1. RESUME
SOSIOLOGI DAN POLITIK
Judul Buku :
SOSIOLOGI DAN POLITIK
Karangan :
Drs. Syahrial Syarbaini, M.A
Drs. A. Rahman, M.M
Drs. Monang Djihado
Terbitan :
GHALIA INDONESIA
NAMA : JEFRI
NIM : 1203138
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
PURNA GRAHA PEKANBARU
2013

2. BAB I
PRAWACANA
1. Sosiologi Politik mempelajari hubungan antara Negara dan Masyarakat.
2. Sosiologi dan Politik merupakan pemikiran yang akhirnya dapat beranfaat
untuk menilai kehidupan manusia dalam kaitannya dengan ligkunganya
3. Dalam pandangan saya, tantangan utama dan saat ini dalam merumuskan
domain Sosiologi dan Politik yakni bagaimana menetapkan peran
sosiolog dan para politikus di masyarakat menghadapi kompleksitas
perubahan sosial dan memenuhi tuntutan masyarakat yang senantiasa
beragam, dinamis, berpilin mengembang terus.
4. Dalam paparan ini, studi Sosiologi dan Politik akan dirunut dari banyak
pendekatan. menggunakan banyak langkah serta beragam wawasan
pengembangan paradigmatik.

3. BAB II
KONSEP SOSIOLOGI DAN POLITIK
2.1 Pengertian Sosiologi
Sosiologi adalah ilmu masyarakat, yaitu tentang system hubungan yang
berlaku dan proses yang timbul dalam berbagai hubungan tersebut.
Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat,
merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dengan ciri-ciri utamanya
adalah :
a. Sosiologi bersifat empiris
b. Sosiologi bersifat teoritis
c. Sosiologi bersifat kumulatif
d. Sosiologi bersifat nonetis
Perkembangan Sosiologi Ilmiah
Pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi
ancaman terhadap hal-hal yang selama ini di anggap sebagai hal-hala yang
memang sudah seharusnya demikian, benar dan nyata.
2.2 Pengertian Ilmu Politik
Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan
kekuasaan, baik sesama warga Negara, anatara warga Negara dan Negara,
maupun hubungan sesama Negara. Oleh sebab itu bidang kajian ilmu politik
meliputi sebagai berikut :
a. Teori ilmu politik
b. Lembaga-lembaga politik
c. Partai politik
d. Hubungan internasional
2.3 Hubungan Sosiologi dan Ilmu Politik
Hubungan sosiologi dengan ilmu politik terlihat dari aspeknya yang sama-
sama membahas Negara, namun sosiologi memandang Negara itu sebagai

4. lembaga dan alat kotrol sosial, sedangkan ilmu politik memandang Negara
sebagai objeknya.
2.4 Kegunaan Sosiologi Politik
Di dalam menentukan apakah suatu masalah merupakan problema sosial
atau tidak, sosiologi mempergunakan beberapa pokok persoalan sebagai
ukuran, yaitu sebagai berikut :
a. Kriteria utama dari suatu problema sosial.
b. Sumber-sumber sosial dari problema sosial dan pihak-pihak yang
menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau
tidak.
c. “Manifiest sosial problems” dan “laten social problems”
d. Perhatian masyarakat dan problema sosial.
2.5 Beberapa Problem Sosial yang Penting
Problem yang di hadapi masyarakat pada umumnya:
a. Kemiskinan
b. Kejahatan
c. Disorganisasi Keluarga
d. Masalah generasi muda dalam masyarakat modern
e. Peperangan
f. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat

5. BAB III
KELOMPOK SOSIAL DAN PROSES SOSIAL
3.1 Kelompok Sosial
Manusia dapat disebut juga sebagai “social animal”, memiliki dua
hasrat, yaitu bersatu dengan manusia lain dan bersatu dengan alam
sekeliling.
Kolompok sosial dapat dibagi dua bentuk yaitu sebgai berikut :
Kelompok sosial kecil, seperti keluarga, siswa satu sekolah dan
sebagainya.
Kelompok sosial besar, seperti kota, bangsa, sadar akan
kepentingan bersama.
3.2 Proses dan Interaksi Sosial
Proses sosial ialah hubungan pengaruh timbale balik antara berbagai
segi kehidupan bersama.
Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontak sosial dan ada
komunikasi.
Bentuk-bentuk Interaksi Sosial
a. Kerja sama
b. Akomodasi
c. Persaingan, dan
d. Pertikaian

