Dokumen tersebut membahas tentang Kode Etik Kehumasan Pemerintah dan BUMN yang mencakup komitmen pribadi, hubungan ke dalam dan luar organisasi, hubungan sesama profesi, badan kehormatan, dan sanksi bagi pelanggaran kode etik.
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat informasi mengenai latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian yang dimiliki Dadang Solihin dalam bidang pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
Dokumen tersebut menggambarkan latar belakang dan pengalaman kerja Dadang Solihin sebagai pejabat pemerintah dan akademisi. Dadang Solihin memiliki pengalaman yang luas di berbagai lembaga pemerintahan dan akademik, serta banyak menduduki posisi kepemimpinan di berbagai organisasi.
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan, seperti struktur perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dasar hukum RPJMN 2015-2019, struktur dan isi RPJMN 2015-2019, misi, Nawacita, dan Trisakti sebagai arahan pembangunan, serta keterkaitan antara visi, misi, Nawacita, dan Trisakti.
Dokumen tersebut merangkum upaya Kementerian PP dan PA untuk meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak, antara lain membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan mengembangkan perlindungan di tingkat desa. Dokumen juga menjelaskan tentang gerakan masyarakat bernama GEMPAR yang bergerak untuk melindungi anak, dengan visi membuat Indonesia aman bagi anak, serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mence
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) melaporkan kegiatan tahun 2015, termasuk program-program untuk perempuan dan anak melalui kewirausahaan sosial, peningkatan peran politik perempuan, sekolah berbasis masyarakat, dan pendidikan anak usia dini. Laporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dan pembelajaran organisasi.
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah jaringan warga untuk bekerja sama melindungi hak anak, mencakup kegiatan untuk anak, orang tua, dan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan, dan kampanye anti kekerasan anak. PATBM bertujuan mencegah kekerasan dan melindungi anak di tingkat komunitas.
Dokumen tersebut membahas tentang Kode Etik Kehumasan Pemerintah dan BUMN yang mencakup komitmen pribadi, hubungan ke dalam dan luar organisasi, hubungan sesama profesi, badan kehormatan, dan sanksi bagi pelanggaran kode etik.
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat informasi mengenai latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian yang dimiliki Dadang Solihin dalam bidang pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
Dokumen tersebut menggambarkan latar belakang dan pengalaman kerja Dadang Solihin sebagai pejabat pemerintah dan akademisi. Dadang Solihin memiliki pengalaman yang luas di berbagai lembaga pemerintahan dan akademik, serta banyak menduduki posisi kepemimpinan di berbagai organisasi.
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan, seperti struktur perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dasar hukum RPJMN 2015-2019, struktur dan isi RPJMN 2015-2019, misi, Nawacita, dan Trisakti sebagai arahan pembangunan, serta keterkaitan antara visi, misi, Nawacita, dan Trisakti.
Dokumen tersebut merangkum upaya Kementerian PP dan PA untuk meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak, antara lain membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan mengembangkan perlindungan di tingkat desa. Dokumen juga menjelaskan tentang gerakan masyarakat bernama GEMPAR yang bergerak untuk melindungi anak, dengan visi membuat Indonesia aman bagi anak, serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mence
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) melaporkan kegiatan tahun 2015, termasuk program-program untuk perempuan dan anak melalui kewirausahaan sosial, peningkatan peran politik perempuan, sekolah berbasis masyarakat, dan pendidikan anak usia dini. Laporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dan pembelajaran organisasi.
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah jaringan warga untuk bekerja sama melindungi hak anak, mencakup kegiatan untuk anak, orang tua, dan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan, dan kampanye anti kekerasan anak. PATBM bertujuan mencegah kekerasan dan melindungi anak di tingkat komunitas.
