Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to KERUGIAN NEGARA.pptx
Similar to KERUGIAN NEGARA.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KERUGIAN NEGARA.pptx
- 1. KERUGIAN NEGARA Pendekatan Hukum Administrasi Negara, Perdata & Pidana
- 2. designed by tinyPPT.com 1 Pemahaman Umum tentang Kerugian Negara/Daerah 2 Tinjauan Kerugian Negara/Daerah Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana 3 Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara/ Daerah 4 Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
- 5. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 63 ayat (2): “Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain 5
- 6. KERUGIAN NEGARA (PASAL 1.22 UU 1/2004) UNSUR-UNSUR: 1. PELAKU 2. KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/ BARANG 3. JUMLAH NYATA & PASTI 4. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) 5. HUB. KAUSALITAS ANTARA PMH DENGAN KERUGIAN YG TERJADI PENGERTIAN: KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN BARANG, YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN HUKUM BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI KERUGIAN NEGARA YANG DAPAT DITUNTUT
- 7. DEFINISI PP NOMOR 38 TAHUN 2016 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
- 8. PMH dalam kerugian negara merujukan pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Dalam arti luas perbuatan melanggar hukum dapat juga terjadi karena bertentangan dengan azas kepatutan yang lazim dilakukan dalam best practise pengelolaan keuangan negara. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (PMH)
- 9. Kerugian Negara/Daerah DASAR PEMIKIRAN Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang Nyata dan Pasti Jumlahnya Melawan Hukum (Sengaja/Lalai) TIDAK Melawan Hukum (Sengaja/Lalai) Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain BUKAN Kerugian Negara/Daerah Penghapusan TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 9
- 10. KERUGIAN NEGARA KERUGIAN NEGARA YANG DAPAT DITUNTUT KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK DAPAT DITUNTUT
- 11. KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK DAPAT DITUNTUT PENGHAPUSAN
- 12. 12 BERBAGAI PERATURAN YANG MENGATUR MEKANISME PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH UU NOMOR 17 TAHUN 2003 (Pasal 35) UU NOMOR 1 TAHUN 2004 (Pasal 1 angka 22, Pasal 59 sd. 67, Pasal 70, Pasal 72) UU NOMOR 15 TAHUN 2004 (Pasal 22, 23, & 27) UU NOMOR 15 TAHUN 2006 (Pasal 1 angka 12, 15 dan angka 16, Pasal 10, Pasal 11 huruf c) UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 (Pasal 2, 3, 4, 32, 33, 34)
- 13. MENGAPA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MENJADI HAL PENTING DALAM TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA KERUGIAN NEGARA/ DAERAH PIUTANG NEGARA/ DAERAH Piutang Negara/Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Pemda dan/atau hak Pemerintah Pusat/Pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. KEKAYAAN/ KEUANGAN NEG/DAE TERCATAT, DITETAPKAN DAN TERTAGIH TERCATAT, TIDAK DITETAPKAN DAN TIDAK TERTAGIH TERCATAT, TIDAK DITETAPKAN DAN TERTAGIH TIDAK TERCATAT, TIDAK DITETAPKAN DAN TIDAK TERTAGIH
- 14. Tujuan PENYELESAIAN MELALUI TGR UPAYA UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTIAN ATAS RUNEG SECARA CEPAT DAN MURAH PENEGAKAN DISIPLIN DAN TANGGUNGJAWAB PARA PEGAWAI/PENGELOLA KEUANGAN NEGARA/ DAERAH
- 15. MEKANISME PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA MEKANISME TGR BENDAHARA DAN NON BENDAHARA HUBUNGAN TGR DAN TPK PERANAN BPK DLM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
- 16. MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TGR PEG.NEG NON BENDAHR /PEJ. LAIN (Psl 63 (2) UU 1/2004 - DGN PP) TGR THD BENDAHARA (PS 22 (4) UU 15/2004 JO. PS --- PERATURAN BPK NO.3/2007) HAN HUKUM PIDANA HUKUM PERDATA TGR THD PENGELOLA BUMN (PS 22 (5) UU 15/2004, PS 67 UU 1/04, PS 10 (1) UU 15/06--- DITETAPKAN BPK) GUGATAN GANTI RUGI KEPADA PIHAK KE-3 MELALUI PENGADILAN PERDATA --- PASAL 1365 KUHPER TUNTUTAN UANG PENGGANTI KEPADA PARA PIHAK YG TERLIBAT MELALUI PENGADILAN TIPIKOR
