Dokumen tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran dan materi pelajaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup pengertian, ciri-ciri, pelanggaran, dan upaya penegakan HAM.

1. Tujuan Pembelajaran
Peserta Didik dapat :
 Menganalisis kasus pelanggaran HAM
dalam rangka perlindungan, pemajuan dan
pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
 Menyaji hasil análisis kasus pelanggaran
HAM dalam rangka perlindungan,
pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara

2. Pemajuan,
Penghormatan
dan
Perlindungan
Hak Asasi
Manusia
(HAM)
Pengertian pelanggaran HAM
Dasar hukum yang mengatur HAM
di Indonesia
Peran masyarakat dalam
menegakkan HAM
Upaya penegakan HAM
Contoh kasus pelanggaran HAM

3. MGMP PKN PPPK PETRA
HAKEKAT HAM
1. Hak yang dimiliki setiap orang
2. Untuk menjamin harkat dan martabatnya
sebagai manusia
3. Merupakan pemberian Tuhan Yang Maha
Esa
4. Tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan
alasan apapun
5. Kewajiban semua pihak terutama negara
untuk menghormati dan menjunjung tinggi
HAM.
PPKN KELAS XI

4. MGMP PKN PPPK PETRA
Pengertian Hak Asasi Manusia
(HAM)
• Menurut UU No.39 Tahun 1999,
hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat
pada manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan
martabat manusia.

5. MGMP PKN PPPK PETRA
Ciri-ciri HAM
• HAM tidak perlu
diberikan, dibeli, atau
diwarisi.
• HAM berlaku untuk
semua orang, tanpa
memandang jenis
kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik,
atau asal usul sosial dan
bangsa.
• HAM tidak bisa dilanggar.

6. MGMP PKN PPPK PETRA
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pasal 1
angka 6 UU No.39/1999)
Tindakan pelanggaran kemanusiaan baik
di lakukan oleh individu maupun oleh
institusi negara atau institusi lainnya
terhadap hak asasi manusia

7. MGMP PKN PPPK PETRA
Kapankah pelanggaran HAM itu muncul???
• Ketika terjadi kondisi saling
ejek, saling menghina dan
sebagainya.
• Penyiksaan, pembunuhan,
penganiyaan dan
sebagainya.

8. FAKTA!!!
 Orang dilarang menghilangkan nyawa
orang lain, akan tetapi saat ini banyak
sekali terjadi peristiwa pembunuhan.
 Setiap orang berhak untuk menikmati
kebebasan/kemerdekaan, akan tetapi
faktanya sering mendengra
pemberitaan tentang penculikan,
pemerkosaan, trackficing, perbudakan,
atau diskriminasi

9. Melalui PBB
 Universal Declaration of Human Rights
( 10 Desember 1948 ) yang terdiri dari 30 pasal.

10. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal
28A-28J UUD NRI Tahun 1945
 Pasal 28 A :
 Pasal 28 B :
 Pasal 28 C :
 Pasal 28 D :
 Pasal 28 E :
 Pasal 28 F :
 Pasal 28 G :
 Pasal 28 H :
 Pasal 28 I :
 Pasal 28 J :

11. HAK
ASASI
MANUSIA
BAB HAK ASASI MANUSIA
membentuk keluarga, keturunan
dan perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **
mengembangkan dan memajukan
diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK
(Pasal 28C) **
kebebasan beragama, meyakini
kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal, kebebasan
berserikat, berkumpul dan
berpendapat (Pasal 28E) **
berkomunikasi dan
memperoleh informasi
(Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di hadapan
hukum, hak untuk bekerja dan
kesempatan yg sama dalam
pemerintahan
(Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuan
khusus (Pasal 28H) **
tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut dan bebas dari
perlakuan diskriminatif
(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai
hak orang dan pihak lain
serta tunduk kepada
pembatasan UU
(Pasal 28J) **
mempertahankan
hidup dan
kehidupan
(Pasal 28A) **
perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta
benda serta bebas dari
penyiksaan
(Pasal 28G) **

12. Bentuk Pelanggaran HAM
Diskriminasi  suatu pembatasan, pelecehan/pengucilan
yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar
agama,suku,ras,etnik,kelompok,golongan,jenis
kelamin,bahasa,keyakinan dan politik.
Penyiksaan  suatu perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan
baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk
memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang
atau orang ketiga.

