Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil perusahaan, kinerja produksi gula, struktur organisasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan tugas sekretaris perusahaan di PTPN X.
5. NO PRODUSEN GULA
HASIL GKP
(TON)
1 PTPN IX 29.004
2 PTPN X 233.211
3 PTPN XI 263.977
4 PT RNI 231.566
5 PTPN XII 44.255
6 PT MADUBARU 20.117
7 PT KEBONAGUNG 199.018
8 PT LPI (PAKIS BARU) 18.818
9 GMM 24.299
10 KTM 40.572
11 IGN 8.166
12 RMI 68.445
13 PTPN II 14.316
14 PTPN VII 66.289
15 PTPN XIV 58.700
16 GMP 205.184
17 PSMI 143.060
18 SUGAR GROUP 306.000
19 PG GORONTALO 50.668
20 PT LPI (KOMERING) 49.381
21 SMS 1.636
22 AKG 42.900
23 PNS 11.136
PRODUKSI GULA KRISTAL PUTIH (GKP) TAHUN
2020
Di Indonesia (BUMN & Swasta)
2.130.718 ton
Kontribusi Produksi PTPN X terhadap
Nasional
6. ”Menjadi perusahaan agribisnis Nasional berbasis tebu dan
tembakau yang unggul dan berdaya saing di tingkat Regional”
Visi
Sebagai perusahaan industri perkebunan terintegrasi yang berbasis tebu
dan tembakau dalam memberikan nilai tambah (value creation) bagi
segenap stakeholders dengan:
1. Menghasilkan produk perkebunan yang bernilai tambah serta
berorientasi kepada konsumen;
2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational
excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan
tatakelola perusahaan yang baik;
3. Mengembangkan kapabilitas organisasi, teknologi informasi dan
SDM yang prima;
4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan
imbal hasil terbaik bagi pemegang saham;
5. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa
depan.
Misi
“Sinergi, Integritas, dan Profesional
(SIPro)“
Corporate Value
Visi, Misi,dan Corporate Value Perusahaan
9. FAIRNESS
INDEPENDENCY
RESPONSIBILI
TY
ACCOUNTABILI
TY
TRANSPARENCY
DASAR PELAKSANAAN GCG :
PRINSIP
GCG
Good Corporate Governance (GCG) PTPN X
Tentang
Penanggung Jawab
dalam Penerapan
dan Pemantauan
GCG
PT Perkebunan
Nusantara X
Tentang Penerapan
Tata Kelola
Perusahaan yang
Baik (Good
Corporate
Governance) pada
Badan Usaha Milik
Negara
Disahkan :
Mustafa Abubakar
Tentang Indikator /
Parameter Penilaian
dan Evaluasi Atas
Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik
(Good Corporate
Governance) pada
Badan Usaha Milik
Negara
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor
PER-01/MBU/2011;
Permen ini mengganti
ketentuan pada pasal 12
(terkait dewan
komisaris), dan untuk
lainnya tidak ada
perubahan
Disahkan : Dahlan Iskan
Penerapan
Praktek Good
Corporate
Governance pada
Badan Usaha Milik
Negara
Disahkan:
Laksamana Sukardi
Perseroan Terbatas
Undang-undang
No. 40 Tahun
2007
KepMen BUMN:
Kep-117/M-
MBU/2002
PERMEN
BUMN:
PER-
01/MBU/2011
PERMEN
BUMN:
PER-
09/MBU/2012
KEPSESMEN
BUMN :
SK-
16/S.MBU/2012
SK Direksi : XX-
SURKP/200930.
001
“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan & etika berusaha”
10. Good Corporate Governance PTPN X
Asesmen GCG PTPN X dilakukan setiap tahun
Asesmen GCG PTPN X dilakukan oleh asesor independent 2
tahun sekali (selain itu dilaksanakan oleh asesor internal)
Asesmen GCG PTPN X tahun 2018 & 2019 dilakukan oleh
BPKP Jawa Timur Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001
tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengkajian Sistem
Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip good corporate
governance, Menteri Keuangan meminta Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk
melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada
prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Struktur Organ GCG
PTPN X
Dokumen perusahaan yang wajib disediakan oleh Direksi
adalah
a. RJP & RKAP
b. Daftar Pemegang Saham
c. Risalah RUPS & Rapat Direksi
d. Laporan Tahunan & Dokumen Keuangan Perusahaan,
dll
Anggota Direksi dan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib
diberikan program pengenalan mengenai Perseroan, dengan Sekretaris
Perusahaan sebagai penanggung jawab program pengenalan tersebut.
Program Pengenalan meliputi:
a. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perseroan;
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka
pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah
strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelagasikan, audit
internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,
termasuk Komite Audit;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi/Komisaris serta
hal-hal yang tidak diperbolehkan.