- 17. PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DALAM UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004 DITEGASKAN BAHWA UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH, SETIAP KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH TINDAKAN MELANGGAR HUKUM ATAU KELALAIAN SESEORANG HARUS DIGANTI OLEH PIHAK YANG BERSALAH SEHINGGA KERUGIAN TERSEBUT NEGARA/DAERAH DAPAT DIPULIHKAN; KERUGIAN NEGARA HARUS SEGERA DIPULIHKAN SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PMH DAN AKIBATKAN KERUGIAN NEGARA WAJIB MENGGANTI KERUGIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILAKUKAN SECARA CEPAT DAN MURAH TINDAKAN DISIPLIN UNTUK MENIMBULKAN EFEK JERA TERHADAP PELAKU KERUGIAN NEGARA ATAU ORANG LAIN; PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA MENDORONG TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BAIK PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
- 18. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, & UU 15/2006 KEUANGAN NEGARA (UU 17/2003) & PERBENDH. NEGARA (UU 1/2004) PASAL 35 UU 17/ 2003 & PASAL 59 UU 1/ 2004 1. PEJABAT NEG. 2. PEGAWAI NEG. BUKAN BENDAHARA BENDAHARA MELANGGAR HUKUM ATAU MELALAIKAN KEWAJIBAN LGS/TDK LGS KERUGIAN NEGARA WAJIB MENGGANTI SEJUMLAH KERUGIAN YANG TERJADI BERTANGGUNG JAWAB SEC. PRIBADI ATAS KERUG. NEGARA YG BERADA DLM PENGURUSANNYA PRINSIP YG BERLAKU UNIVERSAL TTG PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUSAN UANG, SURAT BERHARGA DAN BARANG MILIK NEGARA
- 19. PENGATURAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PERATURAN POKOK 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 BENDAHARA PERATURAN BPK NO 3 TAHUN 2007 PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN PP 38 tahun 2016 PERMENDAGRI NO. 133 TAHUN 2018 KERUGIAN DAERAH ICW - STAATBLADS TAHUN 1904 NO. 241
- 20. Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana
- 21. HUBUNGAN PENGATURAN GANTI KERUGIAN DALAM HUKUM ADM. NEGARA, HUKUM PIDANA, DAN HUKUM PERDATA UU 1/2004 UU TPK Ps. 64 UU 1/04 Ps. 4 UU 31/99 Jo. UU 20/2001 Pasal 32 UU 31/99 Ps 1365 KUHPer Hukum Adm. Negara Hukum Pidana Hukum Perdata
- 22. PEMAHAMAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DALAM RANAH HUKUM ADMINISTRASI • KERUGIAN NEGARA/DAERAH ADALAH KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN BARANG, YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI. (PASAL 1 ANGKA 22 UU 1/2004) UNSUR-UNSUR KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN BARANG YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA; PERBUATAN MELAWAN HUKUM; KAUSALITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN KEKURANGAN YANG TERJADI; SUBJEK PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN.
- 23. UU No.17/2003 UU No.1/2004 UU No.15/2004 PP (Masih draft) Peraturan BPK No.3/2007 Psl.35 Psl.35 (4) Psl.59-67 Psl.62 (3) Psl.63 (2) Psl.22 (4) Psl.22-23 MEKANISME TGR (HKM ADMINISTRASI NEGARA)
- 24. INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH
- 25. INFORMASI KERUGIAN NEGARA/ DAERAH INFORMASI a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan d. laporan tertulis yang bersangkutan e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab f. perhitungan ex officio g. pelapor secara tertulis
- 26. HASIL PEMERIKSAAN YANG MENGUNGKAPKAN KERUGIAN MERUPAKAN INFORMASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH HASIL PENGAWASAN APIP BPK ATASAN LANGSUNG PERHITUNGAN EX OFICIO INFORMASI KERUGIAN NEGARA YAITU: DATA AWAL MENGUNGKAPKAN ADANYA KEKURANGAN UANG, BARANG DAN SURAT BERHARGA YANG PERLU DISELESAIKAN SESUAI MEKANISME DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.
