Kumpulan penelitian sosial dengan tema penculikan anak, konflik sosial, tawuran pelajar, bantuan langsung tunai, gantung diri, etilang, pelanggaran lalu lintas, penelitian sosial, sosiologi, sma n 1 pamotan

1. LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK SOSIAL
BANTUAN LANGUNG TUNAI
Anggota Kelompok:
1.Adit Prastiyo
2.Fauziah Yvone Angel
3.Julia Azzahra Azaz
4.Lisa Yuli Andhini
5.Lubna Abiyah
6.M.Aufal Marom
7.M.Aziz Dewangga
8.M.Ikmal Aulia
9.Nurul Shabilaatun N.
10.Shifa Alyssia Z.
SMA NEGERI 1 PAMOTAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

2. KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, aas semua kehendak-Nya, kami berhasil menyelesaikan laporan
penelitian dengan tepat waktu yang berjudul "Laporan Penelitian Konflik Sosial Bantun
Langsung Tunai".
Penyusunan laporan penelitian ini ditulis berdasarkan wawancara langsung dengan
narasumber kami yaitu bapak Mulyanto kepala desa Sumberejo. Isi dari laporan ini yaitu
bertuliskan tentang Bantuan Langsung Tunai. Penulis berharap, pemaparan dalam isi
penelitian sederhana ini bisa mempermudah pembaca untuk mengetahui tentang
informasi terkait konflik sosial tersebut.
Kami menyadari bahwa hasil penelitian yang disusun masih jauh dari kata sempurna,
dan memiliki kekurangan dari berbagai aspek. Untuk itu, Kami menerima kritik dan saran
yang bersifat membangun demi perbaikan laporan penelitian ini melalui email
yvone17angel@gmail.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.
Pamotan, 16 Maret 2023

3. DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
BAB II KAJIAN PUSTAKA
BAB III METODE PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
2. Waktu Penelitian
3. Subjek Penelitian
4. Pedoman Penelitian
BAB IV HASIL PENELITIAN
1. Sasaran Tepat Penerima BLT
2. Pendistribusian BLT Secara Merata
3. Manfaat BLT Bagi Penerimanya
4. Dampak BLT Bagi Masyarakat Miskin
BAB V PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran
Daftar Pustaka

4. BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Menurut Todaro masyarakat dapat dikatakan miskin adalah mereka yang bertempat
tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama dibidang pertanian dan kegiatan yang
berhubungan dengan itu. Menurut Emil Salim mereka yang berada dibawah garis kemiskinan
apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan,
pakaian, tempat berteduh dan lain-lain. Melihat keadaan masyarakat tersebut, maka pemerintah
Indonesia menyelenggarakan suatu program bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan itu
diantaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Sistem Dana Jaminan Sosial atau Dana
Kompensasi BBM. Program JPS dimulai pada bulan Mei 1998. Kemudian program ini pada
tahun 2000 berubah menjadi program Dana Jaminan Sosial dan pada tahun 2003 berubah
menjadi Dana Kompensasi BBM, pemberian ini dapat berupa langsung, misalnya dana
kompensasi BBM, dan tidak langsung, misalnya dana bergulir. Dana jaminan sosial bertujuan
untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin,
pemutusan hubungan kerja serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, kecelakaan dan
korban kejahatan. Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat
yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan
sosial maka dari itu diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras miskin dan dana
kompensasi yang berupa bantuan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak
kelemahan dalam pengelolaan dana BLT tersebut, terutama dalam proses penyalurannya,
sehingga membawa dampak berupa ketidakpuasan rakyat akan hasil dari model penyaluran
yang digunakan.
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Camat Pamotan Kabupaten
Rembang, belum seluruh rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Pamotan Kabupaten
Rembang terdaftar sebagai penerima dana BLT. Tidak tepatnya sasaran penerima BLT juga
dapat dilihat pada kenyataan di lapangan, warga yang banyak protes kepada pemerintah desa
yang nantinya akan dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Rembang. Pengaduan mengenai
dana penerima BLT lantaran tidak merata. Seperti halnya anggota POLRI, ASN, perangkat
desa yang dipandang mampu tidak tepat untuk menerima dana BLT tersebut. Salah satu halnya
warga yang mempunyai kendaraan motor yang tergolong mewah bahkan memiliki alat
transportasi roda 4. Terutama ibu-ibu ada yang memakai perhiasan yang terbuat dari emas.

