Dokumen tersebut membahas tentang organisasi, kedudukan, dan fungsi humas pemerintah menurut peraturan dan pandangan ahli. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa humas berperan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang informasi dan kehumasan, berada di bawah atasan tertinggi instansi, dan memiliki tugas meliputi perencanaan, pelayanan informasi, hubungan eksternal dan internal, serta pengembangan layanan informasi.

1. Jakarta, 08 Agustus 2021

2. (Permen PAN-RB No.6/2014 Psl 4)
Pranata Humas yakni melakukan kegiatan
pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi
perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan,
hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi
kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi
dan kehumasan.
Fungsi Pranata Humas
(Permen PAN-RB No.6/2014 Psl 3 ayat 1)
Pranata Humas berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional di bidang pelayanan informasi dan
kehumasan pada instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah

3. ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN FUNGSI
HUMAS
Menurut John Tondowijoyo (2004: 9) kedudukan Humas terkait
langsung dengan fungsi top managemen. Fungsi kehumasan dapat
berhasil secara optimal apabila langsung berada dibawah pimpinan
atau mempunyai hubungan langsung dengan pemimpin tertinggi
(pengambil keputusan) pada organisasi/instansi bersangkutan.
ORGANISASI
1. KBBI : kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan
sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu;
2. Prof Dr. Sondang P. Siagian : Organisasi merupakan setiap wujud persekutuan antara
dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal tekait dalam rangka
pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat
seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang
disebut dengan bawahan.

4. PERANAN, FUNGSI DAN STRATEGI KEHUMASAN
PERANAN HUMAS : Dozier & Broom
dalam Rosady Ruslan
FUNGSI UTAMA HUMAS
PEMERINTAH: Rosady Ruslan
Peran Taktis dan Strategi
Kehumasan Pemerintah:
Rosady Ruslan
1. Penasehat ahli: praktisi PR/Humas yang
berpengalaman/ memiliki kemampuan tinggi
mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah
hubungan dengan publiknya.
2. Fasilitator Komunikasi: bertindak sebagai
komunikator atau mediator membantu pihak
manajemen dalammhal untuk mendengar apa
yang diinginkan/diharapkan publiknya.
3. Fasilitator proses pemecahan masalah: membantu
pimpinan organisasi baik sebagai penasehat
hingga mengambil tindakan eksekusi dalam
mengatasi persoalan/krisis yang dihadapi secara
rasional dan profesional.
4. Teknisi komunikasi: Peranan ini menjadikan
praktisi PR sebagai journalist in resident yang
hanya menyediakan layanan teknis komunikasi.
1. Mengamankan kebijaksanaan dan program
kerja pemerintah yang diwakilinya.
2. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan
pesan-pesan dan informasi mengenai
kebijaksanaan, hingga mampu
mensosialisasikan program-program
pembangunan, baik secara nasional maupun
daerah kepada masyarakat.
3. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang
proaktif dalam upaya menjembatani
kepentingan instansi pemerintah di satu pihak
dan menampung aspirasi atau opini public
(masyarakat), serta memperhatikan keinginan-
keinginan masyarakat di lain pihak.
4. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan
iklim yang kondusif dan dinamis demi
mengamankan stabilitas dan program
pembangunan, baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang.
1. Secara taktis dalam jangka pendek,
Humas instansi pemerntah berupaya
memberikan pesan-pesan atau informasi
yang efektif kepada masyarakat sebagai
khalayak sasarannya. Kemampuan untuk
melaksanakan komunikasi yang efektif,
memotivasi dan memiliki pengaruh
terhadap opini public sebagai upaya
“menyamakan persepsi” dengan tujuan
dan maksud dari instansi/ lembaga yang
bersangkutan.
2. Secara strategis (jangka panjang)
Humas/ PR instansi pemerintah berperan
aktif dalam proses pengambilan
keputusan (decision making process),
dalam memberikan sumbang saran,
gagasan, dan ide yang kreatif serta
cemerlang untuk menyukseskan program
kerja lembaga bersangkutan, hingga
mampu menunjang keberhasilan
pembangunan nasional jangka panjang
serta mendorong melalui kerja sama dan
mendapat dukungan masyarakat.
KBBI:
Peranan “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”
Fungsi “jabatan (pekerjaan) yang dilakukan”

5. Tanggung Jawab Sosial Humas: tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut
bukan ditujukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasarannya
(masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama.

