TKP2KDesa dan SID Kabupaten Kebumen dalam upaya meningkatkan partisipasi dan transparansi informasi pubik

1. TKP2KDesa dan SID
Kabupaten Kebumen
untuk Meningkatkan
Partisipasi dan
Transparansi Informasi
Oleh: Umi Arifah

2. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor20 Tahun 2012 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
 Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok
orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupannya yang bermartabat.
 Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program
Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis,
terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka
meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
 Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak
ekonomi, sosial dan budaya.
Gambaran Kemiskinan

3. Hak & Tanggungjawab
Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin
menurut Pasal 3 Perda No 20 tahun 2012
a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
b. memperoleh pelayanan kesehatan
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,
mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya
sesuai dengan karakter budayanya
e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun,
mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya
f. memperoleh derajat kehidupan yang layak
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat
h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

4. PROBLEM KEMISKINAN
DI DESA
 DATA
• Data kemiskinan selalu disangsikan akurasinya
• Proses pendataan tidak partisipatif dan transparan
• Indikator kemiskinan yang digunakan masing-masing instansi dan program berbeda -
beda
 KEWENANGAN DESA
• Pemerintahan desa tidak memiliki kewenangan validasi dan penetapan hasil
pendataan
• Pemerintahan desa hanya menanggung beban ketika terjadi permasalahan hasil
pendataan
• Tidak adanya ruang pemerintahan desa untuk melakukan penyempurnaan terhadap
indikator kemiskinan lokal desa
• Secara umum proses pendataan yang dilakukan memposisikan pemerintahan desa
sebagai obyek pasif yang tidak pernah mengetahui dan pahaman apapun tentang
pendataan
 PARTISIPASI MASYARAKAT
• Masyarakat tidak pernah memahami persoalan pendataan kemiskinan
• Masyarakat tidak pernah mengerti apakah mereka masuk katagori miskin, mengapa
mereka miskin, bagaimana dan kapan mereka di data sebagai KK miskin
• Masyarakat tidak pernah diberikan informasi tentang kemiskinan di desa
 TUMPANG TINDIH PELAKSANAAN PROGRAM PK DI DESA

5. (Tim Koordinasi Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Desa)
TKP2KDes adalahwadah koordinasi lintassektor dan lintas
pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan
kemiskinandidesa
TKP2KDes merupakan satu-satunyalembaga di desa yang
mengkoordinasikan PenanggulanganKemiskinanmulai dari tahap
perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaandan
pengendalianprogram penanggulangankemiskinanditingkat
Desasecara partisipastif, transparan, akuntabeldan berkeadilan
gender
TKP2KDes

6. SID (Sistem Informasi Desa)
SID merupakan alat yang efektif sebagai wadah
data sekaligus sarana menyajikan informasi
tentang kemiskinan di desa mulai dari sistem
pendataan keluarga, sistem informasi
perencanaan dan penganggaran dan sistem
informasi kemiskinan serta data potensi desa
S I D

7. Tupoksi
TKP2KDes bertugas mengkoordinasikan
perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian program
penanggulangan kemiskinan di tingkat
Desa.
TKP2KDes dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Tupoksi TKP2KDes

8. Apa Tujuan TKP2KDes dan SID ?
 Meningkatkan partisipasi dan koordinasi program
penanggulangan kemiskinan di tingkat desa;
 Agar program penanggulangan di desa lebih tepat
sasaran dan efesien;
 Mendorong keterbukaan informasi di desa terutama
berkait data dan program kemiskinan
 Menyatukan data kemiskinan (data tunggal
kemiskinan di desa)
 Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara
pemerintahan desa dengan masyarakat terkait KK
Miskin
Tujuan

9. Bagaimana
Cara Membentuk TKP2KDes?
 Anggota TKP2KDes sebanyak 5-7 orang dipilih melalui
musyawarah desa secara partisipatif dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa;
 TKP2KDes keanggotaannya terdiri dari unsur pemangku
kepentingan dalam musyawarah desa yang mengakomodir
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan
 Kepengurusan TKP2KDes dipilih dari dan oleh anggota
TKP2KDes melalui musyawarah internal TKP2KDes dan
ditetapkan melalui Berita Acara.
 Susunan kepengurusan TKP2KDes terdiri dari Ketua, Pokja 1,
Pokja 2, Pokja 3 dan dibantu Sekretariat sebagai pelaksana
teknis administratif.
 Sekretariat terdiri dari : Kepala Sekretariat yaitu Sekdes, Bidang
Data dan Informasi ( SID ), Bidang Perencanaan dan Bidang
Keuangan
Pembentukan

10. KEANGGOTAAN & STRUKTUR
KADES
Penanggungjawab
KETUA
Pokja I
Perlindungan Sosial dan
Kesejahteraan Masyarakat
Pokja II
Pemberdayaan Perempuan &
Warga Miskin
Pokja III
Pemberdayaan Ekonomi
Kepala Sekretariat
Bid. Data & Informasi
( SID )
Bid. Perencanaan
Bid. Keuangan
Struktur

11. DAFTAR NAMA ANGGOTA TKP2KDes
NO KEDUDUKAN
TKP2KDES
NAMA UNSUR
1 Penanggungjawab Kepala Desa
2 Ketua dipilih
3 Pokja I dipilih
Perlindungan Sosial & Kesra dipilih
4 Pokja II dipilih
Pemberdayaan Perempuan &
Warga Miskin
dipilih
5 Pokja III dipilih
Pemberdayaan Ekonomi dipilih
6 Kepala Sekretariat Sekretaris Desa
7 Bidang Data & Informasi diangkat
8 Perencanaan
9 Keuangan

12. Hambatan TKP2KDes
 Keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat miskin
dalam organisasi sangat minim, hanya terbatas pada
orang-orang tertentu
 Banyaknya versi data kemiskinan yang tersedia
 Anggaran untuk operasional terbatas
 Kapasitas TKP2KDes sebagai wadah koordinasi lintas
sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk
percepatan penanggulangan kemiskinan di desa masih
terbatas
 Banyaknya pemangku kepentingan dalam program-
program penanggulangan kemiskinan
Hambatan

13.  untuk mencapai target penurunan angka
kemiskinan sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-
2025 perlu dilakukan langkah-langkah
strategis dan terintegrasi berbagai program
penanggulangan kemiskinan

14. MATUR SUWUN