terjadi. Terakhir
pada 5 Mei 2017, massa menuntut hakim menjaga independensi saat memutuskan nasib
Ahok.
(https://news.okezone.com/read/2017/05/09/338/1686721/perjalanan-kasus-al-maidah-
51-hingga-ahok-divonis-2-tahun-penjara)
2. Kasus Proxy war di Luar Negeri
Invasi Amerika Serikat terhadap Irak
Kasus invasi AS ini merupakan salah satu contoh penggunaan Proxy War yang
dilakukan AS untuk mendapatkan kepentingan pribadinya. Konflik senjata antara AS
(Amerika Serikat) dengan Irak pada tahun 2003, memilki tiga tujuan yaitu AS ingin
menghancurkan senjata pemusnah massal, menyingkirkan ancaman teroris internasional
dan membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara
memulihkan demokrasi di Irak.
Menggempur Irak atas nama memerangi terorisme yang didengungkan AS tidak dapat
diterima begitu saja. Tudingan Washington bahwa Bahgdad memiliki hubungan dengan
al-Qaidah, organisasi yang sangat dibenci dan sekaligus ditakuti AS (yang dituduh telah
meledakkan gedung WTC pada 11 September 2001) sangat tidak masuk akal. Di satu sisi,
al-Qaidah adalah organisasi yang ingin menggulingkan pemerintahan berpaham liberal
maupun sekuler, sementara Partai Baath pimpinan Saddam Hussein tidak memiliki
paham fundamentalisme seperti halnya al-Qaidah. Bahkan, rezim Saddam Hussein
sendiri termasuk yang harus dihancurkan oleh Al-Qaidah karena berseberangan paham
(pemerintahan Saddam Hussein berpaham sekuler, sedangkan al-Qaidah berpaham
fundamentalis yang memegang teguh ajaran Islam). Oleh karena itu, selain pemerintah
AS tidak punya bukti kuat tentang hubungan al-Qaidah dan Irak, Usamah bin
Laden (pemimpin Al-Qaidah) dan Saddam Hussein tidak mungkin bekerjasama.
Apalagi, ketika Irak menduduki Kuwait pada 2 Agustus 1990, Usamah bin Laden justru
menawarkan diri kepada Raja Fahad (Arab Saudi) untuk mengirimkan veteran Arab-
Afghan untuk membantu Kuwait mengusir pasukan Saddam.
Agresi militer AS ke Irak sangat erat kaitannya dengan kepentingan minyak bagi AS.
Irak merupakan negara yang mempunyai cadangan minyak sebesar 112 miliar barel atau
11% dari total cadangan minyak dunia. Para perancang kebijakan pemerintahan AS
berpendapat bahwa menguasai minyak Irak sangat penting guna mengantisipasi
menurunnya keberadaan minyak dunia sebanyak lima juta barel per hari pada dekade
mendatang. Lebih daripada itu, Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa
kebutuhan dunia terhadap minyak akan meningkat sebesar 1,6% pada tahun 2030.
Dengan kata lain, kebutuhan minyak dunia yang sekarang berjumlah antara 75-76 juta
barel perhari akan meningkat menjadi 120 juta barel perhari pada tahun itu.
Dengan menguasai minyak Irak, AS dapat dengan mudah mempermainkan harga
minyak dunia, karena selama ini penentuan harga minyak masih dikuasai OPEC, bukan
oleh satu negara tertentu. Jatuhnya Irak dan semakin kuatnya pengaruh AS di kawasan
Teluk tidak saja akan mengamankan suplai minyak bagi AS dan sekutunya, tetapi juga
mengantarkan AS sebagai negara yang dapat mengontrol kepentingan ekonomi (minyak)
negara lain. Perubahan sosial yang muncul sebagai dampak dari Invasi Amerika pada
masyarakat Irak salah satunya adalah adanya kekhawatiran meletusnya perang saudara
diantara penduduk Irak sendiri, khususnya antara pendukung setia Saddam dan kelompok
yang kontra terhadapnya. Seperti diketahui bahwa masyarakat Irak terbagi ke dalam dua
bagian besar kelompok dilihat dari sikap mereka terhadap Saddam Husein, kelompok
utama dari para pendukung atau pengikut partai Baath, sebuah partai terbesar sebagai
wadah politik Saddam semasa pemerintahannya, dan kelompok kedua kontra yang
umumnya dari orang-orang yang bermazhab Syi’ah di Irak, karena Saddam dinilai
diktator dan bertindak sewenang-wenang terhadap para pengikut Syiah di negerinya.
Minyak menjadi pendapatan utama pemerintahan Irak, yakni sekitar 95%, lainnya dari
perdagangan umum dan wisata. Setiap tahunnya Irak memperoleh pendapatan sekitar 22
miliar dolar AS dari minyak. Minyak itu kebanyakan diekspor ke Amerika.
Dari penjelasan mengenai peta ekonomi Irak di atas, dapat dikatakan bahwa sentral
ekonomi utama Irak adalah minyak. Hal ini di masa depan akan menjadi satu sejarah
tersendiri bagi Irak, yaitu akan adanya pemusatan konsentrasi pengiriman minyak secara
besar-besaran setiap tahunnya ke AS, karena diduga oleh sebagian besar para pakar
ekonomi bahwa tujuan utama invasi AS ke Irak dibalik pelucutan senjata kimia Irak
adalah juga untuk menambah cadangan minyak di negerinya yang setiap tahunnya harus
import dari luar negeri Amerika. Hal ini jelas akan menimbulkan satu tingkat
kesenjangan ekonomi bagi Amerika, dikarenakan minyak adalah kebutuhan utama bagi
setiap negeri. Oleh karena itu, AS pasca invasi, akan mengandalkan cadangan minyak
negerinya dari Irak.
Proxy War sebelum Perang Dunia I sampai dengan Perang Dingin
Perang Dunia I Perang Dunia II Perang Dingin
Proxy War yang telah
dan sedang
berlangsung
7 peristiwa 5 peristiwa 72 peristiwa 28 peristiwa
1. Perang Mesir dengan
Dinasti Ottoman
2. Perang Sipil di
Uruguay
3. Perang di Sudan
(Mahdist)
4. Perang Sipil I di
Samoa
5. Perang Sipil II di
Samoa
6. Krisis di Venezuela
1902-1903
7. Kampanye di Somalia
1. Perang Sipil di
Finlandia
2. Revolusi dan
Intervensi di Hongaria
3. Perang Kemerdekaan
Turki
4. Perang Sipil Cina
5. Perang Sipil Spanyol
1. Perang Sipil Cina
2. Perang Sipil Yunani
3. Perang Vietnam
4. Krisis Iran 1946
5. Perang IndoCina I
6. Perang Sipil
Paraguay
7. Perang di
Semenanjung
Malaysia
8. Konflik Internal
Myanmar
9. Konflik Balochistan
10. Perang Korea
11. Bangkitnya Mau-
mau
12. Revolusi Kuba
13. Perang IndoCina II
14. Krisis Selat Taiwan
I
15. Perang Algeria
16. Perang Sipil Sudan I
17. Krisis Terusan Suez
18. Krisis Selat Taiwan
II
19. Krisis Lebanon
1958
20. Krisis Tibet 1959
21. Krisis Amerika
Tengah
22. Krisis Kongo
23. Perang Kolonial
Portugis
24. Konflik Xinjiang
25. dst
1. Insurjen Mao
2. Perang Sipil Angola
3. Okupasi Indonesia
atas Timor Leste
4. Perang Cabinda
5. Konflik Chittagong
Bangladesh
6. Perang Sipil
Mozambik
7. Konflik Nagarno-
Karabakh
8. Perang Sipil
Afghanistan
9. Insurjensi di Jammu
dan Kashmir
10. Konflik Georgia-
Osetia
11. Konflik Georgia-
Abkhaz
12. Perang Sipil
Georgia
13. Perang Yugozlavia
14. Perang Sipil
Tajikistan
15. Insurjensi Afar II
16. Insurjensi ADF di
Uganda
17. Perang Kongo I
18. Perang Sipil Nepal
19. Perang Sipil Guinea
Bissau
20. Perang Sipil Ivoria I
21. Perang Darfur
22. Insurjensi PPA di
Uruguay
23. dst
Sumber : Jurnal Pertahanan & Bela Negara | April 2017, Volume 7 Nomor 1, “Proxy War
Dan Keamanan Nasional Indonesia : Victoria Concordia Crescit”, Safril Hidayat dan Wawan
Gunawan
D. Sarana Proxy War
Seiring pesatnya kemajuan teknologi saat ini, media massa sangatlah berpengaruh dalam
kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, saat ini siapapun baik orang tua, remaja, maupun
generasi muda dapat dengan cepat mengakses media massa. Hal ini tentu membawa dampak,
baik dampak positif maupun dampak negatif.
Bisa dikatakan media saat ini telah mengontrol opini masyarakat, karena opini masyarakat
tergantung berdasarkan apa yang mereka dapat dari suatu media massa. Maka dari itu, jika media
massa dipergunakan semestinya maka media tersebut memiliki peran strategis dalam pertahanan
dan keamanan suatu negara, namun sebaliknya jika media massa disalahgunakan untuk
kepentingan kelompok tertentu justru media massa dapat menjadi alat pemecah suatu negara.
Media sosial seperti facebook, instagram, twitter, dll merupakan bagian dari media massa yang
mana membawa pengaruh besar terhadap penyampaian informasi tetapi sekaligus menjadi media
yang sangat rawan.
Lalu bagaimana sebenarnya media massa dapat mengubah pandangan publik? Media massa
bekerja melalui penyebaran informasi. Adanya suatu hal yang dapat menimbulkan perpecahan,
maka disitulah media massa terlihat secara langsung dapat mempengaruhi pandangan opini
publik. Media massa bisa saja mengarah kepada kepentingan yang benar atau justru malah
sebaliknya. Kecenderungan ini biasanya didasari dari pengaruh yang berkerja pada media massa
