Laporan Platform Nasional PRB 2017

1
Laporan kegiatan Platform Nasional
MENCARI CELAH MEMBANGUN “BRANDING”
P L A T F O R M N A S I O N A L
Penulis : Trinirmalaningrum, Jojo Rahardjo

2
Sambutan
Membangun Kolaborasi berbagai Pihak
Pertemuan Konsultasi Nasional Forum PRB yang dilaksanakan pada bulan April 2014
lalu mengisyaratkan bahwa Platform Nasional merupakan salah satu mekanisme
nasional dalam berkoordinasi untuk isu pengurangan risiko bencana (PRB) di
Indonesia, mekanisme ini dimungkinkan mengingat peran Platform nasional yang
sangat strategis.
Rekomendasi yang dihasilkan melalui Konsultasi Nasional tersebut meliputi;
Koordinasi, dimana Platform Nasional merupakan terminal bagi seluruh anggotanya
untuk saling bertukar informasi dan memperkuat koordinasi diantara 5 pilar yang ada.
Advokasi, melakukan kerja-kerja advokasi baik litigasi maupun non litigasi, termasuk
mengawal pembahasan Post HFA 2015. Jejaring, membangun komunikasi dan
kerjasama dengan aktor-aktor isu lain diluar pengurangan risiko bencana yang terkait
baik di tingkat nasional maupun lokal, serta dalam rangka mengidentifikasi kapasitas
dan mobilisasi sumber daya.
Pengelolaan pengetahuan, sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan
pengetahuan sehingga perlu dilakukan strategi pendokumentasian dan publikasi yang
beragam. Disamping sebagai repository sekaligus melakukan pemutakhiran data dan
informasi. Peningkatan kapasitas, mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya
peningkatan kapasitas dan pengetahuan serta akses bagi seluruh anggotanya dalam
kerja-kerja pengurangan risiko bencana.
Dan yang terakhir kemitraan, mendukung kerjasama antar pilar, instansi, sektor dalam
pengelolaan kebencanaan ditingkat nasional serta membangun strategi untuk
mendukung kapasitas ditingkat lokal.
Untuk menjalankan ini semua tentunya Planas membutuhkan dukungan baik materi
dan non materi, kemudian Platform Nasional membuat usulan ke beberapa lembaga
donor yang kemungkinan untuk bisa saling bersinerji. Tidak mudah mencari lembaga
pendukung yang memiliki kesesuaian dari berbagai sisi, karena Platform Nasional,
lebih seperti forum koordinasi, sehingga hasil yang dicapai untagible, karena berupa
pertemuan-pertemuan koordinasi antar anggota. Sehingga sulit mencari partners yang
saling memahami.

3
Planas dan A-PAD
Platform Nasional adalah anggota dari Asia Pasific Alliance for Disaster Management
(A-PAD). A-PAD adalah forum multi pihak yang keanggotaanya terdiri dari berbagai
negara, seperti Philipina, Srilanka, Bangladesh, Indonesia, Jepang. APAD`sendiri
berkedudukan di Jepang.
Setelah serangkaian berbagai pertemuan dan diskusi, dalam kurun waktu dua tahun,
akhirnya Planas memperoleh dukungan untuk memperkuat kelembagaannya melalui
program selama satu tahun, program tersebut berjudul Capacity Development for Multi
Stakeholder Forum on Disaster Risk Reduction.
Sebenarnya, kegiatan ini dirancang untuk tiga tahun, tetapi setiap tahun Planas akan
mengevaluasi kegiatan yang diusulkannya, apakah masih sangat relevan atau memang harus
dipilih strategi lain untuk memperkuatnya.
Memperkuat kelembagaan Platform Nasional, memang membutuhkan energy ekstra, karena
sejak tahun 2009 berdiri, baru kali ini Platform Nasional di dukung secara khusus untuk
mengembangkan kapasitas kesekretariatan, sebelumnya dukungan lebih pada kegiatan-
kegiatan pertemuan, diskusi dan berdurasi paling lama hanya 4 bulan. Walau kegiatan-kegiatan
yang didukung oleh donor sebelumnya, membuat Planas menjadi jauh lebih dinamis dan lincah,
tetapi karena secretariat belum terbangun dengan rapih sehingga dibutuhkan dukungan secara
khusus untuk kesekretariatan.
Menister Of Foreign Affair (MOFA) Jepang, melalui A-PAD mendukung upaya Planas untuk
meningkatkan kapasitas forum multi pihak untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Melalui tiga kegiatan besar, Planas berharap bahwa program tersebut dapat menjadi salah satu
titik masuk untuk mengembangkan berbagai strategi yang sudah dibuat pada kepengurusan
sebelumnya.
Buku ini berisi laporan berbagai aktivitas Planas selama kepengurusan 2014-2017. Kami
sengaja menuliskannya dengan gaya yang lebih popular, agar dapat tertangkap pesan sekaligus
sarana belajar bagi semua pihak. Kami ingin pembaca menangkap dinamika dalam menjalankan
program, termasuk program kerjasama antar negara, dimana berbagai perbedaan
membutuhkan penyesuaian serta kerjasama yang baik.
Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu bahan referensi.
Wahid Hasyim Nomor Dua, Jakarta
Trinirmalaningrum
Sekjen Platform Nasional

4
MEMPERKUAT KELEMBAGAAN
P L A T F O R M N A S I O N A L
Platform Nasional berdiri tahun 2009, merupakan amanat dari pertemuan Konferensi Dunia untuk
Pengurangan Risiko Bencana, yang berlangsung di Kobe, Jepang tahun 2005. Pertemuan tersebut
merupakan sejarah penting bagi para pekerja kemanusian dan kebencanaan, karena dalam
pertemuan tersebut salah satu kemajuan yang dicapai adalah dihasilkannya Hyogo Frame Work for
Action (HFA), sebuah kerangka sekaligus panduan bagi tiap negara penanda tangan kesekapatan bila
akan melakukan upaya pengurangan risiko bencana, maka 5 langkah yang ada di dalamnya dapat
menjadi panduan.
Salah satu langkah yang direkomendasikan dalam HFA adalah pentingnya membangun sebuah
kelembagaan koordinasi antar berbagai pihak, salah satunya dengan membangun forum komunikasi
yaitu Platform Nasional. Sejak berdiri, Planas secara kelembagaan masih belum tertata dengan baik,
mulai dari kesekretariatan yang masih “nempel” dengan kantor pengurus, sampai pada bagaimana
memanfaatkan anggota dan melibatkan anggota dengan baik.
Secara keorganisasian, Planas memiliki pertemuan tahunan sebagai upaya menyusun strategi dan
meluruskan kembali upaya-upaya untuk membangun gerakan pengurangan risiko bencana di
Indonesia. Pertemuan tahunan ini memang lebih banyak di dukung oleh BNPB (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana) sebagai “ayah kandung” dari Planas.
Memasuki kepengurusan ke II (2011-2014), di mana aktivis LSM banyak berperan, pemikiran untuk
menjadi mandiri tumbuh dengan pesat, berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan forum ini.
Tercatat nama-nama seperti AIFDR, AADMER, Unilever Peduli, Sampoerna, Dompet Dhuafa,
Perkumpulan Skala, LPBI NU, TEMPO, UNOCHA, Plan International, WVI, HFI, MDMC, BPPT, BNPB
tentunya serta lembaga lain. Mereka mendukung beberapa kegiatan Platform Nasional pada
periode ke II ini. Semangat ini yang kemudian juga menjadikan Planas mampu masuk dalam
keanggotaan A-PAD – juga sebuah forum antar lembaga di Asia pacific yang bekerja untuk
merespon berbagai bencana di wilayah Asia dan Pasific.
Sebagai forum multi pihak, Platform Nasional mengemban tiga amanah atau fungsi :
1. Koordinasi
2. Advokasi
3. Dan Diseminasi informasi
Fungsi yang hanya tiga ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena koordinasi terutama, adalah
kata yang sulit untuk diwujudkan dalam aktivitas. Karena hampir di setiap pertemuan konsultasi
yang diselenggarakan Planas, selalu minim kehadiran pemerintah, keanggotaan pemerintah di
dalam Planas lebih pada konsern pribadi-pribadi terhadap persoalan bersama yaitu PRB.