11. SKOR
%
CAPAIAN
I 7,00 6,20 88,59 Sangat Baik
II 9,00 8,15 90,58 Sangat Baik
III 35,00 30,86 88,16 Sangat Baik
IV 35,00 31,84 90,98 Sangat Baik
V 9,00 8,20 91,13 Sangat Baik
VI - 2,50 50,00 Sangat Baik
87,75
CAPAIAN TAHUN 2020
Penjelasan
SKOR KESELURUHAN
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Direksi
Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Aspek Lainnya
ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER BOBOT
RKAP SKOR GCG untuk tahun 2019 sebesar 84,00
6,202
8,185
31,378
31,736
7,472
84,973
88,60
90,94
89,65
90,67
83,02
-
Good Corporate Governance PTPN X
12. PEMEGANG SAHAN DAN
RUPS/PEMILIK MODAL
KOMITMEN PENERAPAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK SECARA
BERKELANJUTAN
PENGUNGKAPAN INFORMASI
DAN TRANSPARANSI
DEWAN KOMISARIS/
DEWAN PENGAWAS
DIREKSI
1
2
3
4
5
84,973
6,202
31,736
31,378
8,185
7,472
7,00
9,00
35,00
35,00
9,00
GCG
100
Pada masing-masing aspek governance terdapat
penerapan yang sudah mendekati/memenuhi
praktik terbaik, namun pada area tertentu masih
diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan.
PTPN X tidak memperoleh apresiasi
penambahan nilai karena total capaian ke‐5 aspek
penerapan GCG lainnya belum mencapai skor 85,
serta tidak memperoleh pengurangan nilai
karena tidak melakukan praktik yang menyimpang
dari prinsip GCG.
6
ASPEK LAINNYA
0
± 5,00
Kategori Predikat “Baik”
BOBOT
BOBOT
Bobot GCG PTPN X
13. Skor dan Predikat Penerapan GCG
Komitmen penerapan
GCG
(7%)
PS/RUPS/PM
(9%)
Dekom/Dewas
(35%)
Direksi
(35%)
Pengungkapan Informasi
(9%)
Aspek Lainnya*
(+/-5%)
0
100
50
60
75
85
Tidak Baik
Kurang
Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat
Baik
* Bagi BUMN yg praktik GCG-nya menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan
lainnya di Indonesia dpt diberikan apresiasi berupa tambahan nilai maks 5 poin. BUMN yang dapat
memperoleh tambahan nilai adalah BUMN yg mampu memperoleh nilai atau skor di atas 85
* Bagi BUMN yang praktik Tata Kelola Perusahaannya menyimpang dari prinsip-prinsip GCG
diberikan punishment berupa pengurangan nilai maksimal minus 5 poin
16. 1. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.
2. Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang
Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi BUMN dengan sifat khusus.
3. Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan
mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip
GCG;
b.memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu apabila diminta;
c. sebagai penghubung (liaison officer); dan
d.menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar
Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan
6. Sekretaris Perusahaan mengikuti pelatihan minimal yang ditentukan perusahaan, yaitu : corporate secretary course, public relation
& marketing public relation, dan risk management
SEKRETARIS PERUSAHAAN & GCG
17. Tugas Uraian Output
Pelaporan ke
stakeholdres
Laporan Manajemen : 13x dalam 1 tahun
1. Bulanan setiap tanggal 12 bulan berikutnya,
2. Triwulan setiap tanggal 12 bulan berikutnya,
3. Tahunan Unaudited tanggal 30 Januari tahun berikutnya,
4. Tahunan Audited tanggal 28 Februari tahun berikutnya
*Sesuai aturan KEP-211/M-PBUMN/1999
Laporan Manajemen
Bulanan, Triwulan,
Unaudited, dan Audited
Annual Report : 1x dalam 1 tahun
Tanggal 30 April tahun berikutnya (sesuai aturan OJK)
*Saat ini, berdasar pedoman Penilaian ARA (Annual Report Awards) yang diselenggarakan oleh KNKG (Komite
Nasional Kebijakan Governance), KBUMN, Kementerian Keuangan, OJK, BI, IDX, IAI
Annual Report
Keterbukaan informasi terhadap kondisi perusahaan sesuai Peraturan OJK & IDX Data (Update di website OJK
& IDX)
Pemenuhan
Kebutuhan Informasi
Untuk Stakeholders
1. Permintaan Data Holding : kinerja operasional & keuangan, dll
2. Permintaan Data Kementerian BUMN : regrouping, dll
3. Permintaan Data untuk Instansi terkait lainnya : DPR, Pemprov, Pemda, dll
1. Data sesuai
permintaan
2. Materi Presentasi
Analisa Data
Pengolahan & penyajian data internal & eksternal untuk operasional perusahaan & pengambilan kebijakan :
update min. 1x dalam 1 bulan
Data
Administrasi
Kesekretariatan
Korespondensi berdasar anggaran dasar perusahaan (persuratan kepada Dekom & Pemegang Saham) Persuratan
Pengarsipan dokumen : surat masuk & keluar, risalah rapat (Rakor Direksi & Pejabat Puncak dan RUPS),
materi rapat
Dokumen (surat,
notulen/risalah rapat)
Penyelenggaraan
Rapat
Penyiapan undangan dan materi berdasar agenda rapat
Dokumen : undangan &
materi
1. Rapat Gabungan (BoD & BoC) : 12x dalam 1 tahun
2. Rapat BoD : 12x dalam 1 tahun
3. Rapat RUPS : min. 2x dalam 1 tahun (RUPS Tutup Buku & RUPS RKAP)
4. Rapat Kerja (BoD & Pejabat Puncak) : min. 2x dalam 1 tahun (Persiapan Giling & Evaluasi Giling)
1. Surat Undangan
2. Dokumen Presensi
3. Materi Presentasi
17
URUSAN ANALISIS DATA & KESEKRETARIATAN
18.
