Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.
Artikulasi implementasi kebijakan telah mendapatkan mata uang yang besar dan popularitas di kalangan para teoritisi dan pratitioner. Banyak sekarang menunjukkan minat atau keterlibatan dalam diskusi tentang topik seperti perspektif implementasi kebijakan, model komparatif implementasi kebijakan, dan pengukuran implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, perspektif, sekolah dan program telah diperkenalkan dan ditetapkan. Terlepas dari semua minat ini dalam konsep dan dimensi penerapan kebijakan, masih belum ada kesepakatan mengenai model penerapan kebijakan yang berlaku untuk semua jenis program atau proyek pembangunan. Artikel ini akan menjelaskan lebih detail tentang konsep implementasi kebijakan, dan perspektif mereka, model dan kriteria pengukuran.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.
Artikulasi implementasi kebijakan telah mendapatkan mata uang yang besar dan popularitas di kalangan para teoritisi dan pratitioner. Banyak sekarang menunjukkan minat atau keterlibatan dalam diskusi tentang topik seperti perspektif implementasi kebijakan, model komparatif implementasi kebijakan, dan pengukuran implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, perspektif, sekolah dan program telah diperkenalkan dan ditetapkan. Terlepas dari semua minat ini dalam konsep dan dimensi penerapan kebijakan, masih belum ada kesepakatan mengenai model penerapan kebijakan yang berlaku untuk semua jenis program atau proyek pembangunan. Artikel ini akan menjelaskan lebih detail tentang konsep implementasi kebijakan, dan perspektif mereka, model dan kriteria pengukuran.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
2. “executing a selected
option” (Brewer)
“carrying out a program of
actions” (Levine)
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 2
3. Cara mencapai sasaran tsb disebut
implementasi
Biasanya diterjemahkan dalam
bentuk program aksi dan proyek
Ada kebijakan yang bersifat self
executing ada yang non self
executing
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 3
4. Implementasi 1merupakan
perpanjangan otomatis atau efek samping
dari proses pembuatan keputusan dan
dengan demikian perlu mendapatkan
sedikit perhatian terpisah
Implementasi 2merupakan
perpanjangan dari tradisi administrasi
Sosial dari
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 4
5. Jones (1987) ; those activities directed toward putting a
program into effect (proses mewujudkan program hingga
memperlihatkan hasilnya)
Van Horn dan Van meter (1975) : those actions by public
and private individual (or groups) that are the
achievement or objectives set forth in prior policy
( tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun
swasta baik secara individu maupun kelompok yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
menjadi prioritas kebijakan)
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 5
6. 1. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah
suatu kebijakan ditetapkan
2. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan
implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.
4. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers
untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky)
untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku
target group.
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 6
7. 1. Sumber Kebijakan
2. Kejelasan Kebijakan
3. Pendukung Kebijakan
4. Tingkat Kekompleksan Administrasi
5. Insentif Bagi Implementor
6. Alokasi Sumber
Sumber: Brewer and Deleon (1983: 266)
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 7
8. Tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan
diwujudkan dalam tindakan yang nyata
Dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan
memobilisasi sumber daya
Tanpa implementasi suatu kebijakan akan sia-sia
Merupakan rantai yang menghubungkan formulasi
kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang
diharapkan
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 8
9. 1. Tujuan yang hendak dicapai
2. Sasaran yang spesifik
3. Cara mencapai sasaran
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 9
10. Implementasi merupakan proses yg penting dalam
proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses
formulasi kebijakan (Jones, 1987)
Implementasi bahkan jauh lebih penting dari
pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa
impian atau rencana yg bagus dan tersimpan
dalam arsip kalau tak diimplementasikan (Udoji,
1981)
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 10
11. Implementasi merupakan proses yg penting dalam
proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses
formulasi kebijakan (Jones, 1987)
Implementasi bahkan jauh lebih penting dari
pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa
impian atau rencana yg bagus dan tersimpan
dalam arsip kalau tak diimplementasikan (Udoji,
1981)
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 11
12. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa
mewujudkan hasilnya.
Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi
sangat kompleks dan rumit.
Benturan kepentingan antar aktor baik administrator,
petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi
Selama implementasi sering terjadi beragam
interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya
Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik
variabel individual maupun organisasional
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 12
13. 1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana
2. penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana
(Standard operating procedures/SOP)
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada
kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara
badan pelaksana
4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 13
14. 1. Who is involved policy implementation ?
2. The nature of administrative process (hakekat dari
proses administrasi)
3. Compliance with policy (kepatuhan pada
kebijakan)
4. The effect of implementation (dampak dari
pelaksanaan kebijakan)
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 14
15. 1. Model analisis kegagalan (implementasi sbg proses
interaksi antara tujuan dan tindakan( Pressman &
Wildavsky, 1973), implementasi sebagai politik adaptasi
saling menguntungkan ( Mc Laughin, 1975)
2. Model Top down (mengidentifikasi faktor yang
menyebabkan keberhasilan implementasi (Van Meter van
Hoirn (1975), Grindle (1980), Sabatier & Mazmanian
(1979) dsb
3. Model Bottom up (mengidentifikasi faktor lain dan
interaksi organisasi antara Pemerintah dg warga negara
(lipsky, 1971), Implementasi sebagai proses yg disusun
melalui konflik dan bergaining (Wetherly, 1977),
Implementasi sebagai proses alur (Smith, 1973)
4. Model sintesis (Ripley & Franklin (1985), Nakamura &
Smallwood (1986) dsb
Sumber: Slides Wahyu Nurjadmo, “Implementasi dan Evaluasi Kebijakan”
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 15
16. Menawarkan pengalaman realistis dan
menambah pengetahuan kita tentang
perilaku sosial dan politik
Dalam kebijakan Sosial: Seringkali
mengungkap permasalahan yang tidak
terlihat dan tidak terbayangkan dan
menstimulasi inisiasi memulai sesuatu
yang baru
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 16
17. 1. Apa penyebab dan seberapa besar kebutuhan akan
evaluasi muncul?
2. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut,
seperti melalui kebijakan, program, dan proyek?
3. Seberapa besar dan kemana arah kegiatan yang
diwijudkan untuk memenuhi kebutuhan, dengan
mempertimbangkan sejarah implementasinya?
4. Seberapa kuatkah keinginan atau penilaian dari
aktifitas tersebut?
Sumber: Wade (1981)
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 17
18. Edward Suchman:
1. Effort,
2. Performance,
3. Adequacy of Performance,
4. Efficiency, and
5. Process
Brewer and Deleon (1983):
1. Process menyangkut kinerja internal insitutsi atau
program
2. Response daya tanggap institusi terhadap lingkungan
sekitar
3. Impact mengases daya tanggap lingkungan terhadap
program ataupun aktifitas institusi
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 18
19. Pre-experimental desain menyesuaikan hasil program
dengan kegiatan dilakukan dalam suatu program ditengah-tengah
absennya kontrol dari kelompok penentu atau seting
yang berlawanan atau seberapa besar intervensi telah
dilakukan (one-gropu, pre-test, post-test)
Quasi-experimental desain lebih saintifik (mendalam dan
kuantitatif) dan lebih mahal dari sudut pembiayaan (time
series dan perbandingan kelompok)
True-experimental desain sejatinya ilmu evaluasi
kebijakan, karena tingkat kesulitan dan biaya tinggi dengan
pemilihan secara seksama kontrol dan penanganan terhadap
kelompok baik secara random maupun statistik)
PRODI SOSIOLOGI SOCIAL POLICY 19