SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
KEBIJAKAN ANGGARAN DEP. AGAMA TAHUN 2009  disampaikan pada : Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dep. AgamaTahun 2009 Batam, 19 Februari 2008 OLEH : DRS. H. ACHMAD DJUNAIDI BIRO PERENCANAAN DEP. AGAMA RI
Sumber BPS: SUPAS 2005 Cat: Sesuai hasil SUPAS th. 2005  jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 orang, namun yang tercatat dengan karakteristiknya hanya 213.375.287 orang. Tabel Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2005  Sebesar 213.375.287 Orang Menurut Agama
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SURAT MENTERI KEUANGAN  Nomor: S-1/MK.02/2008  ,[object Object]
INSTRUKSI MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL ,[object Object],[object Object]
DASAR HUKUM ,[object Object],[object Object],[object Object]
(dlm ribuan rupiah) *) Tahun 2007 termasuk APBN-P Rp. 749.500.000.000,-  berdasarkan SE Menteri Keuangan Nomor : 628/MK.02/2007  Tanggal 12 September 2007 **)  Tahun 2008 adalah  Pagu Definitif berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-790/MK.02/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 ***) Tahun 2009 merupakan proyeksi program anggaran
PROYEKSI PROGRAM ANGGARAN DEP. AGAMA TAHUN 2009
Lanjutan…
Grafik Perbandingan Anggaran Dep.  Agama  Menurut Satuan Kerja Pusat dan Daerah  Tahun 2005 - 2009 Catatan :  - Proyeksi Program Anggaran Tahun 2009
PERBANDINGAN ANGGARAN PENDIDIKAN  DENGAN APBN DEP. AGAMA  TAHUN 2004 - 2009 Catatan : Anggaran Pendidikan Dep. Agama Tahun 2008 tidak mengacu pada Fungsi Pendidikan, tetapi anggaran fungsi pendidikan dikurangi belanja pegawai mengikat *) *)
PERKEMBANGAN ANGGARAN  FUNGSI AGAMA TAHUN 2005-2009
POTENSI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA  TAHUN 2005/2006 Jumlah Lembaga Pendidikan = 353.160 lembaga 100% 96,7% 3,3% 100% 36,2% 63,8% 30,45% BOBOT 69,55% BOBOT 107.522 Total Dep. Agama 245.638 Total Dep. Diknas 104.021 3.501 Dep. Agama (Swasta) Dep. Agama (Negeri) 88.983 Dep. Diknas (Swasta) 156.655 Dep. Diknas (Negeri)
DATA JUMLAH MURID PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEP. AGAMA
FAKTOR PENENTU APBN TAHUN 2008
REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT DEP. AGAMA TAHUN 2007 ( DATA REALISASI SAI PER 21 JANUARI 2008) Sumber : Biro Keuangan Setjen
REALISASI ANGGARAN DEP. AGAMA PERPROPINSI TAHUN 2007 ( DATA REALISASI SAI PER 21 JANUARI 2008) Sumber : Biro Keuangan Sekjen
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008Trisno Setiawan
 
Dinas pertanian dan tanpang
Dinas pertanian dan tanpangDinas pertanian dan tanpang
Dinas pertanian dan tanpangpandirambo900
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Adriyal Sutrinanda
 
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009khoiril anwar
 
Permen esdm no. 15 tahun 2021
Permen esdm no. 15 tahun 2021 Permen esdm no. 15 tahun 2021
Permen esdm no. 15 tahun 2021 TimtimTauhidin
 
Tugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan Program
Tugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan ProgramTugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan Program
Tugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan ProgramBogor Agricultural University
 
Dinas kependudukan dan catatan sipil
Dinas kependudukan dan catatan sipilDinas kependudukan dan catatan sipil
Dinas kependudukan dan catatan sipilpandirambo900
 
Salinan Perpres Nomor 71 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 71 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 71 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 71 Tahun 2019shirizkiku
 
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Training "ASSET MANAGEMENT"
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Training "ASSET MANAGEMENT"Perencanaan Manajemen Aset_Materi Training "ASSET MANAGEMENT"
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Training "ASSET MANAGEMENT"Kanaidi ken
 

What's hot (20)

PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
 
Dinas pertanian dan tanpang
Dinas pertanian dan tanpangDinas pertanian dan tanpang
Dinas pertanian dan tanpang
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
 
Permen 8 2015_sotk
Permen 8 2015_sotkPermen 8 2015_sotk
Permen 8 2015_sotk
 
Lembar ceklis
Lembar ceklisLembar ceklis
Lembar ceklis
 
Cover
CoverCover
Cover
 
Badan satpol pp
Badan satpol ppBadan satpol pp
Badan satpol pp
 
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Dinas pu dan pr
Dinas pu dan prDinas pu dan pr
Dinas pu dan pr
 