19. 1. Mana yang tidak termasuk Organ Dewan Komisaris?
a. Komite Audit
b. Komite Korporasi
c. Komite Nominasi
d. Komite Remunerasi
2. Berikut yang termasuk prinsip Good Corporate Governance :
a. Kewajaran
b. Kesetaraan
c. Independen
d. 1, 2, dan 3 benar semua
3. Yang tidak termasuk prinsip GCG :
a. Fairness
b. Transparency
c. Dignity
d. Accountability
4. Pilih yang bukan Stakeholder dari PTPN X?
a. Kementerian BUMN
b. Holding Perkebunan
c. BPJT
d. Petani Tebu
5. Keputusan Menteri Nomor dan Tahun berapa sebagai acuan awal
penyusunan Laporan Manajemen ?
a. Kepmen BUMN No 101 Tahun 2002
b. Kepmen BUMN No 211 Tahun 1999
c. Kepmen BUMN No 102 Tahun 2002
d. Permen BUMN No 01 Tahun 2011
19
SEKPER & PKBL - PRE TEST & POST TEST
6. Aturan yang menjadi acuan penerapan Good Corporate Governance :
a. KEP-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011
b. Per-09/MBU/2011 tanggal 1 September 2011
c. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011
d. Undang-undang Ketenagakerjaan
7. Menteri BUMN yang mengesahkan Peraturan GCG Tahun 2011 :
a. Erick Thohir
b. Mustafa Abubakar
c. Laksamana Sukardi
d. Dahlan Iskan
8. Pihak eksternal yang melakukan asesmen GCG pada PTPN X tahun 2019 :
a. BPKP Pusat
b. BPK Jawa Timur
c. KAP E&Y
d. BPKP jawa Timur
9. Indikator atau parameter yang diuji untuk GCG, kecuali
a. Dewan Komisaris
b. RUPS
c. Kepala SPI
d. Pengungkapan Informasi
10. Berapa skor GCG tahun 2019 yang diperoleh PTPN X ?
a. 84,29 kategori Baik
b. 84,97 kategori Sangat Baik
c. 84,97 kategori Baik
d. 84,29 kategori Sangat Baik
20. 11. Batas waktu penyerahan Annual Report kepada OJK dan IDX adalah
a. 31 Januari tahun berikutnya
b. 28 Februari tahun berikutnya
c. 31 Maret tahun berikutnya
d. 30 April tahun berikutnya
12. Berikut penyelenggara Annual Report Award (ARA), kecuali
a. Kementerian Keuangan
b. Kementerian Perindustrian
c. KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance)
d. Kementerian BUMN
13. Dokumen wajib yang harus dipersiapkan Direksi sebagai pemenuhan GCG :
a. Rencana Jangka Panjang & RKA Dekom
b. Rencana Jangka Panjang & RKAP
c. RKA Dekom & Strategi Perusahaan
d. RKAP & Strategi Perusahaan
14. Struktur Organ GCG PTPN X, kecuali
a. Satuan Pengawasan Intern
b. Sekretaris Dewan Komisaris
c. Menteri BUMN
d. Sekretaris Perusahaan & PKBL
15. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dekom bertanggungjawab kepada …
a. Pemegang Saham
b. Menteri BUMN
c. Presiden
d. DPR
20
16. Program Pengenalan untuk Direksi/Komisaris baru, kecuali :
a. Prinsip GCG
b. Company Profile
c. RUPS
d. Tupoksi Direksi/Komisaris
17. Organ Direksi yang memerlukan persetujuan Dekom pada saat
pengangkatan :
a. Kepala SPI
b. Kepala Sekper & PKBL
c. a & b benar
d. a & b salah
18. Fungsi Sekretaris Perusahaan, kecuali :
a. Memutuskan arah & strategi perusahaan
b. Memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG
c. Liaison officer
d. Menyimpan dokumen perusahaan
19. RUPS diadakan minimal 1 tahun … kali
a. 1
b. 3
c. Salah semua
d. 2
20. Dasar pelaksanaan Evaluasi GCG adalah
a. KepsesMen BUMN No. SK-16/S.MBU/2012
b. KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002
c. KepsesMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002
d. KepMen BUMN No. SK-16/S.MBU/2012
SEKPER & PKBL - PRE TEST & POST TEST