5. Selain itu, menurut pemberitaan media lokal hampir 15% warga terdata secara ganda sehingga
mereka mendapat KKB ganda.
2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian konflik
sosial dan integrasi tersebut adalah bagaimana penyebaran BLT diharapkan bisa adil dan
merata bagi masyarakat miskin dan tepat sasaran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
diturunkan dalam beberapa poin pertanyaan sebagai berikut;
● Siapa saja yang berhak mendapatkan BLT dan apakah sudah tepat sasaran
● Kapan dan bagaimana penyebaran BLT agar bisa merata
● Lokasi pendistribusian dan manfaat BLT bagi penerimanya
● Dampak BLT bagi masyarakat miskin
3. TUJUAN PENELITIAN
Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
● Sebagai wacana bagi siswa/pelajar
● Membantu pembelajaran siswa agar tidak terjerumus dalam konflik sosial
● Sebagai contoh pembelajaran siswa mengenai konflik sosial, serta
● Menambah wawasan dan pengetahuan siswa tentang konflik sosial didalam
masyarakat dan cara berpartisipasi mengenai konflik sosial tersebut.

6. BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Bantuan Langsung Tunai (BLT) masa pandemi adalah bantuan sosial yang diberikan
kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Edi Suharto dalam
bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan
bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada
kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek
akibat diterapkannya suatu kebijakan.
Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki
beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah
segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon berbagai resiko,
kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang
dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pemerintah mengantisipasi dampak
pandemi COVID19 melalui instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) yang salah
satunya berbentuk Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Kelurahan (BLT Kelurahan). BLT
Kelurahan diperuntukkan bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
Kelurahan bersangkutan dan harus dipastikan bahwa calon penerima BLT Kelurahan tidak
termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan
Kartu Prakerja. Arahan Presiden Joko Widodo agar mempercepat penyaluran Dana Kelurahan
untuk Bantuan Langsung Tunai Kelurahan.
Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari
kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan
pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejak bulan April 2020 pemerintah
Indonesia telah memberikan jaring pengaman sosial. Salah satu program dalam jaring
pengaman sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan Kepmensos No.
54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam
Penanganan Dampak Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk penyelamatan atas kondisi
penurunan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-
19.

7. BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan bagian yang cukup penting. Dengan penyajian metode
penelitian ini, peneliti memberikan pertanggungjawaban tentang cara-cara yang dipilih
untuk memperoleh jawaban atas problematika yang diajukan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan
data. Teknik wawancara/interview yang dimaksud adalah tata cara tanya jawab sembari
bertatap muka antara pewawancara dengan informan/orang yang diwawancarai. Dalam
pelaksanaan wawancara, interviewer menggunakan pedomanwawancara dengan
pengembangan sepelunya.
1. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti kali ini adalah di Kantor Kepala
Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah. Alasan memilih tempat ini adalah narasumber atau informan dalam wawancara
kali ini merupakan Kepala Desa yang mendistribusikan bantuan tersebut. Berikut in adalah
dokumentasi penelitian kami.
Keterangan: Lokasi penelitian kelompok, tepatnya di Kantor Kepala Desa Sumberejo,
Pamotan Rembang Jawa Tengah (Sumber: Dokumentasi Kelompok)
2. Waktu Penelitian
Durasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekitar selama satu bulan
lebih. Dalam waktu tersebut, kami mulai Menyusun rencana penelitian, melakukan proses
penelitian, pelaporan penelitian dan hingga publikasi. Lebih tepatnya dalam proses

8. penelitian memerlukan waktu 1 hari, pelaporan penelitian memerlukan waktu sekitar 3
minggu dan publikasi penelitian memerlukan waktu sekitar 1 minggu.
3. Subjek Penelitian
Dalam wawancara penelitian tentang bantuan langsung tunai ini, yang dijadikan
informan dan atau subjek penelitian adalah Bapak Mulyanto selaku Kepala Desa
Sumberejo, sedangkan objek penelitian ini adalah pemberian bantuan langsung tunai.
Berikut ini adalah dokumentasi saat kami melakukan wawancara dengan informan.
Keterangan : Suasana wawancara berlangsung. Tampak informan sedang menjawab
pertanyaan dari kelompok kami (Sumber : Dokumen Kelompok)
4. Pedoman Wawancara
Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun panduan wawancara yang dapat
dipergunakan untuk membantu mengarahkan pembicaraan ke topik penelitian dan rumusan
masalah yang perlu digali permasalahannya. Panduan wawancara bervariasi dari yang
ditulis dengan sangat rinci hingga relatif longgar. Tetapi itu semua pada dasarnya adalah
untuk membantu mengetahui apa yang harus ditanyakan. Kami susun pedoman pertanyaan
dengan menggunakan urutan pertanyaan mulai dari; seperti apa, bagaimana mengajukan
pertanyaan, dan bagaimana mengajukan tindak lanjut.
Dalam penelitian, wawancara sangat berguna untuk mendapatkan cerita di balik
pengalaman informan. Kami (pewawancara) menggali informasi mendalam tentang topik
pencurian sepeda motor. Berikut merupakan pedoman wawancara penelitian kami.
1. Apakah perekonomian desa sudah mencukupi kehidupan masyarakat?