5
(
banjir Bandang Garut – Nugrah Arya Tama)
Walau demikian, harus diakui pemerintah juga banyak memberikan ruang bagi planas untuk
membangun dialog dengan berbagai pihak. Lantai 12 gedung BPPT adalah saksi, dimana dari ruang
tersebut Planas memulai diskusi-diskusi tematik untuk membangun kepedulian berbagai pihak
terhadap persoalan bencana yang ada di Indonesia. Selain BPPT, BNPB juga menjadi tempat Planas
melakukan pertemuan-pertemuan pengurus.
Sepanjang kepengurusan 2011 – 2014, dimana kepengurusan kolegial dilaksanakan, BPPT dan LPBI
NU merupakan dua tempat favorit pengurus untuk mengadakan pertemuan-pertemuan strategis,
termasuk ide-ide awal bagaimana agar Planas dapat bergerak dengan lebih lincah dalam menjawab

6
berbagai kebutuhan dan tantangan. Sampai kemudian muncul gagasan untuk membuat
kepengurusan dalam bentuk ke sekjenan.
Gagasan ini kemudian disampaikan dalam proses pertanggung jawaban pengurus dan diterima
perubahannya dalam musyawarah anggota yang dilaksanakan pada bulan Desember 2014 di LPBI
NU. Selain memilih tim formatur, struktur baru Planas juga diusulkan dalam pertemuan tersebut.
Sepanjang kepengurusan Planas yang baru 2014-2017, praktis kegiatan Planas banyak di dukung
oleh A-PAD, sebuah aliansi strategis negara-negara di wilayah Asia yang mendorong kemandirian
masyarakat dalam berupaya merespon bencana.
Awalnya Planas ragu untuk masuk dalam forum tersebut, karena secara prinsip forum tersebut jauh
lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan respon terhadap bencana yang terjadi, terutama untuk
men-deploy bantuan-bantuan logistic di wilayah terjadinya bencana. Tetapi melalui serangkaian
pertemuan, seminar, diskusi yang sangat panjang, membutuhkan waktu 2 tahun untuk menentukan
keikut sertaan Planas dalam forum tersebut, saat pertemuan di Jogja, berbarengan dengan AMCDRR
ke V tahun 2012, Planas resmi masuk dalam keanggotaan APAD, dengan memasukan isu PRB ke
dalam forum tersebut, menjadi Asia Pasific Alliance for Disaster Management (A-PAD). Kemudian
Planas menugaskan Faisal Djalal dan Sinta Kaniawati sebagai wakil Planas di A-PAD, kepengurusan
di A-PAD sendiri akan berkahir tahun 2017, dan saat ini Indonesia yang diwakili oleh Faisal Djalal
menjadi ketua dari forum tersebut.
Planas sendiri ingin memanfaatkan forum A-PAD dalam mencari dukungan, karena di dalam A-PAD
ada banyak lembaga donor Jepang yang terlibat – khususnya dari lembaga usaha – sehingga untuk
menjadi anggota tersebut harus juga mendatangkan manfaat bagi Planas, selain pendanaan juga
berbagai kesempatan memperlajari kepiawaian Jepang dalam mengelola bencana.
Tahun 2012, A-PAD memberikan sinyal bahwa mereka tengah melakukan upaya mencari dana-dana
hibah yang ada di pemerintah Jepang. A-PAD memberikan saran agar Indonesia mau mengakses
kesempatan tersebut. Maka pasca pertemuan AMCDRR ke V di Jogja, tim Planas berupaya untuk
mengumpulkan berbagai proses belajar yang sudah dilakukan untuk dirangkum dalam satu usulan
ke pihak A-PAD.
Setelah melalui proses yang cukup panjang dan mengubah berbagai isu agar disesuaikan dengan
usulan A-PAD ke pihak pemerintah Jepang, maka tahun 2014, usulan Planas disetujui. Usulan
tersebut diterima di tengah-tengah perubahan pengurus baru di Planas, sehingga agak merepotkan.
Ada beberapa perubahan komposisi yang ada di Planas, dan membutuhkan waktu untuk
mendiskusikan kembali program yang disetujui oleh A-PAD. Hal lain yang juga membutuhkan waktu
untuk mendiskusikannya adalah, bagaimana posisi program ini terhadap lembaga Planas atau
kesekretariatan Planas.
Akhirnya melalui lokakarya kepengurusan Planas maka disetujui beberapa hal-hal penting terkait
dengan project A-PAD :

7
1. Bahwa program A-PAD harus bisa dimafaatkan untuk membangun kesekretaritan Planas
selanjutnya.
2. Program A-PAD, menjadi bridging (jembatan) untuk menghidupkan kesekretariatan Planas.
3. Struktur dan dibentuknya board atau badan pengarah untuk project A-PAD, dimana ada
keterwakilan dari A-PAD dan Planas.
4. Agar melibatkan anggota dalam mengembangkan kegiatan
5. Bagaimana program A-PAD ini juga dapat dikawinkan dengan rencana strategis Planas yang
sudah dibuat
6. Planas harus mampu masuk dalam isu-isu penting seperti revisi UU Nomor 24, kemudian
mulai me lobby lembaga-lembaga negara lainnya sebagai bagian dari advokasi, dan hal ini
sebaiknya dapat di dukung melalui program A-PAD
Enam butir catatan penting inilah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang
dilakukan oleh Planas sepanjang tahun 2015 – 2016. Diharapkan dalam tahun pertama berbagai
aktivitas yang dilakukan oleh Planas, dapat berdampak pada terbangunnya image dan kepercayaan
anggota kepada Planas.
Disaster Channel Portal Bencana Pertama di Indonesia
Salah satu program yang memperoleh dukungan dari A-PAD untuk memperkuat kesekretariatan
adalah diterbitkannya Disaster Channel (DC), sebuah portal bencana yang didedikasikan oleh BPPT,
TEMPO, Planas dan Perkumpulan Skala untuk public. Mengapa portal ini menjadi penting. Usulan ini
pertama kali muncul saat Planas terlibat dalam pertemuan AMCDRR di Jogjakarta. Ketika itu ada
banyak hasil riset yang dipresentasikan dalam pertemuan berskala internasional, dan Indonesia
menjadi salah satu negara yang terdepan dalam beberapa isu, apalagi pengalaman dari garda
terdepan.
Dari sinilah berawal keinginan untuk membuat sebuah media yang dapat mempublikasikan dengan
bahasa yang lebih mudah dipahami publik tentang berbagai pengalaman, hasil riset serta berbagai
program yang dikembangkan oleh jejaring LSM yang bekerja di sektor kebencanaan. Argumennya
ketika itu, bila ingin isu PRB melesat cepat, maka buatlah media sendiri dan rajin-rajinlah
memanfaatkan media.
Gayung bersambut, pasca pertemuan AMCDRR, ide ini kemudian mulai di godok dengan serius,
dengan memafaatkan keanggotaan dari Perkumpulan Skala, maka TEMPO bersedia untuk menjadi
supervisor dalam proses pembangunan portal DC. Pertemuan rutin membahas pengembangan
portal dimulai di BPPT, hampir setiap minggu ide ini terus didiskusikan.
Gagasannya memang menjadikan portal ini sebagai Pusat Management Pengetahuan tentang
kebencanaan (Knowledge Management Center), berbasis teknologi informasi. Mengapa

8
bekerjasama dengan TEMPO ? Bagaimanapun TEMPO adalah media yang sudah berpengalaman
dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga Planas perlu belajar dengan sungguh-sungguh bila ingin
mengembangkan portal kebencanaan.
Walau ada banyak ide tentang pengembangan portal ini, diantaranya adalah bagaimana agar Planas
juga bisa membangun stasun televise layaknya discovery channel atau membuat sebuah radio
tentang kebencanaan. Akhirnya disepakati untuk satu tahun ini DC akan berkonsentrasi untuk
mengembangkan portal kebencanaan.
Akhirnya portal kebencanaan ini berhasil dibangun, dengan me-rekruit satu orang coordinator,
coordinator tersebut di kontrak oleh Planas, tetapi di support oleh Perkumpulan Skala sebagai
lembaga yang mengusulkan ide untuk membangun portal. Sehingga coordinator program
memperoleh 4 orang tenaga yang didedikasikan oleh Perkumpulan Skala untuk membantu terbitnya
portal tersebut.

