1. Kebijakan Penyelenggaraan Rumah
Swadaya
Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadya
D I K L A T
P E N Y E L E N G G A R A A N
R U M A H S W A D Y A
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
“Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya”
2. Kompetensi Dasar
2
“ P e n y e l e n g g a r a a n B a n t u a n S t i m u l a n P e r u m a h a n S w a d a y a ”
Memahami penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya, tahapan
penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya dan peran dan tanggung jawab
pemangku kepentingan
3. Indikator Keberhasilan
3
“ P e n y e l e n g g a r a a n B a n t u a n S t i m u l a n P e r u m a h a n S w a d a y a ”
1. Menjelaskan penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya
2. Menjelaskan tahapan penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya
3. Menjelaskan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan
4
4. Outline Presentasi
4
“ P e n y e l e n g g a r a a n B a n t u a n S t i m u l a n P e r u m a h a n S w a d a y a ”
Pendahuluan
Paradigma
Penyelenggaraan
Bantuan
Perumahan
Swadaya
Tahapan
Penyelenggaraan
Bantuan
Perumahan
Swadaya
Peran dan
Tanggung Jawab
Pemangku
Kepentingan
5. Pendahuluan
“ P e n y e l e n g g a r a a n B a n t u a n S t i m u l a n P e r u m a h a n S w a d a y a ”
D e s k r i p s i S i n g ka t
Tu j u a n Pe m b e l a j a ra n
M a t e r i Po ko k
S u b M a t e r i P o ko k
6. D e s k r i p s i S i n g k a t
01
Mata Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
kepada peserta tentang penyelenggaraan bantuan perumahan
swadaya, tahapan penyelenggaraan bantuan perumahan
swadaya dan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan.
Mata diklat ini disajikan melalui metode ceramah interaktif dan
diskusi.
7. Tu j u a n P e m b e l a j a r a n
02
Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini,
peserta diklat diharapkan mampu memahami
penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya,
tahapan penyelenggaraan bantuan perumahan
swadaya dan peran dan tanggung jawab pemangku
kepentingan.
8. M a t e r i P o k o k d a n S u b
m a t e r i P o k o k
03
Materi
Pokok
Sub
Materi
Pokok
Paradigma Penyelenggaraan
Bantuan Perumahan Swadaya
Tahapan Penyelenggaraan
Bantuan Perumahan
Swadaya
Peran dan Tanggung Jawab
Pemangku Kepentingan
• Kebijakan penyelenggaraan
bantuan
• Ketentuan dan prinsip
pelaksanaan bantuan
• Bentuk dan jenis bantuan
• Tahapan persiapan
• Tahapan pelaksanaan
• Tahapan paska
pelaksanaan
• Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
• Masyarakat/kelompok
masyarakat penerima
bantuan
• Masyarakat/kelompok
masyarakat terkait lainnya
9. Paradigma Penyelenggaraan Bantuan
Perumahan swadaya
“ P e n y e l e n g g a r a a n B a n t u a n S t i m u l a n P e r u m a h a n S w a d a y a ”
Ke b i j a k a n P e ny e l e n g ga ra a n B a n t u a n
Ke t e n t u a n d a n P r i n s i p P e l a k s a n a a n B a n t u a n
B e n t u k d a n J e n i s B a n t u a n
11. M a s a l a h d a n Ta n t a n g a n
02
1. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan
permukiman belum memadai;
2. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang
optimal
3. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga
perumahan belum optimal;
4. Efisiensi proses dan mahalnya biaya perizinan untuk
pembangunan perumahan kurang maksimal
12. M a s a l a h d a n Ta n t a n g a n
02
5. Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk
pembangunan perumahan
6. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan
pembangunan perumahan masih kurang maksimal
7. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah
8. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunaN
perlu dikembangkan
13. F a k t a R u m a h S w a d a y a
O l e h M B R
03
• Keterlibatan si penghuni sangat besar dalam menentukan
bentuk dan kondisi rumah
• Pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dilakukan
sendiri, bila diperlukan baru memakai jasa tukang
• Bahan untuk membangun bisa juga bahan bekas.