tersebut. Media massa kadang ada yang berdiri secara independen, ada juga yang ditunggangi
kepentingan politik oleh beberapa golongan. Bahkan ada juga media massa yang bisa
ditunggangi atau disetir pemerintah.
Berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan, dapat dikatakan bahwa media massa bisa
menjadi salah satu “alat” terjadinya proxy war, karena dengan adanya informasi-informasi yang
diunggah oleh berbagai media massa, dapat menimbulkan opini masyarakat yang berbeda-beda
sehingga dapat terjadi perdebatan antar kelompok tertentu.
Kemudian, media dapat dikatakan sebagai “alat” dalam proxy war juga karena adanya
propaganda yang dilakukan oleh sebagian media massa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
propaganda berarti penerangan (paham, pendapat, dsb) yang benar atau salah yang
dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah
tindakan tertentu. Ada propaganda yang sifatnya positif, tetapi kebanyakan propaganda bersifat
negatif. Contoh kecilnya saja, biasanya media massa memakai sebuah judul yang menimbulkan
opini negatif bagi masyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik pembaca. Melalui
propaganda, kepentingan kelompok tertentu dapat dicapai dengan mudah karena tujuan utama
propaganda adalah meggerakkan masyarakat untuk mengikuti apa yang diinginkan suatu
kelompok tersebut.
E. Analisis Data
Untuk menjawab masalah pengaruh proxy war dalam hal ini adalah kasus Ahok terhadap
masyarakat, kelompok kami melakukan survei dengan menyebar kuisioner ke mahasiswa dan
masyarakat umum pada tanggal 17-24 April 2019. Responden yang kami dapatkan sekitar 153
orang. Hasil dari kuisioner tersebut adalah :
1. Usia
Kami membagi usia responden menjadi 4 kelompok, yaitu:
 18 – 22 tahun, dengan asumsi mahasiswa karena persebaran kuisioner juga ke kalangan
mahasiswa
 23 – 27 tahun, mahasiswa pascasarjana dan mungkin saja masyarakat umum
 28 – 30 tahun, usia dewasa
 Diatas 30 tahun, namun hanya 2 responden
2. Pengetahuan masyarakat tentang kasus Ahok
Dilihat dari diagram diatas dapat kita simpulkan bahwa hampir semua responden
mengetahui kasus Ahok namun pemahaman akan kasus tersebutlah yang berbeda-beda.
3. Sumber informasi masyarakat terkait kasus Ahok
Data menunjukkan bahwa responden kami mengetahui tentang kasus Ahok melalu media
media yang ada. Media yang paling besar pengaruhnya dalam penyebarkan informasi adalah
media sosial dan televisi. Kedua media ini menjadi sumber informasi terbesar masyarakat
tentang kasus ahok.
4. Media sebagai penggiring opini masyarakat
Sekitar 60% masyarakat setuju jika media digunakan sebagai penggiring opini
masyarakat terutama televisi dan media sosial. Dan sebagian dari mereka yang tidak setuju
bisa dikarenakan mereka melihat dari berbagai sudut pandang informasi, serta tidak
menerima mentah-mentah informasi tersebut. Data menunjukkan bahwa responden setuju
jika media yang ada digunakan oleh beberapa pihak untuk menggiring opini masyarakat
demi kepentingannya sendiri. Hal ini sangat berbahaya karena masyarakat tidak dapat
mengetahui kebenaran akan informasi yang tersebar di media saat ini.
5. Keyakinan masyarakat bahwa Ahok lah pihak yang bersalah
Dilihat dari sudut pandang masyarakat, hanya 36% masyarakat yang setuju jika
Ahok bersalah dalam kasus ini, sedangkan 28% mengatakan tidak setuju jika Ahok bersalah,
dan sisanya masih ragu apakah Ahok bersalah atau tidak dalam kasus tersebut. Disini
terlihat bahwa masyarakat yang mengatakan mungkin Ahok benar-benar bersalah
dikarenakan menerima kebenaran akan informasi yang tersebar di berbagai media yang
ramai dibicarakan secara mentah-mentah.
6. Keterkaitan kasus Ahok dengan kepentingan politik
Masyarakat pun meyakini bahwa kasus Ahok erat hubungannya dengan kepentingan
politik, karena ketika kasus ini bergulir bersamaan dengan akan adanya pesta demokrasi
(pemilu). Data menunjukkan bahwa masyarakat menganggap bahwa kasus Ahok terjadi
mungkin karena adanya perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta yang terjadi dan sengaja
digunakan untuk kepentingan politik semata.
7. Buni Yani dimanfaatkan oleh lawan politik Ahok
Dikaitkan dengan jawaban sebelumnya dimana data menunjukkan hampir 70%
masyarakat setuju tentang adanya keterkaitan kasus Ahok dengan kepentingan politik, para
responden sendiri belum terlalu yakin apakah memang Buni Yani dimanfaatkan oleh lawan
politik Ahok. Atau itu semua terjadi atas kehendaknya sendiri.
8. Masyarakat mudah terpengaruh dengan kasus Ahok
Data menunjukkan bahwa masyarakat tidak terpengaruh atas adanya kasus Ahok. Hal ini
menunjukkan masyarakat tetap mampu menjaga persatuan bangsa dengan tidak mudah
terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh pihak manapun itu.
Masyarakat tetap damai dalam kehidupan bermasyarakatnya dan menjaga toleransi antar
umat beragama tanpa terpengaruh akan kasus Ahok.
9. Kasus Ahok membuat kegaduhan dan perpecahan dalam masyarakat
Data menunjukkan bahwa sebagian masyarakat setuju jika kasus tersebut menjadi
penyebab terjadinya kegaduhan dan perpecahan dalam lingkungannya. Salah satu
penyebanya adalah banyaknya isu sara yang disebarkan melalui media masa yang ada.
Namun ada juga yang tidak terpengaruh sama sekali.
Kasus Ahok merupakan kasus yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah
masyarakat. Selain terjadi karena bersamaan dengan pemilu Gubernur DKI Jakarta, kasus ini
juga terjadi karena Ahok adalah seorang keturunan Tionghoa dan beragama Kristen. Ahok
mengucapkan ayat Al-Quran yang bukan merupakan ranahnya dalam berbicara tentang agama
yang tidak ia anut. Kasus ini bermula karena Buni Yani yang merupakan orang pertama yang
menyebarkan video pidato Ahok saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Ia mengedit
dengan memotong sebagian dari video dan menyebarluaskannya melalui sosial media yaitu
facebook. Video ini akhirnya menjadi viral dan dibicarakan oleh berbagai kalangan. Hal ini
menjadi kesempatan tersendiri bagi lawan politik Ahok yang akan bersaing di pemilu DKI
Jakarta untuk menjatuhkan elektabilitas Ahok sebagai petahana dalam pemilu ini. Media cetak
maupun online dan televisi pun ikut menyebarkan informasi ini, sehingga membuat masyarakat
mempunyai beberapa persepsi akan kasus ini.
Bedasarkan hasil penelitian kami bisa dikatakan bahwa kasus Ahok memiliki dua dampak
Dampak yang paling besar dari kasus ini adalah terjadinya perpecahan di masyarakat karena
perbedaan pilihan politik dan agama yang dianut. Selain itu, sikap masyarakat umum juga
menjadi semakin intoleran, kondisi politik yang memanas, maraknya rasisme pada golongan
tertentu, serta pembahasan isu agama yang menjadi semakin sensitif. Sedangkan dampak positif
yang bisa dirasakan adalah semakin kuatnya hubungan antar sesama umat Islam. Hal itu bisa
dilihat dari aksi-aksi pembelaan yang dilakukan Umat Islam dalam menuntut penyelesaian kasus
Ahok. Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bagian penting
untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat isu sara yang melibatkan masyarakat seluruhnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Safril Hidayat dan Wawan Gunawan. 2017. PROXY WAR AND INDONESIA’S
NATIONAL SECURITY : VICTORY GROWS THROUGH HARMONY. Jurnal
Pertahanan & Bela Negara | April 2017, Volume 7 Nomor 1
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_proksi
3. https://www.ngelmu.id/pengertian-proxy-war/
4. https://www.matamatapolitik.com/invasi-amerika-atas-irak-telan-korban-ratusan-ribu-jiwa-
idasarkan-pada-kebohongan/
5. http://www.ui.ac.id/download/siaran_pers/KuliahUMumPangkostrad_EgiaTarigan_Maret14.
pdf
6. http://hmt.mining.itb.ac.id/pengaruh-media-sosial-dalam-membentuk-opini-publik/
7. https://www.kompasiana.com/yudha/5500bba3a333117f72511d42/propaganda-media-
media-propaganda
8. http://pratiwidwilestari.blogspot.com/2018/03/urgensi-pancasila_19.html
9. https://www.academia.edu/35271528/MAKALAH_PENDIDIKAN_PANCASILA_ESENSI
_DAN_URGENSI_PANCASILA_SEBAGAI_DASAR_NEGARA
10. https://news.okezone.com/read/2017/05/09/338/1686721/perjalanan-kasus-al-maidah-51-
hingga-ahok-divonis-2-tahun-penjara

