Kementerian Kesehatan memainkan peran penting dalam kebijakan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba nasional melalui penyediaan layanan rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa dan puskesmas, pengembangan peraturan terkait, serta dukungan terhadap pemerintah daerah. Kementerian ini juga membuat peraturan baru tentang pelaporan wajib bagi pecandu narkoba dan rehabilitasi medis.

1. Peranan Kementerian
Kesehatan dalam Kebijakan
Nasional Rehabilitasi
Penyalahguna Napza
Dr. Supriyantoro, Sp P, MARS
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

2. Kerangka paparan
 Peran Kemenkes dlm UU Narkotika No. 35/2009
 Ketersediaan layanan rehabilitasi dalam
jajaran/dukungan Kemenkes
 Rencana pengembangan layanan rehabilitasi
 Peran Kemenkes dalam kendala otonomi daerah
 Peraturan/Pedoman yang telah tersedia
 Draft yang sedang disusun:
 RPP Wajib Lapor & Permenkes Rehab Medis

3. Peran Kemenkes dlm UU Narkotika 35/2009

4. Ketersediaan layanan rehabilitasi
dalam jajaran/dukungan Kemenkes
 Rehabilitasi rawat inap, rawat jalan & detoksifikasi:
 RSKO & 32 RSJ di 26 Provinsi (kecuali NTT, Papua Barat,
Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Banten,
Kepulauan Riau)
 Program Terapi Rumatan Metadon (54 klinik di 12
Provinsi):
 Tersedia di DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim,
Bali, Sulsel, Kalbar, Sumut, Sulsel, Kepulauan Riau
 RSKO, 4 RSJ,12 RSU, 29 Puskesmas, 8 Lapas/ Rutan
 Dalam proses penambahan klinik secara reguler

5. Rencana pengembangan layanan
rehabilitasi
 Optimalisasi RSJ dalam penyediaan layanan rawat
inap (jangka pendek & panjang) & rawat jalan:
 Ditetapkan sebagai layanan unggulan Napza
 Optimalisasi RSU Prov / Kab / Kota yg memiliki unit
psikiatri dalam penyediaan layanan rawat jalan &
rawat inap jangka pendek
 Peningkatan kapasitas RSU Prov / Kab / Kota tanpa
unit psikiatri dalam penyediaan layanan rawat jalan
& detoksifikasi
 Peningkatan kapasitas Puskesmas Kecamatan
dalam penyediaan layanan rawat jalan &
detoksifikasi

6. Peran Kemenkes dalam kendala
otonomi daerah
 Legislasi:
 UU Narkotika No. 35/2009
 PP Wajib Lapor pada fasilitas kesehatan
 Permenkes Rehabilitasi Medis
 Dukungan teknis:
 Pedoman & Standar Pelayanan Minimal Gangguan
Penggunaan Napza
 Penyusunan Modul Pelatihan
 Pengembangan fasilitas di RSJ melalui APBN
 Pelatihan & Fasilitasi in-house training
 Supervisi, Monitoring, Evaluasi

7. Peraturan/Pedoman yang telah tersedia
 Kep Menkes No. 996/MENKES/SK/VIII/2002
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan
Ketergantungan NAPZA
 Kep Menkes No. 494/MENKES/SK/VII/2006 tentang
Penetapan RS dan Satelit Uji Coba serta Pedoman
Program Terapi Rumatan Metadon
 Kep Menkes No. 486/MENKES/SK/IV/2007 tentang
Kebijakan & Rencana Strategi Penanggulangan
Penyalahgunaan NAPZA

8. Peraturan/Pedoman yang telah tersedia
(lanjt)
 Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010
tentang Pedoman Layanan Terapi &
Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan
Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit
 Kep Menkes No. 421/MENKES/SK/III/2010
tentang Standar Pelayanan Terapi &
Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA
 Kep Menkes No. 422/MENKES/SK/III/2010
tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik
Gangguan Penggunaan NAPZA

9. Draft yang sedang disusun
 RPP Wajib Lapor:
 Sudah memperoleh disposisi Menkes & memohon izin
pada Presiden untuk proses harmonisasi lintas sektor
 Permenkes Rehabilitasi Medis:
 Sedang dalam tahap pemantapan internal Kemenkes
 Penambahan beberapa pasal baru mengakomodasi SEMA
4/2010 dan rancangan Peraturan Bersama Kapolri –
Kepala BNN – Jaksa Agung – Menhukham – Menkes –
Mensos
 Penyusunan kedua dokumen di atas melibatkan
lintas program dan lintas sektor (BNN – KPA –
Profesi – Dinas Kesehatan – LSM – Pecandu)

10. Garis Besar Draft RPP Wajib
Lapor
 Pengaturan wajib lapor pecandu Narkotika ditujukan
untuk:
 Memenuhi hak pecandu dlm mendapatkan pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehab medis dan rehab sosial
 Memberikan bahan info resmi bagi Pemerintah dalam
menetapkan kebijakan di bidang penanggulangan
penyalahgunaan Narkotika
 Wajib lapor dilakukan oleh pecandu yg sudah cukup
umur atau keluarganya; dan orangtua atau wali
pecandu yg belum cukup umur

11. Garis Besar Draft RPP Wajib
Lapor
 Wajib lapor dilakukan pada fasilitas
kesehatan / lembaga rehab sosial yg
ditetapkan Menkes & Mensos
 Persyaratan ketenagaan penerima wajib
lapor memenuhi kualifikasi minimum yg
ditetapkan
 Tata laksana wajib lapor: skrining, asesmen
& penyusunan rencana terapi

12. Garis Besar Draft RPP Wajib
Lapor
 Penggunaan data mengikuti peraturan
perundangan & memperhatikan asas
konfidensialitas
 Pelaporan data wajib lapor meliputi
rekapitulasi data demografis dan klinis
 Pembiayaan wajib lapor dibebankan pd
Pemerintah / Pemda

13. Draft Permenkes Rehab Medis
 Rehabilitasi medis pecandu Narkotika
diselenggarakan pada Fasilitas Kesehatan
yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
masukan dari Kepala Daerah
 Rehab medis dapat dilakukan pada lembaga
rehabilitasi medis tertentu (instansi
pemerintah daerah atau klinik) yang
mendapat izin dari Menteri

14. Draft Permenkes Rehab Medis
 Rehabilitasi medis dilaksanakan dg cara yang
dpt dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dg
memperhatikan aspek kesehatan & tidak
melanggar HAM
 Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan
melalui rawat jalan dan/atau rawat inap
sesuai dengan rencana terapi yg telah
disusun

15. Draft Permenkes Rehab Medis
 Pemulihan Pecandu Narkotika yang
diselenggarakan melalui pendekatan
keagamaan dan tradisional harus
bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi
medis
 Fasilitas rehabilitasi medis yang tidak mampu
memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh
pecandu Narkotika harus melakukan rujukan

16. Draft Permenkes Rehab Medis
 Pemerintah bertanggung jawab atas biaya
pelaksanaan rehabilitasi medis pecandu
Narkotika yang tidak mampu sesuai
peraturan perundang-undangan:
 Upaya untuk memasukkan populasi pecandu
secara keseluruhan pada sistem Jamkesmas
 Potensi pemanfaatan Satuan Biaya Khusus
(SBK) untuk pembiayaan

17. Draft Permenkes Rehab Medis
 Terpidana pecandu Narkotika yg diputuskan untuk
menjalani rehab medis mengikuti ketentuan
prosedur tetap pelaksanaan rehab medis yg berlaku:
 Perlu dilakukan asesmen oleh Psikiater / Ahli Adiksi yg
ditunjuk utk memberi masukan pada Hakim atas lamanya
program rehab yg harus dijalani
 Rehab dimulai dg program rawat inap selama 3 (tiga)
bulan untuk kepentingan asesmen lanjutan, serta
penatalaksanaan medis untuk gangguan fisik dan
mentalnya.

18. Draft Permenkes Rehab Medis
Lanjutan terhadap Terpidana:
 Pelaksanaan rehabilitasi dilanjutkan dengan program rawat
inap jangka panjang atau dialihkan pada program rawat jalan
 Pelaksanaan rehabilitasi lanjutan dengan program rawat jalan
hanya dapat dilaksanakan untuk terpidana dengan pola
penggunaan rekreasional atas jenis narkotika amfetamin,
ganja dan benzodiazepin, dan/atau berusia di bawah 18
tahun
 Pelaksanaan rehabilitasi lanjutan yang dilakukan dengan
rawat jalan mewajibkan terpidana untuk datang pada lembaga
rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan
pemeriksaan urin sewaktu-waktu

19. Draft Permenkes Rehab Medis
 Tersangkapecandu Narkotika yg dititipkan
untuk menjalani rehab medis selagi
menunggu proses persidangan:
 Dilakukan asesmen oleh tim rehab medis sesuai
prosedur tetap proses asesmen
 Dilakukan proses penatalaksanaan rehabilitasi
medis sesuai prosedur tetap yang berlaku
 Lamanya penitipan berlangsung hingga proses
pengadilan selesai dijalankan dan tersangka
memperoleh putusan pengadilan