• Pembiayaan menggunakan kemampuan keuangan sendiri.
• Pelaksanaan pembangunan secara bertahap (incremental)
• Seringkali karena keterbatasan akses ke berbagai
sumberdaya, cenderung menghasilkan perumahan yang
tidak teratur dan kurang layak huni
14. F a k t a R u m a h S w a d a y a
O l e h M B R
03
• Pemerintah mengalokasikan dana dan/atau biaya
pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan
bagi MBR
• Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan
permukiman bagi masyarakat terutama MBR
• Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan bagi
orang perseroangan yang melakukan pembangunan rumah
swadaya
• Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan
dari pemerintah dan/atau pemerinmtah daerah
UU 1/2011
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
15. S o l u s i J a n g k a P e n d e k
03
EVALUASI
KEBIJAKAN
Untuk mengetahui kontribusi
program/kegiatan yang ada
terhadap pengurangan angka
RTLH
Untuk mengetahui level
masyarakat yang terfasilitasi
program/kegiatan yang ada
Menciptakan program/kegiatan
baru sehingga dapat mefasilitasi
setiap level masyarakat untuk
memiliki rumah yang layak huni
Rencana Tindak
1. Menyiapkan NSPK
2. Membentuk Forum
Kemitraan
3. Mengusulkan
pemanfaatan sebagian
dana desa untuk
perumahan
4. Mendorong Mitra
untuk Berperan dalam
menyelesaikan masalah
RTLH
17. fisik
sosial ekonomi
Penyuluhan
Sosialisasi
Pelatihan
Bimbingan Teknis Pendampingan
• Pemberdayaan Kelembagaan
• Model Pemberdayaan
Pendekatan Sosio-kultural dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah
Khusus/Rawan Bencana
Model RTC (Rural/Training Centres)
• Pemberdayaan
• Pembangunan kapasitas dan kapabilitas
masyarakat melalui :
Organisasi
Institusi (aturan main)
Manusia (spiritual, sosial, ekonomi) pada
(individu, keluarga, komunitas)
• Pemberdayaan Kelembagaan
• Model Pemberdayaan
Pendekatan Pemberdayaan Sosio-kultural
Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah
Khusus/Rawan Bencana
Model RTC (Rural/Training Centres) atau
Pusat-Pusat Pelatihan Pedesaan.
• Kegiatan Channeling
• Bantuan stimulan untuk pembangunan
rumah dan peningkatan kualitas
• Bantuan stimulan untuk produksi bahan
bangunan
• Pembangunan PSU
• Fasilitasi Akses Perijinan IMB
• Fasilitasi Akses Perolehan Sertifikat dan
Legalisasi Tanah
• Fasilitasi Akses Kredit KPR
• Penyediaan Bahan Bangunan dan bantuan
modal alat/mesin untuk memproduksi
bahan bangunan
• Pembangunan PSU
• Penyuluhan UMKM
• Mendorong Kewirausahaan/ Koperasi
dengan pelatihan untuk mendukung
kegiatan fundraising
• Pelatihan Model Keswadayaan Masyarakat
• Pemberian modal sarana dan prasarana
untuk mendukung kegiatan ekonomi di
bidang pertanian maupun perikanan
• Pelatihan dan akses ke Kewirausahaan
• Pengorganisasian Tabungan Rumah
• LED (Local Economic Development)
kerjasama dengan para pelaku industri
berbasis komunitas atau individu
• Fasilitasi rural urban linkage
• Penguatan organisasi atau asosiasi
masyarakat terutama pada sektor informal
internal
external
Masyarakat siap menerima
program
Program/kegiatan terlaksana Pembiayaan mandiri
BENTUK FASILITASI RUMAH SWADAYA
18. B a n t u a n S t i m u l a n
P e r u m a h a n S w a d a y a
05
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat
yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah utnuk memperoleh rumah yang layak huni
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Bantuan
Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam
pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana,
sarana, dan utilitas umum (PSU)
19. B a n t u a n S t i m u l a n
P e r u m a h a n S w a d a y a
05
Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah rumah yang
tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan
kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan
penghuni.