More Related Content

What's hot

Contoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif
Contoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatifContoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif
Contoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatifMuhammad Alfiansyah Alfi
 
Surat izin pindah kelas
Surat izin pindah kelasSurat izin pindah kelas
Surat izin pindah kelasBungkaras
 
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutModul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutSudirman Sultan
 
HARGA ALAT LABORATORIUM BIOLOGI SMA SMP SMK LENGKAP TERBARU 2021
HARGA ALAT LABORATORIUM  BIOLOGI SMA SMP SMK  LENGKAP TERBARU 2021HARGA ALAT LABORATORIUM  BIOLOGI SMA SMP SMK  LENGKAP TERBARU 2021
HARGA ALAT LABORATORIUM BIOLOGI SMA SMP SMK LENGKAP TERBARU 2021MegaRema
 
Contoh Surat Izin Lokasi Film Dokumenter
Contoh Surat Izin Lokasi Film DokumenterContoh Surat Izin Lokasi Film Dokumenter
Contoh Surat Izin Lokasi Film DokumenterYeni_Novitasari
 
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docxPROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docxDennyIsmantoro
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Kata pengantar
Kata pengantarKata pengantar
Kata pengantarhnr_fisika
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Seminar proposal penelitian
Seminar proposal penelitianSeminar proposal penelitian
Seminar proposal penelitianDhenim Prianka
 
Surat permohonan pdam
Surat permohonan pdamSurat permohonan pdam
Surat permohonan pdamMerny Regar
 
