Kode etik guru bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi keguruan, meningkatkan mutu pendidikan, dan menjaga perilaku para guru. Kode etik ini berlaku bagi seluruh guru di Indonesia dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi seperti teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Kode etik ini ditetapkan oleh organisasi profesi keguruan dan berdasarkan pada nilai-nilai P

1. KO D E E T I K D A N P R O F E S I G U R U
K E L O M P O K 6
1 . L I L I S K H O L I S O H
2 . N U R PA D I L A H
3 . N U R YA N T I

2. Pengertian Kode Etik Guru Tujuan Kode Etik Guru
Penetapan Kode Etik Guru Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Kode Etik Guru Indonesia
Dasar Kode Etik Indonesia

3. Pengertian Kode Etik Guru
Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan
suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai
pedoman berperilaku.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28
menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman
sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam Penjelasan
Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil
sebagai aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan
hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula
prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.
Dari uraian ini dapat di simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah
laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari- hari.

4. Tujuan Kode Etik Guru
1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para
anggotanya
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi

5. Sanksi Pelanggaran Kode
Etik
Sanksi yang dikenakan kode
etik guru tersebut adalah guru
dapat diberhentikan tidak
dengan hormat dari jabatan
guru, karena:
• Melanggar sumpah dan
janji jabatan
• Melanggar perjanjian kerja
atau kesepakatan kerja
bersama
• Melalaikan kewajiban dalam
melaksanakan tugas selama
satu bulan atau lebih secara
terus menerus
Sanksi terhadap guru dapat
juga berupa:
• Teguran
• Peringkatan tertulis
• Penundaan pemberian hak
guru
• Penurunan pangkat
• Pemberentian dengan
hormat
• Pemberhentian tidak
dengan hormat

6. Penetapan Kode Etik Guru
Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku
dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada
suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak
boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh
orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan
atau tidak menjadi anggota profesi tersebut.
Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis
tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada
jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena
setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode
etik dapat dikenakan sanksi.

7. Pasal 7
1. Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan kode etik guru
Indonesia.
2. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik guru Indonesia
kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.
Pasal 8
1. Pelanggaran adalah perilaku penyimpang dan atau tidak melaksanakan kode etik guru
indoneia dan ketentuan perundagan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
2. Guru yang melanggar kode etik guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentua
peraturan yang berlaku
3. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat.
Pasal 9
1. Pemberhentian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode
etik guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
2. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi
profesi serta peraturan perundang-undangan.
3. Rekomendasi Dewan Kehoramatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang
melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harta dan martabat profesi guru.

8. Kode Etik Guru Indonesia
Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan
norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam
dalam suatu
sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode etik Guru Indonesia adalah sebagai
landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam
menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di
luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan
demikian maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting
untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

9. 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun
yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan
anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik,
tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang
tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat
yang luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan
meningkatkan mutu Profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan
lingkungan maupun didalamhubungan keseluruhan.
8. Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru
Profesional sebagai sarana pengabdiannya.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam
bidang Pendidikan

10. Dasar Kode Etik Guru Indonesia
Tujuan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang
berbunyi : “Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati yang berdasarkan
ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 45.” Tap MPR No. II/1983
Peraturan-praturan Pemerintah misalnya, menurut PP Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil maupun PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Semua dasar ini dijadikan pedoman dalam rangka membina aparatur negara
agar penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 45 dan kepada pemerintah untuk
bersatu padu bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih mutu dan penuh
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam pembangunan.

11. Pasal 5
Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari:
1. Nilai-nilai agama dan Pancasila.
2. Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional.
3. Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan
kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual
Pasal 6
1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik.
2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Murid.
3. Hubungan Guru dengan Masyarakat.
4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat.
5. Hubungan Guru dengan Profesi.
6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya.
7. Hubungan Guru dengan Pemerintah

12. TERIMAKASIH