9
Nilai dan Karakteristik Produk
Berbeda dengan portal berita lainnya, disasterchannel.co tidak
menonjolkan kecepatan berita, melainkan kelengkapan, gagasan
dan sudut pandang, serta gaya tulisan yang enak dibaca.
A. KELENGKAPAN
B. KECEPATAN
C. GAGASAN DAN
SUDUT PANDANG
D. TULISAN YANG
ENAK DIBACA
Straight News In-depth News
Feature
Artikel
www.disasterchannel.co
70
90
85
88
Disasterchannel.co adalah portal kebencanaan pertama di Indonesia. Portal ini diinisasi oleh Planas
PRB, TEMPO, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Portal ini merupakan langkah
awal dari tujuan besar pihak-pihak tersebut untuk membangun knowledge management center
untuk mereduksi dampak bencana. Berbeda dengan portal lainnya, Disasterchannel.co porsi
informasi kebencanaan dalam portal ini, lebih banyak tentang semangat pengurangan risiko
bencana.
Sampai laporan ini dibuat, saat ini DC sudah memiliki lebih dari 2500 pelanggan tetap, yang setiap
harinya memproleh up date informasi tentang kebencanaan atau pun informasi dari secretariat
Planas. DC tidak hanya melakukan promosi secara on line, tetapi untuk membangun branding,
sekaligus memperkenalkan Planas ke public, DC juga memanfaatkan berbagai kegiatan off line. Salah
satu kegiatan off line yang memproleh sambutan baik dari berbabagi kalangan adalah kampanye
Share Knowledge Save Life (SKSL).
Kampanye Share Knowledge Save Life, merupakan gagasan utuk menyebarkan luaskan informasi
tentang PRB di Indonesia, tim DC memilih kampus menjadi basis nya, dimulai dengan masuk ke
Universitas Negeri Jakarta, kemudian berlanjut ke UPN dan UNHAN. Selain itu, diskusi bulanan yang
diselenggarakan oleh Planas menjadi ajang bagi DC untuk memperoleh informasi terkini dan
mengumpulkan berbagai bahan penting tentang kebencanaan.
Selain model kampanye yang dilakukan, tim DC juga secara rutin dan sistematis membangun portal
layaknya kerja-kerja media, beberapa awak tim DC memang sengaja diambil dari beberapa media,
seperti TEMPO, Suara Merdeka dan juga melibatkan penulis-penulis muda berbakat yang dapat
menuliskan berbagai hasil riset penting dengan lebih popular.

10
adalah kampanye mengajak netizen muda untuk bersama-sama
membangun public awareness terhadap persoalan kebencanaan.
Kampanye ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu mengajak
generasi muda mengakses, menulis, lalu menyebarluaskan informasi
yang bertujuan mereduksi risiko bencana.
Selain program SKSL, DC juga mengembangkan pelatihan jurnalistik, pelatihan ini diharapkan dapat
menarik minat public untuk menulis di DC. Selain itu juga menjadikan para alumni pelatihan sebagai
asset bagi Planas dalam mengembangkan kegiatan. Tidak hanya di Jakarta kegiatan ini juga
dilakukan di Bengkulu dan Jawa Timur, tempat dimana dua wilayah tersebut secara khusus di
dampingi oleh Planas.
Selain melatih anggota Planas menulis, DC juga melakukan serangkaian kegiatan workshop
bagaiamana memanfaatkan media social dalam mengkampanyekan isu kebencanaan. Media social,
bagaimanapun memiliki dampak yang begitu luas. Seperti kita ketahui Indonesia adalah negara
nomor pengguna medsos, pertama India. Sehingga DC memandang perlu mengkampanyekan isu
PRB melalui Medsos. Selain pelatihan yang diberikan ke berbagai tempat, DC juga menguji coba
mengkampanyekan isu asap melalui medsos. Bekerjasama dengan HFI dan anggotanya DC
mengkampanyekan satu juta masker untuk masyarakat di Riau. Ternyata sambutan dari public untuk
membantu cukup antusias. Setelah kampanye ini HFI bersama anggota juga menindak lanjuti
dengan berbagai bantuan ke tingkat lapangan.

11
Berupaya Menjadi Portal Bencana di Indonesia
Berupaya menjadi portal bencana yang pertama, memang tidak mudah ada banyak yang perlu
dibenahi, agar public dapat dengan mudah mengakses serta berbagai informasi yang disajikan sesuai
dengan apa yang diamanhkan oleh para pendiri Portal ini. Ada beberapa evaluasi penting yang
menjadi masukan untuk pengembangan DC ke depan, bahwa DC belum ter-connect dengan
program A-PAD yang lain. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi redaksi di DC agar program A-PAD
juga dapat terekspose dengan baik.
Kemudian bila dikaitkan dengan tujuan awal, DC masih baru sebatas menginformasikan tetapi
belum menjadi sebuah knowledge management, hal ini diakui oleh ke redaksian DC, bahwa untuk
tahun pertama, memang redaksi baru berupaya untuk membangun infrastruktur dan memposisikan
DC di tengah-tengah portal-portal lainnya. Tetapi secara perlahan, proses membangun sebuah
knowledge management berbasis portal terus dibenahi.
Saat ini portal DC sudah dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Sampai saat ini redaksi masih
terus berupaya melakukan berbagai inovasi baru dalam upaya menjadikan DC sebuah portal yang
mandiri yang khusus menginformasikan tentang kebencaan
Inisiasi Kegiatan Sekretariat Platform Nasional
Kesekretariatan Planas, mulai bergeliat melalui diskusi-diskusi bulanan yang sebelumnya lebih
banyak dilakukan di lantai 12 gedung BPPT, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan
secretariat Planas. Sebagai bagian dari amanah Planas untuk memberikan informasi kepada
berbagai pihak.

12
Diskusi bulanan ini kemudian dilanjutkan, dengan memanfaatkan fasilitas yang saat ini dimiliki oleh
secretariat, ruang yang dapat menampung 30 – 50 orang, LCD, serta anggaran yang didukung
melalui program A-PAD – Planas.
Pengalaman dari Nepal, serta penanganan pengungsi Rohingnya merupakan isu pertama yang
dibahas dalam diskusi perdana di secretariat Planas, kegiatan ini diselenggarakan pada, April 2015.
Dengan mengundang MDMC, HFI dan Rumah Zakat, sebagai nara sumber, diskusi membahas soal
bagaimana memetik pelajaran berharga dari peristiwa gempa di Nepal serta menghadapi pengungsi
Rohingnya.
Setelah itu, secara rutin Planas melakukan diskusi bulanan secara rutin. Selain isu terkini, Planas juga
secara khusus menyelengarakan diskusi terkait dengan revisi UU Nomor 24 tentang penanggulangan
bencana. Mengapa secara khusus, karena dalam pertemuan dewan pengarah Planas yang pertama,
yang diadakan di Jogjakarta, disepakati bahwa Planas harus terlibat dalam proses dan mendukung
sepenuhnya proses revisi UU nomor 24 tersebut.
Diawali dengan duduk bersama dengan MPBI – karena sebelumnya MPBI lah yang banyak
melakukan berbagai kajian dan melakukan serangkaian pertemuan membahas revisi UU nomor 24
tahun 2007 ini. Setelah itu, Planas kemudian masuk dalam tim aliansi untuk perubahan UU Nomor
24 tahun 2007 (AMPU). Saat ini pengurus Planas yang terlibat aktif dan menjadi ketua AMPU adalah
Syamsul Ardiansyah. Selain menyiapkan catatan kritis, AMPU berhasil menyelesaikan naskah
akademik, yang memang menjadi salah satu pra syarat dalam mengajukan perubahan.
Berbagai strategi dilakukan, mulai melakukan diskusi di perpustakaan MPR, dengan memanfaatkan
hubungan baik Perkumpulan Skala dengan pihak perpustakaan MPR, kemudian demo “manis”
dengan memberikan bunga mawar, post card dan korek kuping saat anggota dewan melakukan
rapat.