20. Prinsip bantuan stimulan perumahan swadaya
Masyarakat
sebagai pelaku
utama
bantuan
pemerintah untuk
kesejahteraan
masyarakat.
Sebagai
pengungkit
keswadayaan
masyarakat.
Kegotong-
royongan dan
keberkelanjutan
kegiatan
Tenaga
Fasilitator
Lapangan (TFL)
sebagai
pendamping
masyarakat.
Output kegiatan :
rumah layak dan
terhuni
Berlaku satu
tahun
anggaran
Tepat sasaran,
tepat waktu, tepat
pemanfaatan, dan
akuntabel.
Tidak
diperkenankan
ada pungutan
21. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
No. 08/Permen/M/2006
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
No. 14 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
No. 06 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat
No. 39/PRT/M/Tahun 2015
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat
No. 13/PRT/M/Tahun 2016
• 2006, Melalui LKM/LKnB,
• 2007-2010, Melalui BKM/LKMD
• Satker/PPK pusat
• Usulan oleh daerah
• Tim Teknis Pemda,
• Satker/PPK Pusat
• Usulan oleh Daerah,
• Pendataan oleh Konsultan Pusat
• Satker pusat/PPK regional
• Usulan daerah di cek silang dengan
database RTLH Nasional
• SNVT/PPK provinsi
2006 - 2010
2011- 2012
2015
2013 - 2014
• Usulan oleh Daerah,
• Penyusunan Database RTLH Nasional
• Satker pusat/PPK regional ,
2016
SEJARAH BANTUAN
STIMULAN
22. Prosedur STANDAR Pelaksanaan BSPS
• Penetapan
kabupaten/kota
• Penetapan
alokasi per
kabupaten/kota
• Identifikasi
desa/kelurahan
calon lokasi
BSPS
• Penetapan
desa/kelurahan
lokasi BSPS
• Sosilisasi kepada
masyarakat
desa/kelurahan
calon lokasi
BSPS
• Pemberdayaan
kepada calon
penerima
bantuan
• Pendataan dan
seleksi calon
penerima
bantuan
• Penetapan
keputusan
penerima
bantuan
• Pencairan
bantuan
• Penyaluran
bantuan
• Penerbitan dan
penyerahan buku
tabungan
• Pembuatan
DRPB2
• Penarikan dana
• Pembelian
bahan
bangunan
• Pembangunan/
peningkatan
kualitas rumah
Monitoring, supervisi, dan evaluasi
Penetapan lokasi
BSPS
Pemberdayaan
dan Pendataan
CPB
Pencairan dan
Penyaluran
BSPS
Pelaksanaan oleh
Penerima
Bantuan
23. BSPS
Uang
Untuk membeli bahan
bangunan dan tenaga
kerja
Bahan bangunan
untuk rumah
Perseorangan
<100 penerima,
oleh PPK
>100 penerima,
oleh bank/pos
penyalur
Barang
Rumah
(program khusus)
Bahan Bangunan untuk
PSU
Perseorangan
KPB
Oleh penyedia
barang/Jasa
sesuai kontrak
Bentuk Penerima Penggunaan Penyalur
PB PK
Keterangan :
KPB : Kelompok Penerima Bantuan PB: Pembangunan Baru PK : Peningkatan Kualitas PPK: Pejabat Pembuat Komitmen
24. NO
JENIS KEGIATAN
KLASIFIKASI KRITERIA/SYARAT
1
Pembangunan Baru
(PB)
Pembangunan baru
pengganti RTLH
Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural
dan non struktural rusak
Pembangunan rumah baru
a. Belum ada rumah
b. Dibangun diatas kavling tanah matang
2
Peningkatan Kualitas
(PK)
Ringan
a. Rumah rusak ringan, atau
b. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan
Sedang Rumah rusak sedang
Berat Rumah rusak berat
3 Pembangunan PSU
Berupa bahan bangunan
untuk :
- Jalan lingkungan
- Drainase
a. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi;
b. Tanah PSU tidak dalam status sengketa;
c. ada dukungan dari APBD;
d. diusulkan oleh bupati/walikota.