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Idik Saeful Bahri
 
PPT SEMINAR DISERTASI.pdf
PPT SEMINAR DISERTASI.pdfPPT SEMINAR DISERTASI.pdf
PPT SEMINAR DISERTASI.pdfIwanSiswanto9
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 

What's hot (20)

Contoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif
Contoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatifContoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif
Contoh analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif
 
contoh soal Pauli kraepelin
contoh soal Pauli kraepelincontoh soal Pauli kraepelin
contoh soal Pauli kraepelin
 
Surat izin pindah kelas
Surat izin pindah kelasSurat izin pindah kelas
Surat izin pindah kelas
 
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutModul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
 
HARGA ALAT LABORATORIUM BIOLOGI SMA SMP SMK LENGKAP TERBARU 2021
HARGA ALAT LABORATORIUM  BIOLOGI SMA SMP SMK  LENGKAP TERBARU 2021HARGA ALAT LABORATORIUM  BIOLOGI SMA SMP SMK  LENGKAP TERBARU 2021
HARGA ALAT LABORATORIUM BIOLOGI SMA SMP SMK LENGKAP TERBARU 2021
 
pola karir pegawai
pola karir pegawaipola karir pegawai
pola karir pegawai
 
Contoh Surat Izin Lokasi Film Dokumenter
Contoh Surat Izin Lokasi Film DokumenterContoh Surat Izin Lokasi Film Dokumenter
Contoh Surat Izin Lokasi Film Dokumenter
 
Osk ekonomi 2009
Osk ekonomi 2009Osk ekonomi 2009
Osk ekonomi 2009
 
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docxPROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
PROPOSAL.GEREJA STASI TEREPONG.2020..docx
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Kata pengantar
Kata pengantarKata pengantar
Kata pengantar
 
KNPA Sampaikan Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi
KNPA Sampaikan Surat Terbuka Untuk Presiden JokowiKNPA Sampaikan Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi
KNPA Sampaikan Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
 
Seminar proposal penelitian
Seminar proposal penelitianSeminar proposal penelitian
Seminar proposal penelitian
 
Surat permohonan pdam
Surat permohonan pdamSurat permohonan pdam
Surat permohonan pdam
 
Aturan lomba-dan-tata-tertib
Aturan lomba-dan-tata-tertibAturan lomba-dan-tata-tertib
Aturan lomba-dan-tata-tertib
 
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
 
PPT SEMINAR DISERTASI.pdf
PPT SEMINAR DISERTASI.pdfPPT SEMINAR DISERTASI.pdf
PPT SEMINAR DISERTASI.pdf
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 

Similar to PROXY WAR DAN PANCASILA

Bangsa, Negara, dan Warga Negara
Bangsa, Negara, dan Warga NegaraBangsa, Negara, dan Warga Negara
Bangsa, Negara, dan Warga NegaraTissaMaharaniPutri
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Essay - Posisi Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya
Essay -  Posisi Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Pengungsi RohingyaEssay -  Posisi Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya
Essay - Posisi Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Pengungsi RohingyaIndira Jauzā
 
Makalah nasionalisme sudah jadi
Makalah nasionalisme sudah jadiMakalah nasionalisme sudah jadi
Makalah nasionalisme sudah jadidinnianggra
 
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIMEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIcalonmayat
 
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan KepribadianPKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan KepribadianRisdawati Hutabarat
 
Intervensi Kemanusiaan oleh PBB: UNPROFOR
Intervensi Kemanusiaan oleh PBB: UNPROFORIntervensi Kemanusiaan oleh PBB: UNPROFOR
Intervensi Kemanusiaan oleh PBB: UNPROFORChartika Chika
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantaratojing
 
Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaWarnet Raha
 

Similar to PROXY WAR DAN PANCASILA (20)

Ancaman terhadap nkr1
Ancaman terhadap nkr1Ancaman terhadap nkr1
Ancaman terhadap nkr1
 
Pend pancasila imam
Pend pancasila imamPend pancasila imam
Pend pancasila imam
 
Cbr pancasila
Cbr pancasilaCbr pancasila
Cbr pancasila
 
suwardi tugas NASIONALISME.pptx
suwardi tugas NASIONALISME.pptxsuwardi tugas NASIONALISME.pptx
suwardi tugas NASIONALISME.pptx
 
Bangsa, Negara, dan Warga Negara
Bangsa, Negara, dan Warga NegaraBangsa, Negara, dan Warga Negara
Bangsa, Negara, dan Warga Negara
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
Essay - Posisi Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya
Essay -  Posisi Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Pengungsi RohingyaEssay -  Posisi Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya
Essay - Posisi Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya
 
Integrasi nasional
Integrasi nasionalIntegrasi nasional
Integrasi nasional
 
Makalah nasionalisme sudah jadi
Makalah nasionalisme sudah jadiMakalah nasionalisme sudah jadi
Makalah nasionalisme sudah jadi
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
Integrasi Nasional
Integrasi NasionalIntegrasi Nasional
Integrasi Nasional
 
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIMEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
 
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan KepribadianPKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
 
Intervensi Kemanusiaan oleh PBB: UNPROFOR
Intervensi Kemanusiaan oleh PBB: UNPROFORIntervensi Kemanusiaan oleh PBB: UNPROFOR
Intervensi Kemanusiaan oleh PBB: UNPROFOR
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Bab i23 fix
Bab i23 fixBab i23 fix
Bab i23 fix
 
Pemahaman PKN
Pemahaman PKNPemahaman PKN
Pemahaman PKN
 
Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesia
 

More from adminpancasilamanaje1

261048 250735 makalah uts pancasila 2 kel 6
261048 250735 makalah uts pancasila 2  kel 6261048 250735 makalah uts pancasila 2  kel 6
261048 250735 makalah uts pancasila 2 kel 6adminpancasilamanaje1
 
Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...
Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...
Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...adminpancasilamanaje1
 

More from adminpancasilamanaje1 (6)

261048 250735 makalah uts pancasila 2 kel 6
261048 250735 makalah uts pancasila 2  kel 6261048 250735 makalah uts pancasila 2  kel 6
261048 250735 makalah uts pancasila 2 kel 6
 
Pancasila kelompok 5
Pancasila kelompok 5Pancasila kelompok 5
Pancasila kelompok 5
 
Pancasila radikalisme uhu kel 1
Pancasila radikalisme uhu kel 1Pancasila radikalisme uhu kel 1
Pancasila radikalisme uhu kel 1
 
Patani matkul pancasila kel 7
Patani matkul pancasila kel 7Patani matkul pancasila kel 7
Patani matkul pancasila kel 7
 
Makalah pancasila kelompok 4.
Makalah pancasila kelompok 4.Makalah pancasila kelompok 4.
Makalah pancasila kelompok 4.
 
Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...
Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...
Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Recently uploaded (11)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 

PROXY WAR DAN PANCASILA

  • 1. PROXY WAR DAN PANCASILA “DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA AKIBAT PROXY WAR” Disusun Oleh: KELOMPOK 3 Alvin Christofer Angi F0217010 Amelia Kurniastuti F0217011 Heppy Anno Rey Pasaribu F0217051 Ibtisamah F0217052 Puji Rahayu F0217082 PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
  • 2. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Proxy war (perang proxy) telah terjadi sejak jaman dahulu sampai dengan saat ini. Biasanya dilakukan oleh negara-negara besar dengan menggunakan aktor negara maupun aktor non negara. Proxy war tidak dapat dikenali secara jelas siapa kawan dan siapa lawan. Indikasi adanya Proxy War diantaranya gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok. Proxy war terjadi hanya untuk kepentingan pribadi (dalam hal ini sebuah negara). Banyak masyarakat (penduduk sipil) menjadi korban dari adanya proxy war tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini mengiring masyarakat menuju sesuatu hal yang sebenarnya salah. Masyarakat menjadi media yang sangat cocok untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Seperti pada tahun 2015 lalu, kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Kasus ini berawal dari Ahok yang menyebut lawan politiknya dalam pencalonan Gurbernur DKI Jakarta menggunakan Surat Al Maidah ayat 51. Hal ini kemudian menimbulkan demonstrasi besar bulan pada tanggal 4 November 2016. Dalam hal ini kasus Ahok tergolong dalam proxy war. Kasus ini menjadi perbincangan yang serius setelah video Ahok diunggah oleh seorang dosen bernama Buni Yani di media sosialnya. Proxy war dalam kasus ini melibatkan kubu Ahok dan kubu lawan politiknya. Dikarenakan kasus ini muncul menjelang pemilu Gubernur DKI Jakarta. Kasus ini pun menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarkat. Oleh karena itu, kami hendak meneliti tentang pengaruh adanya proxy war dalam masyarakat, menggunakan kasus Ahok. Judul yang kami angkat dalam penelitian ini adalah “Disintegrasi Bangsa akibat Proxy War”
  • 3. B. Rumusan Masalah Penelitian ini memiliki 4 permasalahan yaitu : 1. Apa itu proxy war? 2. Apa contoh kasus proxy war di dalam maupun luar negeri? 3. Apa saja sarana yang digunakan sebagai alat proxy war? 4. Bagaimana pengaruh proxy war bagi masyarakat? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki 4 yang ingin dicapai : 1. Mendeskripsikan pengertian proxy war 2. Mendeskripsikan contoh kasus proxy war 3. Mengetahui sarana yang digunakan sebagai alat proxy war 4. Mengetahui pengaruh adanya proxy war bagi masyarakat
  • 4. BAB II PEMBAHASAN A. Proxy War Bertambah pesatnya populasi penduduk dunia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, air bersih dan energi akan menjadi pemicu munculnya konflik-konflik baru. Dengan adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru diantaranya perang asimetris, perang hibrida dan perang proxy sehingga kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil. Perang proksi (bahasa Inggris: Proxy war) merupakan perang antara dua pihak yang tidak saling berhadap-hadapan namun menggunakan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh. Sementara kekuasaan kadang-kadang digunakan pemerintah sebagai proksi, aktor non-negara kekerasan, dan tentara bayaran, pihak ketiga lainnya yang lebih sering digunakan. Diharapkan bahwa kelompok-kelompok ini bisa menyerang lawan tanpa menyebabkan perang skala penuh. Perang Proksi juga telah berjuang bersama konflik skala penuh. Hal ini hampir mustahil untuk memiliki perang proksi yang murni, sebagai kelompok berjuang untuk bangsa tertentu biasanya memiliki kepentingan mereka sendiri, yang dapat menyimpang dari orang-orang dari patron mereka. Biasanya perang proksi berfungsi terbaik selama perang dingin, karena mereka menjadi kebutuhan dalam melakukan konflik bersenjata antara setidaknya dua pihak yang berperang sambil terus perang dingin. Sedangkan menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo menyebutkan Proxy War adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan ‘proxy’ atau kaki tangan. Lebih lanjut Yono mengatakan, Perang Proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. “Perang proxy memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan territorial lawannya,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman Perang Proksi itu sangat berbahaya Indonesia, karena negara lain yang berkepentingan tidak langsung berhadapan. Menurut Ryamizard, perang ini
  • 5. menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Berbeda jika melawan militer negara lain, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan. B. Urgensi Pancasila Ir. Soekarno menggambarkan urgensi pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan yatui, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehinnga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat kasus Proxy War yang terjadi di Indonesia jauh dari sikap penerapan nilai- nilai pancasila. Proxy War yang terjadi di Indonesia sangat mungkin memecah belah rakyat, terutama dalam memilih pemimpin. Masyarakat Indonesia masih mudah terpengaruh oleh berita- berita yang menjatuhkan calon-calon pemimpin, padahal berita tersebut belum tentu benar. Apalagi proxy war yang terjadi di Indonesia meghubungkan agama dengan politik , sebagaimana yang kita ketahui masyarakat Indonesia sendiri sangat sensitif dengan adanya isu-isu yang berkaitan dengan agama. Dengan terjadinya hal tersebut, masyarakat Indonesia yang memeluk agama, terutama agama yang minoritas merasa tidak bisa bebas menjalankan agama yang dianutnya. Maka dari itu, hal yang ditimbulkan oleh proxy war ini sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Adanya proxy war ini mengakibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang tercantum pada pancasila. Sebagai contoh pada sila pertama. Kurangnya toleransi beragama pada masyarakat Indonesia akibat dari proxy war ini sebagai akibat kurangnya penerapan nilai pancasila terutama sila pertama. Contoh selanjutnya yaitu adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dalam masyarakat, justru membuat masyarkat saat ini mudah terprovokasi. Hal ini bisa dikatakan