13
Dukungan terhadap AMPU terus bergulir, IFRC, PMI ikut memberikan dukungan dana untuk
menyelenggarakan beberapa pertemuan, diskusi serta seminar tutup tahun di perpustakaan MPR –
RI, yang semua isu diarahkan untuk me-revisi UU Nomor 24 tahun 2007.
Reposisi Platform Nasional
Bicara soal peran Planas, seringkali menimbukan perdebatan yang tidak berujung, bagaimana tidak,
Planas hadir tahun 2009, jauh setelah lembaga-lembaga lain ada, sebut saja MPBI, HFI, dll. Sehingga
memang terasa tumpang tindih peran seringkali terjadi. Tetapi itu adalah dinamika dari sebuah
forum itu sendiri, yang pasti sejak awal berdiri Planas bukan lembaga implementatif, justru peran
Planas adalah menyelaraskan berbagai aktivitas antar anggota.
Untuk mencari bentuk Planas, setelah Sendai Frame Works disepakati, pengurus Planas mencoba
melihat kembali apakah Planas memang masih perlu ada atau kalaupun ada, harus bagaimana peran
dan fungsinya.
Bagaimana seharusnya kepengurusan Planas agar mencerminkan peran Planas sesuai dengan
madatnya, kemudian juga tentang bagaimana posisi keanggotaan pemerintah yang nota bone lebih
banyak orang per orang yang konsern bukan mewakili lembaganya. Karena kalau mau realitasnya,
Planas tidak mungkin meng koordinasikan lembaga pemerintah, itu yang harusnya dilakukan oleh
BNPB. Tetapi bila pemerintah tidak ada dalam keanggotaan Planas, posisi Planas sama saja dengan
lembaga-lembaga atau forum-forum lainnya. Justru karena Planas berangotakan pemerintah, maka
posisi Planas menjadi berbeda.
Perdebatan inilah yang kemudian disepakati bahwa soal keanggotaan akan dibahas di Musyawarah
Anggota, sekaligus pemilihan kepengurusan Planas yang baru.

14
Mencari Peran Strategi Lembaga Usaha dalam PRB
Dalam program kerjasama bersama A-PAD, Planas secara khusus berupaya memberikan porsi untuk
memperkuat peran lembag usaha. Mengapa demikian, karena lembag ausaha memiliki peran yang
sangat strategis dalam pengurangan risiko bencana. Lembaga Usaha adalah salah satu kluster di
Planas. Saat ini adalah era berjejaring begitu salah satu pesan tersirat yang disampaikan oleh Yanuar
Nugroho, staff kepresidenan untuk penghapusan kemiskinan di Indonesia, saat pembukaan
Simposium Peran Lembaga Usaha dalam PRB yang diselenggarakan Planas bersama IBL, pada tahun
2015 silam.
Peran lembaga usaha saat ini memang sangat diperhitungkan, dalam SDG’s disebutkan bahwa
people private partnership dan ditambah lagi dengan prospertity, planet, adalah hal penting dalam
pembangunan. Lembaga usaha kini diminta untuk berperan aktif bukan hanya sekedar keuntungan
semata, tetapi juga bagaimana ikut mengatasi kemiskinan, pengurangan risiko bencana, persoalan
perubahan iklim yang telah menunjukkan dampaknya di beberapa wilayah.
Dalam pertemuan yang sama, secara khusus Uli Aritonang, dari Sampoerna menyatakan, bahwa
selama ini lembaga usaha hanya membutuhkan kepastian hukum, industry rokok adalah lembaga
yang paling sulit untuk memperkenalkan berbagai produknya, melalui iklan, dilarang, melalui CSR
kami tidak boleh menyebutkan branding.
Sementara bagi Sinar Mas, perubahan harus dilakukan, bagaimanapun lembaga usaha bila ingin
terus berjalan dengan baik, harus mampu melakukan perubahan, salah satu yang kami lakukan

15
dengan menbangun etos kerja di dalam Sinar Mas sendiri. Misalnya saat ini kami mengembangkan
tiga prinsip dalam pengembangan di Sinar mas No Fire, Pro Poor dan prinsip people center. Divisi
inilah yang memantau sekaligus memonitor seluruh unit di Sinar Mas. Menurut Zukri Saad, dari Sinar
Mas, bila kami tidak melakukan perubahan dan strategi, kami juga akan tergilas.
Memang harusnya bukan lagi sekedar charity yang dikembangkan oleh lembaga usaha dalam
mengembangkan CSR nya, harus dicari peran-peran strategis yang memberi dampak bagi
masyarakat dan juga keberlangsungan usaha.
Perencanaan keberlanjutan bisnis, memang harus memasukan isu kebencaan, jadi harusnya dalam
menentukan strategi lembaga usaha perlu menyertakan isu bencana dalam perencanaannya.
Demikian salah satu rekomendasi bagi lembaga usaha terkait dengan isu kebencanaan.
Menggalang keikut sertaan lembaga usaha dalam PRB, tidak berhenti saat workshop di Jakarta,
tetapi di dua wilayah yang menjadi titik pengembangan Platform Nasional, di Jawa Timur dan
Bengkulu, Planas bekerjasama dengan forum daerah mencoba mencari format bagaimana
meningkatkan pemahaman PRB ke lembaga usaha.
Phase II, program yang dikembangkan adalah mencari model kerjasama strategis antar berbagai
pihak. Bali, misalnya telah berhasil mendorong kerjasama dengan PHRI (persatuan hotel seluruh
Indonesia) Bali untuk sertifikasi hotel-hotel untuk kesiap siagaan menghadapi bencana. Kesepakatan
ini juga diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dimana Forum PRB di NTB menjadi katalisator.
Rekomendasi
1. PRB adalah salah satu instrumen untuk jaminan tercapainya seluruh target SDGs "Yang
paling miskin paling banyak"
2. Ini adalah usia kolaborasi. PRB, serta pengurangan kemiskinan dan adaptasi perubahan
iklim, tidak akan pernah berhasil tanpa kolaborasi
3. SFDRR sebagai kerangka global baru untuk PRB, untuk sektor bisnis, untuk meningkatkan
investasi usaha kecil menengah (UKM) dalam upaya pengarusutamaan PRB. Jadi DRR tidak
hanya bisa bisnis skala besar tapi lebih khusus pada skala kecil.
4. Fokus di tingkat lokal
Empat hal inilah yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan satu hari membahas tentang
begaimana dan dimana peran lembaga usaha dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