- 27. KETERKAITAN ANTARA PENGAWASAN/PEMERIKSAAN DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PENGAWASAN PEMERIKSAAN UNTUK MEMPERKUAT DAN MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN MBR PERNYATAAN OPINI TTG TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LKP EKONOMIS, EFISIEN, EFEKTIF SIMPULAN PERMASALAHAN DI LUAR PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA TINDAK PIDANA KERUGIAN NEGARA MANAJERIAL TINDAK LANJUT INSTANSI PENEGAK HK BPK-RI PEMERINTAH PUSAT/ DAERAH MANAJEMEN LANJUTAN MENDORONG PENYELESAIAN SECARA BENAR PENCATATAN BENAR MEKANISME BENAR EKSEKUSI BENAR PENYELESAIAN BENAR
- 28. TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH INFORMASI KERUGIAN NEGARA PIMPINAN INSTANSI TPKN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DINILAI DAN / ATAU DITETAPKAN TIDAK TERBUKTI TERBUKTI SK PEMBEBASAN SURAT BPK DISELESAIKAN DG SKTJM 1 2 3 4 5 6 7 8
- 29. PIMPINAN INSTANSI TPKN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SKTJM YA TIDAK SKPS TIDAK SELESAI SELESAI SURAT REKOMENDASI DICORET DARI DAFTAR KERUGIAN NEGARA SKP 1 2 3 4 5 6 7 8 SKPBW 9 BENDAHARA 1 0 JAWAB TIDAK SKP 1 1 12 SKP SK PEMBEBASAN 13 14 TATACARAPENYELESAIANKERUGIANNEGARA/DAERAH(2)
- 30. VERIFIKASI INFORMASI DAN PELAPORAN Atasan Langsung/ Kepala Satker Pegawai ASN Anggota TNI Kepala SKPKD selaku BUD - Gubernur, Bupati, atau Walikota - Pemberitahuan kepada BPK Atasan Kepala Satker/ Kepala Satker - Menteri/Pimpinan Lembaga - Pemberitahuan kepada BPK Laporan/Pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah diperoleh informasi Anggota POLRI Pejabat Lain Verifikator Kepala SKPKD Gubernur/ Bupati/ Walikota Pemberitahuan kepada BPK Menteri/ Pimpinan Lembaga Menteri Keuangan/ Pimpinan Lembaga Negara/ Gubernur/Bupati/ Walikota di Lingkungan SKPKD di Lingkungan Satkernya Presiden Pemberitahuan kepada BPK Menteri Keuangan selaku BUN - Presiden - Pemberitahuan kepada BPK Verifikasi Dapat menunjuk Pihak yang Merugikan Pihak yang Melaporkan Penerima Laporan 30
- 31. PPKN/D Membentuk TPKN/TPKD PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TPKN/TPKD SKP2KS SKP2K TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 31 PENERBITAN SKTJM MAJELIS memberikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negara/daerah BAGAN ALUR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH Verifikasi dan pelaporan oleh Atasan Langsung/Kepala Satker
- 32. PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan, atau bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak, atau telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya. Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara, Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari Bendahara diterima. (pasal 25 s.d. 28)
- 33. PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan, dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului. (pasal 29-30)
- 34. Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas. Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan. PELAKSANAAN SITA
- 35. Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh prosen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara. (pasal 33) BENDAHARA TIDAK MEMILIKI HARTA YANG CUKUP/PENSIUN
- 36. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG BERSUMBER PADA PERHITUNGAN EX OFFICIO Penyelesaian kerugian negara, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio, Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara. Terhadap kerugian negara atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (pasal 34-35)
- 37. Bendahara Mau Tanggung Jawab ? SKTJM Bendahara Bayar Lunas ? Selesai SK Pembebanan Sementara Bendahara Ajukan Keberatan Keberatan Diterima BPK? SK Pembebanan SK Pembebasan Selesai -Pasal 10-14 -Tunai & Seketika -40 hari - Psl.19 (1) 14 hari Psl.21-22 - Psl. 24-25 Bendahara Keberatan ? Pelaksanaan SK Pembebanan Y Y T T T Y T Pasal 20 Pasal 16-17 - Psl. 29-39 ALUR TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA Sumber Informasi Pemeriksaan BPK SK Penetapan Batas Waktu -Pasal 3 -Hasil Pemeriksaan BPK -Hasil Pengawasan APIP -Hasil Pengawasan SPI -Hasil Perhitungan Ex Officio - Pasal 6-9, 15 - 30 hari Penelitian TPKN -nilai - pmh -Penanggung jwb Y
- 38. Y PEMBERITAHUAN TERTULIS/ SK PENETAPAN BTS WKT UTK MENJAWAB : 1. IDENTITAS PELAKU. 2. NILAI KERUGIAN 3. ALASAN PENUNTUTAN 4. KEBERATAN (14 HARI) PENUN- TUTAN BIASA PENUN- TUTAN EX OFFC. TINDAKAN PENGAMANAN 1. BKU DAN BUKU PEMBANTU DIBERI GARIS PENUTUP 2. SEMUA DOKUMEN DISIMPAN DAN DISEGEL 3. DIBUAT BERITA ACARA PENYEGELAN DISAKSIKAN AHLI WARIS/PENGAMPU PERHITUNGAN EX OFFICIO : 1. DILAKUKAN OLEH PEJABAT EX OFFICIO 2. PEMBUKAAN SEGEL DISAKSIKAN AHLI WARIS/PENGAMPU (BA PEMBUKAAN SEGEL) 3. PERHITUNGAN EX OFFICIO DISAMPAIKAN KA DAERAH/ MENTERI/KETUA LEMBAGA,AHLI WARIS/PENGAMPU (14 HARI) SK PEMBEBANAN KPD AHLI WARIS/ PENGAMPU