13. Berdasarkan sifatnya, Pelanggaran HAM
dibedakan menjadi :
 Pelanggaran HAM berat  pelanggaran HAM
yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia.
Contoh : pembunuhan, penganiayaan,
perampokan, perbudakan, penyanderaan dsb.
 Pelanggaran HAM ringan  pelanggaran HAM
yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia,
akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera di
tanggulamgi. Contoh : kelalaian dalam pemberian
pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan
yang disengaja.

14. MGMP PKN PPPK PETRA
Pelanggaran HAM (UU No.26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM
1. Kejahatan Genosida: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok
agama dengan cara:
a. membunuh anggota kelompok,
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok,
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya.
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam kelompok.
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu
ke kelompok lain.
Contoh: Pemusnahan bangsa Yahudi oleh Nazi
Pemusnahan bangsa Armenia oleh bangsa Turki, dll.

15. MGMP PKN PPPK PETRA
Pelanggaran HAM secara
Internasional
- Pemusnahan bangsa Armenia oleh bangsa
Turki

16. MGMP PKN PPPK PETRA
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan :
Salah satu perbuatan yang dilakukan asebagai bagian
dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran
atau pemindahan penduduk secara paksa,
perampasan kemerdekaan atau perampasan
kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang
melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional, dan penyiksaan.
Contoh:
- pembantaian, perbudakan,
dan penindasan yang dilakukan Jepang
dan Jerman dalam Perang Dunia II
- pembantaian kaum Syiah pada
masa pemerintahan Saddam
Hussein di Iraq.

17. MGMP PKN PPPK PETRA
1. Th 1986 Pengusiran, perampasan dan
pemusnahan becak dari jakarta
2. 1993 Pembunuhan terhadap seorang
aktivis buruh perempuan Marsinah ,
tanggal 8 Mei 1993
3. Kerusuhan Situbondo, puluhan rumah
ibadah dibakar
4. Kasus pembantaian mereka yang diduga
pelaku dukun santet di Jawa Timur Thn
1997
Contoh kasus pelanggaran HAM

18. MGMP PKN PPPK PETRA
Contoh kasus pelanggaran HAM
Peristiwa Aceh (1990)
• Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak
memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil
yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik
dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh
merdeka.
Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
• Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa
(penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras
ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang
lainnya masih hilang).
Kasus Munir (Aktivis HAM)

19. MGMP PKN PPPK PETRA
Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
• Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal
dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-
13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi
Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa
meninggal dan 217 orang luka-luka).
Kasus Poso (1998 – 2000)
• Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang
diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama
(FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.
Kasus Dayak dan Madura (2000)
• Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis)
yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak.

20. Apakah penyebab terjadinya
pelanggaran HAM???
 Dalam kenyataannya
manusia suka lupa diri,
bahwa disekitarnya
terdapat manusia yang
mempunyai kedudukan
yang sama dengan
dirinya. Namun dengan
ketamakannya,
manusia sering
melabrak hak asasi
sesamanya dengan
alasan yang tidak jelas.

21. MGMP PKN PPPK PETRA
Pelanggaran HAM disebabkan oleh
faktor-faktor :
 Faktor Internal  dorongan untuk melakukan pelanggaran
HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Contoh :
- Sikap egois/terlalu mementingkan diri sendiri
- Rendahnya Kesadaran HAM
- Sikap tidak toleran
 Faktor Eksternal  faktor diluar diri manusia yang
mendorong seseorang/kelompok orang untuk melakukan
pelanggaran HAM, Contoh :
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Ketidaktegasan aparat penegak hukum
- Penyalahgunaan teknologi
- Kesengajaan sosial dan ekonomi yang tinggi

22. MGMP PKN PPPK PETRA
Upaya pemerintah dalam menegakkan
hak asasi manusia
• Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) Keppres No.50 tahun 1993
(7 Juni1993)
• Mengeluarkan UU N0 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM), 23 September 1999.
• Menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)
No.20 tahun 2002 tentang Cara Perlindungan
Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran
HAM berat.
• Pembentukan Pengadilan HAM

23. MGMP PKN PPPK PETRA
Peran masyarakat dalam
menegakkan hak asasi manusia.
• Ikut mensosialisasikan
UU No.39 Tahun 1999
lewat pertemuan
remaja, PKK, dll.
• Keberanian untuk
menyampaikan laporan
terhadap pelanggaran
HAM.
• Keberanian untuk
menjadi saksi terhadap
kasus pelanggaran
HAM.