16
Forum PRB – Para Panggawa Di Garis Depan
Bengkulu dan Jawa Timur adalah dua wilayah yang dipilih menjadi mitra kerjasama Planas dalam
mengembangkan forum, utamanya bagaimana melibatkan lembaga usaha dalam upaya-upaya PRB
di dua wilayah tersebut.
Dua forum ini, berdiri dalam kurun waktu yang berbeda, Bengkulu banyak diinisiasi oleh program
SCDRR - Communities Trough Disaster Risk Reduction – program kerjasama antara pemerintah
Indonesia dan UNDP, badan PBB untuk pembangunan. Forum ini berdiri pada Januari 2010, lahir
untuk memperkuat kapasitas antar lembaga, dan menjadi sebuah forum komunitas yang bekerja
untuk isu kebencanaan. Forum ini juga berfungsi menjadi media bagi komunitas untuk mendorong
adanya kebijakan dan kelembagaan yang lebih serius dalam program penanggulangan bencana.
Sementara Forum Jawa Timur, diresmikan pada Oktober 2013. Melalui proses yang panjang, hampir
lebih dari satu tahun, inisiasi untuk membentuk sebuah forum dilakukan, melalui serangkaian
workshop, pertemuan, seminar serta diskusi-diskusi di beberapa tempat di Jawa Timur. Melalui
proses musyawarah besar (Mubes) dengan melibatkan berbagai unsur, LSM, media, lembaga usaha,
pemerintah, akademisi, maka terbentuklah secara resmi forum PRB. Diharapkan forum ini dapat
menjadi wadah untuk saling berkoordinasi, membangun komitmen, sinergi dan meningkatkan
kapasitasnya, dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Keterlibatan lembaga usaha, merupakan salah satu target dalam program penguatan forum PRB,
mengapa demikian, karena lembaga usaha juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam upaya
pengurangan risiko bencana.
Kegiatan Planas dan A-PAD, berupaya untuk memberikan ruang bagi anggota forum, termasuk
lembaga usaha, untuk saling membuka dialog. Serangkaian kegiatan dilakukan di dua wilayah
tersebut, mulai dari workshop, diskusi, kemudian seminar besar untuk menyusun berbagai rencana
strategis yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
Bengkulu dalam laporan terakhir yang disampaikan pada pertemuan Forum PRB di Bengkulu, hasil
pengumpulan data yang ada, tentang persepsi terhadap upaya PRB, lembaga usaha memiliki
pemahaman tentang PRB hanya sekitar 2%, walau ada banyak kegiatan CSR yang dikembangkan
terkait dengan bencana, tetapi perusahaan belum mengaitkannya dengan persoalan PRB.
Hal ini diakui oleh KADIN (Kamar Dagang Indonesia – Bengkulu) banyak perusahaan-perusahaan di
Bengkulu, yang telah melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, pendidikan serta bantuan
saat tanggap darurat ketika terjadi bencana.
Padahal bila dilakukan secara lebih terencana mungkin akan lebih baik dan stretagis serta
dampaknya pun akan terasa di masyarakat. Untuk itulah pertemuan serta dialog-dialog seperti ini
harus dilakukan secara periodik.

17
Tidak berbeda dengan Bengkulu, Jawa Timur juga memulai dengan dialog dengan beberapa LSM
serta lembaga usaha yang cukup aktif di dalam forum, dialog ini diupayakan agar terjalin saling
memahami tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan kerjasama antara Planas dan A-
PAD. Hasil focus grup diskusi pertama, yang dilakukan di Surabaya dengan memanfaakan konsultan
yang ada, maka di peroleh informasi, bahwa lembaga usaha di Surabaya jauh lebih beragam, ada
banyak industry yang tumbuh dan berkembang di wilayah Jawa Timur, tetapi yang terbesar adalah
industry perkebunan.
Sebagai wilayah penghubung untuk bagian timur, Jawa Timur, termasuk wilayah penyumbang
nomor satu untuk industry, yang terbesar adalah dari industry rokok. Jawa Timur mempunyai
potensi di bidang Pertanian, Perkebunan, Niaga, Holtikultura, Perikanan dan Sumberdaya Energi
lainnya serta potensi industri yang cukup bagus. pertumbuhan ekonomi Semester I Tahun 2012
mencapai 7,20 persen.
Data BPS Jawa Timur menyebutkan, PMA yang paling banyak menginvestasikan modal mereka di
Jatim adalah industri penyedap makanan di Jombang dengan tambahan investasi sekitar 109,8 juta
dolar AS. Diposisi kedua ada industri farmasi di Bangil, Pasuruan yang juga menambah perluasaan
pabrik mereka dengan total investasi 50 juta dolar AS. Di posisi ke tiga ada industri aneka bahan
untuk popok dan pembalut senilai 54 juta dolar AS. Penambahan investasi ini mereka lakukan bukan
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja tetapi banyak juga untuk diekspor. Dengan demikian
diharapkan investasi ini akan bertambah terus yang nantinya akan menyerap tenaga kerja yang lebih
banyak untuk warga Jatim
Dari angka-angka tersebut, tentunya lembaga usaha sudah saatnya memiliki strategi untuk
menghadapi bencana, karena Jawa Timur, juga merupakan wilayah rawan bencana. Saat meletusnya
gunung Kelud, menjadi salah satu contoh baik, karena bukan hanya sekedar saat terjadi bencana,
jauh sebelumnya lembaga usaha, LSM dan pemerintah telah bekerjasama mengembangkan
berbagai kegiatan di wilayah sekitar Kelud, salah satunya adalah penyadaran akan pentingnya
menghadapi erupsi Kelud. Dan hasilnya, ketika Gunung Kelud erupsi korban tidak ada, kerugian
sangat minim.
Seperti gayung bersambut, pertemuan forum yang dilaksanakan pada bulan Februari dan dihadiri
oleh wakil Gubernur Jawa Timur, mendapat dukungan penuh, bahkan wakil Gubernur Jawa Timur,
Saefullah Yusuf, menindak lanjuti dengan pertemuan secara khusus dengan lembaga usaha. Minggu
pertama bulan Maret 2016, Wakil Gubernur Jawa Timur, menggenapkan janjinya.
Pertemuan di desain tidak formal, diawali dengan makan malam, dihadiri oleh lembaga usaha,
karena memang acara tersebut dirancang secara khusus untuk lembaga usaha, ada sekitar 12
lembaga usaha di JawaTimur, kemudian berdialog dengan Wakil Gubernur. Secara eksplisit, wakil
gubernur menyampaikan bahwa persoalan bencana adalah persoalan kita semua, karena siapa saja
bisa jadi korban, baik kaya atau miskin. Sehingga semua pihak harus terlibat dalam upaya-upaya
pengurangan risiko bencana.

18
Semua pihak telah diketuk oleh Pimpinan Daerah, tinggal bagaimana forum menindak lanjuti
seluruh proses ini. Harapannya tentu ada blue print yang dapat digunakan oleh semua pihak dalam
upaya membagun Indonesia yang jauh lebih tangguh. Semoga
Forum Bali dan Nusa Tenggara Barat, didukung oleh A-PAD selama satu tahun bekerja bersama
Planas untuk meningkatkan peran lembaga usaha di masing-masing wilayah tersebut. Forum Bali
berhasil mendorong sertifikasi hotel-hotel di kawasan Bali untuk kesiap siagaan. Begitu juga dengan
NTB.
Rangkaian program dialog dilakukan di dua wilayah di atas, dengan melibatkan berbagai pihak,
diantaranya LSM, Media, Pemerintah serta lembaga usaha, forum lintas pelaku ini diharapakan
dapat membangun kerjasama strategis antar berbagai pihak terkait dengan upaya pengurangan
risiko bencana.
Program menunjukan hasilnya saat adanya MOU antar berbagai pihak untuk membangun wilayah
Bali sebagai wilayah siap menghadapi bencana. Keberhasilan Bali inilah yang kemudian mendorong
forum di NTB untuk melakukan hal yang sama.
Forum adalah salah satu asset daerah yang sangat penting untuk dikembangkan, sampai saat ini
kita memiliki 19 Forum PRB di tingkat propinsi dan 45 di tingkat kabupaten kota. Melalui forum-
forum inilah minimal saling belajar dan berbagi informasi antar multi pihak dapat dilaksanakan
dengan baik.

