DPD memiliki delapan alat kelengkapan untuk melancarkan tugas dan wewenangnya. DPD juga memiliki fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan di bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta sumber daya alam. Anggota DPD memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah,
memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan
nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka
pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan
melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) pada bulan November 2001.
Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem
unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi
melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI,
khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan
politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan
pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku
di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.
Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya
lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga
keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan
dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah
dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan
keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan
daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan
yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa
ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan
persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini
(sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak
memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut

2. 1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apa saja Alat kelengkapan DPD?
1.2.2 Apakah fungsi, tugas, wewenang DPD?
1.2.3 Bagaimana Hak dan kewajiban DPD?
1.3 Tujuan Makalah
Pembahasan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:
1.3.1 Bahan diskusi pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia.
1.3.2 Bahan informasi dan telaah yang berguna bagi pengembangan pengetahuan dan
wawasan tentang Alat pemerintahan khususnya DPD.
1.3.3 Bahan informasi dan bacaan bagi pembaca tentunya.

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Alat Kelengkapan DPD
Sebagai usaha untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya, DPD
dilengkapi dengan delapan unit kerja yang disebut sebagai “alat kelengkapan”. Alat
kelengkapan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 27/2009), serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPD
RI No. 01/DPD-RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD.
Dalam Tatib tersebut disebutkan bahwa alat kelengkapan DPD terdiri dari:
1. Pimpinan DPD
2. Komite
3. Badan Kehormatan
4. Panitia Musyawarah (Panmus)
5. Pantia Perancang Undang-Undang (PPUU)
6. Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)
7. Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Parlemen (PKSALP)
8. Panitia Khusus
Di bawah ini akan diuraikan lebih lengkap mengenai tugas dan wewenang alat-alat
kelengkapan DPD berdasarkan UU No. 27/2009 dan Tata tertib DPD;
a) Pimpinan
Pimpinan DPD, sebagai salah satu alat kelengkapan, merupakan satu kesatuan pimpinan yang
bersifat kolektif-kolegial. Pimpinan terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD. Setelah terpilih, ketua
dan wakil ketua terpilih tersebut diresmikan dengan Keputusan DPD.
b) Panitia musyawarah
Panmus DPD dapat dibandingkan dengan Badan Musyawarah (Bamus DPR), karena peran
dan fungsinya yang sama. Keduanya dapat dianggap sebagai “miniatur” dari lembaganya
masing-masing, karena di sinilah keputusan-keputusan penting mengenai DPD dan DPR
direncanakan. Dari segi keanggotaan, karena pegelompokan Anggota DPR disusun dalam
bentuk fraksi maka keanggotaan Bamus DPR pun terdiri dari perwakilan fraksi. Sementara
itu, anggota DPD yang bukan berasal dari partai politik dikelompokkan berdasarkan daerah

4. (Provinsi) pemilihannya, sehingga Anggota Panmus DPD berjumlah sama dengan jumlah
provinsi yang ada di Indonesia saat ini.
c) Komite
Secara garis besar, tugas Komite adalah mendukung berjalannya fungsi dari DPD sebagai
bagian dari parlemen nasional, yaitu memiliki peran dalam pengajuan rancangan undang-
undang (RUU), pembahasan RUU, pemberian pertimbangan dan pengawasan. Tugas Komite
dalam pengajuan RUU adalah mengadakan persiapan dan pembahasan RUU tertentu.
d) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)
1. Pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD
dan setiap tahun anggaran
2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah
ditetapkan
3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi,pembulatan, dan pemantapan
konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD
4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Undang-
Undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau sidang
paripurna
5. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti
perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh
panitia kerja
6. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul RUU
7. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang
belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh PPUU pada masa
keanggotaan berikutnya.
2.1.2 Fungsi, Tugas & Wewenang
Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi,
pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini;
a) Fungsi Legislasi
Tugas dan wewenang:
· Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
· Ikut membahas RUU
Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya;
Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

5. b) Fungsi Pertimbangan
· Memberikan pertimbangan kepada DPR
c) Fungsi Pengawasan
Tugas dan wewenang:
· Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
· Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK
Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah: Pembentukan dan pemekaran,
serta penggabungan daerah, Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi
lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah, Pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN)seperti Pajak, pendidikan, dan agama.
2.1.3 Hak dan Kewajiban Anggota DPD
Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPD mempunyai hak
dan kewajiban sebagai berikut:
a. Hak
1. Menyampaikan usul dan pendapat
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri
4. Imunitas
5. Protokoler dan
6. Keuangan dan administratif.
b. Kewajiban
1. Mengamalkan Pancasila
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
4. ·Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara
kesatuan Republik Indonesia
5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat dan daerah

6. 7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan
8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih
dan daerah pemilihannya
9. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD dan
10. Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.
Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif Anggota
DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan oleh sifat
kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat “otoritatif” atau mandat rakyat kepada
Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau “binding” yaitu ciri melekatnya pemikiran dan
langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan pada kepentingan dan
keberpihakan pada rakyat daerah.
2.1.4 Pasal Yang Mengatur Dewan Perwakilan Daerah
Pasal 22 C
1. Anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan
umum
2. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlahnya seluruh anggota
DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR
3. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
4. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan UU
Pasal 22 D
1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi
daerah,hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran sertya penggabungan
daerah,pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan
dengan perimbangan pusat dan daerah
2. DPD ikut membahas rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan
pusat dan daerah, pembentukkan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan
SDA dan sumber daya ekonomi lainya, serta penngambangan keuangan pusat dan
daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU anggaran
pendapatan dan belanja negara dan rancangan UU yang brkaitan dengan pajak,
pendidikan dan agama.
3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan

7. hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak
lanjuti.
4. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata
caranya diatur dalam UU.
Pasal 22 E
4.Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalalah perseorangan.
Pasal 23
2. rancangan UU anggaran pendapan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk
dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

8. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sebagai usaha untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya, DPD
dilengkapi dengan delapan unit kerja yang disebut sebagai “alat kelengkapan”. Alat
kelengkapan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 27/2009), serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPD
RI No. 01/DPD-RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD.
DPD memiliki hak dan kewajiban diantaranya:
Hak:
a. Menyampaikan usul dan pendapat
b. Memilih dan dipilih
c. Membela diri
d. Imunitas
e. Protokoler dan
f. Keuangan dan administratif.
Kewajiban :
o Mengamalkan Pancasila
o Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
o Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
 Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan
Republik Indonesia
o Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
o Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat dan daerah
 Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan
o Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih
dan daerah pemilihannya
o Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD dan

9. o Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.
3.2 Saran
Melalui DPD ini diharapkan hubungan dengan otonomi daerah dan pusat dan
daerah,pembentukan,dan pemekaran serta penggabungan daerah ,pengelolaan sumber daya
alam,dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan keungan
pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik.

10. KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkatNya sehingga
kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami juga berterimakasih kepada guru mata
pelajaran PKN , yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat lebih memahami
materi Lembaga-lembaga Negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPD)
Semoga makalah ini berkenan dan bermanfaat bagi SMPN 2 Raha Untuk segala kekurangan
dan kelemahan dalam makalah ini, kami mohon maaf. Kami terima kritik dan sarannya.
Raha, Mei 2014
Penyusun

11. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………..1
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang………………………………………………………………............. 1
2. Rumusan Masalah……………………………………………………………................. 1
3. Tujuan………………………………………………………………………………… 1
4. Metode Pembahasan…………………………………………………………………….. 2
5. Manfaat…………………………………………………………………………............ 2
BAB II PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum…………………………………………………………………………. 3
2. Kedudukan…………………………………………………………………….......….. 4
3. Tugas, Wewenang, dan Fungsi………………………………………………………. 5
4. Proses Pengisian Jabatan…………………………………………………..................... 6
5. Masa Jabatan………………………………………………….....………………. ............7
Pertanggungjawaban…………………………………………………....……………. 9
7. Hubungan Antar Lembaga Negara……………………………………………......… 9
BAB III PENUTUP
1. Kesimpulan………………………………………………………………………........... 10
2. Saran………………………………………………………………………………………10
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………. 11

12. PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA
Di susun oleh:
SANTI
VIII-7
SMP NEGERI 2 RAHA
2014

13. DAFTAR PUSTAKA
 http://www.parlemen.net
 http://dpd.go.id
 http://id.wikipedia.org
 http://id.shvoong.com