Dokumen tersebut membahas tentang konsep pemerintah dan pemerintahan dari berbagai sudut pandang. Secara garis besar, pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, sedangkan pemerintah adalah badan, lembaga, atau instansi yang menjalankan tugas pemerintahan.

1. Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata “Pemerintah” dan
“Pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus
dilaksanakan. Di dalam kata “perintah” tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya,
yaitu :
1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya wewenang atau kekuasaan unruk memberi perintah.
Di dalam bahsa Inggris istilah pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang
disebut dengan “government”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “gubernauculum” yang berarti
kemudi. Kata government dapat bermakna :
1. Melaksanakan wewenang pemerintahan.
2. Cara atau sistem memerintah.
3. Fungsi atau kekuasaan untuk memreintah.
4. Wilayah atau Negara yang diperintah.
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam
suatu Negara.
Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsep pemerintah dan pemerintahan, dapat
dibandingkan dengan beberapa pendapat berikut :
1. Robert mac Iver ;
Pemerintahn sebagai pemerintahan politik berarti sebagai organisasi yang dipusatkan untuk
mempertahankan suatu sistem ketertiban atas suatu masyarakat.
2. Wallace S. Sayre ;
Pemerintahan adalah alat perwakilan yang terorganisir yang menyatakan dan menggunakan
kekuasaan daripada Negara.
3. Pressly S. Silas dan John E. Stoner ;
Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk mencapai
tujuan Negara.
4. Mr. S.L.S Danurejo ;
Pemeintahan adalah segala daya upaya Negara untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut bergantung
pada tipe yang melekat pada Negara tersebut. Andaikan suatu Negara bertipe Negara kemakmuran,
maka Negara itu berarti segala upaya untuk menciptakan kemakmuran bagi warganya.
5. Mr. Amrah Muslimin ;
Pemerintahan suatu Negara merupakan cara mengendalikan Negara tersebut untuk mencapai
tujuannya.
Dengan memerhatikan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep
pemerintahan mengandung makna antara lain :
1. Kumpulan dari berbagai kegiatan atau aktivitas sebagai suatu fungsi yang sifatnya dinamis.
Kagiatan atau aktivitas yang dimaksud meliputi tugas dan wewenang.
2. Kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu subjek, yakni organisasi, badan, lembaga
dan pejabat-pejabat pemerintahan suatu Negara.
3. Karena pemerintahan bertujuan untuk mencapai tujuan Negara, maka dengan sendirinya
pemerintahan merupakan bagian dari Negara.

2. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep pemerintahan adalah badan, lembaga, aparat atau
instansi yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Dengan kata lain bahwa untuk
mencapai tujuan Negara perlu diadakan suatu lembaga yang bertugas menjalankan suatu rangkaian
kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam Negara tersebut. Hal ini disebut juga sebagai
pemerintah.
Montesquie membagi fungsi pemerintahan menjadi 3, yaitu :
1. Pembentukan undang-undang (legislative power = wetgeving).
2. Pelaksanaan undang-undang (executive power = uitvoering).
3. Peradilan (judicial power = rechtspraak).
Dengan mengacu pendapat seorang filsuf prancis di atas (Montesquie), maka yang disebut
dengan pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh fungsi pemerintahan, baik itu legislatif,
eksekutif, maupun yudikatif.
Van Hollen Hoven enambah pembagian fungsi pemerintahan menjadi empat, yaitu dengan
memasukkan unsur kepolisian sebagai bagaian dari fungsi pemerintahan. Ajarannya terkenal
dengan sebutan catur praja yang meliputi :
1. Bestuur atau pemerintahan, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujaun Negara.
2. Politie, yaitu kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam Negara.
3. Rechspraak atau peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keamanan dalam Negara.
4. Regeling atau pengaturan perundang-undangan, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-
peraturan umum dalam Negara.
Berbeda halnya dengan A.M. Donner yang merumuskan pemerintahan dalam arti luas sebagai
berikut :
1. Badan-badan pemerintahan di pusat yang menentukan haluan Negara.
2. Instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut.
Dengan memerhatikan konsep pemerintah dan pemerintahan di atas, semakin jelas perbedaan
kedua istilah tersebut. Dengan demikian penggunaan kedua kata itu dalam setiap pembahasan dan
kajian sistem pemerintahan di Indonesia memudahkan setiap pelajar dan ilmuan untuk
menyesuaikan konteks dan makna yang diingankan.