  • 6. terjadi akibat nilai yang terkandung pada sila ketiga pancasila tidak diterapkan secara menyeluruh. Cara mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah menyadarkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya nilai-nilai pancasila. Seperti yang kita ketahui pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Serta mengingatkan kembali kepada masyarakat akan perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia dalam memperjuangkan dan membangun negara Indonesia ini. Indonesia dapat berdiri sampai saat ini bukan karena perjuangan salah satu orang saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu dan berjuang memperkuat berdirinya negara Indonesia. C. Kasus Proxy War 1. Kasus Proxy war di Indonesia Contoh: Kasus Ahok di Tahun 2015 Dilansir dari sebuah portal berita online, beginilah kisah perjalanan kasus Ahok. Dari dugaan sampai vonis penjara. Perjalanan Kasus Al Maidah 51 hingga Ahok Divonis 2 Tahun Penjara JAKARTA – Kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya memasuki tahap vonis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan Ahok bersalah. Gubernur DKI Jakarta ini dihukum dua tahun penjara. “Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penodaan agama,“ kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dalam amar putusannya di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa yakni satu tahun penjara dengan masa percobaaan dua tahun. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Sebelum memutuskan, majelis hakim mengurai kilas balik kasus Ahok yang bermula dari kunjungannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016. Kunjungan itu dalam rangka budidaya ikan kerapu. Dalam pidatonya, Ahok menyebut Surah Al Maidah Ayat 51.
  • 7. “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surah Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya. Jadi kalau bapak-ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa,” kata hakim meniru ucapan terdakwa. Kegiatan Ahok di Kepulauan Seribu diliput dan direkam Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta. Dinas mempublikasi kunjungan Ahok, pada 28 September 2016, dengan mengunggah rekaman video berdurasi 1 jam 48 menit ke akun YouTube Pemprov DKI sehingga dapat diakses masyarakat secara luas. Saat Ahok ikut Pilkada Bangka Belitung pada 2007, menurut hakim, terdapat banyak anjuran terkait Surah Al Maidah 51 dalam bentuk surat maupun tulisan. Ahok kemudian membuat buku berjudul “Merubah Indonesia” pada 18 Agustus 2008. Di situ Ahok menuliskan karir politiknya dan Surah Al Maidah yang menurut Ahok disalahgunakan elite politik. “Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi program. Mereka berusaha berlindung di balik ayat seperti itu,” kata hakim mengutip pernyataan Ahok. Majelis juga menyebut ucapan Ahok tentang pembangunan masjid yang dilengkapi fasilitas wifi Al Maidah 51 dengan pasword kafir. Pada 21 September 2016, menurut majelis hakim, Ahok juga menyebut Surah Al Maidah pada saat berada di Kantor DPP Partai Nasdem yang pada pokoknya terdakwa meminta lawan politik untuk tidak menggunakan ayat tersebut untuk berkompetisi. Namun dalam pembelaan atau pleidoinya, Ahok bersikukuh bahwa dirinya tak bersalah dan tidak melakukan pendoaan terhadap agama. Ia meminta majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan dan tuduhan. Kuasa hokum Ahok juga meminta majelis hakim jangan tunduk pada tekanan massa. Kasus Ahok menjadi perhatian luas masyarakat. Sejak kasus itu mencuat, gelombang unjuk rasa massa menuntut terdakwa ditahan berulang kali terjadi. Terakhir pada 5 Mei 2017, massa menuntut hakim menjaga independensi saat memutuskan nasib Ahok. (https://news.okezone.com/read/2017/05/09/338/1686721/perjalanan-kasus-al-maidah- 51-hingga-ahok-divonis-2-tahun-penjara)
  • 8. 2. Kasus Proxy war di Luar Negeri Invasi Amerika Serikat terhadap Irak Kasus invasi AS ini merupakan salah satu contoh penggunaan Proxy War yang dilakukan AS untuk mendapatkan kepentingan pribadinya. Konflik senjata antara AS (Amerika Serikat) dengan Irak pada tahun 2003, memilki tiga tujuan yaitu AS ingin menghancurkan senjata pemusnah massal, menyingkirkan ancaman teroris internasional dan membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara memulihkan demokrasi di Irak. Menggempur Irak atas nama memerangi terorisme yang didengungkan AS tidak dapat diterima begitu saja. Tudingan Washington bahwa Bahgdad memiliki hubungan dengan al-Qaidah, organisasi yang sangat dibenci dan sekaligus ditakuti AS (yang dituduh telah meledakkan gedung WTC pada 11 September 2001) sangat tidak masuk akal. Di satu sisi, al-Qaidah adalah organisasi yang ingin menggulingkan pemerintahan berpaham liberal maupun sekuler, sementara Partai Baath pimpinan Saddam Hussein tidak memiliki paham fundamentalisme seperti halnya al-Qaidah. Bahkan, rezim Saddam Hussein sendiri termasuk yang harus dihancurkan oleh Al-Qaidah karena berseberangan paham (pemerintahan Saddam Hussein berpaham sekuler, sedangkan al-Qaidah berpaham fundamentalis yang memegang teguh ajaran Islam). Oleh karena itu, selain pemerintah AS tidak punya bukti kuat tentang hubungan al-Qaidah dan Irak, Usamah bin Laden (pemimpin Al-Qaidah) dan Saddam Hussein tidak mungkin bekerjasama. Apalagi, ketika Irak menduduki Kuwait pada 2 Agustus 1990, Usamah bin Laden justru menawarkan diri kepada Raja Fahad (Arab Saudi) untuk mengirimkan veteran Arab- Afghan untuk membantu Kuwait mengusir pasukan Saddam. Agresi militer AS ke Irak sangat erat kaitannya dengan kepentingan minyak bagi AS. Irak merupakan negara yang mempunyai cadangan minyak sebesar 112 miliar barel atau 11% dari total cadangan minyak dunia. Para perancang kebijakan pemerintahan AS berpendapat bahwa menguasai minyak Irak sangat penting guna mengantisipasi menurunnya keberadaan minyak dunia sebanyak lima juta barel per hari pada dekade mendatang. Lebih daripada itu, Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa kebutuhan dunia terhadap minyak akan meningkat sebesar 1,6% pada tahun 2030.