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...ECPAT Indonesia
Modul ditulis untuk fasilitator pelatihan, dimana peserta pelatihan terdiri dari Perangkat Desa (diantaranya
terdiri dari Bendahara/Sekretaris, Kepala Desa dan Perwakilan dari Badan Perwakilan Desa(BPD)),
Pemerintah Daerah (diantaranya perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perijinan/PTSP dan Tenaga
Kesehatan), Polisi, Stakeholder Pariwisata (diantaranya berasal dari perwakilan, Travel, SPA, Karaoke, Guide,
Driver Trevel, Hotel, Pengusaha Warnet), Tenaga Pendidik, PKK, PHRI, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, NGO, Karang Taruna, Forum Anak. Dimana keberadaan dan profesinya
selama ini terkait erat dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah
tujuan wisata. Modul ini sebagai alat bantu bagi fasilitator untuk menyampaikan informasi dan melatih
peserta pelatihan dari daerah tujuan wisata untuk menyiapkan diri dalam membuat strategi perlindungan
anak dalam menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan melibatkan anak dan orang muda dalam kegiatan advokasi. Panduan ini memberikan penjelasan tentang apa itu advokasi, karakteristik advokasi berdasarkan Konvensi Hak Anak, mengapa penting melibatkan anak dan orang muda, sasaran advokasi, dan jenis-jenis partisipasi anak beserta contoh-contoh kegiatan advokasi.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat untuk merumuskan peraturan desa tentang perlindungan anak melalui diskusi kelompok dan pemetaan masalah. Beberapa langkah yang diambil antara lain mengadakan workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, membentuk kelompok paralegal anak, serta memfasilitasi perumusan rancangan peraturan desa bersama masyarakat dan pemerintah desa
Modul ini memberikan panduan pelatihan kepada fasilitator forum anak untuk meningkatkan peran serta forum anak sebagai pelopor dan pelapor di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan lingkar remaja. Panduan ini berisi materi pelatihan selama 8 pertemuan dan alat bantu seperti kartu aktivitas, energi, dan panduan untuk forum anak menjadi pelopor dan pelapor.
Forum Anak Manunggal Jaya didirikan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak di Desa Manunggal Jaya. Tujuannya meliputi mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, partisipasi anak, dan lingkungan yang layak bagi anak. Program kerjanya mencakup bidang perlindungan, kesehatan, pendidikan, minat dan bakat, serta kemitraan.
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkosShintaDevi11
Dokumen tersebut merangkum acara pengukuhan Forum Anak Kreatif Kabupaten Wonosobo periode 2020-2022. Dokumen menjelaskan tentang komitmen pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peran Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak, dan harapan agar Forum Anak dapat menjadi agen perubahan bagi anak-anak di Kabupaten Wonosobo.
Organisasi yang Aman untuk Anak [Perangkat Pelatihan]ECPAT Indonesia
Sebuah panduan praktis perlindungan anak bagi organisasi masyarakat sipil.
Program dan perangkat pelatihan Organisasi Yang Aman Untuk Anak menyediakan sebuah kerangka kerja bagi pengembangan dan penerapan praktis kebijakan perlindungan anak dalam organisasi lokal yang bekerja dengan dan untuk anak. Pelatihan ini secara khusus menyasar organisasi akar rumput dan organisasi lokal yang mungkin tidak memiliki departemen kebijakan dan spesialis perlindungan anak internal. Pelatihan yang disediakan dalam 3 modul dalam perangkat pelatihan ini telah diuji dan direvisi dengan lebih dari 30 organisasi lokal yang bekerja dengan anak-anak di Thailand.
Tujuan khusus dari pelatihan ini adalah untuk mendorong organisasi untuk melihat kedalam organisasi mereka sendiri dan menelaah diri mereka sendiri apa yang dapat mereka lakukan untuk menjamin agar organisasi mereka menjunjung tinggi praktek terbaik dalam perlindungan anak. Dengan melaksanakan hal tersebut, organisasi juga akan melindungi reputasi mereka. Panduan ini bukan buku pegangan prosedur perlindungan anak. Panduan ini bertujuan untuk meminimalisir dan menghapuskan bahaya terhadap anak dan bukan untuk memberikan pelatihan tentang hak-hak anak. Perlindungan anak bukan hanya sebuah hak, tetapi juga merupakan sebuah kebutuhan penting dan mendesak. Jenis-jenis kekerasan dimana anak-anak membutuhkan perlindungan sangatlah banyak – hukuman fisik dan emosional, gangguan dan hinaan, penelantaran, kekerasan seksual dan eksploitasi. Semua itu berbahaya bagi anak dan tidak dapat diterima.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pemuda harus lebih terlibat dalam menentukan agenda pembangunan pasca 2015. Niwa dan Dian mewakili IFL dalam forum pemuda PBB di Bali untuk memberikan masukan. Mereka sepakat pemuda perlu dijadikan mitra dalam implementasi dan pemantauan pembangunan.
Disertasi ini membahas pengembangan model program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu survei awal, pengembangan model, dan uji coba model. Hasilnya adalah ditemukannya model baru program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak beserta desain pembelajarannya untuk anak usia dini.