3. MODUL 1
Kegiatan Belajar 1
Asas, Sistem dan Prinsip Pemerintahan Daerah
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang pernah dijalankan di Indonesia yang
tersurat adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan yang tersirat adalah Vrijbestuur
(Tanjung Tantra).
Sistem Pemerintahan di Daerah pada dasarnya dapat diberi pengertian sebagai suatu kebulatan atau
keseluruhan yang utuh yang di dalamnya terdapat komponen-komponen unit Daerah yang mempunyai fungsi
dan tugas dan saling terkait berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah untuk mencapai tujuan
Daerah.
Kegiatan Belajar 2
Otonomi Daerah, Penyerahan Kewenangan dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah
Secara formal Otonomi Daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur
otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada
Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang
pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom dengan tujuan untuk memperjelas dan memberikan ketegasan di samping
membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, karena pemerintah dan
Provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan ekonomi sebatas yang ditetapkan.
MODUL 2
PERTUMBUHAN PEMDA
Kegiatan Belajar 1
Pemerintahan Daerah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda
Sistem Pemerintah yang dilaksanakan Pemerintah Hindia Belanda sebelum 1870 adalah sistem dekonsentrasi.
Lebih lanjut karena adanya gerakan Etische Politiek dan adanya desakan untuk menyusun pemerintahan secara
modern dan demokratis, maka Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan medebewind melalui Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatie wet
1903) dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang tentang Perubahan Susunan Pemerintahan 1922,
sedang di luar Jawa dan Madura masih diberlakukan Undang-Undang Desentralisasi 1903 yang ditindaklanjuti
dengan Undang-Undang pembentukan Daerah Otonom di luar Jawa (Groepsgemeenschaps Ordonantie), dan
Undang-Undang pembentukan Kota Otonom di luar Jawa (Staatsgemeente Ordonantie Buitengewesten),
keseluruhan Undang-Undang tersebut mengatur Pemerintahan dari Daerah-Daerah yang dikuasai langsung
Pemerintah Hindia Belanda, di samping itu Pemerintah Hindia Belanda juga mengatur Daerah-Daerah yang
tidak langsung dikuasai yaitu Daerah-Daerah Otonom yang berupa persekutuan masyarakat adat asli Indonesia
dan Daerah kerajaan-kerajaan Indonesia.
Kegiatan Belajar 2
Pemerintahan Daerah Zaman Jepang
Pada tahun 1942 Jepang berkuasa di Indonesia. Seluruh Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta
secara administratif terbagi dalam Syu, Ken dan Si. Gun, Son dan Ku. Sistem Pemerintahan Jepang disusun
untuk mendukung perang oleh karena itu, pendemokratisasi pemerintahan dihapuskan, akan tetapi untuk Ken
dan Si serta Tokobetu Si berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri. Hal ini membuktikan
bahwa Pemerintahan Jepang masih melaksanakan pendemokratisasian dalam pemerintahan walaupun terbatas.
Ken dan Si sebagai Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan diberi wewenang untuk
membuat peraturan (Zyoo Rei) tentang urusan pekerjaannya masing-masing.

4. Pada masa akhir pemerintahan Jepang dibentuklah Dewan Kepulauan Jawa (Cuco Sangiin) di setiap Syuu dan
Tokobetu Si, akan tetapi kenyataannya tidak berfungsi.
Kegiatan Belajar 3
Pemerintahan Daerah Zaman Indonesia Merdeka
Sejak Indonesia merdeka, sejarah perjalanan pemerintahan Daerah Indonesia telah mengalami beberapa
perubahan mendasar. Seiring dengan pergeseran konstitusi yang terjadi pada Pemerintah Pusat, telah beberapa
peraturan perundangan dikeluarkan antara lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Bagian Timur, Undang-undang Nomor 1
Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ketetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerahdan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Jiwa undang-undang tersebut tentu saja berbeda sejalan dengan konstitusi yang mendasarinya, sebagaimana
dimaklumi telah terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan konstitusi yaitu dari UUD 1945, konstitusi
RIS, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 dan adanya amandemen UUD 1945 mulai tahun 2000.
MODUL 3
ORGANISASI PEMDA
Kegiatan Belajar 1
Pembentukan Daerah dan Kriterianya
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan asas
desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.
Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial
politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi
Daerah.
Syarat-syarat pembentukan Daerah, dan kriteria pemekaran Daerah, penghapusan dan penggabungan Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah.
Kegiatan Belajar 2
Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah
Sebagai pelaksana desentralisasi di Daerah telah dibentuk organisasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Masing-masing
berdiri sendiri. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya. Perangkat Daerah terdiri atas
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Susunan
organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Pemerintah.
Sekretaris Daerah diwajibkan membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan
kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana lainnya. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya.
MODUL 4
KEPEGAWAIAN PEMDA
Kegiatan Belajar 1
Pokok-pokok Kepegawaian

