1. Dokumen tersebut membahas konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia seperti kebebasan berserikat dan berpendapat.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan UUD 1945.
2. KONSEP HAK ASASI MANUSIA
(HAM) D A L A M UNDANG
UNDANG DASAR 1945
MODUL 5
3. KB 1
Pengertian HAM
KB 2
HAM dalam UUD
KB 3
Kasus-kasus yang berkaitan dengan
HAM
KONSEP H A M D A L A M UNDANG
UNDANG DASAR 1945
4. KB 1
Pengetian H A M
Pengertian HAM menurut Deklarasi
Universal HAM, yaitu merupakan
pengakuan akan martabat dan harkat
manusia yang menyatu dalam diri setiap
manusia yang meliputi kebebasan, keadilan,
dan perdamaian dunia.
5. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal
1 ayat 1 menya8takan HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan
martabat manusia.
8. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok
saja,sedangkan aturan operasional dibentuk:
1.TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM
2.UU RI No.39 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM
3.Kepres No.50 Tahun 1993 tentang komisi nasional HAM
KB 2
9. Pasal 28 UUD 1945
Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (28 A s/d 28 J)
Pasal 29 UUD 1945
Hak memeluk agama Pasal 30 UUD 1945
Hak usaha pertahanan dan keamanan Negara Pasal 31 UUD 1945
Hak mendapat pendidikan Pasal 32 UUD 1945
Negara menjamin kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
Pasal 33 UUD 1945
Perekonomian disusun sebagai usaha bersma atas dasr asas kekeluargaan
Pasal 34 UUD 1945
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
PASAL-PASAL
MENGENAI H A M
10. 1. Alenia pertama
Kemerdekaan adalah hak
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
2. Alinea 4
Tertuang dalam rumusan dasar Negara pancasila
1.Hak memeluk agama/kepercayaan
2.Hubungan antarmanusia dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara diatur agar dilaksanakan berlandaskan
moralitas adil dan beradap.
11. 3. Sikap toleransi dalam perbadaan di lingkungan sekitar.
4.Demokrasi berdasarkan pancasila dan mengedepankan
musyawarah.
5. Kebersamaan dalam upaya mencapai cita-cita
masyarakat adil danmakmur.
12. Hak untuk hidup
Hak berkeluarga
Hak mengembangkan diri
Hak memperoleh keadilan
Hak kebebasan pribadi
Hak atas rasa aman
Hak atas kesejahteraan
Hak turut serta dalam pemerintahan
Hak wanita
Hak anak.
H A M D A L A M UU RI NO.39
TAHUN 1999
13. UU RINo.7 1984 tentang retifikasi Konvensi PBB tentang
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Kepres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang
hak anak.
Majelis Umum PBB siding ke-44 Desember 1989 tentang penegakan
factor umum setiap orang di bawah 18 tahun.
Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-hak anak
UU RI No.8 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan
dan perlakuan atau Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-hak
anak penghukuman lain yang kejam, tidakmanusiawi atau
merendahkan martabat
14. ciri ciri bahwa telah ada
pelaksanaan H A M di Indonesia ?
Lukman Soetrisno (Paul S. Baut 1989 :227) ciri ciri
bahwa pembangunan telah melaksanakan HAM:
1.Bidang Politik berupa kemauan pemerintah dan
masy utk mengakui pluralisme pendapat dan
kepentingan dalamm masyarakat
2.Bidang Sosial ditandai dengan adanya perlakuan
yang sama oleh Hukum
3.Bidang ekonomi yaitu tidak adanya monopoli
dalam sistem ekonomi yang berlaku
KB 3
15. Mengapa H A M
perlu diteggakkan
dalam negara
hukum Republik
Indonesia ?
16. UU RINo.39 Tahun 1999 tentang HAM
1. Pasal 2 ayat (2)
Setiap manusia sama derajatnya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam semangat persaudaraan.
2. Pasal 2 ayat (20)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlakuan dan perlindungan hokum.
3. Pasal 6 ayat (1)
Hukum adat dipertahankan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah.
4. Pasal 8
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung
jawab pemerintah
17. KOMISI NASIONAL H A M
Dibentuk melalui Kepres No. 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.
Tujuan Komnas HAM dimuat dalam UU RI No. 93 Tahun 1993,
yaitu :
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
HAM sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB
serta Deklarasi Universal HAM
Meningkatkan perlindungan dn penegakan HAM guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya.