  • 9. Dengan kata lain, kebutuhan minyak dunia yang sekarang berjumlah antara 75-76 juta barel perhari akan meningkat menjadi 120 juta barel perhari pada tahun itu. Dengan menguasai minyak Irak, AS dapat dengan mudah mempermainkan harga minyak dunia, karena selama ini penentuan harga minyak masih dikuasai OPEC, bukan oleh satu negara tertentu. Jatuhnya Irak dan semakin kuatnya pengaruh AS di kawasan Teluk tidak saja akan mengamankan suplai minyak bagi AS dan sekutunya, tetapi juga mengantarkan AS sebagai negara yang dapat mengontrol kepentingan ekonomi (minyak) negara lain. Perubahan sosial yang muncul sebagai dampak dari Invasi Amerika pada masyarakat Irak salah satunya adalah adanya kekhawatiran meletusnya perang saudara diantara penduduk Irak sendiri, khususnya antara pendukung setia Saddam dan kelompok yang kontra terhadapnya. Seperti diketahui bahwa masyarakat Irak terbagi ke dalam dua bagian besar kelompok dilihat dari sikap mereka terhadap Saddam Husein, kelompok utama dari para pendukung atau pengikut partai Baath, sebuah partai terbesar sebagai wadah politik Saddam semasa pemerintahannya, dan kelompok kedua kontra yang umumnya dari orang-orang yang bermazhab Syi’ah di Irak, karena Saddam dinilai diktator dan bertindak sewenang-wenang terhadap para pengikut Syiah di negerinya. Minyak menjadi pendapatan utama pemerintahan Irak, yakni sekitar 95%, lainnya dari perdagangan umum dan wisata. Setiap tahunnya Irak memperoleh pendapatan sekitar 22 miliar dolar AS dari minyak. Minyak itu kebanyakan diekspor ke Amerika. Dari penjelasan mengenai peta ekonomi Irak di atas, dapat dikatakan bahwa sentral ekonomi utama Irak adalah minyak. Hal ini di masa depan akan menjadi satu sejarah tersendiri bagi Irak, yaitu akan adanya pemusatan konsentrasi pengiriman minyak secara besar-besaran setiap tahunnya ke AS, karena diduga oleh sebagian besar para pakar ekonomi bahwa tujuan utama invasi AS ke Irak dibalik pelucutan senjata kimia Irak adalah juga untuk menambah cadangan minyak di negerinya yang setiap tahunnya harus import dari luar negeri Amerika. Hal ini jelas akan menimbulkan satu tingkat kesenjangan ekonomi bagi Amerika, dikarenakan minyak adalah kebutuhan utama bagi setiap negeri. Oleh karena itu, AS pasca invasi, akan mengandalkan cadangan minyak negerinya dari Irak.
  • 10. Proxy War sebelum Perang Dunia I sampai dengan Perang Dingin Perang Dunia I Perang Dunia II Perang Dingin Proxy War yang telah dan sedang berlangsung 7 peristiwa 5 peristiwa 72 peristiwa 28 peristiwa 1. Perang Mesir dengan Dinasti Ottoman 2. Perang Sipil di Uruguay 3. Perang di Sudan (Mahdist) 4. Perang Sipil I di Samoa 5. Perang Sipil II di Samoa 6. Krisis di Venezuela 1902-1903 7. Kampanye di Somalia 1. Perang Sipil di Finlandia 2. Revolusi dan Intervensi di Hongaria 3. Perang Kemerdekaan Turki 4. Perang Sipil Cina 5. Perang Sipil Spanyol 1. Perang Sipil Cina 2. Perang Sipil Yunani 3. Perang Vietnam 4. Krisis Iran 1946 5. Perang IndoCina I 6. Perang Sipil Paraguay 7. Perang di Semenanjung Malaysia 8. Konflik Internal Myanmar 9. Konflik Balochistan 10. Perang Korea 11. Bangkitnya Mau- mau 12. Revolusi Kuba 13. Perang IndoCina II 14. Krisis Selat Taiwan I 15. Perang Algeria 16. Perang Sipil Sudan I 17. Krisis Terusan Suez 18. Krisis Selat Taiwan II 19. Krisis Lebanon 1958 20. Krisis Tibet 1959 21. Krisis Amerika Tengah 22. Krisis Kongo 23. Perang Kolonial Portugis 24. Konflik Xinjiang 25. dst 1. Insurjen Mao 2. Perang Sipil Angola 3. Okupasi Indonesia atas Timor Leste 4. Perang Cabinda 5. Konflik Chittagong Bangladesh 6. Perang Sipil Mozambik 7. Konflik Nagarno- Karabakh 8. Perang Sipil Afghanistan 9. Insurjensi di Jammu dan Kashmir 10. Konflik Georgia- Osetia 11. Konflik Georgia- Abkhaz 12. Perang Sipil Georgia 13. Perang Yugozlavia 14. Perang Sipil Tajikistan 15. Insurjensi Afar II 16. Insurjensi ADF di Uganda 17. Perang Kongo I 18. Perang Sipil Nepal 19. Perang Sipil Guinea Bissau 20. Perang Sipil Ivoria I 21. Perang Darfur 22. Insurjensi PPA di Uruguay 23. dst Sumber : Jurnal Pertahanan & Bela Negara | April 2017, Volume 7 Nomor 1, “Proxy War Dan Keamanan Nasional Indonesia : Victoria Concordia Crescit”, Safril Hidayat dan Wawan Gunawan
  • 11. D. Sarana Proxy War Seiring pesatnya kemajuan teknologi saat ini, media massa sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, saat ini siapapun baik orang tua, remaja, maupun generasi muda dapat dengan cepat mengakses media massa. Hal ini tentu membawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Bisa dikatakan media saat ini telah mengontrol opini masyarakat, karena opini masyarakat tergantung berdasarkan apa yang mereka dapat dari suatu media massa. Maka dari itu, jika media massa dipergunakan semestinya maka media tersebut memiliki peran strategis dalam pertahanan dan keamanan suatu negara, namun sebaliknya jika media massa disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu justru media massa dapat menjadi alat pemecah suatu negara. Media sosial seperti facebook, instagram, twitter, dll merupakan bagian dari media massa yang mana membawa pengaruh besar terhadap penyampaian informasi tetapi sekaligus menjadi media yang sangat rawan. Lalu bagaimana sebenarnya media massa dapat mengubah pandangan publik? Media massa bekerja melalui penyebaran informasi. Adanya suatu hal yang dapat menimbulkan perpecahan, maka disitulah media massa terlihat secara langsung dapat mempengaruhi pandangan opini publik. Media massa bisa saja mengarah kepada kepentingan yang benar atau justru malah sebaliknya. Kecenderungan ini biasanya didasari dari pengaruh yang berkerja pada media massa tersebut. Media massa kadang ada yang berdiri secara independen, ada juga yang ditunggangi kepentingan politik oleh beberapa golongan. Bahkan ada juga media massa yang bisa ditunggangi atau disetir pemerintah. Berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan, dapat dikatakan bahwa media massa bisa menjadi salah satu “alat” terjadinya proxy war, karena dengan adanya informasi-informasi yang diunggah oleh berbagai media massa, dapat menimbulkan opini masyarakat yang berbeda-beda sehingga dapat terjadi perdebatan antar kelompok tertentu. Kemudian, media dapat dikatakan sebagai “alat” dalam proxy war juga karena adanya propaganda yang dilakukan oleh sebagian media massa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, propaganda berarti penerangan (paham, pendapat, dsb) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Ada propaganda yang sifatnya positif, tetapi kebanyakan propaganda bersifat negatif. Contoh kecilnya saja, biasanya media massa memakai sebuah judul yang menimbulkan