- 39. LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN Pimpinan instansi menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor. (pasal 36)
- 40. KADALUWARSA Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila tiga tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara. (pasal 37)
- 41. SANKSI Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 38)
- 42. PENGGANTIAN KERUGIAN OLEH PIHAK LAIN Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; (pasal 39 )
- 43. SURAT KEPUTUSAN PENCATATAN Badan Pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya. (pasal 40)
- 44. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
- 45. PENGATURAN/KETENTUAN PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA (1) PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DITETAPKAN OLEH MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA. (2) TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
- 46. HAL-HAL YANG DIATUR DALAM UU 1/2004 PRINSIP UNIVERSAL PEMULIHAN KERUGIAN (1) SETIAP KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH TINDAKAN MELANGGAR HUKUM ATAU KELALAIAN SESEORANG HARUS SEGERA DISELESAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU. (2) BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN YANG KARENA PERBUATANNYA MELANGGAR HUKUM ATAU MELALAIKAN KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADANYA SECARA LANGSUNG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, WAJIB MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT. (3)SETIAP PIMPINAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAPAT SEGERA MELAKUKAN TUNTUTAN GANTI RUGI, SETELAH MENGETAHUI BAHWA DALAM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN TERJADI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN DARI PIHAK MANA PUN. (PASAL 59 )
- 47. PASAL 60 (1) SETIAP KERUGIAN NEGARA WAJIB DILAPORKAN OLEH ATASAN LANGSUNG ATAU KEPALA KANTOR KEPADA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA DAN DIBERITAHUKAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KERJA SETELAH KERUGIAN NEGARA ITU DIKETAHUI. (2) SEGERA SETELAH KERUGIAN NEGARA TERSEBUT DIKETAHUI, KEPADA BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN YANG NYATA-NYATA MELANGGAR HUKUM ATAU MELALAIKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 59 AYAT (2) SEGERA DIMINTAKAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN BAHWA KERUGIAN TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA DIMAKSUD. (3) JIKA SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TIDAK MUNGKIN DIPEROLEH ATAU TIDAK DAPAT MENJAMIN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA, MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA YANG BERSANGKUTAN SEGERA MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA YANG BERSANGKUTAN.
- 48. PASAL 64 (1) BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, DAN PEJABAT LAIN YANG TELAH DITETAPKAN UNTUK MENGGANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH DAPAT DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU SANKSI PIDANA. (2) PUTUSAN PIDANA TIDAK MEMBEBASKAN DARI TUNTUTAN GANTI RUGI. PASAL 65 KEWAJIBAN BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI, MENJADI KEDALUWARSA JIKA DALAM WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SEJAK DIKETAHUINYA KERUGIAN TERSEBUT ATAU DALAM WAKTU 8 (DELAPAN) TAHUN SEJAK TERJADINYA KERUGIAN TIDAK DILAKUKAN PENUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP YANG BERSANGKUTAN.
- 49. PASAL 66 (1) DALAM HAL BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN YANG DIKENAI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH BERADA DALAM PENGAMPUAN, MELARIKAN DIRI, ATAU MENINGGAL DUNIA, PENUNTUTAN DAN PENAGIHAN TERHADAPNYA BERALIH KEPADA PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS, TERBATAS PADA KEKAYAAN YANG DIKELOLA ATAU DIPEROLEHNYA, YANG BERASAL DARI BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN YANG BERSANGKUTAN. (2) TANGGUNG JAWAB PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MENJADI HAPUS APABILA DALAM WAKTU 3 (TIGA) TAHUN SEJAK KEPUTUSAN PENGADILAN YANG MENETAPKAN PENGAMPUAN KEPADA BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN YANG BERSANGKUTAN, ATAU SEJAK BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN YANG BERSANGKUTAN DIKETAHUI MELARIKAN DIRI ATAU MENINGGAL DUNIA, PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS TIDAK DIBERI TAHU OLEH PEJABAT YANG BERWENANG MENGENAI ADANYA KERUGIAN NEGARA/DAERAH.