2020 KADIS PPPA - Pelaksanaan Kota Layak Anak.pptxAsir10
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bima, termasuk dasar pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tujuannya untuk memenuhi hak anak serta perlindungan khusus anak."
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo menyambut hangat sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan. Ia menekankan pentingnya pembangunan kepemudaan dan sinergi antar pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. Ia juga mengingatkan pentingnya memahami peraturan dan tanggung jawab masing-masing demi terlaksananya program kepemudaan yang efektif.
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia - Tahun 2017ECPAT Indonesia
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang berupaya mencegah eksploitasi seksual komersial anak, meliputi prostitusi, pornografi, pariwisata seks, dan perdagangan anak. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan anak, antara lain dengan penelitian, pelatihan, dan advokasi kebijakan.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kegiatan sosialisasi peran anak sebagai pelopor dan pelapor terhadap kekerasan dan radikalisme yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anak sebagai agen perubahan dalam mencegah kekerasan dan radikalisme di lingkungan mereka.
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...ECPAT Indonesia
Modul ditulis untuk fasilitator pelatihan, dimana peserta pelatihan terdiri dari Perangkat Desa (diantaranya
terdiri dari Bendahara/Sekretaris, Kepala Desa dan Perwakilan dari Badan Perwakilan Desa(BPD)),
Pemerintah Daerah (diantaranya perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perijinan/PTSP dan Tenaga
Kesehatan), Polisi, Stakeholder Pariwisata (diantaranya berasal dari perwakilan, Travel, SPA, Karaoke, Guide,
Driver Trevel, Hotel, Pengusaha Warnet), Tenaga Pendidik, PKK, PHRI, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, NGO, Karang Taruna, Forum Anak. Dimana keberadaan dan profesinya
selama ini terkait erat dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah
tujuan wisata. Modul ini sebagai alat bantu bagi fasilitator untuk menyampaikan informasi dan melatih
peserta pelatihan dari daerah tujuan wisata untuk menyiapkan diri dalam membuat strategi perlindungan
anak dalam menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan melibatkan anak dan orang muda dalam kegiatan advokasi. Panduan ini memberikan penjelasan tentang apa itu advokasi, karakteristik advokasi berdasarkan Konvensi Hak Anak, mengapa penting melibatkan anak dan orang muda, sasaran advokasi, dan jenis-jenis partisipasi anak beserta contoh-contoh kegiatan advokasi.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat untuk merumuskan peraturan desa tentang perlindungan anak melalui diskusi kelompok dan pemetaan masalah. Beberapa langkah yang diambil antara lain mengadakan workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, membentuk kelompok paralegal anak, serta memfasilitasi perumusan rancangan peraturan desa bersama masyarakat dan pemerintah desa
Modul ini memberikan panduan pelatihan kepada fasilitator forum anak untuk meningkatkan peran serta forum anak sebagai pelopor dan pelapor di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan lingkar remaja. Panduan ini berisi materi pelatihan selama 8 pertemuan dan alat bantu seperti kartu aktivitas, energi, dan panduan untuk forum anak menjadi pelopor dan pelapor.
Forum Anak Manunggal Jaya didirikan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak di Desa Manunggal Jaya. Tujuannya meliputi mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, partisipasi anak, dan lingkungan yang layak bagi anak. Program kerjanya mencakup bidang perlindungan, kesehatan, pendidikan, minat dan bakat, serta kemitraan.
Sambutan bupati wonosobo acara pengukuhan forkosShintaDevi11
Dokumen tersebut merangkum acara pengukuhan Forum Anak Kreatif Kabupaten Wonosobo periode 2020-2022. Dokumen menjelaskan tentang komitmen pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peran Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak, dan harapan agar Forum Anak dapat menjadi agen perubahan bagi anak-anak di Kabupaten Wonosobo.
Organisasi yang Aman untuk Anak [Perangkat Pelatihan]ECPAT Indonesia
Sebuah panduan praktis perlindungan anak bagi organisasi masyarakat sipil.
Program dan perangkat pelatihan Organisasi Yang Aman Untuk Anak menyediakan sebuah kerangka kerja bagi pengembangan dan penerapan praktis kebijakan perlindungan anak dalam organisasi lokal yang bekerja dengan dan untuk anak. Pelatihan ini secara khusus menyasar organisasi akar rumput dan organisasi lokal yang mungkin tidak memiliki departemen kebijakan dan spesialis perlindungan anak internal. Pelatihan yang disediakan dalam 3 modul dalam perangkat pelatihan ini telah diuji dan direvisi dengan lebih dari 30 organisasi lokal yang bekerja dengan anak-anak di Thailand.
