Kebijakan Publik

1. KONSEP DASAR
KEBIJAKAN

4. KEBIJAKAN VS
KEBIJAKSANAAN
Kebijakan Kebijaksanaan

5. KEBIJAKAN
= policy, # wisdom
Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan
yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang
konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya
maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan
itu).
Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai
prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk
mengarahkan pengambilan keputusan

6. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-
prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan
kepada tujuan-tujuan tertentu problem-oriented &
action-oriented
Jones :“…behavioral consistency and
repeatitiveness associated with efforts in and
through government to resolve public problems”
H. Hugh Heglo: “a course of action intended to
accomplish some end,” (suatu tindakan yang
bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu).

7. PENGERTIAN KEBIJAKAN
MEMPUNYAI BEBERAPA
IMPLIKASI:
1. Bahwa kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk
perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari
pemerintah
2. bahwa kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya
dinyatakan, tetapi dilaksanana dalam bentuk yang
nyata
3. bahwa kebijaksanaan Negara itu, baik untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu
mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan
tertentu
4. bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan
bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

8. Sebuah kebijakan
merupakan
produk dari
sebuah
keputusan.

9. TUJUAN KEBIJAKAN
1. untuk menjamin kepentingan umum semaksimal
mungkin
2. ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku
3. didorong oleh keinginan untuk menghindari
pertentangan yang destruktif

10. KATEGORISASI KEBIJAKAN:
1. Kebijakan regulatory
tentang pengenaan pembatasan atau larangan-larangan perbuatan atau
tindakan-tindakan perilaku bagi seseorang atau sekelompok orang
2. Kebijakan self-regulatory
tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan perbuatan pada
masalah-masalah tertentu bagi seklompok orang

11. 3. Kebijakan distributive
tentang pemberian pelayanan dan berbagai
keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk, individu,
kelompok, perusahaan dan masyarakat tertentu.
4. Kebijakan redistributive
kebijakan yang sengaja dikeluarkan pemerintah
untuk memindahkan pengelolaan kekayaan,
pendpatan, pemilikan atau hak milik di antara kelas-
kelas dan kelompok penduduk. Ex: Kebijakan
pengentasan masyarakat miskin

12. 5. Kebijakan substantive
Yaitu kebijakan-kebijakan tentang apa yang akan atau ingin
dilakukan oleh pemerintah, penekanannya terletak pada
subject-matternya
6. Kebijakan procedural
Adalah kebijakan-kebijakan tentang siapa atau pihak mana
saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta cara
bagaimana perumusan kebijakan dilaksanakan

13. 7. Kebijakan material
Merupakan kebijakan tentang
pengalokasian atau penyediaan sumber-
sumber material yang nyata atau kekuasaan
yang hakiki bagi para penerimanya atau
pengenaan beban bagi yang harus
mengalokasikannya
8. Kebijakan simbolik
Adalah kebijakan-kebijakan yang memaksa,
karena kebijakan tersebut akan memberikan
keuntungan atau kerugian yang hanya
relative kecil bagi masyarakat

14. 9. Collective goods policies
Yaitu kebijakan-kebijakan tentang penyediaan
barang-barang dan pelayanan keperluan orang
banyak
10.Private goods policies
Adalah kebijakan tentang penyediaan barang-
barang atau pelayanan bagi kepentingan orang
tertentu atau untuk kepentingan orang tertentu
atau untuk kepentingan perseorangan yang
tersedia di pasaran bebas dan orang yang
memerlukannya harus membayar dengan biaya
tertentu

15. 11.Liberal policies
Adalah jenis kebijakan yang
menganjurkan pemerintah untuk
mengadakan perubahan-perubahan
social, terutama yang diarahkan untuk
memperbesar hak-hak persamaan
12.Conservatives policies
Adalah lawan dari kebijakan liberal, jadi
kebijakan ini menganggap bahwa yang
ada sudah merupakan hal yang cukup
baik, sehingga tidak perlu adanya
perubahan social atau kalau perubahan
social diperlukan harus diperlambat dan
berjalan alamiah