Permen esdm no. 15 tahun 2021
Permen esdm no. 15 tahun 2021 Permen esdm no. 15 tahun 2021
Permen esdm no. 15 tahun 2021
 
Tugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan Program
Tugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan ProgramTugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan Program
Tugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan Program
 
Dinas kependudukan dan catatan sipil
Dinas kependudukan dan catatan sipilDinas kependudukan dan catatan sipil
Dinas kependudukan dan catatan sipil
 
Kerajaan
KerajaanKerajaan
Kerajaan
 
Pagindar
PagindarPagindar
Pagindar
 
Si4rube
Si4rubeSi4rube
Si4rube
 
Salinan Perpres Nomor 71 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 71 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 71 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 71 Tahun 2019
 
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Training "ASSET MANAGEMENT"
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Training "ASSET MANAGEMENT"Perencanaan Manajemen Aset_Materi Training "ASSET MANAGEMENT"
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Training "ASSET MANAGEMENT"
 
Pggs
PggsPggs
Pggs
 

Viewers also liked

Daftar kepustakaan
Daftar kepustakaanDaftar kepustakaan
Daftar kepustakaaneryeryey
 
02 integral tak tentu
02 integral tak tentu02 integral tak tentu
02 integral tak tentuZhand Radja
 
IGEO 2012 Germany - Written response test 1
IGEO 2012 Germany - Written response test 1IGEO 2012 Germany - Written response test 1
IGEO 2012 Germany - Written response test 1Muhamad Dzaki Albiruni
 
Pancasila dlm khidupan kampus
Pancasila dlm khidupan kampusPancasila dlm khidupan kampus
Pancasila dlm khidupan kampusdita wahyu
 
Dárek - plachtění
Dárek - plachtěníDárek - plachtění
Dárek - plachtěnífabav
 
teori behavioristik
 teori behavioristik teori behavioristik
teori behavioristikeryeryey
 
93021 2 722342767058
93021 2 72234276705893021 2 722342767058
93021 2 722342767058guest102426
 
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiaanpalisury
 
Teori sastra prancis (INDAH PERTIWI 09/282057/SA/14720)
Teori sastra prancis (INDAH PERTIWI 09/282057/SA/14720)Teori sastra prancis (INDAH PERTIWI 09/282057/SA/14720)
Teori sastra prancis (INDAH PERTIWI 09/282057/SA/14720)Sekolah Vokasi UGM
 
4a. pendekt. pd
4a. pendekt. pd4a. pendekt. pd
4a. pendekt. pdima daima
 

Viewers also liked (20)

Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Daftar kepustakaan
Daftar kepustakaanDaftar kepustakaan
Daftar kepustakaan
 
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
 
02 integral tak tentu
02 integral tak tentu02 integral tak tentu
02 integral tak tentu
 
Uud1945 amandemen
Uud1945 amandemenUud1945 amandemen
Uud1945 amandemen
 
Persamaan kuadrat
Persamaan kuadratPersamaan kuadrat
Persamaan kuadrat
 
IGEO 2012 Germany - Written response test 1
IGEO 2012 Germany - Written response test 1IGEO 2012 Germany - Written response test 1
IGEO 2012 Germany - Written response test 1
 
Macam macam frase
Macam macam fraseMacam macam frase
Macam macam frase
 
Pancasila dlm khidupan kampus
Pancasila dlm khidupan kampusPancasila dlm khidupan kampus
Pancasila dlm khidupan kampus
 
Dárek - plachtění
Dárek - plachtěníDárek - plachtění
Dárek - plachtění
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Ppt admin umi sahlah
Ppt admin umi sahlahPpt admin umi sahlah
Ppt admin umi sahlah
 
teori behavioristik
 teori behavioristik teori behavioristik
teori behavioristik
 
Pkol(hir rib)44 1941
Pkol(hir rib)44 1941Pkol(hir rib)44 1941
Pkol(hir rib)44 1941
 
93021 2 722342767058
93021 2 72234276705893021 2 722342767058
93021 2 722342767058
 
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 
Tipe data new
Tipe data newTipe data new
Tipe data new
 
Teori sastra prancis (INDAH PERTIWI 09/282057/SA/14720)
Teori sastra prancis (INDAH PERTIWI 09/282057/SA/14720)Teori sastra prancis (INDAH PERTIWI 09/282057/SA/14720)
Teori sastra prancis (INDAH PERTIWI 09/282057/SA/14720)
 