Tujuan khusus dari pelatihan ini adalah untuk mendorong organisasi untuk melihat kedalam organisasi mereka sendiri dan menelaah diri mereka sendiri apa yang dapat mereka lakukan untuk menjamin agar organisasi mereka menjunjung tinggi praktek terbaik dalam perlindungan anak. Dengan melaksanakan hal tersebut, organisasi juga akan melindungi reputasi mereka. Panduan ini bukan buku pegangan prosedur perlindungan anak. Panduan ini bertujuan untuk meminimalisir dan menghapuskan bahaya terhadap anak dan bukan untuk memberikan pelatihan tentang hak-hak anak. Perlindungan anak bukan hanya sebuah hak, tetapi juga merupakan sebuah kebutuhan penting dan mendesak. Jenis-jenis kekerasan dimana anak-anak membutuhkan perlindungan sangatlah banyak – hukuman fisik dan emosional, gangguan dan hinaan, penelantaran, kekerasan seksual dan eksploitasi. Semua itu berbahaya bagi anak dan tidak dapat diterima.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pemuda harus lebih terlibat dalam menentukan agenda pembangunan pasca 2015. Niwa dan Dian mewakili IFL dalam forum pemuda PBB di Bali untuk memberikan masukan. Mereka sepakat pemuda perlu dijadikan mitra dalam implementasi dan pemantauan pembangunan.
Disertasi ini membahas pengembangan model program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu survei awal, pengembangan model, dan uji coba model. Hasilnya adalah ditemukannya model baru program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak beserta desain pembelajarannya untuk anak usia dini.
2020 KADIS PPPA - Pelaksanaan Kota Layak Anak.pptxAsir10
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bima, termasuk dasar pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tujuannya untuk memenuhi hak anak serta perlindungan khusus anak."
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo menyambut hangat sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan. Ia menekankan pentingnya pembangunan kepemudaan dan sinergi antar pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. Ia juga mengingatkan pentingnya memahami peraturan dan tanggung jawab masing-masing demi terlaksananya program kepemudaan yang efektif.
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia - Tahun 2017ECPAT Indonesia
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang berupaya mencegah eksploitasi seksual komersial anak, meliputi prostitusi, pornografi, pariwisata seks, dan perdagangan anak. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan anak, antara lain dengan penelitian, pelatihan, dan advokasi kebijakan.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kegiatan sosialisasi peran anak sebagai pelopor dan pelapor terhadap kekerasan dan radikalisme yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anak sebagai agen perubahan dalam mencegah kekerasan dan radikalisme di lingkungan mereka.
This document contains details about a Han Kota Mataram event taking place from July 21 to September 22, 2019. It lists 10 locations where the event will be held and provides maps for each location. It also includes a table with the names of 16 participants divided into two teams. Another section provides details of a Han Provinsi event on July 18, 2019, including the location, coordinators, MC's, and a table organizing the order of 6 games with the names of the first 5 participants listed for each.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
Term of reference sosialisasi
1. TERM OF REFERENCE
SOSIALISASI PELOPOR DAN PELAPOR TERHADAP ANTI
KEKERASAN DAN RADIKALISME
A. LATAR BELAKANG
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi tentang Hak-
hak Anak). Dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan seluruh isi KHA, yang
salah satu isinya mengenai kewajiban Negara dalam menghargai pandangan anak (Respect for
the Views of the child), dan menghargai pandangan anak (pasal 12) merupakan embrio
munculnya partisipasi anak.
LPA NTB bekerajsama dengan The Asia Foundation dalam program strategis Tahun 2019
menjalankan Program dengan tema besar “Inisiasi Pencegahan Kekerasan” yang dimana
program tersebut menjadikan anak sebagai sasaran dalam mewujudkan nilai-nilai nasionalisme
dan kebersamaan yang pada akhirnya, anak-anak memiliki peran penting dalam pengambil
kebijakan yang lebih aplikatif dan berusaha sebagai Pelopor dan Pelapor terhadap kekerasan
dan radikalisme terhadap anak.