25. A. KRITERIA UMUM *)
1. Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional
2. Jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional
3. Jumlah kekurangan rumah (backlog) di atas rata-rata nasional
4. Daerah tertinggal, atau
5. Daerah perbatasan negara
*) Data Bappenas dan/atau BPS
B. KRITERIA KHUSUS
1. Program khusus
a. Pelaksanaan direktif Presiden
b. Termasuk program percepatan pembangunan nasional
c. Pelaksanaan kesepahaman (MoU); dan/atau
2. Terdapat perumahan dan permukiman kumuh
3. Memiliki Komitmen dalam pembangunan perumahan (tercantum dalam DPA tahun berjalan)
a. Program Perumahan melalui APBD
b. Memiliki dana operasional
KRITERIA UMUM KABUPATEN/KOTA PENERIMA BSPS
26. 1. WNI
2. MBR dengan penghasilan dibawah UMP rata-rata nasional
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
6. Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah
7. Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dibuktikan
dengan:
a. Memiliki tabungan bahan bangunan
b. Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan
c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
d. Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS
8. Bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPS
9. Dapat bekerja secara berkelompok
KRITERIA SUBJEK PENERIMA BANTUAN
27. KRITERIA OBJEK BANTUAN
Rumah tidak layak huni
yang berada di atas tanah:
a.Dikuasai secara fisik dan
jelas batas-batasnya
b.Bukan merupakan tanah
warisan yang belum
dibagi
c. Tidak dalam status
sengketa,
d.Penggunaannya sesuai
dengan rencana tata
ruang
Bangunan yang belum
selesai dari yang sudah
diupayakan oleh
masyarakat sampai
paling tinggi struktur
tengah dan luas lantai
bangunan paling tinggi
45 m2
Terkena kegiatan
konsolidasi tanah atau
relokasi dalam rangka
peningkatan kualitas
perumahan dan kawasan
permukiman, dan/atau
terkena bencana alam,
kerusuhan sosial
dan/atau kebakaran
28. K r i t e r i a R u m a h
T i d a k L a y a k H u n i
06
1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
2. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV,
tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
3. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah
rapuh
4. Rusak berat, dan/atau
5. Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar
minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m2
29. C i r i - c i r i
P e r u m a h a n S w a d a y a
07
Swadaya berbasis kelompok
yang bersifat informal
(kalau perorangan=bansos)
Bertumpu pada pendekatan
pemberdayaan dan
pengorganisasian kelompok
Rumah dan PSU sebagai
instrumen dalam
pengembangan kelompok
Pendekatan strategis karena
85% penyediaan perumahan
rakyat secara swadaya
Tantangan mendampingi
kelompok informal yang
unbankable
Tantangan membangun
lembaga lokal dan tradisional
yang berkelanjutan
30. Direktur Jenderal
Penyediaan Perumahan
Direktur Rumah
Swadaya
PPK Randal
KPA/Kepala
Satker PRSS
PPK RSS
PPK Provinsi
KPA/Kepala
SNVT Provinsi
Pusat
Provinsi
KMProv
KMP BSPS
KMS BSPS
Tim Teknis
Kab/Kota
Tim Koord.