5. 1. Pegawai Negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI.
2. Pegawai Pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada perangkat
Pemerintah Pusat.
3. Pegawai Daerah adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada
perangkat Pemerintah Daerah.
4. Pejabat Negara adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu seperti Presiden,
Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan lain-lain.
5. Pegawai Negeri berkewajiban mentaati Pancasila, UUD 1945, dan setia pada Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Di samping itu, Pegawai Negeri mempuyai hak mendapatkan gaji yang adil dan
layak.
Kegiatan Belajar 2
Rekrutmen Pegawai Daerah
Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan agar mampu
melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Untuk itu
masalah pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden. Namun Presiden dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian
wewenangnya kepada Pejabat Kepegawaian Daerah.
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan secara terhormat atau tidak terhormat karena:
a. atas permintaan sendiri.
b. meninggal dunia.
c. hukuman disiplin.
d. perampingan organisasi pemerintah.
e. menjadi anggota partai politik.
f. dipidana penjara.
g. dinyatakan hilang.
h. keuzuran jasmani.
i. mencapai batas usia pensiun.
Kegiatan Belajar 3
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Daerah
Penanggung jawab manajemen kepegawaian berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab kebijakan manajemen kepegawaian Presiden dibantu
oleh Komisi Kepegawaian.
PNS dibina dan dikembangkan berdasarkan sistem karier. PNS diberi pangkat dan jabatan sesuai dengan
prestasi dan pengabdiannya.
Untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar normatif, Calon PNS yang akan diangkat sebagai PNS
penuh harus mengikuti Diklat Prajabatan. Sedangkan PNS yang sudah diangkat penuh agar mampu
mengembang tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan yang akan diembannya ia harus
mengikuti Diklat dalam Jabatan.
Pangkat tertinggi untuk pejabat karier pada Pemerintah Provinsi adalah eselon I/b, sedangkan pengkat tertinggi
untuk pejabat karier pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah eselon II/a.
MODUL 5
KEUANGAN DAERAH
Kegiatan Belajar 1
Sumber Pendapatan Daerah
Adanya sumber pendapatan Daerah bagi Daerah Otonom merupakan prasyarat mutlak yang harus ada dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terefleksikan pada upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat.

6. Daerah Otonom sangat membutuhkan dana yang memadai. Atas dasar itu, sumber-sumber pendapatan Daerah
digali dan ditingkatkan terus pengelolaannya agar pelaksanaan kegiatan di Daerah berjalan lancar karena
ditopang oleh keuangan Daerah yang memadai.
Pada era Otonomi Daerah, masalah keuangan Daerah termasuk hal yang terus menerus menjadi agenda
perdebatan penting karena keberadaannya sangat vital bagi Daerah Otonom dan dari 4 (empat) sumber
pendapatan Daerah sebagian besar Daerah memandang belum optimalnya penggalian sumber keuangan
tersebut. Seiring dengan itu, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka memperkuat
desentralisasi departemen, salah satu diantaranya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
Menurut Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebut bahwa
sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah yang mencakup hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil perusahaan
milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
Daerah yang sah.
b. dana perimbangan.
c. pinjaman Daerah, dan
d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Kegiatan Belajar 2
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Dalam rangka sistem penyelenggaraan pemerintahan, sistem pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan
Daerah, pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan Indonesia, yang mempunyai
kedudukan sangat penting terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber
daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan keuangan Daerah menuntut penekanan yang lebih besar pada transparansi dan akuntabilitas
dengan memperhatikan secara serius pada asas keadilan dan kepatutan, di mana masyarakat tidak lagi hanya
dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan.
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu, di mana tahun fiskal
APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua penerimaan
Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan
Daerah dan merupakan dokumen Daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
dipisahkan secara tegas tidak dicatat dan dikelola dalam APBD, tetapi diatur tersendiri dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000. Pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN dan
penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka
tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat negara diberikan hak keuangan dalam bentuk dan
gaji tunjangan lainnya. Begitu juga pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang kedudukan
keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
MODUL 6
KOORDINASI PEMDA
Kegiatan Belajar 1
Konsep-Konsep Pengawasan
Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peranan yang penting. Kita akan mengetahui
apakah pelaksanaan itu sudah berjalan atau tidak sesuai dengan perencanaan dengan melalui pengawasan.
Pengawasan merupakan suatu tindakan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, usaha untuk mencegah dan
menanggulangi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan serta kegiatan lanjutan dari perencanaan dan
memberikan stimulasi pada perencanaan berikutnya. Ada beberapa elemen dasar yang perlu diketahui dari
konsep pengawasan, diantaranya asas-asas pengawasan, langkah-langkah pengawasan serta jenis-jenis
pengawasan. Konsep dasar pengawasan tersebut mewarnai kegiatan pengawasan pada umumnya, demikian

