Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata seseorang bernama Martuti beserta pendidikan dan pengalamannya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang visi reformasi birokrasi, permasalahan birokrasi, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, dokumen ini membahas tentang budaya kerja Jepang, prinsip-prinsip budaya kerja, dan penerapan budaya kerja melalui Kelompok Budaya
2. BIODATA
• Nama : MARTUTI
• NIP : 19590319 198603 2 005
• Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV c
• Jabatan : Widya Iswara Madya
• Pendidikan : S-1 Ekonomi UGM
S-2 Magister Manajemen UNDIP
S-3 Manajemen Pendidikan UNNES
• Status : Menikah ( 2 Anak )
• Alamat : Jl. Tlogosari Raya I / 65 c
PERUMNAS TLOGOSARI
Semarang. 0246707124
• Email : Martuti.bpptk@yahoo.com
5. 1. Organisasi
(gemuk)
2. Peraturan PUU
(overlaping)
3. SDM Aparatur
(Kurang Kompeten)
4. Kewenangan
(Overlaping)
5. Pelayanan publik
(Belum Berkualitas)
6. Pola pikir
(al: berfikir sempit,
Orientasi sebagai penguasa bkn
sebagai pelayan masyarakat
7. Budaya kerja
(Belum produktif,
efisien dan akuntabel)
REALITAS BIROKRASI
5
6. UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara
• Solusi atas buruknya performa birokrasi
dimata publik
• Mengubah paradigma aparatur sipil negara
sebagai sebuah profesi
• Membuat arah reformasi para birokrat
semakin jelas dan terarah
• FUNGSI ASN (Pasal 10 UU 5/2014) :
(1) Pelaksana kebijakan publik;
(2) Pelayan publik;
(3) Perekat & pemersatu bangsa
7. 8 AREA PERUBAHAN SEMUA ASPEK MANAJEMEN PEMERINTAHAN
NO AREA PERUBAHAN KONDISI DIHARAPKAN
1 Pola pikir & budaya
kerja
Birokrasi dengan integritas &
kinerja tinggi
2 PERUNDANG-UNDANGAN Regulasi tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif
3 ORGANISASI Organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran
4 TATALAKSANA Tatalaksana jelas, efektif, efisien, terukur
dan sesuai prinsip good governance
5 MANAJEMEN SDM
APARATUR
SDM apatur berintegritas, netral , kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera
6 PENGAWASAN Penyelenggaraan pemerintahan bersih dan
bebas KKN
7 AKUNTABILITAS Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi
8 PELAYANAN PUBLIK Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat
8. JAPANESE CORPORATE CULTURE
Undang ahli Amerika:
Prof. Dr. Edward Deming
Prof Dr. Juran
Adaptasi dalam budaya Jepang oleh:
Prof. Dr. Kauro Ishikawa
Hasilnya:
MANAJEMEN MUTU TERPADU
(Total Quality Control)
Include: Corporate Culture
9. 10 resep keberhasilan jepang
• Kerja keras
• Malu
• Hidup hemat
• Loyalitas
• Inovasi
• Pantang menyerah
• Budaya baca
• Kerjasama kelompok
• Mandiri
• Jaga tradisi
10. PRINSIP BUSHIDO
(BUDAYA KERJA JEPANG)
Gi : Integritas
Yu : Berani dan setia
Jin : Murah hati dan mencintai sesama
Re : Santun
Makoto : Tulus dan ikhlas
Melyo : Kemulyaan dan kehormatan
Chugo : Loyal
11. Etos Bushido
• Etos ini diperlihatkan dengan tingginya
integritas dan saling percaya antar warga
• Sehingga TQC bisa bisa berhasil
diterapkan
• Kalau TQC di Indonesia kurang berhasil
bukan karena konsepnya yang sulit
dipahami tetapi perlu transformasi
budaya dan etos kerja
13. 13
• Cara kerja sehari-hari yang bermutu dan
selalu mendasari nilai-nilai yang penuh
makna, sehingga menjadi motivasi,
memberi inspirasi untuk senantiasa
bekerja lebih baik, dan memuaskan bagi
masyarakat yang dilayani.
(Kementerian PAN, 2002, 13)
BUDAYA KERJA
14. • Tentang Pedoman Pengembangan Budaya
Aparatur
• Pasal 3 : Kepmenpan No.
25/Kep/M.Pan/4/2002 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi (17 pasang nilai/ 34 nilai)
• Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli
2012
• Maksimal 5 Nilai, dan setiap nilai 7 perilaku
Permenpan RB No. 39 Th 2012
15. Kalau pegawai mempunyai cita cita
yang sama, sehingga nilai nilai pribadi
selaras dengan organisasinya
Nilai nilai inilah yg membimbing dan
mendukung perwujudan visi dan misi
organisasi
Budaya Akan Kuat
17. Selaras
• Artinya dalam kehidupan selalu menjaga
kelestarian dan keseimbangan hubungan
manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama
manusia.