6. PERSPEKTIF PEKERJAAN HUMAS
SECARA UMUM DAN FUNGSIONAL
UMUM
KEDUDUKAN & KEGIATAN RUTIN PENUGASAN DAN KEGIATAN HUMAS SEBAGAI FUNGSIONAL
John Tondowijoyo :
Kedudukan humas terkait langsung dengan fungsi top
managemen.
Fungsi humas dapat berhasil secara optimal apabila
langsung berada dibawah pimpinan atau mempunyai
hubungan langsung dengan pemimpin tertinggi (pengambil
keputusan) pada organisasi/instansi bersangkutan.
Rosady Ruslan
Kegiatan rutin kehumasn
1. Hubungan pimpinan instansi/ lembaga dengan public internal
dan eksternal.
2. Pusat pelayanan dan pemberian informasi/narasumber berita,
baik berasal dari lembaga maupun berasal dari pihak
publiknya.
3. Pendokumentasian dari setiap kegiatan baik dalam bentuk
media cetak maupun media elektronik.
4. Pengumpulan data dan informasi khususnya yang berkaitan
dengan kepentingan lembaga atau opini public yang
berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk
analisis serta pengembangan rencana dan program kerja
yang akan datang.
5. Menciptakan produk-produk publikasi Humas : kliping berita,
konsep penulisan pidato,rilis berita, jumpa pers, majalah PR
internal, brosur, Profil Perusahaan/Lembaga, publikasi
laporan tahunan
(Permen PAN-RB No.6/2014 BAB IV Unsur, Sub Unsur & Kegiatan Psl 7)
(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang dapat dinilai angka kreditnya,
terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan sekolah
2. diklat fungsional/teknis
3. diklat Prajabatan
b. Pelayanan Informasi dan Kehumasan, meliputi:
1. perencanaan;
2. pelayanan informasi dan kehumasan;
3. hubungan eksternal dan internal;
4. audit komunikasi kehumasan;
5. pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
(3) pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan_x0002_bahan lain di bidang informasi
dan kehumasan;
3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
informasi dan kehumasan.
(4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. pengajar/pelatih di bidang informasi dan kehumasan;
b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang informasi dan
kehumasan;
c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
d. keanggotaan dalam tim penilai;
e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

7. PERSPEKTIF PEKERJAAN HUMAS
SECARA UMUM DAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL
UNSUR-UNSUR DALAMFUNGSIONAL BUTIR-BUTIR HUMAS MADYA
(Permen PAN-RB No.6/2014 BAB IV Unsur, Sub Unsur & Kegiatan Psl 7)
(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan sekolah
2. diklat fungsional/teknis
3. diklat Prajabatan
b. Pelayanan Informasi dan Kehumasan, meliputi:
1. perencanaan;
2. pelayanan informasi dan kehumasan;
3. hubungan eksternal dan internal;
4. audit komunikasi kehumasan;
5. pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
(3) pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan_x0002_bahan lain di bidang
informasi dan kehumasan;
3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di
bidang informasi dan kehumasan.
(4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. pengajar/pelatih di bidang informasi dan kehumasan;
b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang informasi dan
kehumasan;
c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
d. keanggotaan dalam tim penilai;
e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
1. menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan, sebagai ketua;
2. mengevaluasi pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan;
3. mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan;
4. menyusun informasi strategis pemerintah, sebagai ketua;
5. menyusun briefing note untuk pimpinan;
6. menganalisis konten media terpilih;
7. menganalisis isu publik;
8. memberikan konsultasi, advokasi, atau negosiasi pada pelayanan
informasi dan kehumasan;
9. mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebaran informasi;
10. menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau
pers sebagai narasumber;
11. mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan
informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau
pertemuan sejenis sebagai narasumber;
12. melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai pemandu;
13. memberikan ceramah dalam rangka pelaksanaan hubungan eksternal;
14. melakukan pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan eksternal;
15. melakukan evaluasi penyelenggaraan kunjungan jurnalistik sebagai
ketua;
16. mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya,
atau pertemuan sejenis internasional;
17. menganalisis isu hubungan internal;
18. menyusun rencana kerja audit komunikasi;
19. menyusun laporan dalam rangka audit komunikasi sebagai ketua;
20. menyusun konsep pengembangan sistem informasi dan kehumasan;
21. menyusun konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan;
22. mengembangkan standar layanan informasi dan kehumasan; dan
23. mengembangkan sistem layanan informasi.

8. PETA POSISI PENEMPATAN FUNGSIONAL HUMAS
BPOM BKKBN BKN Kominfo RI LIPI
Kantor Pusat
Pejabat Prahum 15 org di
Biro Kerjasama & Humas
33 Balai Besar/Balai POM
di Provinsi
40 Loka POM di Kab/Kota
Kantor Pusat
Pejabat Prahum 20 org (2
Madya) di Biro Umum &
Humas
untuk kantor wilayah di
daerah baik
provinsi/Kab/Kota ...????
Kantor Pusat
Pejabat Prahum 9 org di
Biro Humas (2 Madya &
7 Muda)
Kantor Regional
ada diseluruh Provinsi
Kantor Pusat
Jumlah ...?
Penempatan .....?
untuk kantor wilayah ??
Kantor Pusat
Pejabat Prahum Jumlah 72
org (11 Madya)
Penempatan di Biro
Kerjasama, Hukum dan
Humas

9. BEBERAPA CONTOH KEGIATAN

10. RANGKAIAN KEGIATAN DAN PENUGASAN
http://unicornews.id/2021/04/30/lipi-perkuat-aktivitas-ilmiah/ https://republikjatim.com/baca/soliditas-dalam-perspektif-
partai-politik-dan-manajemen-konflik