Forum Anak menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk
secara berjenjang mulai tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak agar dapat berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan tingkat kematangan dan kedewasaannya. Seiring dengan semakin
berkembangnya Forum Anak di Idonesia, sudah seharusnya peran Forum Anak wajib
ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
(PHPKA) agar menjadi lebih baik melalui program Pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P)
pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) tentunya membutuhkan pengetahuan sekaligus
pemahaman yang cukup tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Anak atau KHA. Pengetahuan
anak tentang HAM-nya memungkinkan anak sebagai pelopor secara mudah melakukan
program dan kegiatan terkait PHPKA. Pengetahuan berbasis KHA menjadi dasar bagi anak
sebagai Pelopor dalam memanfaatkan partisipasinya untuk pengembangan dan penyebarluasan
KHA di kalangan anak dan memungkinkan ketika berhadapan dengan kalangan orang dewasa.
2. Melalui kepeloporan ini, Forum Anak diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan Isu yang akan dibahas. Peran Forum Anak
sebagai agen perubahan difokuskan pada pemahaman terhadap beberapa isu meliputi :
1.Anti Kekerasan
2.Radikalisme
Isu tersebut dapat menjadi pilihan bagi para pelopor untuk dapat diaplikasikan menjadi aksi
positif di daerahnya masing-masing. Namun demikian para Pelopor juga diharapkan tidak
terpaku pada isu sebagai pilihan dalam melakukan perubahan. Para pelopor dapat memilih
indikator lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya sehingga dapat
melakukan advokasi perubahan secara maksimal.
Dalam upaya pengembangan kapasitas anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), Lembaga
Perlindungan Anak Provinsi NTB akan melakukan SOSIALISASI PERAN ANAK SEBAGAI
PELOPOR DAN PELAPOR TERHADAP KEKERASAN DAN RADIKALISME.
B. GAMBARAN KEGIATAN
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari terhitung dari tanggal 16, 23 dan 30 November
2019, dimaksudkan agar anak-anak dapat berkumpul dan berdiskusi melaksanakan rencana
tindak lanjut dari pelatihan peran anak sebagai pelopor dan pelapor terhadap kekerasan dan
radikalisme, sehingga anak-anak diharapkan mempunyai kemampuan yang dapat membantu
dan mengajak orang lain disekitarnya agar dapat turut serta dalam proses perubahan yang
berkaitan dengan kekerasan dan radikalisme terhadap anak.
C. TUJUAN
Melaksanakan program kegiatan yang telas disusun dari hasil diskusi yang telah dibuat
oleh peserta pada kegiatan tindak lanjut pelatihan peran anak sebagai pelopor dan pelapor
tehadap kekerasan dan radikalisme dalam rangka mengimplementasikan di lingkungannya
masing-masing
D. OUTPUT/ HASIL YANG DIHARAPKAN
3. Peserta kegiatan dapat melaksanakan program yang telah dibuat dari hasil kegiatan
tindak lanjut pelatihan peran anak sebagai pelopor dan pelapor terhadap kekerasan dan
radikalisme yang berupa sosialisasi yang akan dilaksanakan di lingkungan masing-masing.
E. PESERTA
Peserta sebanyak 40 (Empat puluh) orang yang terdiri dari anak-anak di masing-masing
lokasi kegiatan
F. PANITIA
1. 10 orang Fasilitator Forum Anak Mataram
2. Staff LPA dan pelaksana program
3. 40 Peserta pelatiha Pelopor dan Pelapor
G. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 16, 23, 30 November 2019.
H. PENANGGUNG JAWAB
Adapun penanggung jawab kegiatan ini adalah LPA NTB
I. FORMAT PELAKSANAAN KEGIATAN
Adapun format/jadwal perencanaan kegiatan adalah terlampir,
J. PENUTUP
Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat dengan sebaik-baiknya untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Mataram, 7 November 2019
LPA NTB
4. LAMPIRAN RUNDOWN KEGIATAN
NO DATE START END DUR ACTIVITY PROPERTY PIC REMARKS
1 16,23,30
November
2019
08.00 09.00 01.00
Registrasi Peserta Absensi
Peserta
Fasilitator
-
09.00 09.30 00.30 Pembukaan
- Menyanyikan
Lagu
SIndonesia
Raya
- Sambutan
- Doa
Moderator
-
09.30 10.10 40.00
Penyampaian Materi
Anti kekerasan dan
Radikalisme
Laptop,
Mic,
Proyektor
Fasilitator
& Kader
Inti
10.10 10.30 00.20
Penguatan Materi oleh
Fasilitator Dewan Anak
Mataram
Laptop,
Mic,
Proyektor
Fasilitator
& Kader
Inti
-
10.30 11.00 00.30
Sesi tanya jawab Mic Fasilitator
& Kader
Inti
11.00 12.00 00.30
Penutupan Mic Moderator