  • 12. opini negatif bagi masyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik pembaca. Melalui propaganda, kepentingan kelompok tertentu dapat dicapai dengan mudah karena tujuan utama propaganda adalah meggerakkan masyarakat untuk mengikuti apa yang diinginkan suatu kelompok tersebut. E. Analisis Data Untuk menjawab masalah pengaruh proxy war dalam hal ini adalah kasus Ahok terhadap masyarakat, kelompok kami melakukan survei dengan menyebar kuisioner ke mahasiswa dan masyarakat umum pada tanggal 17-24 April 2019. Responden yang kami dapatkan sekitar 153 orang. Hasil dari kuisioner tersebut adalah : 1. Usia Kami membagi usia responden menjadi 4 kelompok, yaitu:  18 – 22 tahun, dengan asumsi mahasiswa karena persebaran kuisioner juga ke kalangan mahasiswa  23 – 27 tahun, mahasiswa pascasarjana dan mungkin saja masyarakat umum  28 – 30 tahun, usia dewasa  Diatas 30 tahun, namun hanya 2 responden 2. Pengetahuan masyarakat tentang kasus Ahok
  • 13. Dilihat dari diagram diatas dapat kita simpulkan bahwa hampir semua responden mengetahui kasus Ahok namun pemahaman akan kasus tersebutlah yang berbeda-beda. 3. Sumber informasi masyarakat terkait kasus Ahok Data menunjukkan bahwa responden kami mengetahui tentang kasus Ahok melalu media media yang ada. Media yang paling besar pengaruhnya dalam penyebarkan informasi adalah media sosial dan televisi. Kedua media ini menjadi sumber informasi terbesar masyarakat tentang kasus ahok. 4. Media sebagai penggiring opini masyarakat Sekitar 60% masyarakat setuju jika media digunakan sebagai penggiring opini masyarakat terutama televisi dan media sosial. Dan sebagian dari mereka yang tidak setuju bisa dikarenakan mereka melihat dari berbagai sudut pandang informasi, serta tidak menerima mentah-mentah informasi tersebut. Data menunjukkan bahwa responden setuju jika media yang ada digunakan oleh beberapa pihak untuk menggiring opini masyarakat demi kepentingannya sendiri. Hal ini sangat berbahaya karena masyarakat tidak dapat mengetahui kebenaran akan informasi yang tersebar di media saat ini.
  • 14. 5. Keyakinan masyarakat bahwa Ahok lah pihak yang bersalah Dilihat dari sudut pandang masyarakat, hanya 36% masyarakat yang setuju jika Ahok bersalah dalam kasus ini, sedangkan 28% mengatakan tidak setuju jika Ahok bersalah, dan sisanya masih ragu apakah Ahok bersalah atau tidak dalam kasus tersebut. Disini terlihat bahwa masyarakat yang mengatakan mungkin Ahok benar-benar bersalah dikarenakan menerima kebenaran akan informasi yang tersebar di berbagai media yang ramai dibicarakan secara mentah-mentah. 6. Keterkaitan kasus Ahok dengan kepentingan politik Masyarakat pun meyakini bahwa kasus Ahok erat hubungannya dengan kepentingan politik, karena ketika kasus ini bergulir bersamaan dengan akan adanya pesta demokrasi (pemilu). Data menunjukkan bahwa masyarakat menganggap bahwa kasus Ahok terjadi mungkin karena adanya perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta yang terjadi dan sengaja digunakan untuk kepentingan politik semata.
  • 15. 7. Buni Yani dimanfaatkan oleh lawan politik Ahok Dikaitkan dengan jawaban sebelumnya dimana data menunjukkan hampir 70% masyarakat setuju tentang adanya keterkaitan kasus Ahok dengan kepentingan politik, para responden sendiri belum terlalu yakin apakah memang Buni Yani dimanfaatkan oleh lawan politik Ahok. Atau itu semua terjadi atas kehendaknya sendiri. 8. Masyarakat mudah terpengaruh dengan kasus Ahok Data menunjukkan bahwa masyarakat tidak terpengaruh atas adanya kasus Ahok. Hal ini menunjukkan masyarakat tetap mampu menjaga persatuan bangsa dengan tidak mudah terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh pihak manapun itu. Masyarakat tetap damai dalam kehidupan bermasyarakatnya dan menjaga toleransi antar umat beragama tanpa terpengaruh akan kasus Ahok.
  • 16. 9. Kasus Ahok membuat kegaduhan dan perpecahan dalam masyarakat Data menunjukkan bahwa sebagian masyarakat setuju jika kasus tersebut menjadi penyebab terjadinya kegaduhan dan perpecahan dalam lingkungannya. Salah satu penyebanya adalah banyaknya isu sara yang disebarkan melalui media masa yang ada. Namun ada juga yang tidak terpengaruh sama sekali. Kasus Ahok merupakan kasus yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Selain terjadi karena bersamaan dengan pemilu Gubernur DKI Jakarta, kasus ini juga terjadi karena Ahok adalah seorang keturunan Tionghoa dan beragama Kristen. Ahok mengucapkan ayat Al-Quran yang bukan merupakan ranahnya dalam berbicara tentang agama yang tidak ia anut. Kasus ini bermula karena Buni Yani yang merupakan orang pertama yang menyebarkan video pidato Ahok saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Ia mengedit dengan memotong sebagian dari video dan menyebarluaskannya melalui sosial media yaitu facebook. Video ini akhirnya menjadi viral dan dibicarakan oleh berbagai kalangan. Hal ini menjadi kesempatan tersendiri bagi lawan politik Ahok yang akan bersaing di pemilu DKI Jakarta untuk menjatuhkan elektabilitas Ahok sebagai petahana dalam pemilu ini. Media cetak maupun online dan televisi pun ikut menyebarkan informasi ini, sehingga membuat masyarakat mempunyai beberapa persepsi akan kasus ini. Bedasarkan hasil penelitian kami bisa dikatakan bahwa kasus Ahok memiliki dua dampak Dampak yang paling besar dari kasus ini adalah terjadinya perpecahan di masyarakat karena perbedaan pilihan politik dan agama yang dianut. Selain itu, sikap masyarakat umum juga menjadi semakin intoleran, kondisi politik yang memanas, maraknya rasisme pada golongan tertentu, serta pembahasan isu agama yang menjadi semakin sensitif. Sedangkan dampak positif yang bisa dirasakan adalah semakin kuatnya hubungan antar sesama umat Islam. Hal itu bisa
  • 17. dilihat dari aksi-aksi pembelaan yang dilakukan Umat Islam dalam menuntut penyelesaian kasus Ahok. Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat isu sara yang melibatkan masyarakat seluruhnya. DAFTAR PUSTAKA 1. Safril Hidayat dan Wawan Gunawan. 2017. PROXY WAR AND INDONESIA’S NATIONAL SECURITY : VICTORY GROWS THROUGH HARMONY. Jurnal Pertahanan & Bela Negara | April 2017, Volume 7 Nomor 1 2. https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_proksi 3. https://www.ngelmu.id/pengertian-proxy-war/ 4. https://www.matamatapolitik.com/invasi-amerika-atas-irak-telan-korban-ratusan-ribu-jiwa- idasarkan-pada-kebohongan/ 5. http://www.ui.ac.id/download/siaran_pers/KuliahUMumPangkostrad_EgiaTarigan_Maret14. pdf 6. http://hmt.mining.itb.ac.id/pengaruh-media-sosial-dalam-membentuk-opini-publik/ 7. https://www.kompasiana.com/yudha/5500bba3a333117f72511d42/propaganda-media- media-propaganda 8. http://pratiwidwilestari.blogspot.com/2018/03/urgensi-pancasila_19.html 9. https://www.academia.edu/35271528/MAKALAH_PENDIDIKAN_PANCASILA_ESENSI _DAN_URGENSI_PANCASILA_SEBAGAI_DASAR_NEGARA 10. https://news.okezone.com/read/2017/05/09/338/1686721/perjalanan-kasus-al-maidah-51- hingga-ahok-divonis-2-tahun-penjara