- 50. MEKANISME PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEPADA PNS NON BENDAHARAAERAH Informasi KN/D Lapor kpd Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota 7 hari Diberitahukan kpd BPK TPKN Penelitian thdp unsur-unsur KN/D Ada PMH Tdk ada PMH SKTJM Bersedia lunasi selesai Tdk bersedia SPGR Keberatan Tdk keberatan SK Pembebanan Tetap Eksekusi& Potong gaji bebas Keberatan diterima Keberatan ditolak
- 51. TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP KERUGIAN NEGARA Psl 66 (1) UU No. 1/ 2004: Dlm hal bendh, PNS non bendh, pejabat lain antara lain meninggal dunia maka tuntutan/tagihan beralih kpd ahli waris/yg memperoleh hak terbatas pada kekayaan yg diperolehnya/dikelola yg berasal dari bendh/PNS non bendh/pejabat lain ybs. AHLI WARIS MENERIMA WARISAN SETELAH SEMUA HUTANG PEWARIS DISELESAIKAN DARI HARTA WARISAN YANG DITINGGALKAN
- 52. PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (PPKN/D) Adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah. No Pihak Yang Merugikan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D) 1. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga Menteri/Pimpinan Lembaga 2. Menteri/Pimpinan Lembaga Menteri Keuangan selaku BUN 3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota 4. Menteri Keuangan selaku BUN/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati atau Walikota Presiden Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga Kepala Satuan Kerja Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Kepala Satuan Kerja Atasan Kepala Satuan Kerja Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Gubernur/Bupati/Walikota Kewenangan dilaksanakan oleh: 52
- 53. Tugas dan Wewenang TPKN/TPKD: 1. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah; 2. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah; 3. Menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah; 4. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan 5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya. TPKN/TPKD dibentuk oleh PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan. TPKN/TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/ Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD) 53
- 54. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (MAJELIS) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas : 1. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai. 2. penggantian kerugian negara/daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi. 3. penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah diterbitkan SKP2KS. Majelis dibentuk oleh PPKN/D. Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. Adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. 54
- 55. ANGGOTA MAJELIS No PPKN/D Anggota 1. Presiden ditetapkan tersendiri oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya 2. Menteri Keuangan selaku BUN ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan kewenangannya 3. Menteri/ Pimpinan Lembaga a. pejabat/pegawai pada sekretariat jenderal/ kesekretariatan badan lain; b. pejabat/pegawai pada inspektorat jenderal/satuan pengawasan internal; dan c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya. 4. Gubernur, Bupati atau Walikota a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi/ kabupaten/kota; b. pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi/ kabupaten/kota; dan c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya. 55
- 56. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) Memuat materi: 1. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; 2. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; 3. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/ Daerah; 4. Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan 5. Pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali. Adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud. Pernyataan penyerahan barang jaminan, disertai: a. daftar barang yang menjadi jaminan; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan c. surat kuasa menjual • Melanggar Hukum: Penggantian kerugian paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani • Kelalaian: Penggantian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani secara tunai dan angsuran 56
- 57. SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA(SKP2KS) Memuat materi: 1. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; 2. Perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah; 3. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; 4. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah; dan 5. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. Penggantian kerugian negara/daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 hari sejak diterbitkannya SKP2KS SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. 57 SKP2KS diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN/TPKD
- 58. Adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. SKP2K mempunyai hak mendahulu SKP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI SKP2K ATAS PENERBITAN SKP2KS Memuat materi: a. Pertimbangan Majelis; b. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dipulihkan; d. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan e. Daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual/dicairkan Memuat materi: a. Pertimbangan Majelis; b. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; d. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; e. Perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah; f. Cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara/ Daerah; dan g. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f. SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) 58 SKP2K diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan
- 59. 59
- 60. PENAGIHAN DAN PENYETORAN Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) SKTJM SKP2KS SKP2K Surat Penagihan (SPn) SETOR KE KAS NEGARA/DAERAH Penerbitan PPKN/D mengusulkan penghapusan 60 PPKN/D menerbitkan SPn paling lambat 7 hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K ditetapkan
- 61. PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara/Daerah SKP2K SKTJM Wanprestasi SKP2KS Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota 61 Penyerahan upaya penagihan atas SKTJM wasprestasi paling lambat 30 hari sejak SKP2K diterbitkan
- 62. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PIHAK KETIGA
- 63. • UNDANG-UNDANG TIDAK MENGATUR SECARA KHUSUS. • CARA YANG LAZIM UNTUK MENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA ADALAH : 1. CARA DAMAI : Misal Akta Pengakuan Hutang 2. GUGATAN KE PENGADILAN PERDATA (DAPAT MEMINTA JPU SBG PENGACARA NEGARA).
- 64. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANAH HUKUM PIDANA
- 65. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH RANAH HUKUM PIDANA PASAL 2 AYAT (1) DAN 3 AYAT (1) UU 31 TAHUN 1999 • SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA ………………… • SETIAP ORANG YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA ……………………. PASAL 32 AYAT (1) • YANG DIMAKSUD DENGAN “SECARA NYATA TELAH ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA” ADALAH KERUGIAN YANG SUDAH DAPAT DIHITUNG JUMLAHNYA BERDASARKAN HASIL TEMUAN INSTANSI YANG BERWENANG ATAU AKUNTAN PUBLIK YANG DITUNJUK.