16. 13. Capitalizations policies
Kebijakan ini terutama dikeluarkan untuk
meningkatkan kapasitas produksi, untuk kemudian
didistribusikan kepada masyarakat. Upaya yang dapat
dilakukan adalah dengan pemberian bantuan kepada
petani untuk meningkatkan industri pertanian,
pemberia subsidi pada perusahaan untuk
mengekplorasi dan memproduksi usaha serta
pemberian subsidi pinjaman
14. Ethical policies
Bahwa kebijakan dapat diterapkan pada upaya
mewujudkan isu-isu moral yang berada dalam
masyarakat. Dengan kata lain, perhatian terhadap isu-
isu yang berkembang untuk dapat diwujudkan dalam
kenyataan.

17. sebuah kebijakan
akan selalu
mempunyai arahan
atau sasaran
tertentu, berkaitan
dengan tujuan dari
kebijakan yang
dikeluarkan.

18. 3 AKTIVITAS UTAMA YANG
PENTING DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
•Merupakan pembentukan atau penataan
kembali sumber daya, unit-unit serta metode
untuk menjadikan program berjalan
Organisasi
•Menafsirkan agar program menjadi rencana
dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima
serta dilaksanakan
Interpretasi
•Kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran
atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan
atau perlengkapan program
Penerapan

19. PROSES KEBIJAKAN
PERUMUSAN
MASALAH
KEBIJAKAN
PENYUSUNAN
AGENDA
PERUMUSAN
USULAN
KEBIJAKAN
PENGESAHAN
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
PENILAIAN
KEBIJAKAN

20. TAHAPAN FORMULASI
KEBIJAKAN:
1. Identifikasi dalam pemahaman masalah
2. Penyusunan agenda  Formulasi masalah kebijakan
3. Mendesain kebijakan
4. Adopsi kebijakan

21. perumusan masalah
adalah proses
memberikan
pengetahuan yang
relevan dengan
kebijakan dengan
mempersoalkan
asumsi yang
mendasari definisi
masalah dan
memasuki proses
pembuatan
kebijakan melalui
penyusunan agenda

22. agenda setting, actor
kebijakan melakukan
kegiatan mempersepsi
masalah, mendefinisikan
masalah, memobilisasi
dukungan termasuk
agenda problem.

23. desain kebijakan
seharusnya
mencerminkan antara
kebutuhan dan
keinginan warga Negara
dan diaplikasikan
berdasarkan saran ahli
dan skill teknikal dalam
memenuhi aspirasi
masyarakat.

24. adopsi kebijakan melalui rekomendasi. Rekomendasi
membuahkan pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai
alternative yang akibatnya di masa mendatang telah
diestimasikan melalui peramalan seperti: tingkat
risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas
dan akibat ganda, menentukan criteria dalam
pembuatan pilihan dan menentukan tanggung jawab
administrative dalam implementasi kebijakan

25. ANALISIS KEBIJAKAN
usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian
penjelasan (explanation) dan preskripsi atau
rekomendasi (prescription or recommendation) terhadap
konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial yang telah
diterapkan.
Multidisiplin

26. PENELAAHAN TERHADAP
KEBIJAKAN SOSIAL
1. Penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk
menjamin keilmiahan dari analisis yang dilakukan.
2. Orientasi nilai yang dijadikan patokan atau kriteria
untuk menilai kebijakan tersebut berdasarkan nilai
benar dan salah.
3. Pertimbangan politik yang umumnya dijadikan
landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas.

27. Aspek Kebijakan Penelitian dan
Rasionalitas
Orientasi
Nilai
Pertimbanga
n Politik
Pernyataan masalah √ √ √
Pernyataan mengenai
cara atau metode
penerapan kebijakan
√ √ √
Konsekuensi-
konsekuensi kebijakan
√ √ √

28. HIRARKI PERATURAN
PERUNDANGAN
1. Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945
(UUD 1945)
2. Undang-undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
UU No.10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundangan pasal 7