untuk mewujudkan desa yang berdaya, dibutuhkan mitra pendamping sebagai teman belajar yang memiliki daya dukung yang baik dan progresif serta idealisme
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. Syarief Aryfaid/Arif
(Lembaga Strategi Nasional)
081328370083/syariffaid92@gmail.com
Disampaikan Pada Acara:
Traing of Trainer (ToT)
Penyegeran Pendamping Teknis Kabupaten
Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. 1) Perspektif UU Desa No. 6/2014:
Visi dan Semangat Undang-Undang Desa
Revolusi Mental Berdesa
Demokrasi dan Kepemimpinan Desa
2) Pengakhiran PNPM:
Pokok-2 Kebijakan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan
Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Sarana Prasarana
Hasil PNPM Mandiri Perdesaan
Pengelolaan Dana Bergulir
Penanganan dan Penyelesaian Masalah PNPM Mandiri
Perdesaan
Pelaporan Kegiatan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan
3. 3) Implementasi UU Desa:
Musyawarah Desa
Pembangunan Desa
Keuangan Desa
Peraturan di Desa
BUM Desa
4) Pemberdayaan masyarakat desa:
revitalisasi pendamping desa ;
Citra diri pendamping desa;
pemberdayaan masyarakat
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
Hal yang bersifat Strategis
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1
(satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
8. Silahkan membaca membaca cepat selama 10
menit tentang Pemendesa PDTT No. 3 Tahun
2015 tentang Pendampingan Desa dan Panduan
Pendampingan Desa.
9. 1) Siapa saja yang selama ini terlibat dalam
mendampingi PNPM Mandiri Perdesaan sebelum
diberlakukan Undang-undang desa?
2) Menurut Permendasa PDTT No. 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa, siapa saja yang
dimaksud dengan Pendamping Desa?
3) Apa saja perbedaan tugas pokok dan fungsi
fasilitator dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan
Pendamping Desa?
10. Materi pendampingan desa lebih diarahkan untuk
melakukan refleksi terhadap kerja pendampingan yang
telah dilakukan oleh para fasilitator dalam program
PNPM Mandiri Perdesaan di masa lalu dengan melihat
aspek kelebihan dan kelemahan.
Kemudian diarahkan untuk menerapkan hal-hal positif
dalam menentukan strategi pendampingan desa ke
depan.
11. Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan
dapat:
1) Menguraikan pokok-pokok kebijakan
Pendampingan Desa sesuai PP No. 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas PP Nomor
43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2) Menjelaskan perubahan paradigma (kerangka
kerja) tugas dan kewenangan Pendamping
Desa.
13. Point: 13
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.
Point: 14
Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk
melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat
melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan
fasilitasi Desa.
14. Pasal 2
Tujuan pendampingan Desa meliputi:
a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan
akuntabilitas pemerintahan desa dan
pembangunan Desa;
b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi
masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang
partisipatif;
c) Meningkatkan sinergi program pembangunan
Desa antarsektor; dan
d) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara
emansipatoris.
15. Pasal 3
Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:
a) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara
berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
b) Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan
yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB
Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
c) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan
masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal
penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.
16. Pasal 4
Pendampingan Desa dilaksanakan oleh
pendamping yang terdiri atas:
a) tenaga pendamping profesional;
b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
dan/atau
c) pihak ketiga
17. Pasal 5
a) pendamping Desa; berkedudukan di kecamatan.
b) pendamping Teknis; berkedudukan di kabupaten
c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat;
berkedudukan di Pusat dan Provinsi.
Pasal 9:
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan
di Desa.
18. Pasal 10
(1) Pihak ketiga terdiri dari:
a) Lembaga Swadaya Masyarakat;
b) Perguruan Tinggi;
c) Organisasi Kemasyarakatan; atau
d) Perusahaan.
(2) Pihak ketiga sumber keuangannya dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan/atau Desa.
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
19. Psl. 11
Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
20. Pasal 12
Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:
1) mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2) mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial
dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
3) melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
4) melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat
Desa;
5) melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang
baru;
6) mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara
partisipatif; dan
7) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
21. Pendamping Desa
Pendamping Teknis
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
23. 1) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam
pemberdayaan masyarakat;
2) memiliki pengalaman dalam pengorganisasian
masyarakat Desa;
3) mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi
masyarakat Desa;
4) mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-
kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah
Desa; dan/atau
5) memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat
istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.
24. Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur
kualifikasi sebagai berikut:
1) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam
mengorganisasi pelaksanaan program dan
kegiatan sektoral;
2) memiliki pengalaman dalam pemberdayaan
masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
3) pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama
antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau
4) mampu melakukan analisis kebijakan terhadap
implementasi program di wilayahnya.
25. Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan
Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur
kualifikasi antara lain:
1) memiliki pengalaman dalam pengendalian dan
manajemen program pemberdayaan
masyarakat;
2) peningkatan kapasitas dan pelatihan
pemberdayaan masyarakat; dan
3) analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.
26. 1) Apa yang Anda pahami tentang pengertian pendampingan
desa sesuai Permendasa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa dan Panduan Pendampingan Desa?
2) Mengapa pendampingan desa dibutuhkan dalam
implementasi undang-undang desa?
3) Bagaimana cakupan dari pendampingan desa sesuai
Permendasa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa dan Panduan Pendampingan Desa?
4) Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pendapat, pandangan dan pengalamannya;
5) Catatlah beberapa pokok pikiran penting dari curah
pendapat yang dilakukan;