Dokumen tersebut membahas konsep dan teori etika bisnis dan implementasinya, termasuk etika individual, etika bisnis, moralitas, hukum, etika profesi, manajemen etika, tujuan etika bisnis, dan kendala pelaksanaannya. Ia juga membandingkan implementasi etika bisnis dan non-bisnis seperti pada instansi pemerintah.

1. KONSEP DAN TEORI ETIKA BISNIS
1. Personal Ethics and Business Ethics (Etika Individual dan Etika Bisnis)
Etika Individual
Etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban
manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial
menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan
(keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangana dunia dan ideologi-
ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.
Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi menjadi banyak bidang
antara lain etika terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika
ideologi.
Etika Bisnis
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini
berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku
bisnis (Velasquez, 2005). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis,
antara lain:
1) Pengendalian diri
2) Pengembangan tanggung jawab social (social responsibility)
3) Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya
perkembangan informasi dan teknologi
4) Menciptakan persaingan yang sehat
5) Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan
6) Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
7) Mampu menyatakan yang benar itu benar
8) Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan lemah
9) Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
10) Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
11) Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa
peraturan perundang-undangan.
Secara umum ada 3 jenis permasalahan yang dihadapi dalam etika yaitu:
1) Sistematik
Pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem
sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.
2) Korporasi
Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur
organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.
3) Individu
Pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan, termasuk pertanyaan
tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.
Ciri-ciri bisnis yang beretika, antara lain:
a. Tidak merugikan siapapun
b. Tidak menyalahi aturan-aturan dan norma yang ada
c. Tidak melanggar hukum
d. Tidak menjelek-jelekan saingan bisnis
e. Mempunyai surat izin usaha

2. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-
aturan. Etiket berbisnis diterapkan pada sikap kehidupan berkantor, sikap menghadapi rekan-rekan
bisnis, dan sikap di mana kita tergabung dalam organisasi. Etiket bisnis itu memelihara suasana yang
menyenangkan, menimbulkan rasa saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja, dan
meningkatkan citra pribadi dan perusahaan. Berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-
aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis.
2. Moralitas dan Hukum
Moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk
melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi
manusia yang baik. Sedangkan hukum merupakan bagian dari pergumulan manusia dalam upayanya
mewujudkan rasa aman dan sejahtera. Karena itu hukum ditengarai menjadi sarana utama dalam
mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kelompok masyarakat.
Hubungan moral dengan penegakan hukum menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan
dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Semua kaidah harus sesuai
dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tak bersyarat.
3. Moralitas
Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban
dan lain-lain; akhlak budi pekerti; dan susila. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani;
bersemangat; bergairah; berdisiplin dan sebagainya.
Moral secara etimologi diartikan:
a) Keseluruhan kaidah-kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu,
b) Ajaran kesusilaan, dengan kata lain ajaran tentang azas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara
sistimatika dalam etika.
Moralitas secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau
buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya yang boleh
dilakukan dan larangan sekalipun dapat mewujudkannya, atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam
hidup bermasyarakat.
4. Etiket dan Hukum Profesional
Pengertian etika berbeda dengan etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti tata
cara pergaulan yang baik antara sesama menusia. Sedangkan etika berasal dari bahasa Latinyang
berarti falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan
agama.
Etiket adalah tata cara dalam masyarakat, sopan dalam memelihara hubungan baik antara sesama
manusia. Arti etiket disini sama dengan adat kebiasaan, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui dan
menjadi kebiasaan dalam masyarakat, berupa kata-kata atau macam-macam bentuk perbuatan
manusia dalam berinteraktif dengan manusia lainnya. Agar seseorang dapat diterima oleh kelompok
masyarakat tertentu maka ia harus memahami etiket pergaulan berlaku pada masyarakat itu.
Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan
sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-
norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia. Etika profesi berkaitan
dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga
profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek). Etika profesi memiliki
konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh:
pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya.