7. pula halnya dengan pengawasan pada Pemerintahan Daerah. Pemahaman yang cukup baik pada konsep
pengawasan akan membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Kegiatan Belajar 2
Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengendalian Kinerja Pemda
Pengawasan DPRD, pengendalian dan pemeriksaan pada hakikatnya merupakan bentuk pengawasan agar
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semakin baik sehingga tercipta kepemerintahan yang baik (good
governance). Pengawasan yang efektif yang dimulai sejak dirumuskannya perencanaan, pelaksanaan dari
perencanaan sampai dengan evaluasinya. Dengan pengawasan yang efektif akan memudahkan mengetahui
tingkat kemajuan ataupun mengetahui secara dini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga
penyelewengan atau penyimpangan dapat segera dapat diatasi.
MODUL 7
KOORDINASI PEMDA
Kegiatan Belajar 1
Konsep Dasar Koordinasi Pemerintahan
Koordinasi pemerintahan sebagai salah satu fenomena dalam pemerintahan di Daerah merupakan aspek yang
penting dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Koordinasi pemerintahan adalah koordinasi yang
dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, masalah kerja sama antara aparatur pemerintahan dan pertalian
satu sama lainnya. Sebagai suatu konsep, koordinasi mencakup beberapa unsur yang perlu diketahui seperti
metode koordinasi, jenis-jenis koordinasi, aspek-aspek koordinasi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
koordinasi.
Secara mendasar Forland mengemukakan 4 (empat) faktor yang menentukan efektifitas organisasi
pemerintahan yaitu, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pengawasan dan observasi yang seksama,
kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif dan ketrampilan memanfaatkan kepemimpinan.
Kegiatan Belajar 2
Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah
Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-
aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang memiliki peranan yang penting
dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai
kedudukan, tugas dan fungsi dalam pengkoordinasian antar Perangkat Daerah, yang meliputi dinas-dinas
Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai pedoman terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan pokok sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perangkat Daerah. Tetapi penyusunan organisasi
Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerahnya.
Kegiatan Belajar 3
Mekanisme Koordniasi Pemerintahan Daerah
Mekanisme koordinasi Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 Koordinasi Perencanaan
 Koordinasi Pelaksanaan
 Koordinasi Pelaporan
 Koordinasi Pertanggungjawaban
Pada prakteknya yang berperan utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikoordinasi oleh Sekretaris
Daerah, dan secara politis dipertanggungjawaban oleh Kepala Daerah.
MODUL 8
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAERAH

8. Kegiatan Belajar 1
Dasar-dasar Kerjasama Daerah
Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Daerah
dapat membentuk badan kerjasama antar Daerah. Selain itu Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan
badan/lembaga lain dalam rangka mengembangkan potensi Daerah. Salah satu bentuk kerjasama yang penting
adalah dengan melalui pinjaman Daerah, jika Daerah memandang perlu. Kerjasama melalui pinjaman Daerah
dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
Persetujuan DPRD sangat diperlukan, jika kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang akan
menimbulkan beban masyarakat.
Kegiatan Belajar 2
Penyelesaian Perselisihan antar Daerah
Dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Daerah-Daerah dalam rangka
Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dapat saja terjadi perselisihan antara satu Daerah dengan Daerah lainnya.
Biasanya perselisihan antar Daerah yang banyak terjadi adalah berkaitan dengan batas Daerah. Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang penyelesaian perselisihan antar Daerah, yang dikemukakan
bahwa perselisihan antar Daerah diselesaikan oleh Pemerintahsecara musyawarah. Apabila salah satu pihak
tidak menerima keputusan itu, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui Mahkamah
Agung.
MODUL 9
PEMERINTAHAN DAERAH MASA DEPAN
Kegiatan Belajar 1
Beberapa masalah Pokok dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dilakukan dengan persiapan yang relatif singkat, bahkan terkesan
terburu-buru. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk segera merespon tuntutan masyarakat
Daerah dan memperkuat perekonomian nasional menjelang era perdagangan bebas. Pelaksanaan Otonomi
Daerah tersebut tidak disertai dengan sosialisasi yang cukup, sehingga banyak menimbulkan permasalahan
yang intinya adalah masih belum terpenuhinya esensi dari tujuan otonomi itu sendiri dan masih banyaknya
Daerah-Daerah yang belum siap melaksanakan Otonomi Daerah tersebut.
Kegiatan Belajar 2
Tantangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah masa depan menghadapi tantangan yang cukup besar baik dari dalam maupun dari luar.
Dari sisi eksternal, Pemerintah Daerah menghadapi arus globalisasi yang sarat dengan persaingan, arus
informasi, budaya dan lain sebagainya. Sedang dari internal, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan bahwa
masyarakat semakin cerdas sehingga akan semakin banyak tuntutan masyarakat agar Pemerintah Daerah
dituntut untuk melakukan transformasi pada organisasinya. Good governance atau yang diterjemahkan sebagai
tata pemerintahan yang baik menawarkan konsep dalam pengelolaan urusan-urusan negara pada semua tingkat
yang implementasinya membutuhkan kerjasama yang sinergis pada semua pihak yang terkait(ut)