19
ENGLISH VERSION

20
INSERT OF
N A T I O N A L P L A T F O R M
BRANDING

21
Preface
A-PAD Strategic Collaboration – National Platform
National Consultation Meeting PRB Forum held in April 2014 and hinted that the National
Platform is one of the national coordinating mechanism for the issue of disaster risk
reduction ( DRR ) in Indonesia, this mechanism is possible in view of the role of the national
strategic platform.
Recommendations generated through the National Consultation include;
Coordination
The National Platform is a terminal for all its members to exchange information and
strengthen coordination among the five pillars there.
Advocacy
Conducting advocacy works, both litigation and litigation, including escorting the discussion
Post HFA 2015. Networking, developing communication and cooperation by actors other
than the issue of disaster risk reduction related in both the national and local levels, as well
as in order to identify capacity and mobilization of resources.
The Knowledge Management
As a consortium for the sharing of experience and knowledge,we need to do certain
necessary documentation and publications strategy. Besides that the consortioum need to
be as a repository while simultaneously updating of data and information.
Capacity building
Supporting and facilitating the efforts of capacity building and knowledge as well as access
to all of its members in the work of disaster risk reduction.
Partnership
Supports cooperation between pillars, agencies, sectors in the management of the present
national disaster and build strategies to support the capacity of the present premises.
To run this all surely Planas need support both material and non-material, then make a
proposal to some donor agencies are likely to be able to interact each other. It’s not easy to
find supporting institutions that have the suitability of various sides, as National Platform,
more like the coordination forum, so that results achieved is untagible, because the form of

22
coordination meetings of members. So it is a challenge to look for partners who understand
each other.
Planas and A-PAD
The national platform is a member of the Asia Pacific Alliance for Disaster Management (A-
PAD). A-PAD is the multi-party forum consists of various countries, such as the Philippines,
Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Japan. APAD is based in Japan.
After a series of meetings and discussions, in the past two years, finally Planas obtain support to
strengthen the organization through the program for one year. The title of the programme is
Capacity Development for Multi Stakeholder Forum on Disaster Risk Reduction.
In fact, this activity is designed for three years, but each year the Planas will evaluate the activities
proposed. Is it still very relevant or to choose another strategy to strengthen it.
Institutional strengthening of National Platforms, do require extra energy, because since the year
2009, National Platform for the first time specifically is supported to develop secretarial capacity.
Previously was supportedmore on activities meetings, discussions and the longest lasted of activity
was only for four months. These activities still making Planas became dynamic and agile, but
because the secretariat stuff has not beenhandled so that we need to support it in particular for
secretarialstuff.
Minister Of Foreign Affairs (MOFA) Japan, through the A-PAD support the efforts to increase the
capacity of this multi-party forum for disaster risk reduction in Indonesia. Through three major
activities, Planas hope that such programs can be one entry point for developing a variety of
strategies that have already been created on the previous office.
This book contains report on one year activities Planas conducted together with A-PAD. We
deliberately write it with a more popular style, so that the message can be sent and as a learning
tool for all parties as well. We wish the readers could receive the dynamicaspects in running
programs, especially programs of cooperation between countries, where various differences require
certain adjustment as well as good cooperation.
Hopefully, this book can be useful and can be used as one of the reference materials.
Wahid Hasyim NomorDua, Jakarta
Trinirmalaningrum
Sekjen Platform Nasional

23
INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF NATIONAL PLATFORMS
National platforms established in 2009, is the mandate of the meeting of the World
Conference for disaster risk reduction, held in Kobe, Japan in 2005. The meeting is
important for the history of humanity and disaster workers, because one of the progress
achieved is the result of Hyogo Frame Work for Action (HFA). This framework works as a
guidance for each countryto made efforts for disaster risk reduction, which is consist of the
5 steps as guidance.
One of the steps recommended in the HFA is the importance of building an institutional
coordination between the various parties, one of them by building a forum of
communication, namely the National Platform. Since its establishment, Planas is still not
well-ordered, ranging from secretarial office is still attached with the office of the secretary
general office, until on how to harness members and how involve members in good
approach.
Planas has its annual meeting in an effort to devise strategies and to build the movement
for disaster risk reduction in Indonesia. The annual meeting is in fact more supported by
BNPB (National Agency for Disaster Management) as "biological father" of Planas.
Entering second phase management (2011-2014), which starred many NGO activists, and
several thought to be independent was growing rapidly, accordingly numerous significant
attempts made to liven up this forum. Recorded names such as AIFDR, AADMER, Unilever
cares, Sampoerna, DompetDhuafa, Perkumpulan SKALA, LPBI NU, TEMPO, UNOCHA, Plan
International, WVI, as well as other institutions. They support some of the activities of the
National Platform on the 2nd
phase. This spirit that was then also made Planas is able to
enter into membership A-PAD – also a forum of between institution in Asia pacific who
worked to respond to the wide range of disasters in the Asia and the Pacific.
Originally Planas hesitate to go in the forum, because the forum is in principle a lot more
doing activities response to disaster, especially to deploy logistic assistance in the area of
the occurrence of the disaster. But through a series of meetings, seminars, a very long
discussion, takes 2 years to determine the accompaniment Planas in the forum. In a
meeting in Yogyakarta, in unison with the AMCDRR 5th in 2012, PLANAS officially received
the membership of APAD. The inclusion of the issue of the PRB into the forum, therefore
the forum became Asia Pacific Alliance for Disaster Management (A-PAD). Then Planas
commissioned Faisal Jalal and ShintaKaniawati as the representative of Planas in A-PAD.

24
Planas itself want to leverage the forum A-PAD in search of support, because in the A-PAD
there are many donor agencies Japan involved – particularly from businesses – so that to
become a member must also bring benefits for Planas, in addition to funding opportunities
as well as various colleagues specializing in managing disasters Japan mastery.
In 2012, the A-PAD give the signal that they make an effort seeking grant funds that exist in
the Government of Japan. A-PAD provide advice so that Indonesia willing to access these
opportunities. Then post the meeting AMCDRR 5th
in Yogyakarta, the team is able to collect
various Planas learning process already underway to summarized in one proposal to A-PAD.
After a fairly long process and change the various issues in order to be adapted to the A-
PAD proposal to the Government of Japan, then by 2014 Planas proposal approved. The
proposal received in the middle of the new commissioner changes in Planas, making it
somewhat inconvenient. There are some changes in the composition of which is in the
Planas, and take time to discuss the return of the program approved by the A-PAD. Other
things that need time to discuss is how to determine the position of the program in Planas.
Eventualy through PLANAS workshop then approved some important substances related to
the A-PAD project:
7. Program A-PAD must be utilized to build the next Planas secretarial.
8. A-PAD program to be bridge to turn on the Planas secretarial.
9. Structure and formation of board or steering body for the project A-PAD, where
there is a representation of A-PAD and Planas.
10. In order to engage members in developing activities.
11. How to make this A-PAD program can also be suitable with the Planas strategic plan
already made.
12. Planas should be able to enter into important issues such as the revision of the
REGULATION number 24, then start to lobby institutions of other countries as part
of its advocacy, and this should be supported through the program A-PAD.
This six important note elaborated in various activities conducted by the Planas all year
2015 – 2016. Expected in the first year of the range of activities undertaken by the Planas,
can impact on the harmonious image and trust members to Planas.

25
The first Disaster Channel Portal in Indonesia
One program that gained support from A-PAD to strengthen secretarial is a publication of
the Disaster Channel (DC), a portal dedicated by BPPT, TEMPO, Planas and Perkumpulan
SKALA for the people. Why this portal becomes important? This proposal first appeared
when Planas was involved in meetings of the AMCDRR in Yogyakarta. When there is a lot of
research results presented at the meeting of the international scale, and Indonesia became
one of the countries at the forefront of some of the issues.
From this beginning the desire to create a medium that can be published with an easier-to-
understand language about various experiences, research results as well as a variety of
programs developed by the network of NGOS working in the sector of disaster. The
argument at the time, if you want to PRB issue spread quickly, then make your own media
and be attentive in making use of the medias.
Post meeting AMCDRR, this idea then start built seriously. Members of the Perkumpulan
SKALA has been working hard, then the TEMPO is willing to become a supervisor in the
development process of the portal DC. Regular meetings to discuss the development of the
portal begins at BPPT, almost every week these ideas continue to be discussed.
The idea is indeed make this portal as a center of knowledge about Disaster Management
(Knowledge Management Center), information technology based. Why co-operate with the
TEMPO? However the TEMPO is the media that has already experienced in developing its
business, so This needs to be studied in earnest to develop disaster portal.