24. MGMP PKN PPPK PETRA
Contoh perilaku sebagai bentuk dukungan
terhadap upaya penegakan HAM
• Di lingkungan keluarga :
- Menghormati dan
menyayangi adik/kakak
-
-
-
• Di lingkungan sekolah :
- Tidak memaksakan
kehendak kepada teman
atau guru
-
-
-
• Di lingkungan masyarakat :
- Tidak menghardik
pengemis
-
-
-
• Di lingkungan bangsa dan
negara :
- Memahami dan menaati
setiap instrumen HAM
yang berlaku
-
-
-

25. UPAYA PENEGAKAN HAM
 Hukum acara yang digunakan dalam Pengadilan HAM
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP ) sepanjang tidak diatur secara khusus oleh
UU No.26 Tahun 2000 (lex specialis derogat lex
generalis). Adapun proses penyelesaian pelanggaran
berat HAM menurut UU No.26 Tahun 2000 adalah
sebagai berikut :

26. PENYELIDIKAN
Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM). Hal ini
bertujuan adanya objektifitas hasil penyelidikan, apabila dilakukan oleh lembaga
independen. Dalam penyelidikan, penyelidik berwenang:
 Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam
masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran
berat HAM
 Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang
terjadinya pelanggaran berat HAM serta mencari keterangan dan barang bukti
 Memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan
didengar keterangannya
 Memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya
 Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya jika
dianggap perlu
 Memanggil pihak terkait untuk melakukan keterangan secara tertulis atau menyerahkan
dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya
 Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat,
penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat, mendatangkan ahli dalam
hubungan dengan penyelidikan

27. PENYIDIKAN
 Penyidikan pelanggaran berat HAM dilakukan
oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya
Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc
yang terdiri atas unsur pemerintah dan
masyarakat. Sebelum melaksanakan tugasnya,
penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji
menurut agamanya masing-masing. Syarat-syarat
yang harus dipenuhi sebagai penyidik ad hoc,
yaitu :

28.  Warga Negara Indonesia
 Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan
paling tinggi 65 tahun
 Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain
yang mempunyai keahlian di bidang hukum
 Sehat jasmani dan rohani
 Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik
 Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
 Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang
hak asasi manusia

29. Lanjutan.....
 Penyidikan diselesaikan paling lambat 90 hari
terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima
dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Penyidikan
dapat diperpanjang 90 hari oleh Ketua Pengadilan
HAM sesuai daerah hukumnya dan dapat
diperpanjang lagi 60 hari. Jika dalam waktu
tersebut, penyidikan tidak juga terselesaikan,
maka dikeluarkan surat perintah penghentian
penyidikan oleh Jaksa Agung.

30. PENUNTUTAN
 Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung
dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang
terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Syarat
untuk diangkat menjadi penuntut umum sama halnya
dengan syarat diangkat menjadi penyidik ad hoc.
Penuntutan dilakukan paling lama 70 hari sejak
tanggal hasil penyidikan diterima.

31. PEMERIKSAAN dan PENGADILAN
 Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM
dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM
berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada
Pengadilan HAM dan 3 orang hakim ad hoc.

32. Syarat-syarat menjadi Hakim Ad
Hoc :
 Warga Negara Indonesia
 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun dan paling tinggi
65 tahun
 Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang
mempunyai keahlian di bidang hukum
 Sehat jasmani dan rohani
 Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik
 Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
 Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak asasi
manusia

33.  Perkara paling lama 180 hari diperiksa dan diputus
sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.
Banding pada Pengadilan Tinggi dilakukan paling
lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan Tinggi. Kasasi paling lama 90 hari sejak
perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.