- 66. UNSUR PIDANA • Unsur Pidana adalah unsur yang terdapat rumusan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan. • Unsur pidana yang dilaporkan adalah unsur pidana yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaak tanggungjawab keuangan Negara. • Semua unsur harus dipenuhi
- 67. Rumusan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1 dari 4) Pasal 2 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi: ”SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM LAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA ..........” 67 Penyampaian Unsur Pidana
- 68. Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut. Memperkaya maksudnya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Merugikan artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang. 68 Penyampaian Unsur Pidana Rumusan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (2 dari 4)
- 69. Contoh Penjualan Tanah milik BUMN XXX seluas 50 ha tidak dilakukan melalui pelelangan umum dan pembayaran atas harga tanah dilakukan secara cicilan senilai Rp 100 miliar dengan jangka waktu 6 bulan. PMH HAKN? SK Menkeu penjualan Aset tanah BUMN harus melalui pelelangan umum dan pembayaran dilakukan secara tunai. Akibat : Kehilangan kesempatan mendapat bunga Rp4 miliar.
- 70. Rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi: ”SETIAP ORANG YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA .....” MENGUNTUNGKAN adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. “MENYALAHGUNAKAN ADALAH MENGGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DIJABAT ATAU DIDUDUKI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK TUJUAN LAIN DARI MAKSUD DIBERIKANNYA KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA TERSEBUT”. 70 Penyampaian Unsur Pidana Rumusan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3
- 72. PENGERTIAN KORUPSI SYED HUSSEIN ALATAS. MENURUT PEMAKAIAN UMUM ISTILAH ‘KORUPSI’ PEJABAT, KITA MENYEBUT KORUP APABILA SEORANG PEGAWAI NEGERI MENERIMA PEMBERIAN YANG DISODORKAN OLEH SEORANG SWASTA DGN MAKSUD MEMPENGARUHINYA AGAR MEMBERIKAN PERHATIAN ISTIMEWA PADA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN SI PEMBERI. TERKADANG PERBUATAN MENAWARKAN PEMBERIAN SEPERTI ITU ATAU HADIAH LAIN YANG MENGGODA JUGA TERCAKUP DALAM KONSEP ITU.
- 73. PENGERTIAN KORUPSI PEMERASAN, YAKNI PERMINTAAN PEMBERIAN-PEMBERIAN ATAU HADIAH SEPERTI ITU DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PUBLIK, JUGA BISA DIPANDANG SEBAGAI ‘KORUPSI’. SESUNGGUHNYALAH, ISTILAH ITU TERKADANG JUGA DIKENAKAN PADA PEJABAT- PEJABAT YANG MENGGUNAKAN DANA PUBLIK YANG MEREKA URUS BAGI KEUNTUNGAN MEREKA SENDIRI; DENGAN KATA LAIN, MEREKA YANG BERSALAH MELAKUKAN PENGGELAPAN DI ATAS HARGA YANG HARUS DIBAYAR OLEH PUBLIK.
- 74. PENGERTIAN KORUPSI BLACK’S LAW DICTIONARY. AN ACT DONE WITH AN INTENT TO GIVE SOME ADVANTAGE INCONSISTENT WITH OFFICIAL DUTY AND THE RIGHTS OF OTHERS. THE ACT OF AN OFFICIAL OR FIDUCIARY PERSON WHO UNLAWFULLY AND WRONGFULLY USES HIS STATION OR CHARACTER TO PROCURE SOME BENEFIT FOR HIMSELF OR FOR ANOTHER PERSON, CONTRARY TO DUTY AND THE RIGHTS OF OTHERS.
- 75. PENGERTIAN KORUPSI TRANSPARENCY INTERNATIONAL CORRUPTION INVOLVES BEHAVIOR ON THE PART OF OFFICIALS IN THE PUBLIC SECTOR, WHETHER POLITICIANS OR CIVIL SERVANTS, IN WHICH THEY IMPROPERLY AND UNLAWFULLY ENRICH THEMSELVES, OR THOSE CLOSE TO THEM, BY THE MISUSE OF THE PUBLIC POWER ENTRUSTED THEM. (KORUPSI MENCAKUP PERILAKU DARI PEJABAT-PEJABAT DI SEKTOR PUBLIK, APAKAH POLITIKUS ATAU PEGAWAI NEGERI, DI MANA MEREKA SECARA TIDAK BENAR DAN SECARA MELANGGAR HUKUM MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU PIHAK LAIN YANG DEKAT DENGAN MEREKA, DENGAN CARA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN PUBLIK YANG DIPERCAYAKAN KEPADA MEREKA).
- 76. PENGERTIAN KORUPSI DR. ANDI HAMZAH, SH. ASAL KATA CORRUPTIO YANG BERASAL DARI BAHASA LATIN CORRUMPERE (com=bersama-sama, rumpere (pecah,jebol) ARTI KATA : (KEBUSUKAN, KEBURUKAN, KEBEJATAN, KETIDAKJUJURAN, DAPAT DISUAP, TIDAK BERMORAL, PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN). THE ACT OF CORRUPTING, OR THE STATE OF BEING CORRUPT; PUTREFACTIVE DECOMPOSITION, PUTRID MATTER; MORAL PERVERSION; DEPRAVITY, PERVERSION OF INTEGRITY; CORRUPT OR DISHONEST PROCEEDINGS, BRIBERY; PERVERSION FROM A STATE OF PURITY; DEBASEMENT, AS OF A LANGUAGE; A DEBASED FORM OF A WORD”
- 77. PENGERTIAN KORUPSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA FORMIL MAKA TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK DIATUR SECARA DEFINITIF DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (UUTPK). UUTPK HANYA MENGATUR SECARA TEGAS TENTANG UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI : PASAL 2 SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA PASAL 3 SETIAP ORANG YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.
- 79. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA SUBJEKTIF OBJEKTIF PIDANA KHUSUS PIDANA UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI KEKHUSUSAN DGN TINDAK PIDANA YANG LAIN : 1. TINDAK PIDANA/DELIK ; 2. PEMBUKTIANNYA; 3. VONIS HUKUMANNYA; 4. PELAKUNYA; 5. ALAT BUKTI.
- 80. PENGATURAN KORUPSI DI INDONESIA KUHP PASAL-PASAL MENGENAI KEJAHATAN JABATAN DAN KECURANGAN UU NO.3 TAHUN 1971 ORDE BARU RAWAN KKN TAP MPR MENGENAI : PENYELENGGARA NEG. YG BERSIH DAN BEBAS KKN UU NO.31 TAHUN 1999 UU NO.20 TAHUN 2001 PERUBAHAN UU NO. 31 TAHUN 1999
- 81. STRUKTUR UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 UU NO 31 TAHUN 1999 : 1. KETENTUAN UMUM 2. TINDAK PIDANA KORUPSI 3. TINDAK PIDANA LAIN BERKAITAN DENGAN TPK 4. PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 5. PERAN SERTA MASYARAKAT 6. KETENTUAN LAIN-LAIN 7. KETENTUAN PENUTUP SUBJEK HUKUM 1. PEGAWAI NEG 2. KORPORASI 3. ORANG DELIK PIDANA HUKUMAN PIDANA PIDANA TAMB/PERAMPASAN PIDANA THD KORPORASI DELIK PIDANA 1. MENCEGAH, MERINTANGI, MENGGAGALKAN 2. MBR KETERANGAN/KETERANGAN PALSU 3. Pasal 220, 231, 241, 422, 429, 430 KUHP 1. DIDAHULUKAN DARI PERKARA YG LAIN 2. MENGGUNAKAN KUHAP KEC. DITENTUKAN LAIN 3. PASAL 220, 231, 241, 422, 429, 430 KUHP 4. TIM GABUNGAN OLEH JAKSA AGUNG 5. HAK KEWAJIBAN PENYIDIK DAN TERSANGKA 6. TERSANGKA/TERDAKWA MENINGGAL DUNIA 7. PERKARA KONEKSITAS; 8. TDK BERLAKUNYA UU NO 31 TH 1997 KUHPM KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK). UU NO 3 TAHUN 1971 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
- 82. STRUKTUR UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 1. PASAL YANG BERASAL DARI KUHP DISEBUTKAN LANGSUNG DALAM PASAL-PASAL UU; 2. GRATIFIKASI KEPADA PEGAWAI NEGERI; 3. ALAT BUKTI YANG SAH DALAM BENTUK PETUNJUK; 4. GUGATAN HUKUM PERDATA; PASAL 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP Pemberian Dalam Arti Luas, yakni meliputi Pemberian Uang, Barang, Rabat (Discount), Komisi, Pinjaman Tanpa Bunga, Tiket Perja- lanan, Fas. Penginapan,Perjalanan Wisata, Pengobatan Cuma-cuma, Dan Fasilitas Lain Yang Diterima Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Dan Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Sarana Elektronik Atau Tanpa Sarana Elektronik. 1. Sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk; 2. Pembuktian Terbalik. Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kek. hukum tetap