26
Although there are many ideas about the development of this portal, such as how to build a
TV station like the discovery channel or create a radio station about the disaster. Finally
agreed for this year, DC will concentrate to develop disaster portal.
Finally this disaster portal successfully built under the supervision of a coordinator. The
coordinator on contract by the Planas, but support by the Perkumpulan SKALA as the only
Agency who proposed the idea to build a portal. The program coordinators hires 4
employees dedicated by Perkumpulan SKALA to help the improvement of the portal.
Nilai dan Karakteristik Produk
Berbeda dengan portal berita lainnya, disasterchannel.co tidak
menonjolkan kecepatan berita, melainkan kelengkapan, gagasan
dan sudut pandang, serta gaya tulisan yang enak dibaca.
A. KELENGKAPAN
B. KECEPATAN
C. GAGASAN DAN
SUDUT PANDANG
D. TULISAN YANG
ENAK DIBACA
Straight News In-depth News
Feature
Artikel
70
90
85
88
Disasterchannel.co adalah portal kebencanaan pertama di Indonesia. Portal ini diinisasi oleh Planas
PRB, TEMPO, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Portal ini merupakan langkah
awal dari tujuan besar pihak-pihak tersebut untuk membangun knowledge management center
untuk mereduksi dampak bencana. Berbeda dengan portal lainnya, Disasterchannel.co porsi
informasi kebencanaan dalam portal ini, lebih banyak tentang semangat pengurangan risiko
bencana.
Until the report is made, the current DC already has 2.500 regular subscribers, that every
day receive up to dated information about the disaster or the information from the Planas
office. DC not only do promotions on line, but to build branding, as well as introducing the
public to the Planas, DC also utilizes various activities off line. One of the off line activities
that has received good response of numerous individuals is Share Knowledge Save Life
(SKSL).
The campaign of Share Knowledge Save Life, is the idea to spread the broad information
about the PRB in Indonesia, DC team chose campus as a basis. Start with the State
University of Jakarta, then continues to the UPN and UNHAN. In addition, a monthly
discussion held by the Planas became the arena for DC to obtain current information and
collect a wide range of essential materials about the disaster.
In addition to the campaign models do, DC team also routinely and systematically build
portal like the work of the media, some of the crew of the DC team was deliberately taken
from some major media, such as TEMPO, Suara Merdeka and also involving young talented
writers who can write a variety of important research.

27
adalah kampanye mengajak netizen muda untuk bersama-sama
membangun public awareness terhadap persoalan kebencanaan.
Kampanye ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu mengajak
generasi muda mengakses, menulis, lalu menyebarluaskan informasi
yang bertujuan mereduksi risiko bencana.
In addition to program SKSL, DC is also developing training of journalism training, is
expected to attract the interest of the people to write in DC. It also makes training alumni as
asset for Planas in developing activities. Not only does this activity in Jakarta also conducted
in Bengkulu and East Java, the place where the two areas specifically in close coordination
by the Planas.
In addition to train members of Planas to have writing skills, DC also did a series of
workshop activities how to leveraging social media in the campaign issue of disaster. Social
media, however, have such a broad impact. As we know Indonesia is a country number 2 of
social media users, while India is the first. So the campaign will need to look at the issue of
DC PRB through social media. In addition to the training provided to various places, DC also
piloting the campaign issue of smoke of forest fire prevention through social media.
Collaborates with HFI, DC campaigning one million masks to the people of Riau. It turns out
the message from the public to help quite enthusiastic. After that campaign HFI is
proceeding to help to various areas of various disasters.

28
Strives to be the Portal of the Disaster in Indonesia
Strives to be the firstPortal of disaster, it was not easy since there are many that need to be
addressed, so that the public can easily access as well as a wide range of information
presented in accordance with what is directed by the founders of this Portal. There are
some important evaluation becomes the input for the development of the DC in the near
future, that DC has not been connnected with other A-PAD programs. This should be a
concern for editors in DC so that the A-PAD program can also be an exposé properly.
Then when it is associated with the original purpose, DC is still limited to inform but not yet
into a knowledge management. It is recognized by the editor of the DC, that for the first
year DC seeks to build its infrastructure and reposition DC amidst the other portals. But
gradually, the process of building a knowledge management portal based continues to be
addressed.
Accordingly, the current editors do various changes and try to do a new innovation in an
attempt to make DC a independent portal informs especially about the disaster:
1. DC would involve the board in it’s contains.
2. Improvement in the structure of editors in order to be able to connect with other Planas
program
3. Further increase in utilizing Planas network.
4. Redesigning DC Portal.
5. Developing English version
6. Developing offline activities.

29
Initiation of The National Platform Secretariat Activities
Planas Secretarial, starting to work through monthly discussions that were previously more
done on the 12th floor of the BPPT building. This activity is a regular activity conducted by
Planas secretariat as part of the direction of Planas to provide information to the various
parties.
This monthly discussion the followed by utilizing the facilities currently owned by
secretariat, room which can accommodate 30 – 50 persons, LCD, as well as the budget that
is supported through the program A-PAD – Planas.
The experience of Nepal, as well as the handling of refugee Rohingnya is the first issue
covered in the discussion on secretariat Planas, the activity is held in April 2015. By inviting
MDMC, HFI and Rumah Zakat, as a resource person, the discussion addressed the question
of how picking a valuable lesson from the events of earthquake in Nepal as well as the face
of the refugee Rohingnya.
After that , routinely Planas conduct regular monthly discussions. In particular Planas
organizes discussions related to the revision of Regulation No. 24 on disaster management.
Why in particular, because the first Planas steering board meeting, which was held in
Jogjakarta , agreed that Planas should be involved in the process and fully supports the
process of the revision of the Regulation number 24.
Begins with sitting down with MPBI - as previously MPBI who do a lot of studies and a series
of meetings to discuss the revision of Law No. 24 of 2007. After that , Planas then entered
the alliance team to an amendment of Law No. 24 of 2007 ( AMPU ). Currently the Planas
board, who was involved and became chairman Ampu is SyamsulArdiansyah. In addition to
setting up a critical note, Ampu successfully completed an academic paper, which has
become one of the pre-requisite to apply for a change .
Various strategies has been doing. Starting a discussion in the Assembly library, by utilizing a
good relationship between Perkumpulan SKALA and Assembly library, then di a “sweet”
demonstation by giving some roses, post card and cotton bud when board members held a
meeting .