4a. pendekt. pd
4a. pendekt. pd4a. pendekt. pd
4a. pendekt. pd
 
Integral table
Integral tableIntegral table
Integral table
 

Similar to Bahan karocan RKT

Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008rakhmadise
 
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28  renstra-ditjenanggaran05-0909 04-28  renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09Novit Yanto
 
Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Kamal Ruzamal
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Budi Prasetyo
 
PRESENTASI PROGRES REPORT SATKER PIP new
PRESENTASI PROGRES REPORT SATKER PIP new PRESENTASI PROGRES REPORT SATKER PIP new
PRESENTASI PROGRES REPORT SATKER PIP new El Rafiezafran
 
Seb mendagri&mendiknas pengelolaan bos
Seb mendagri&mendiknas pengelolaan bosSeb mendagri&mendiknas pengelolaan bos
Seb mendagri&mendiknas pengelolaan bosNandang Sukmara
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...ItjenKLHK
 
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxPRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxAufarIsyraqi1
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANTri Damri
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - sampe
Presentasi kkk   dak 10 - ekonomi - sampePresentasi kkk   dak 10 - ekonomi - sampe
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - sampeSampe Purba
 

Similar to Bahan karocan RKT (20)

Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
 
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28  renstra-ditjenanggaran05-0909 04-28  renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
 
Materi 3.pptx
Materi 3.pptxMateri 3.pptx
Materi 3.pptx
 
Webinar BOSP.pdf
Webinar BOSP.pdfWebinar BOSP.pdf
Webinar BOSP.pdf
 
Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017
 
PRESENTASI PROGRES REPORT SATKER PIP new
PRESENTASI PROGRES REPORT SATKER PIP new PRESENTASI PROGRES REPORT SATKER PIP new
PRESENTASI PROGRES REPORT SATKER PIP new
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Seb mendagri&mendiknas pengelolaan bos
Seb mendagri&mendiknas pengelolaan bosSeb mendagri&mendiknas pengelolaan bos
Seb mendagri&mendiknas pengelolaan bos
 
Seb mendagri&mendiknas
Seb mendagri&mendiknasSeb mendagri&mendiknas
Seb mendagri&mendiknas
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
 
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxPRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
 
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenasPaparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - sampe
Presentasi kkk   dak 10 - ekonomi - sampePresentasi kkk   dak 10 - ekonomi - sampe
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - sampe
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 

More from Abdillah Mt

KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji IndonesiaKepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji IndonesiaAbdillah Mt
 
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatProyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
 
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatProyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian AgamaBantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian AgamaAbdillah Mt
 
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian Agama
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian AgamaBantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian Agama
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian AgamaAbdillah Mt
 
Bidik Misi Kementerian Agama
Bidik Misi Kementerian AgamaBidik Misi Kementerian Agama
Bidik Misi Kementerian AgamaAbdillah Mt
 
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerPengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerAbdillah Mt
 
Kode Etik Auditor
Kode Etik AuditorKode Etik Auditor
Kode Etik AuditorAbdillah Mt
 
Perlindungan Saksi & Korban Sebagai Whistleblower
Perlindungan Saksi & Korban Sebagai WhistleblowerPerlindungan Saksi & Korban Sebagai Whistleblower
Perlindungan Saksi & Korban Sebagai WhistleblowerAbdillah Mt
 
Perencanaan Keuangan Keluarga
Perencanaan Keuangan KeluargaPerencanaan Keuangan Keluarga
Perencanaan Keuangan KeluargaAbdillah Mt
 
Indikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada Diktis
Indikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada DiktisIndikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada Diktis
Indikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada DiktisAbdillah Mt
 
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)Abdillah Mt
 
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian AgamaRencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian AgamaAbdillah Mt
 
Power motivation training
Power motivation trainingPower motivation training
Power motivation trainingAbdillah Mt
 
Budaya Kerja & Reformasi Birokrasi Kemenag
Budaya Kerja & Reformasi Birokrasi KemenagBudaya Kerja & Reformasi Birokrasi Kemenag
Budaya Kerja & Reformasi Birokrasi KemenagAbdillah Mt
 
Maaf blog Anda Telah Dihapus
Maaf blog Anda Telah DihapusMaaf blog Anda Telah Dihapus
Maaf blog Anda Telah DihapusAbdillah Mt
 
Cara merubah nama pada alamat facebook
Cara merubah nama pada alamat facebookCara merubah nama pada alamat facebook
Cara merubah nama pada alamat facebookAbdillah Mt
 

More from Abdillah Mt (19)

KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji IndonesiaKepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
 
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatProyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
 
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatProyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian AgamaBantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
 