Prov
Koord. Fasilitator
Kab/Kota Kab/Kota
Koord Fasilitator
Wilayah
Fasilitator
Fasilitator
Bank
Kontraktor
Bank
Kontraktor
Penerima
BSPS
Penerima
BSPS
Lokasi
Supplier Supplier
K.Pendataan
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN BSPS [2]
31. Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya
“ P e n y e l e n g g a r a a n B a n t u a n S t i m u l a n P e r u m a h a n S w a d a y a ”
Ta h a p a n P e r s i a p a n
Ta h a p a n P e l a k s a n a a n
Ta h a p a n Pa s k a P e l a k s a n a a n
33. Usulan
Bupati/
Walikota
Usulan
KL
Rakor/
Musrenbang
Penetapan Lokasi oleh
Dirjen
Satker & SKPD
Sosialisasi
Rekrut dan Pembekalan
fasilitator
Seleksi dan Penyiapan CPB
Penyuluhan masyarakat
Verifikasi CPB
Pembentukan KPB
Kesepakatan Sosial
Penetapan KPB
Penyusunan Proposal
Survey toko/penyedia bahan
Kesepakatan pemilihan toko
Kontrak dengan toko
Penyusunan RPD
Penyusunana DRPB2
Verifikasi, pengesahan, dan
pengusulan Proposal oleh Tim Teknis
Kabupaten/Kota
Pemesan bahan
bangunan ke toko
Pemeriksaan dan
penerimaan bahan
bangunan
Penyaluran bantuan oleh
bank/pos penyalur
Pembangunan/
peningkatan kualitas
rumah
Penetapan Surat Keputusan Penerima
Bantuan oleh PPK
Pembayaran bahan
dengan transfer
KL : Kementerian/Lembaga
CPB : Calon Penerima Bantuan
KPB : Kelompok Penerima Bantuan
RPD : Rencana Penggunaan Dana
DRPB2: Daftar Rencana Pembelian
MEKANISME PENYALURAN BSPS
34. Tahap Persiapan BSPS
Pendataan Pengusulan
Penetapan
Lokasi
Rekrutmen
Fasilitator
Pelatihan
Fasilitator/TPM
• Sosialisasi
• Penyediaan dana
pendamping di
daerah (APBD)
• Penyepakatan
Desa/Kelurahan
Lokasi BSPS
• Peryataan
Komitmen Pemda
• Penatapan lokasi
BSPS
• Pengumuman
• Seleksi
administrasi di
pusat
• Pembuktian
berkas dan
wawancara di
daerah
• Pengusulan calon
fasilitator hasil
seleksi
• Sosialisasi
• Pembekalan
KMW di pusat
• Pelatihan
koordinator
kabupaten/kota
dan fasilitator di
wilayah
• Penetapan
fasilitator
Pendataan RTLH
dengan indikator:
1. Aspek
Keselamatan dan
Bahan Bangunan
2. Aspek Kesehatan
3. Aspek
Kecukupan Luas
Seleksi Prioritas
Berdasarkan
Kriteria
Kabupaten/Kota :
1. Kriteria Umum
2. Kriteria Khusus
Direktorat Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
KMW
35. Tahap Pelaksanaan BSPS
Penyiapan
Masyarakat
Penyiapan
Proposal dan
Pengusulan
Penetapan SK
dan Penyaluran
Bantuan
Penarikan,
Pembangunan,
Pelaporan
Tahap I
Penarikan,
Pembangunan,
Pelaporan
Tahap II
• Riviu GK dan RPD
• Penyepakatan dan
pemilihan toko
• Penyusunan DRPB2
Tahap I dan Tahap II
• Verifikasi berkas
• Pengusulan
proposal ke PPK
• Penetapan SK
• Penerbitan SPP
• Penerbitan SPM
• Penerbitan SP2D
• Pembentukan rekning
• Penyaluran bantuan
• Penyerahan buku
tabungan
• Penarikan dan
transfer dana tahap I
• Distribusi bahan
bangunan
• Pembangunan fisik
tahap I
• Pemeriksaan fisik
• Pelaporan Tahap I
• Penarikan dan
transfer dana tahap
II
• Distribusi bahan
bangunan
• Pembangunan fisik
tahap II
• Pemeriksaan fisik
• Pelaporan Tahap II
Masyarakat – CPB
Kepala Desa/Lurah
Fasilitator – KMW
PPK – Satker
KPPN
Bank/Pos
Masyarakat – CPB
Fasilitator – KMW
Bank/Pos
Toko Bahan Bangunan
Wasdal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
• Sosialisasi
• Verifikasi ulang calon
penerima bantuan hasil
pendataan
• Evaluasi dan Penyepakatan
CPB dan KPB
• Penetapan KPB
• Penandatangan-an
Kesepakatan Sosial (Social
Agreement)
36. FENOMENA USULAN BANTUAN
SD SAAT INI
BSPS
DATA USULAN
UNTUK
MENDAPATKAN
BANTUAN
REGULASI UNTUK
KEGIATAN
BANTUAN
SUPER
KEGIATAN