• Indikator perilaku:
1. Taqwa dan patuh pada nilai-nilai agama.
2. Mencintai lingkungan hidup dengan peduli dan
menjaga lingkungan alam sekitar.
3. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan
kerja dan lingkungan hidup.
4. Menjaga hubungan masyarakat yang harmonis
dengan keluarga, rekan kerja, dan masyarakat.
18. Profesional
• Artinya mempunyai kompetensi, komitmen,
dan prestasi pada pekerjaan.
• Indikator perilaku:
1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
2. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan
pekerjaannya.
3. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki selalu
ingin mencapai yang terbaik.
4. Cermat, tepat, dan cepat.
5. Bertindak secara efektif dan efisien.
6. Mempunyai kreativitas dalam bekerja.
7. Bekerja mandiri dalam kebersamaan.
8. Berfikir jauh kedepan dengan melihat peluang inovasi.
19. Integritas
• Artinya kepribadian yang dilandasi unsur
kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan
pertanggungjawaban sehingga menimbulkan
kepercayaan dan rasa hormat.
• Indikator perilaku:
1. Bekerja dengan jujur, tulus, dan ikhlas.
2. Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab pada
etika dan nilai organisasi yang berlaku.
3. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi
organisasi.
4. Obyektif terhadap setiap permasalahan.
20. Disiplin
• Artinya sikap yang selalu taat kepada aturan,
norma, dan prinsip-prinsip tertentu.
• Indikator perilaku:
1. Selalu menaati jam kerja.
2. Taat kepada aturan dan norma-norma yang berlaku
yang bersifat sistematis, dinamis, dan berorientasi
pada hasil.
3. Mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun
dan terencana dengan baik.
21. Keteladanan
• Artinya kesadaran diri yang ditunjukkan
melalui kemampuan untuk mempengaruhi dan
menjadikan diri sebagai teladan, serta mampu
memotivasi orang lain agar tergerak mencapai
sasaran yang lebih tinggi berdasarkan nilai-
nilai moral.
• Indikator perilaku:
1. Menjadi teladan dalam perilaku.
2. Menjalankan perannya secara adil dan arif
bijaksana.
3. Menjadi pendorong kemajuan.
23. Adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai
sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebener
an doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap atau
perilaku
26. BUDAYA KERJA
( TOTAL QUALITY CONTROL)
Sistem manajemen yang melibatkan seluruh karyawan
pada semua tingkatan manajemen/ organisasi secara
gotong royong dan musyawarah untuk mufakat dalam
rangka meningkatkan mutu hasil pekerjaan sehingga
memberikan kepuasan pelanggan dan meningkatkan
produktivitas organisasi
WUJUD PENERAPAN KBK/ GKM
27. KBK (Kelompok Budaya Kerja)
/GKM (Gugus Kendali Mutu)
Sekelompok kecil karyawan (3-10 orang) dari pekerjaan sejenis,
mengadakan pertemuan secara teratur, berkesinambungan,
dan berdasarkan kerja sukarela untuk mengidentifikasi,
menganalisa, dan memecahkan berbagai persoalan dibidang
tugasnya untuk peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan
pelanggan
KBK : Kelompok Budaya Kerja
PHILIPINA : Productivity Improvement Circle
Kawasaki : Tinking Group
Singapura : - Work Improvement Team (WIT)
- Work Innovation Group (WING)
RS Moewardi GKM.
RS Tugu : PSBH
PT. Djarum : QIT (Quality Improvement Team)
DLL
28. PRINSIP GKM
PENGENDALIAN DENGAN “PDCA”
A
A
A P
D
C
P
P
D
D
C
C
HASIL SEBELUMNYA
HASIL BERIKUTNYA
HASIL YANG DITARGETKAN
PERBAIKAN
PERBAIKAN
Siklus Deming/
Deming Circle
34. 1. Promosi
2. Pelatihan
3. Kelompok Kerja Terpadu
4. Standardisasi
Tugas dan tanggung jawab Bidang – bidang :
Membuat program agar karyawan tertarik atau tumbuh minat untuk turut
berpartisipasi.
Menyusun program pelatihan untuk peningkatan ketrampilan anggota –
anggota kelompok.
Membangun, menimbang dan memantau, aktivitas kelompok.
Mengumpulkan hasil-hasil perbaikan kerja oleh kelompok-kelompok.
Menyusun laporan dan menyampaikan kepada pejabat lini (garis)
Organisasi gemuk
Peraturan perundang-undangan tumpang tindih
SDM Aparatur kurang kompeten
Kewenangan overlaping
Pelayanan publik
Pola pikir (mind-set)
Budaya kerja (culture-set)