- 84. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SUBJEK YANG BERTANGGUNG JAWAB TINDAKAN MELAWAN HUKUM MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI,GOLONGAN ORANG LAIN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, PEREKONOMIAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI
- 85. SUBJEK YANG BERTANGGUNG JAWAB ORANG DLM PENGERTIAN YURIDIS (RECHPERSOON) MANUSIA BADAN HUKUM 1. BUMN/BUMD 2. YAYASAN 3. BADAN HUKUM 4. Perusahaan yg Menyertakan Modal Negara 5. Perusahaan yg menyertakan Modal pihak III berdasarkan Perjanjian dgn Negara. 1. PEGAWAI NEGERI 2. Penyelenggara Negara 3. Org yg menerima gaji/upah dr Keuangan Neg/Daerah 4. Org yg menerima gaji/upah dr korporasi yg menerima bantuan dari keu neg/daerah 5. Orang yg menerima gaji/upah dr korporasi yg menggunakan modal atau fasilitas dr negara/ masyarakat. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI
- 87. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBUKTIAN ADALAH : PROSES KEGIATAN UNTUK MEMBUKTIKAN SESUATU ATAU MENYATAKAN KEBENARAN TENTANG SUATU PERISTIWA. KEGIATAN YANG DIJALANKAN DALAM PERADILAN ADALAH UPAYA ATAU KEGIATAN UNTUK MEREKONSTRUKSI ATAU MELUKIS KEMBALI PERISTIWA YANG SUDAH BERLALU ALAT BUKTI YANG DITENTUKAN DALAM KUHAP : 1. KETERANGAN SAKSI 2. KETERANGAN AHLI 3. SURAT 4. PETUNJUK 5. KETERANGAN TERDAKWA (PASAL 184 AYAT (1) KUHAP)
- 88. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BUKTI PETUNJUK : ALAT BUKTI PETUNJUK ADALAH PERBUATAN, KEJADIAN ATAU KEADAAN YANG KARENA PERSESUAINNYA, BAIK ANTARA YANG SATU DENGAN YG LAIN, MAUPUN DENGAN TINDAK PIDANA ITU SENDIRI, MENANDAKAN BHW TELAH TERJADI SUATU TINDAK PIDANA DAN SIAPA PELAKUNYA. BUKTI PETUNJUK TERDIRI DARI : 1. PERBUATAN, KEJADIAN ATAU KEADAAN; 2. ADA PERSESUAIAN ANTARA : a. PERBUATAN, KEJADIAN ATAU KEADAAN YANG SATU DG PERBUATAN, KEJADIAN ATAU KEADAAN YANG LAINNYA, ATAU b. PERBUATAN, KEJADIAN ATAU KEADAAN ITU DENGAN TINDAK PIDANA ITU SENDIRI. 3. MENANDAKAN BAHWA TLH TJD SUATU TINDAK PIDANA DAN SIAPA PEMBUATNYA.
- 89. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BUKTI PETUNJUK : TIDAK BERDIRI SENDIRI TETAPI MERUPAKAN BENTUK ATAU KONSTRUKSI HAKIM YANG DIDASARKAN PADA ALAT-ALAT BUKTI LAIN YANG TELAH DI- PERGUNAKAN DALAM MEMERIKSA PERKARA, YAITU : (A) KETERANGAN SAKSI, (B) SURAT-SURAT, DAN (3) KETERANGAN TERDAKWA) (PASAL 188 AYAT (2) KUHAP)
- 90. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERLUASAN BAHAN BUKTI PETUNJUK : DALAM UUPTPK, BAHAN BUKTI PETUNJUK TIDAK HANYA DIPEROLEH DARI KETERANGAN SAKSI, SURAT-SURAT DAN KETERANGAN TERDAKWA SESUAI PASAL 188 AYAT (2) KUHAP, TETAPI DIPERLUAS DENGAN : 1. INFORMASI YG DIUCAPKAN, DIKIRIM, DITERIMA ATAU DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN ALAT OPTIK ATAU YANG SERUPA DG ITU. 2. DOKUMEN YAITU SETIAP REKAMAN DATA ATAU INFORMASI YG DAPAT DILIHAT, DIBACA, ATAU DISIMPAN SCR ELEKTRONIK, BERUPA TULISAN, SUARA, GAMBAR, PETA, RANCANGAN, FOTO, HURUF, TANDA, ANGKA, ATAU PERFORASI YANG MEMILIKI MAKNA.
- 91. PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati/ Walikota melaporkan penyelesaian kerugian negara/ daerah kepada BPK paling lambat 60 hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 91
- 92. KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA 92
- 93. AMANAT PP NOMOR 38 TAHUN 2016 Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga Peraturan Menteri Dalam Negeri 93 • Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini • Menteri Dalam Negeri menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
- 94. THANK YOU ! 94