Dokumen tersebut membahas mekanisme pasar berbasis dalam pencapaian target net-zero emission. Dokumen menjelaskan perkembangan skema perdagangan karbon global dan nasional, serta tantangan implementasinya di Indonesia seperti integrasi perdagangan karbon dalam pendanaan, target pengurangan emisi, dan kesiapan SDM. Dokumen juga menyebutkan bahwa 102 negara telah menyatakan akan menggunakan mekanisme pasar dalam target pengurangam emisi mereka.
2. Periodesasi mitigasi perubahan iklim
Kyoto
Protocol
2008-2012
Tanpa Kanada
dan US
Transisi
2013-2020
Kyoto Protokol
II yang diikuti
hanya oleh EU
dan Australia
Target sukarela
penurunan
emisi
Perjanjian
Paris
2021-2030
Pendekatan
bottom up
untuk target
dengan
beberapa
elemen
implementasi
top down
top down
bottom up
Kurangi
laju
perubahan
iklim
Net Zero
Emission
Ultimate Goals
3. Pembiayaan mitigasi perubahan iklim Indonesia
◆ Implementasi perdagangan karbon
menjadi sangat menarik karena hasilnya
selalu bersifat transparan, akuntabel,
permanen, dan menghindari perhitungan
berganda.
◆ Perdagangan karbon memungkinkan
penurunan emisi yang lebih kompetitif
dan efisien biayanya dibanding dengan
melakukannya sendiri, tetapi masih tetap
terjaga kualitas hasil penurunan emisinya.
◆ Cakupan dari perdagangan karbon sangat
luas, sekarang dioperasikan untuk
memenuhi kebutuhan bukan hanya
negara tetapi lebih banyak masyarakat
dan sektor swasta.
Pembiayaan Mitigasi
Perubahan Iklim
nilai ekonomi
karbon
(carbon
pricing)
skema
pasar
karbon
skema
lain
pembia
yaan
pemeri
ntah
APBN
dan
APBD
investa
si
swasta
PPP dan
investasi
murni
swasta
FDI
swasta
asing dan
investasi
pemerintah
4. Impelementasi mekanisme berbasis pasar
6 2 1
2
1 2
2
20
3
4 4
5
3
30
9
1
1
1
33
2
0
7
1
1
14
2
5
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
International Regional Bilateral National
Trading
Scheme
Number
of
Countries
Asia
North Africa & the
Middle East
Sub-Saharan
Africa
Eastern Europe &
Central Asia
Europe
Latin America &
the Caribbean
Northern America
Oceania
95
16
12
• Sebanyak 102 negara telah menyatakan di dalam NDC nya untuk menggunakan mekanisme berbasis
pasar dalam memenuhi target pengurangan emisi.
• Ratusan perusahaan internasional menyatakan target pencapaian net zero emission di dalam operasinya.
5. Perkembangan perdagangan karbon global
• Perdagangan karbon yang dilakukan oleh negara (mandatory market), saat ini berkembang pesat dan
telah mencakup lebih dari 14 % dari total penurunan emisi global. Total ada lebih dari 50 negara yang
melakukan implementasinya dengan 37 skema perdagangan.
• Pasar karbon voluntary yang dilakukan secara business to business, berkembang pesat dan menjadi salah
satu penyuplai utama target penurunan emisi dan net zero emission program sektor swasta.
• Berdasarkan hasil analisis, harga karbon ideal saat ini masih belum tercapai. Dikuatirkan pencapaian
target di bawah emission 2o Celcius akan sulit dicapai tanpa perdagangan karbon.
6. ▪ Clean development Mechanism (CDM) sudah
berjalan sejak 2008.
▪ Crediting scheme (VCS, JCM, plan vivo, CCB)
saat ini marak dikembangkan.
▪ Emission Trading Scheme (ETS) di PLTU
batubara mulai diuji coba, ICER (Indonesia
Certified Emission Reduction) juga akan mulai
diujicobakan.
▪ Perdagangan sertifikat energi terbarukan
dimulai oleh PLN ke pelanggannya.
▪ CORSIA, pengurangan emisi penerbangan
internasional akan segera dimplementasikan.
▪ Result based payment dengan pemerintah
Norway mulai berjalan.
▪ Carbon tax sedang dirancang untuk beberapa
sektor.
Bagaimana di Indonesia?
Mekanisme yang sudah berjalan Tantangan implementasi ke depan
▪ Kesepakatan Paris mewajibkan tiap negara
menurunkan emisi sangat ketat mengatur
transfer hasil penurunan emisi antar negara
dengan prinsip corresponding adjustment.
▪ Registrasi dan akuntansi pengurangan emisi di
tingkat nasional dan global semakin rumit.
▪ Integrasi perdagangan karbon dalam
pendanaan perubahan iklim nasional maupun
linking antar skema dan mekanisme.
▪ Target nasional pengurangan emisi yang tidak
jelas mengatur mana yang untuk pasar mana
yang non-pasar.
▪ Kebijakan dan peraturan di tingkat nasional.
▪ Kesiapan SDM dari pemerintah, swasta, dan
lembaga keuangan di dalam implementasi.