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian Agama
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian AgamaBantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian Agama
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian Agama
 
Bidik Misi Kementerian Agama
Bidik Misi Kementerian AgamaBidik Misi Kementerian Agama
Bidik Misi Kementerian Agama
 
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerPengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
 
Kode Etik Auditor
Kode Etik AuditorKode Etik Auditor
Kode Etik Auditor
 
Perlindungan Saksi & Korban Sebagai Whistleblower
Perlindungan Saksi & Korban Sebagai WhistleblowerPerlindungan Saksi & Korban Sebagai Whistleblower
Perlindungan Saksi & Korban Sebagai Whistleblower
 
Perencanaan Keuangan Keluarga
Perencanaan Keuangan KeluargaPerencanaan Keuangan Keluarga
Perencanaan Keuangan Keluarga
 
Indikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada Diktis
Indikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada DiktisIndikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada Diktis
Indikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada Diktis
 
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)
 
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian AgamaRencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
 
Power motivation training
Power motivation trainingPower motivation training
Power motivation training
 
Budaya Kerja & Reformasi Birokrasi Kemenag
Budaya Kerja & Reformasi Birokrasi KemenagBudaya Kerja & Reformasi Birokrasi Kemenag
Budaya Kerja & Reformasi Birokrasi Kemenag
 
Maaf blog Anda Telah Dihapus
Maaf blog Anda Telah DihapusMaaf blog Anda Telah Dihapus
Maaf blog Anda Telah Dihapus
 
Cara merubah nama pada alamat facebook
Cara merubah nama pada alamat facebookCara merubah nama pada alamat facebook
Cara merubah nama pada alamat facebook
 
Gaul Islami
Gaul IslamiGaul Islami
Gaul Islami
 
Aqidah Sahihah
Aqidah SahihahAqidah Sahihah
Aqidah Sahihah
 

Bahan karocan RKT

  • 1. KEBIJAKAN ANGGARAN DEP. AGAMA TAHUN 2009 disampaikan pada : Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dep. AgamaTahun 2009 Batam, 19 Februari 2008 OLEH : DRS. H. ACHMAD DJUNAIDI BIRO PERENCANAAN DEP. AGAMA RI
  • 2. Sumber BPS: SUPAS 2005 Cat: Sesuai hasil SUPAS th. 2005 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 orang, namun yang tercatat dengan karakteristiknya hanya 213.375.287 orang. Tabel Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2005 Sebesar 213.375.287 Orang Menurut Agama
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. (dlm ribuan rupiah) *) Tahun 2007 termasuk APBN-P Rp. 749.500.000.000,- berdasarkan SE Menteri Keuangan Nomor : 628/MK.02/2007 Tanggal 12 September 2007 **) Tahun 2008 adalah Pagu Definitif berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-790/MK.02/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 ***) Tahun 2009 merupakan proyeksi program anggaran
  • 8. PROYEKSI PROGRAM ANGGARAN DEP. AGAMA TAHUN 2009
  • 10. Grafik Perbandingan Anggaran Dep. Agama Menurut Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2005 - 2009 Catatan : - Proyeksi Program Anggaran Tahun 2009
  • 11. PERBANDINGAN ANGGARAN PENDIDIKAN DENGAN APBN DEP. AGAMA TAHUN 2004 - 2009 Catatan : Anggaran Pendidikan Dep. Agama Tahun 2008 tidak mengacu pada Fungsi Pendidikan, tetapi anggaran fungsi pendidikan dikurangi belanja pegawai mengikat *) *)
  • 12. PERKEMBANGAN ANGGARAN FUNGSI AGAMA TAHUN 2005-2009
  • 13. POTENSI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2005/2006 Jumlah Lembaga Pendidikan = 353.160 lembaga 100% 96,7% 3,3% 100% 36,2% 63,8% 30,45% BOBOT 69,55% BOBOT 107.522 Total Dep. Agama 245.638 Total Dep. Diknas 104.021 3.501 Dep. Agama (Swasta) Dep. Agama (Negeri) 88.983 Dep. Diknas (Swasta) 156.655 Dep. Diknas (Negeri)
  • 14. DATA JUMLAH MURID PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEP. AGAMA
  • 15. FAKTOR PENENTU APBN TAHUN 2008
  • 16. REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT DEP. AGAMA TAHUN 2007 ( DATA REALISASI SAI PER 21 JANUARI 2008) Sumber : Biro Keuangan Setjen
  • 17. REALISASI ANGGARAN DEP. AGAMA PERPROPINSI TAHUN 2007 ( DATA REALISASI SAI PER 21 JANUARI 2008) Sumber : Biro Keuangan Sekjen