PULAU TERPENCIL PERKOTAAN PERDESAAN
37. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN &
PROGRAM
ANALISIS & EVALUASI
BSPS
BANTUAN
RUMAH
AKSES PEMBIAYAAN
BANTUAN ALAT
PENDAMPINGAN
PELATIHAN
DATABASE RTLH
MIKRO
PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEGIATAN
FEED BACK PELAKSAN
AAN
ADVOKASI KEPADA
PEMDA
40. John Turner
1960
Konsep Swadaya
1930
Skema Swadaya
Bantuan Swadaya
1930
Konsep Swadaya sudah
muncul secara mandiri di
beberapa negara
Formulasi konsep
perumahan swadaya
3 skema swadaya :
1. murni,
2. berbantuan,
3. terlembaga
skema swadaya :
berbantuan
1. Dana pemerintah
terbatas
2. Permukiman liar
sebagai sumber daya
3. Rumah sangat unik &
variatif
Mendukung Swadaya
Perkembangan konsep penyelenggaran rumah swadaya
41. Orde Baru
1966-1997
Masa kolonial
1642-1948
Orde Lama
1950-1965
• Perusahaan pembangunan
perumahan Rakyat
• Pembangunan kampung kota
• SV) 1948 & SVV 1949,
pembangunan perumahan
akibat kerusakan perang
• Lembaga penyelidikan Masalah
Bangunan, Jawatan perumahan
Rakat, Badan Pembantu
perumahan Rakyat
• GBHN Repelita !956-1960
• Konggres Perumahan sSehat,
Peratuan Pembiayan
Perumahan Rakyat
• Penyerahan urusan kepada
propinsi
• Perpu 6/1962 menjadi UU
1/1964 tentang Pokok2
Perumahan
• UU 4/1992
• Repelita I, sektor
• BIC, Perumnas, BTN
• Loknas Perumahan dan Permukiman
• Kepres 35/1974-BKNP
• Program perbaikan kampung-KIP
• Menteri Muda Urusan perumahan
Rakyat
• Kebijakan dan Strategi Perumahan
Nasional
42. Masa depan
2011 - dst
Reformasi
1997- 2011
• Target MDGs
• Kementerian Negara Perumahan
Rakyat
• Konsep Rumah Sederhana Sehat
• UU no. 1/2011
• Target RPJMN
• Konsep rumah deret dll
• Untuk mencapai sustainable urban
• Konsep ‘Mixed used’
• Efisiensi ruang & waktu : hunian efektif,
sistim transportasi, konsentrasi kegiatan
• Keseimbangan lingkungan, sosial,
ekonomi
• Penanganan kelompok, terintegrasi
dengan seluruh sumber daya perumahan
43. Kesiapan Pemda
1. SKPD bidang
perumahan
2. Tersedia data RTLH
3. Alokasi dana
sharing dukungan
program
perumahan
4. Program sejenis
Kawasan
strategis
Nasional
1. Daerah
perbatasan
2. Daerah/pula
terluar
3. Daerah
tertinggal
Sinergi
Penanganan
Kawasan
Kumuh
1. Daftar kawasan
kumuh
2. SK Pemda
3. Status tanah
legal
Direktif
1. Presiden/Wakil
2. Menteri
3. Kerjasama K/L
DATA BASE
RTLH
PROSES
VERIFIKASI &
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BANK
PROSES
INPUTING DATA
RTLH
DARI KAB/KOTA
SK LOKASI
INDIKATIF
LOKASI
REVIEW
LOKASI
USULAN
LOKASI
DETIL/RINCI
LENGKAP
BEBAS
MASALAH
PB
TOKO
MATERIA
L
Wilayah
Pengembanga
n Strategis
(BPIW-
PUPR)
Hasil Pra Konreg
44. 1
• Menyeleksi Pendataan Sesuai Permintaan Surat Dirjen Penyediaan
Perumahan
2
• Melaksanakan Pendataan dan Pemberdayaan Masyarakat
3
• Melaksanakan/Menyeleksi Fasilitator 2016
4
• Menyiapkan Pendataan 2017 s/d 2019
5
• Menyiapkan Pemberdayaan 2017
LANGKAH-LANGKAH
STRATEGIS SNVT
45. Prosedur Pelaksanaan BSPS
T-1
Usulan
Bupati/Walikota
Verifikasi Usulan
Oleh Provinsi
Penetapan Lokasi Oleh Dirjen
(SK Lokasi BSPS)
Sosialisasi/Penyuluhan
Identifikasi dan Penyepakatan
RTLH & MBR yang memenuhi
kriteria
Penyusunan Proposal:
• Penyusunan Dokumen
administrasi dan Teknis
• Kontrak dengan Toko
Berdasarkan Kesepakatan
Penetapan Penerima Bantuan (SK Penerima Bantuan)
T0
Uang Barang
Pengadaan Barang
1. Bahan bangunan
2. Rumah *)
3. PSU
Penyaluran Bantuan (Rekening)
1. Langsung oleh PPK
2. Melalui Bank/Pos Penyalur
Pemesanan Bahan
ke Toko
Penyaluran Bahan
Bangunan
Pemeriksaan dan
Penerimaan
Bahan Bangunan
Pembangunan Rumah
Program
Khusus
Penyaluran
bahan
bangunan
Pemeriksaan
dan serah
terima bahan
bangunan
Pembayaran/
transfer
S
E
L
E
K
S
I
Pembangunan
1. Rumah *)
2. PSU
Pemeriksaan
dan serah
terima rumah/
PSU
46. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku
Kepentingan
“ P e n y e l e n g g a r a a n B a n t u a n S t i m u l a n P e r u m a h a n S w a d a y a ”
P e m e r i n t a h P r o v i n s i d a n k a b u p a t e n / K o t a
M a s y a ra k a t / Ke l o m p o k M a s y a ra k a t
P e n e r i m a B a n t u a n
M a s y a ra k a t / Ke l o m p o k
M a s y a ra k a t Te r k a i t L a i n ny a
47. P e r a n P e m e r i n t a h
P u s a t
01
1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan
BSPS-BK
2. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
BSPS-BK
3. Melakukan sosialisasi kebijakan BSPS-BK
4. Menetapkan lokasi dan alokasi BSPS-BK
Dalam melakukan tugasnya, diwakili Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan, Direktorat Rumah Swadaya, dan Satuan Kerja
48. P e r a n P e m e r i n t a h
P r o v i n s i
02
1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah
kabupaten/kota
2. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan peran
pemerintah kabupaten/kota
3. Melakukan evaluasi pelaksaan BSPS-BK
4. Melaporkan kinerja BSPS-BK kepada Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan tembusan ke Satuan Kerja Bantuan
Rumah Swadaya.
Dalam melakukan tugasnya, diwakili Tim Koordinasi
49. P e r a n P e m e r i n t a h
K a b u p a t e n / K o t a
03
1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
2. Menggalang keswadayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya
3. Melakukan seleksi dan mengusulkan fasilitator
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan
pelaksanaan konstruksi oleh KPB
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan BSPS-BK
6. Melakukan pembinaan kepada penerima bantuan yang terlambat menyelesaikan
pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai jadwal
7. Melaporkan kinerja pelaksanaan BSPS-BK kepada Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan melalui pemerintah provinsi
Dalam melakukan tugasnya, diwakili Tim Teknis
50. P e r a n F a s i l i t a t o r
04
1. Fasilitator mempunyai tugas dalam penyiapan masyarakat :
a. Melakukan sosilisasi pelaksanaan BSPS-BK di tingkat
desa/kelurahan
b. Memfasilitasi rembug warga dalam rangka validasi hasil
klarifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) dan
pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
c. Memfasilitasi rembug penguatan KPB
d. Menyusun laporan penyiapan masyarakat
51. P e r a n F a s i l i t a t o r
04
2. Fasilitator mempunyai tugas pembekalan dan pendampingan teknis:
a. Melakukan klarifikasi calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria
dan persyaratan BSPS-BK
b. Memberikan pembekalan dan pendampingan kegiatan Review Gambar
Kerja dan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
c. Memberikan Pembekalan dan Pendampingan dalam Penyusunan
Proposal BSPS-BK
d. Memberikan Pembekalan dan Pendampingan kegiatan Penarikan Dana
dan Penyiapan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 1;
e. Memberikan Pembekalan dan Pendampingan dalam kegiatan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 1, Evaluasi,
Penarikan dan Penyiapan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 2;
f. Memberikan Pembekalan dan Pendampingan dalam Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 2.