9. 2. Apa strategi Bapak guna membangun potensi desa?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa?
4. Sudahkah pendistribusian bantuan dari pemerintah sudah secara adil dan merata?
5. Bagaimana cara mengatasi pro dan kontra masyarakat setelah terjadi pelaksanaan
pilkades (pemilihan kepala desa)?
6. Selain menjadi kepala desa apakah Bapak memiliki pekerjaan lain?
7. Jika ada fasilitas desa yang rusak bagaimana tanggapan anda?
5. Dokumentasi Wawancara
Berikut ini merupakan dokumentasi suasana Kantor Kepala Desa Sumberejo dan hasil
wawancara kelompok kami dapat dilihat pada channel youtube yang telah diunggah dengan
link https://youtu.be/CEOA8HIBSJY dan https://youtu.be/nzBu5t7KpYo
Keterangan : Tampak para siswa sedang melakukan wawancara dengan informan
(Sumber : Tangkapan layer youtube pada channel Julia Azaz)

10. Keterangan : Tampak siswa izin untuk melakukan wawancara dengan informan yang
sedang berada di salah satu ruangan di Kantor Kepala Desa. (Sumber : Dokumentasi
kelompok)

11. BAB IV
HASIL PENELITIAN
1. Profil Informan
Selama bapak Mulyanto mengabdi sebagai kepala desa di Desa Sumberejo ini, bapak
Mulyanto terhitung beberapa kali berperan penting dalam berbagai kegiatan pemerintahan
desa, salah satunya adalah pendistribusian bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat
untuk masyarakat Desa Sumberejo yang miskin. Beliau pula yang melakukan
pemeriksaan terhadap warganya yang dinilai tepat menerima bantuan tersebut.
Keterangan : Bapak Mulyanto sedang memberikan hadiah kepada para siswa karena
berani melakukan wawancara ( Sumber : Dokumentasi kelompok)
2. Sasaran Tepat Penerima BLT
Untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease 2019
(Covid-19), pemerintah telah menyiapkan dana. Dalam penyaluran bantuan sosial peran
pemerintah daerah (Pemda) perlu dimaksimalkan agar penyaluran berlangsung secara
efektif dan tepat sasaran. Muhadjir merekomendasikan agar pemda nantinya mengacu satu
data dari pusat yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
Berikut syarat lengkap mendapatkan BLT Rp 600.000 dari pemerintah:
• Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan Jorong dan berada di
Nagari.
• Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi
corona.

12. • Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari
pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima
Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
• Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa
harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan
menulis alamat lengkapnya.
• Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan
non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai
boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos
terdekat.
• Jika semua syarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh aparat desa
atau kelurahan, maka masyarakat terdampak Covid-19 bisa mendaftarkan diri ke
pemerintah Nagari secara langsung.
3. Pendistribusian BLT Secara Merata
Siapa yang melakukan pendataan penduduk miskin sebagai penerima BLT dari Dana
Desa ? Dalam Permendes 6/2020 sudah ditentukan bahwa mekanisme pendataan dilakukan
oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Relawan yang dimaksudkan adalah Relawan
Tanggap COVID-19, yang perintah pembentukannya berdasarkan Surat Edaran Menteri
Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020.
Relawan tersebut melakukan pendataan terfokus pada RT, RW, dan desanya.
Mengingat keanekaragam bentuk pemerintahan desa di Indonesia, maka hemat saya,
bentuk dan tata kelola RT, RW dan desa tentu dapat disesuaikan dengan kondisi riil masing-
masing daerah.
Setelah para relawan desa melakukan pendataan, hasil pendataan sasaran keluarga
penduduk miskin dilakukan musyawarah desa dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan
finalisasi data penduduk miskin yang berhak menerima BLT. Lalu legalitas dokumen hasil
pendataan yang sudah divalidasi dan finalisasi ditandatangani oleh Kepala Desa.
Kemudian, dokumen ini oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui
Camat. Akhirnya, dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu

13. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan. Secara yuridis
(aturan) proses pendataan ini sederhana saja. Maka jangan dibuat ribet dan rumit.
Adapun terkait metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana
Desa mengikuti rumus:
a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa.
b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan
BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30%.
c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta
rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana
Desa.
d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang
dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Sedangkan mekanisme penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan
metode non tunai setiap bulan, atau ditranfer ke rekening. Jangka waktu masa penyaluran
BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per
bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga. Monitoring dan
evaluasi skema BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat,
dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan penanggung jawab penyaluran BLT-Dana
Desa adalah Kepala Desa.
4. Manfaat BLT Bagi Penerimanya
Apa manfaat dari program BLT? Program BLT saat itu diselenggarakan sebagai respon
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia. Selain itu, tujuan utama dari program ini
adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.
5. Dampak BLT Bagi masyarakat Miskin
Bantuan langsung Tunai (BLT) memang tidak secara langsung berdampak pada
meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi
masyarakat. Hasil penelitian sama dengan yang dilakukan oleh Hardiansyah (2011),
mengatakan bahwa dibandingkan dengan dalam bentuk sembako, masyarakat miskin
merasa BLT lebih bermanfaat karena bisa mengelola dana untuk membeli barang sesuai
dengan kebutuhannya. Dalam penelitian tersebut wawancara beberapa narasumber

14. penerima BLT dan di ketahui selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang BLT yang
masyarakat peroleh dapat dijadikan sebagai tambahan modal usaha.
Elinpike (2010), dalam sebuah blognya menulis bahwa prioritas utama penggunaan
Bantuan Langsung Tunai adalah sembako. Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Langsung
tunai belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama
dari Bantuan Langsung Tunai tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun, Bantuan
Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup bagi
masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya.
Elinpike (2010), juga mengatakan bahwa BLT tidak berpengaruh kinerja masyarakat
miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan
penerimaannya pada BLT. Dari berbagai pandangan diatas penulis dapat menyimpulkan
bahwa memang pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu
masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah
program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada
keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia, seperti sekarang ini
program BLT di jalankan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang membawa perubahan
tingkat perekonomian masyarakat menurun sehingga banyak masyarakat mengeluh.

15. BAB V
PENUTUP
1. Simpulan
Bantuan Langsung Tunai dana desa merupakan satu program yang diusulkan oleh
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang berasal dari
uang dana desa dan diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami masalah ekonomi.
Sama halnya dengan desa lain Desa Sumberejo juga melaksanakan program BLT dana desa
ini, Implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai di Desa Sumberejo memang
sudah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima manfaat
program bantuan langsung tunai ini, seperti wawancara penulis dengan aparat Desa
Sumberejo mengatakan, “di Desa Sumberejo sudah melaksanakan Program Bantuan
Langsung Tunai, ini ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima bantuan ini.”
Proses Penyaluran dan pendataan yang dilakukan oleh Desa Pelawan bersifat bottom-
up, yang melibatkan masyarakat di lingkungan terkecil dan juga RT di lingkungan
masyarakat tersebut proses pendataan dimulai dengan sosialisasi pihak Desa Sumberejo
kepada masyarakat tentang ketentuan dan manfaat dari program BLT dana desa tersebut,
kemudian berlanjut pada proses pendataan masyarakat yang dilakukan tiap ketua RT
setempat, proses pendataan ini sesuai dengan ketentuan masyarakat yang berhak menerima
bantuan ini. Proses penyaluran bantuan langsung tunai adalah sebagai berikut:
a. Sebelum melakukan pendataan Desa Sumberejo melakukan sosialisasi kepada
masyarakat dan staf birokrasi Desa Sumberejo tentang manfaat dan tujuan dari
program ini
b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT)
c. Pendekatan yang dilakukan RT harus sesuai dengan kriteria penerima manfaat
BLT
d. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata
pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH,
dan non BPNT
e. Masyarakat yang telah didaftarkan kemudian berkasnya diserahkan kepada
Pelayanan Desa Sumberejo
f. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus

16. g. Kepala Desa menetapkan data nama penerima manfaat BLT-Dana Desa
Sumberejo. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sumberejo
sudah berjalan cukup baik.
Hal ini dibuktikan dengan: Pertama, Pola komunikasi yang dilakukan oleh Desa
Sumberejo selaku Implementor yang sangat baik, komunikasi yang dilakukan bersifat
kekeluargaan karena Desa Pelawan merangkul segala aspek masyarakat, komunikasi yang
dilakukan berupa sosialisasi dan pengetahuan, sosialisasi pertama kali dilakukan oleh
Kepala Desa Sumberejo kepada jajaran birokrasinya hal ini dilakukan agar sebelum turun
ke masyarakat jajaranya terlebih dahulu untuk tahu mengenai program ini, setelah itu
barulah Desa Sumberejo melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat serta
ketentuan dari manfaat BLT ini agar masyarakat tidak keliru tentang program ini, kemudian
juga pada pelaksanaanya masih ada saja masyarakat yang menuntut untuk menerima
bantuan ini padahal mereka tidak masuk kriteria tersebut, yang akhirnya Desa Sumberejo
melakukan pengetahuan kembali kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi miss informasi
antara masyarakat dengan Desa Sumberejo.
Kedua hal yang menjadi poin positif pada pelaksanaan program BLT dana desa di Desa
Sumberejo adalah sikap yang baik yang diperlihatkan oleh Implementor kepada penerima
manfaat BLT ini, sikap bertanggung jawab serta sifat yang serius ditunjukan Kepala Desa
Sumberejo dalam pelaksanaan BLT ini, Kepala Desa Sumberejo tidak terpancing emosi
saat berulang kali masyarakat Desa Sumberejo menuntut nama mereka tidak masuk dalam
penerima bantuan tersebut, Kepala Desa Sumberejo menanggapinya dengan kepala dingin
dan terus melakukan pemberian informasi kepada masyarakat tersebut bahwa mereka tidak
masuk dalam penerima manfaat bantuan tersebut, kemudian sikap serius Kepala Desa
Sumberejo dapat dilihat dari jumlah penerima pelaksanaan BLT dana desa di Desa
Sumberejo bersifat bottom-up, Kepala Desa melibatkan birokrasi tingkat terendah yakni
Ketua RT untuk melakukan pendekatan dan pendataan kepada masyarakat, setelah itu
Kepala Desa Sumberejo mengamanatkan kepada bawahannya untuk melakukan
pengelolaan data, birokrasi yang bekerja di Desa Sumberejo merupakan orang yang
berkompeten di bidangnya, hal ini diamini oleh masyarakat pada saat peneliti melakukan
wawancara. Akan tetapi kurang memadainya sumber daya yang ada di Desa Sumberejo
menjadi satu penghambat pelaksanaan Implementasi kebijakan BLT di Desa Sumberejo.

17. 2. Saran
a. Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa di Desa Sumberejo
hendaknya mengikuti SOP yang dibuat oleh Desa Sumberejo salah satunya mematuhi
protokol kesehatan pada saat pengambilan bantuan agar penyaluran dapat berjalan
dengan lancar.
b. Instansi Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang perlu
meningkatkan atau menambahkan sumber daya teknologi, meningkatkan sarana
prasarana teknologi berupa komputer untuk menunjang pelaksanaan kebijakan yang
ada di Desa Pelawan.
c. Desa Sumberejo hendaknya mendata ulang masyarakat Desa Sumberejo setiap
bulanya agar masyarakat yang menerima bantuan ini memang layak.
d. Instansi Desa Pelawan harus selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait
implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Sumberejo hal ini dikarenakan akan
selalu ada masyarakat yang menuntut untuk menerima bantuan tersebut meskipun
masyarakat tersebut bukanlah sasaran dari kebijakan tersebut.

18. DAFTAR PUSTAKA
Husin, Taqwaddin. (2020). Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Dalam
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa.
Novrilzaldi. (2020). Agar Tepat Sasaran, Menko PMK Rekomendasikan Penyaluran
Bantuan Sosial Mengacu Data dari Pusat. Dalam
https://www.kemenkopmk.go.id/agar-tepat-sasaran-menko-pmk-rekomendasikan-
penyaluran-bantuan-sosial-mengacu-data-dari-pusat
Duo, Sungai. (2018). Kriteria Penerima BLT Pusat. Dalam
https://sungaiduo.desa.id/kriteria-penerima-blt
Kolom Pertanyaan Roboguru. Dalam https://roboguru.ruangguru.com/question/blt-atau-
bantuan-langsung-tunai-dilaksanakan-sebagai-respon-dari-kenaikan-harga-
bbm_QU-J8MDX980.
Berkas hasil penelitian. Dalam
http://scholar.unand.ac.id/98723/3/BAB%20VI%20Penutup-dikonversi.pdf.