3. Prinsip dasar di dalam etika profesi ada 6 yaitu:
a. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya dan terhadap dampak
dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
b. Keadilan, menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
c. Kompetensi, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan.
d. Prilaku profesional, artinya berprilaku konsisten dengan reputasi profesi.
e. Kerahasiaan, artinya menghormati kerahasiaan informasi profesi.
5. Manajemen dan Etika
Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Fakta menunjukkan banyak
perusahaan yang melakukan pelanggaran, terutama dalam kinerja keuangan perusahaan karena tidak
lagi membudayakan etika bisnis agar orientasi strategik yang dipilih semakin baik.
Tingkat perhatian perusahaan terhadap perilaku etis juga sangat menentukan karena dalam jangka
panjang bila perusahaan tidak concern terhadap perilaku etis maka kelangsungan hidupnya akan
terganggu dan akan berdampak pula pada kinerja keuangannya.
Perusahaan hendaknya membudayakan etika bisnis agar orientasi strategik yang dipilih semakin baik.
Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menegakkan budaya transparansi antara lain:
a. Penegakan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya.
b. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas.
c. Pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan baik.
d. Visi dan misi perusahaan harus jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi.
Etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika di
bidang hubungan ekonomi antar manusia. Richard T. de George menyebut bahwa etika bisnis
menyangkut empat kegiatan sebagai berikut:
1) Penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis.
2) Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada dunia bisnis, tetapi juga
metaetika.
3) Bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan-pandangan mengenai bisnis.
4) Etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro, seperti operasi perusahaan multinasional,
jaringan konglomerat internasional, dan lain- lain.
Tujuan Etika Bisnis
Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk menjalankan good
business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Etika bisnis mengajak para pelaku
bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik (etis) agar bisnis itu pantas dimasuki oleh
semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau
citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis
mempunyai implikasi etis, dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya.
Kendala-kendala Pelaksanaan Etika Bisnis
Pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan
kendala. Keraf (1993:81-83) menyebut beberapa kendala tersebut yaitu:
1) Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah.
2) Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan antra lain konflik antara nilai pribadi yang
dianutnya dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya, atau antara
kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat.
3) Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil.
4) Lemahnya penegakan hukum.

4. 5) Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik.
6) Bisnis dan manajemen. Organisasi seperti KADIN beserta asosiasi perusahaan di bawahnya belum
secara khusus menangani penyusunan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen.
Antara Keuntungan dan Etika
Keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-
satunya. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan secara moral
keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima karena:
a. Keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya.
b. Tanpa memeperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya,
dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif demi memacu
pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran nasional.
c. Keuntungan memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan melainkan juga dapat menghidupi
karyawan-karyawannya bahkan pada tingkat dan taraf hidup yang lebih baik.
d. Ada beberapa argumen yang dapat diajukan untuk menunjukkan bahwa justru demi memperoleh
keuntungan etika sangat dibutuhkan, sangat relevan, dan mempunyai tempat yang sangat strategis
dalam bisnis dewasa ini yaitu:
- Dalam bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis dituntut menjadi orang-orang profesional
di bidangnya.
- Dalam persaingan bisnis yang ketat para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen
adalah benar-benar raja.
- Dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang bersifat netral tak berpihak tetapi
efektif menjaga agar kepentingan dan hak semua pemerintah dijamin, para pelaku bisnis
berusaha sebisa mungkin untuk menghindari campur tangan pemerintah, yang baginya akan
sangat merugikan kelangsungan bisnisnya.
- Perusahaan-perusahaan modern juga semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga
yang siap untuk dieksploitasi demi mengeruk keuntunga yang sebesar-besarnya. Justru
sebaliknya, karyawan semakin dianggap sebagai subjek utama dari bisnis suatu perusahaan
yang sangat menentukan berhasil tidaknya serta bertahan tidaknya perusahaan tersebut.
Kesimpulannya, bisnis sangat berkaitan dengan etika bahkan sangat mengandalkan etika. Argumen
mengenai keterkaitan antara tujuan bisnis dan mencari keuntungan dan etika memperlihatkan bahwa
dalam iklim bisnis yang terbuka dan bebas, perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara baik dan
etis, yaitu perusahaan yang memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan
bisnisnya, akan berhasil dan bertahan dalam kegiatan bisnisnya.
Implementasi
Konsep dan Teori Etika sebagaimana diuraikan sebelumnya juga diimplementasikan pada
organisasi non-bisnis termasuk instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang
merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Implementasi konsep dan teori etika
pada instansi pemerintah tentunya memiliki perbedaan dibandingkan dengan implementasi pada
perusahaan bisnis.
Sebagai PNS, kami diikat dengan kode etik yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)
yang berlaku umum untuk seluruh PNS maupun kode etik yang khusus berlaku untuk pegawai DJA. Kode
etik sebagai PNS secara umum dituangkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Sedangkan kode etik khusus pegawai DJA dituangkan dalam Peraturan Menteri Kuangan
(PMK) Nomor 01/PM.02/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran. Baik PP No. 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS maupun PMK Nomor 01/PM.02/2007 tentang Kode Etik Pegawai DJA,

5. keduanya memuat hal-hal yang menjadi kewajiban serta hal-hal yang dilarang. Dalam PP Nomor 53 Tahun
2010 juga diatur mengenai sanksi atas pelanggaran disiplin oleh PNS.
Sebagai tambahan informasi, saat ini pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang Disiplin PNS yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN). Bila telah diundangkan, RPP tersebut nantinya akan mencabut PP Nomor 53
Tahun 2010.
Daftar Pustaka:
1. Hapzi Ali, 2016. Modul Business Ethics & Good Governance, Univeristas Mercu Buana
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran.