2. 1. Menunjang pengembangan usaha warga desa (Pemasaran
produk, Pembelian bahan baku, penyediaan saprotan,
Grosir sembako, Kredit mikro/Simpan Pinjam )
2. Menjadi pelaku usaha untuk produk potensial desa yang
memerlukan investasi skala lebih besar; pengolahan
hasil pertanian, penggemukan sapi, angkutan
3. Mengelola usaha-usaha yang bernilai pelayanan umum:
air bersih, listrik mikro hidro/tenaga surya, Internet,
Pasar Desa, gudang, Gedung pertemuan, peralatan
pesta.
4. Standarisasi menejemen, supervisi dan pengembangan
pengelolaan Kredit Mikro dari Dana Bergulir yang berasal
dari Bantuan program Pemerintah.
3. 1. Musyawarah Desa Bumdes langsung maupun perwakilan
merupakan Pemegang Kekuasa- an Tertinggi Bumdes,
menetapkan AD-ART yang dikukuhkan dengan
Peraturan Desa.
2. Kepala Desa adalah Ketua Pengawas secara ex-officio.
Dua anggota Pengawas lainnya dipilih dalam
Musyawarah Desa Bumdes.
3. Badan Pengelola 3 orang, dipilih oleh Musdes dan
dikukuhkan dengan SK Kepala Desa.
4. Kepala Unit Usaha dan Karyawan di angkat sesuai
kebutuhan oleh Badan Pengelola atas persetujuan
Pengawas, dengan perjanjian kerja.
5. Pengawas, Badan Pengelola, Kepala Unit dan karyawan
digaji sesuai kemampuan Bumdes.
4. 1. Pelaku usaha mikro 52 Juta unit tidak punya akses
kredit ke Bank (BPS 2007)
2. Ada 61.600 unit LKM di pedesaan tidak memiliki
status hukum yang jelas (PMD Mei 2011) yang perlu
diakui, dilindungi dan dibina agar dapat sehat dan
berkembang.
3. LKM mempunyai fungsi penting untuk
menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro
sebagai lapangan kerja dan sumber nafkah
keluarga di pedesaan.
5. Ya !!!!, kalau Bumdes dibangun dan
dibina untuk memiliki karakter dan
kemampuan yang unggul
Tidak, kalau hanya sekedar
retorika dan keinginan.
6. Karakter :
Bumdes dibangun atas dasar nilai, missi,
prinsip yang menjamin orang-orang
didalamnya memiliki : motivasi kuat untuk
maju, dapat dipercaya, kerjasama saling
menolong dengan semangat persaudaraan,
kejujuran, ketulusan hati, akal sehat dan
akuntabilitas.
7. Kemampuan :
Bumdes dibangun dengan :
1). SDM yang memiliki RJKK baik,(rekam jejak,
komitmen, kompetensi), dan
2). Standar sistim pengelolaan yang menjamin :
1). kinerja operasional sehat,
2). pelayanan bermutu
3). tingkat pertumbuhan tinggi.
8. 1. Laporan Keuangan Bulanan (Neraca,
Laporan rugi-laba, Data statistik dan
Indikator kunci kinerja Bumdes)
2. Instrumen Pemeriksaan tingkat
Kesehatan Operasional (Kepemilikan,
Modal, Tabungan, Pinjaman, Struktur dan
kinerja keuangan, Menejemen Bumdes)
9. Memberikan informasi tentang :
1. Jenis penggunaan, posisi, dan kualitas
kekayaan Bumdes beserta sumber-
sumbernya
2. Jenis dan jumlah pendapatan, biaya dan
posisi rugi-laba berjalan.
3. Statistik perkembangan pemilikan modal,
tabungan, asset, pinjaman, peminjam dan
volume usahanya
4. Indikator kunci kinerja operasional Bumdes
10. Memberikan informasi tentang :
Posisi skor antara 0 – 100 yang dicapai dari
hasil standar penilaian seluruh sub-indikator :
1. Pemilikan (bobot 20, sub-ind 5)
2. Tabungan (bobot 20, sub-ind 5)
3. Pinjaman (bobot 25, sub-ind 5)
4. Struktur dan kinerja keuangan (bobot 25, sub-ind 5)
5. Menejemen (bobot10, sub-ind 20)
12. Instrumen pemeriksaan kesehatan operasional
digunakan oleh : Pengelola, Pengawas, Pendamping dan
Pembina Bumdes.
1. IPKO Laksana “Dashboard di Ruang
Kemudi” Bumdes
2. Setiap sub-indikator harus diperiksa apakah berfungsi
dengan baik sesuai standar atau tidak
3. Sub-indikator yang tidak memenuhi standar segera
diperbaiki (dikendalikan)
14. Adalah “ Cara mencatat kejadian transaksi
keuangan Bumdes secara imbang
berpasangan kronologis, sistimatis dan
prosedur pengolahan data transaksi untuk
menghasilkan informasi keuangan yang
akurat, benar, lengkap, terstruktur,
bermakna dan mutakhir ”.
15. 1. Kronologis, dicatat menurut urutan waktu
kejadian transaksinya
2. Sistimatis, dicatat menurut tata-cara dan
menggunakan instrumen pencatatan tertentu
3. Informatif, menghasilkan informasi yang benar,
akurat, lengkap, terstruktur, bermakna, dan
mutakhir
4. Auditable, informasi yang dihasilkan dapat
diperiksa kebenarannya dengan penelusuran
proses dan alat bukti yang syah
16. 1. Transaksi Kas
1.1 Transaksi penerimaan uang tunai
1.2 Transaksi pengeluaran uang tunai
2. Transaksi Non Kas
Transaksi tidak menggunakan uang tunai
1) Penjualan kredit (barang ditukar piutang)
2) Pembelian kredit (utang ditukar barang)
3) Melalui Rekening Bank (Cek, transfer)
4) Transaksi hibah in-natura
5) Koreksi kesalahan pencatatan
6) Pemindahan antar rekening selain Kas
7) Penutupan Buku pada Akhir tahun
17. 1 2 3
Kekayaan = Utang + Modal
1.1 Kas 2.1 Tabungan 3.1 Modal disetor
1.2 Tabungan Bank 2.2 Utang Bank 3.2 Laba ditahan
1.3 Saldo Pinjaman 2.3 Utang PIII 3.3 Modal Hibah
1.4 Inventaris 3.4 Penyertaan
1.5 Harta tetap R/L berjalan
18. Setiap kejadian transaksi keuangan Bumdes
harus dicatat secara
“imbang berpasangan”.
1. Kalau menerima uang, harus dicatat juga dari
mana asalnya.
2. Kalau mengeluarkan uang, harus dicatat juga
kemana tujuan penggunaannya
3. Kalau transaksi Non-Kas (tidak tunai) Rekening
apa saja yang bertambah dan rekening apa
saja yang berkurang
19. Dalam sistim Akunting Bumdes ada lima
golongan induk rekening
1. Kekayaan
2. Utang
3. Modal
4. Pendapatan
5. Biaya
24. 5.1 Biaya Dana
5.1.1 Bunga Tabungan
5.1.2 Bunga Utang Bank
5.1.3 Bunga Utang Pihak ke III
5.2 Biaya Operasional
5.2.1 Gaji dan honorarium
5.2.2 Ongkos Kantor
5.2.3 Penyusutan
5.2.4 Biaya operasional lain-lain
25. 1. Transaksi uang masuk
Ke Kas Dari Rekening apa asalnya
2. Transaksi Uang Keluar
Dari Kas Ke Rekening apa tujuannya
3. Transaksi Non-Kas
a. Kekayaan dan Biaya ( Rek Induk 1 & 5)
Ke = bertambah
Dari = berkurang
b. Utang, Modal, Pendapatan (Rek 2 & 3 & 4)
Ke = berkurang
Dari = bertambah
26. Karena kita telah belajar mencatat dengan
sistim jurnal secara sangat mudah karena :
Ke = Debet
Dari = Kredit
Kalau anda sudah mahir dengan sistim “Ke –
Dari” maka istilah Debet dan Kredit dapat
dipakai kembali.