30
Unfortunately until this report is completed , the revision of Law No. 24 of 2007, is still not
on the list of short or long in the national legislation of Parliament. Supports was deemed
lacking, including the lobby to some members of the House of Representatives as well as
other commissions related to the issue of disaster. Currently Ampu continues to move, in
addition to lobby BNPB to push and lobby legislative. Ampu also collaborates with other
groups to encourage this revision be a concern. The group revision of the Regulation of
Minerbaand social workers are ready to stand together in order to put this revisions is
included in the agenda of Parliament .
Another discussion is based on an important issue continues to roll , how to put together
SFDRR and SDGs , that earned important input for DRR movement in Indonesia given by
Yoyo Sangkoyo, ITI Lecturer who also an activist of Democracy School. According to Yoyo, it
is important to make the experience of the field becomes a tool to develop a broader
strategy.
The above conclusion is one of the significant points of the meeting KNPRBBK ( National
Conference on Disaster Risk Reduction on Community Basis), held in Surabaya. KNPRBBK is
a meeting supported by Planas, given the importance of the experience of communities in
disaster risk reduction. There are a lot of creative ideas that emerged in this meeting to
provide input for policy direction DRR in Indonesia

31
In Search of Strategic Role of Private Sector on DRR
Private sector is one in Planas cluster that actually has a strategic role. This is the era of
networking as one of the implicit messages conveyed by YanuarNugroho, presidential staff
for the elimination of poverty in Indonesia, at the opening of the Symposium on the Role of
private sectors in Planas PRB held together with IBL.
The role of private sector today is very significant, in SDG's mentioned that people private
partnership and included with prospertityis important in development. Private sector are
now required to take a stake in his role not just profit oriented, but also how to participate
actively in overcoming poverty, disaster risk reduction, climate change issues that have
demonstrated impact in some areas .
Specifically UliAritonang, from Sampoerna said that for a long time, private sector only need
legal certainty. The cigarette industry is the most difficult sector to introduce a variety of it’s
products, since through advertising is prohibited, through our CSR should not mention
branding.
As for Sinar Mas, changes must be made, however, if you want the private sector continues
to perform well, should be able to make a change , one which we did is developing work
ethic within the Sinar Mas. For example, when we developed three principles in the
development of Sinar Mas No Fire, Pro-Poor and the principle of people center. According
to Zukri Saad, from Sinar Mas, if we do not make changes and strategies, we also will be
crushed .
It should no longer just carity developed by the agency in developing its CSR efforts, but also
to look for strategic roles that make an impact for the community as well as business
continuity .
Business continuity planning, it should include the issue of disaster, so it should be in
determining the strategy of private sector need to include the issue of disaster planning.
Thus one of the recommendations for the private sector is related to the issue of disaster .
Mobilising participation of private sector in the PRB, does not stop at a workshop in Jakarta,
but in the two regions that is the center of development of the National Platform, which is
in East Java and Bengkulu, Planas in collaboration with regional forums trying to figure out
how to increase the understanding of DRR format to private sector.

32
Recommendation:
1. The PRB is one of the instruments to ensure the achievement of all targets SDGs "
The poor hit the most"
2. This is the age of collaboration. DRR, as well as poverty reduction and climate
change adaptation, will never works without collaboration
3. SFDRR as the bew global framework on DRR, for business sectors, for enhance the
involment of small-medium enterprises (SMES) in the effort of mainstreaming of
DRR.So DRR not only apply to large -scale businesses, but more particularly at small
scale.
4. Focus on local level
That is four conclusion of the one-day meeting to discuss or to define where the role of
business institutions in efforts to reduce disaster risk .

33
DRR Forum, The Commanders in Front Line
Bengkulu and East Java are two regions that have been chosen to be partners for National
Platform in forum development. Especially in involving private sectors in DRR efforts at the
two regions.
The both forums are established in different time. Bengkulu was established by SCDRR
program – Communities Trough Disaster Risk Reduction – partnership program between
government of Indonesia and UNDP, the United Nations organization for development. This
forum was established in January 2010, established for strengthening the capacity of
institutions and to become a community forum who work for disaster issues. The forum is
meant to be the community media to encourage the policies and the institutions in DRR
issues.
In the mean while, East Java Forum was established in October 2013. Through the long
process, more than a year, the forum was initiated through a series of worshops, meetings,
seminars, and discussions at some venues in East Java. Through big conference with the
involving of various elements, NGOs, medias, private sectors, academia, the DRR forum was
officially established. The forum is expected to stimulate the coordination, commitment,
synergy, and to improve the it capacity in disaster risk reduction efforts.
The involvement of private sectors is one of the targets in DRR Forum strengthening. Why is
that? That because of private sectors has also significant roles in disaster risk reduction
efforts.
National Platform activities and A-PAD was to encourage the dialogue between all members
of the forum, including the private sectors. A series of activity was coordinated at the both
regions, such as workshops, discussions, and big seminars in order to build the strategic
plan that could be performed all together.
Bengkulu in latest report at the DRR Forum Conference in Bengkulu was said according to
collected data about the perception of DRR efforts that the private sectors understanding to
the DRR only about 2%. In facts, there were CSR activites have been developed, but the
private sectors did not relate it to DRR issues.
The facts above was confirmed by the KADIN (Indonesian Chamber of Commerce and
Industry of Bengkulu). Many of companies in Bengkulu have done some efforts in
environment preservation, education, and responses in disaster situations.

34
The above efforts will have significant results if performed in planned and coordinated
works. That’s why the dialogue and meeting are importants to be done regularly.
Same with Bengkulu, East Java has also started the dialog with several NGOs and private
sectors who have active roles in the forum. The dialog was to promote the understanding of
goals of National Platform and A-PAD cooperation. The results of first focus groups which
has been done in Surabaya was private sectos in Surabaya was more diverse. There are
many industry was grow and developed at East Java region. Plantation industry is the
biggest part of it.
As a bridge in east region of Indonesia, East Java is one of the biggest tax payer in Indonesia,
especially cigarette industry. East Java has a potential economy growth in farm, plantation,
trade, holticulture, fishing, and energy resources. Economy growth in first semester of 2013
was 7.2 %.
BPS (Statistical Data Buraeu) data stated that the biggest PMA (Foreign Capital Company) in
East Java is MSG industry in Jombang with 109,8 million USD additional investment. At
second position is the pharmaceutical industry in Bangil, Pasuruan who has expanded their
factory with total 50 million USD investment. At third posision is diaper and femine car
products industry with 50 million USD. This additional investment is not to fulfill the
domestic demand, but many of the products is to export. Accordingly, these investement is
expected to grow and will provide more employment for East Java people.
Base on the above data, private sectors has to build their strategy to face disaster, since
East Java is prone region of disaster. The eruption of mount Kelud in the past should be
seen as a good example of what should be don in disaster situation. Far before the eruption,
private sectors, NGOs and government have cooperated to develop various activities
around Kelud area. One of the activity was the education about how to respond if the
eruption take place. The result was nobody die and the losses is minimal.
Fortunately, forum meeting took place in February 2016 and the vice governor of East Java,
Saefullah Yusuf. He then follow it up with special meeting with the private sectors in March
2016.
The meeting was designed formally. Initiated with dinner, the meeting was attended by 12
private sectors. In the meeting the vice governor has a discussion with the private sectors.
Explicitly, the vice governor has said that the disaster issues are our concern, since anybody
could be a victim when the disaster strikes. For that matter, all parties should get involved
in disaster risk reduction efforts.

35
The regional leader has drove all parties, now the rest is how the forum to follow up the
whole process. It is expected that we will create a blue print that could used by the whole
parties in order to build the more resilient Indonesia. Hopefully.
Forum of Bali and West Nusa Tenggara (NTB) are supported by A-PAD for a year. In
cooperation with National Platform the forums are intented to improve the role of private
sectors in their own areas. Bali Forum has succeeded in encouraging hotels sertification in
Bali area for the disaster preparedness. NTB as well.
A series of dialog program took place in two areas above. Various parties are got involved.
Some of them are NGOs, medias, government, and private sectors. The forum was expected
to build a strategic cooperation between related parties on DRR efforts.
The program above has shown the result in the MOU between various parties to build the
Bali area as the area that has disaster preparedness. The success of Bali has encouraged the
forum of NTB to do the same thing.
Forum is the one of local asset that is important to be developed. At this time we have 19
forums of DRR at provincial level and 45 forums at the distric level. Through these forums,
we at least could exchange our experience and knowledge between various parties in better
way.

36
Sekretariat Platform Nasional
Gedung IEC Lantai 4
Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 14
Jakarta Selatan
021-27534450
www.planasprb.net

Laporan Platform Nasional PRB 2017

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Laporan Platform Nasional PRB 2017

Similar to Laporan Platform Nasional PRB 2017 (10)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Laporan Platform Nasional PRB 2017