52. P e r a n P e n e r i m a B a n t u a n
05
1. Mengikuti dan mematuhi peraturan pelaksanaan BSPS-BK
2. Mengikuti musyawarah/rembug kelompok penerima bantuan (KPB)
3. Melakukan review GK dan RPD, menyusun DRPB2 tahap 1 dan DRPB2 tahap 2
dengan didampingi fasilitator
4. Memilih dan menyepakati toko/penyedia bahan bangunan secara
berkelompok
5. Menyepakati besaran bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan rumah atau
rencana penggunaan dana
6. Bersama anggota KPB melakukan penarikan dana BSPS-BK dengan didampingi
fasilitator
7. Melaksanakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah dari BSPS-BK
secara gotong royong dengan didampingi fasilitator
8. Bersama dengan anggota KPB yang lain membuat laporan hasil pelaksanaan
BSPS-BK dengan didampingi fasilitator
53. Ta n t a n g a n C a p a i a P e n y e d i a a n P e r m u k i m a n L a y a k H u n i
06
1. Peningkatan kemandirian dan
inisiatif daerah
2. Dibutuhkan penanganan berbasis
kawasan secara sinergis dan terpadu
3. Program pengurangan permukiman
kumuh perlu menjadi prioritas
4. Pengintegrasian berbagai program
pengentasan kemiskinan
5. Perbaikan kualitas infrastruktur pada
permukiman kumuh
54. Progres 0% Progres100%
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013
UKP4
No. BNBA : 31
Nama : NUR MUNARAR
Alamat : Dusun Puhun RT 25 RW 12
Desa : Desa Kadugede
Kecamatan : Kadugede
55. Penutup
“ P e n y e l e n g g a r a a n B a n t u a n S t i m u l a n P e r u m a h a n S w a d a y a ”
Simpulan
Tindak Lanjut
56. S i m p u l a n
“Kebijakan Penyelenggaraan
Rumah Swadaya”
01
Bantuan rumah swadaya diberikan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah
layak huni, baik berupa kegiatan perbaikan maupun
pembangunan baru. Ketentuan dan prinsip
penyelenggaraan bantuan tersebut adalah
memberdayakan masyarakat dalam pembangunan/
peningkatan kualitas rumah swadaya agar mau dan
mampu membangun/ memperbaiki rumahnya sehingga
menjadi rumah layak huni. Adapun dalam
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, jenis yang
diberikan kepada penerima bantuan adalah dapat berupa
uang yang dipergunakan untuk membeli bahan bangunan.
Sedangkan jenis bantuan yang diberikan kepada
masyarakat penerima bantuan berupa Pembangunan
Baru, Peningkatan kualitas, dan bantuan Prasarana Sarana
Utilitas (PSU).
57. T i n d a k L a n j u t
“Kebijakan Penyelenggaraan
Rumah Swadaya”
02
Materi mengenai Penyelenggaraan Bantuan Rumah
Swadaya disampaikan dengan harapan agar peserta
diklat sebagai pelaksana penyelengaraan bantuan
rumah swadaya dapat melaksanakan langkah-
langkah kebijakan menyeluruh terhadap proses
pemberian bantuan, dari mulai tahap perenanaan,
pelaksanaan dan paska pelaksanaan.
58. DAFTAR PUSTAKA
• UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Perumahan
Swadaya.