6. BAB IV
STRATIFIKASI DAN LEMBAGA SOSIAL
4.1 Stratifikasi Sosial
Sistem berlapis-berlapis dalam masyarakat ada yang terbentuk dengan
sendirinya dan ada yang sengaja di bentuk. Seseorang sosiolog, Pitirim A.
Sorokin, pernah menyatakan bahwa system berlapis-lapis itu merupakan
ciri yang umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur.
Bentuk-bentuk konkrit pelapisan didalam masyarakat secara prinsip
dapat di klarifikasikan kedalam tiga macam kelas yaitu secara ekonomis,
politis dan yang di dasarkan kepada jabatan-jabatan yang ada dalam
masyarakat. Ketiga nya pada hakikatnya mempunyai hubungan.
a. Terjadinya Pelapisan Sosial.
Pelapisan sosial terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan
masyarakat itu, tetapi ada yang sengaja di buat untuk mengejar tujuan
bersama.
b. Sifat system Pelapisan dan Kelas Sosial
Sifat system ada yang terbuka dan ada yang tertutup.
Kriteria pengakuan kelas dinyatakan dalam hal-hal berikut :
1) Ukuran kekayaan
2) Ukuran kekuasaan
3) Ukuran kehormatan
4) Ukuran pengetahuan datau kepandaian
c. Perlukah sistem pelapisan sosial
Manusia pada umumnya bercita-cita agar tidak terjadi perbedaan
kedudukan dan peranan dalama masyarakat. Namun, setiap masyarakat
harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial
beserta kewajiban-kewajiban yang di bebankan kepadanya.

7. Dalam hal ini kedudukan dan peranan yang dianggap tertinggi oleh
masyarakat adalah kedudukan da peranan yang dianggap penting serta
memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal. Oleh sebab
itu, pada umumnya warga lapisa atas (upper-class) lebih sedikit
dibandingkan warga kelas menengah (middle-class), bahkan dengan
lapisan bawah (lower-class).
4.2 Lembaga Sosial
Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang mengatur perilaku
masyarakat, dimana tekanan pengertian kepada system tata kelakuan atau
norma-norma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Suatu lembaga kemasyarkatan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia, pada dasarnya mempunyai
beberapa fungsi :
1. Memberi pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka
harus bertingakah laku dlaam menghadapai masalah dalam
masyarakat.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system
pengendalan sosial, yaitu system pengawasan dari masyarakat
terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

8. BAB V
PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN POLITIK
5.1 Perubahan Sosial
Setiap masyarakat mengalami perubahan sepanjang masa. Perubahan
itu ada yang samar, ada yang mencolok ada yang lambat adayng cepat ada
yang sebagia atau terbatas dan ada yang menyeluruh. Perubahan dapat
berupa pergeseran nilai sosial, perilaku, susunan organisasi, lembaga sosial,
stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang dang sebagainya.
Secara jitu perubahan sosial dunia digambar kan oleh Alvin Toffler
dalam tiga gelombang, yaitu era agraria tradisional (8000SM-1700), era
industralialisasi (1700-1970) dan era informasi dan komunikasi (1970-
2000). Secara umum perubahan sosial yang kini di alami manusia di sebut
era modernisasi.
a. Proses Perubahan Sosial
Meliputi sebagai berikut :
1) Penyesuaian terhadap perubahan.
2) Saluran perubahan sosial
3) Disorganisasi
Bentuk perubahan sosial dapat berupa :
1) Perubahan Evolusi dan Revolusi
2) Perubahan kecil atau terbatas dan menyeluruh atau besar-besaran.
3) Perubahan terencana atau di kehendaki dan yang tidak di
kehendaki.
Perubahan sosial terjadi karena beberapa faktor :
1) faktor yang bersumber dalam masyarakat
2) faktor yang berasal dari luar masyarakat.

9. b. Modernisasi sebagai perubahan sosial
Modernisasi di bidang politik adalah suatu perubahan sosial
kekuasaan masyarakat. System politik suatu masyarakat ialah system
sosial yang menjadi kerangka untuk menetapkan kebijakan kekuasaan
dan untuk melaksanakannya.
5.2 Pembangunan Politik
a. Pengertian
Pengertian pembangunan politik adalah proses perubahan dari
tradisional kearah masyarakat modern serta dari statis ke masyarakat
dinamis yang berhubungan dengan orientasi pembangunan.
b. Model-model Pembangunan politik
Hungtinton mengemukakan Lima model pembangunan berkaitan
dengan partisipasi politik yaitu :
1) Model Liberal
2) Model Pembangunan Bourgeois
3) Model Pembangunan autokratik
4) Model teknokratik
5) Model pupulis.
Sedangkan Almond dan Powell mengemukakan bahwa terdapat
lima macam strategi pembangunan politik yang dia anut oleh Negara-
negara berkembang yaitu sebagai berikut :
1) Strategi otoritarian teknokratik
2) Strategi otoritarian teknokratik egalitarian
3) Strategi otoritarian teknokratik mobilisasi
4) Strategi neotradisional
5) Strategi populis demokratis

10. c. Pembangunan Politik Indonesia
Pembangunan politik merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional.
Model pembangunan apakah yang kita laksanakan? Tentu tidak
begitu saja mengambil model yang telah di terapkan di berbagai
Negara, termasuk Negara berkembang, karena kita memiliki masalah
yang tidak sama dengan negara lain. Beberapa maslaah yang harus kita
pertimbangkan dalam menerapkan model pembangunan politik di
Indonesia antara lain sebagai berikut :
1) Masalah Militer dalam Politik
2) Masalah Partai Politik
3) Masalah Hubungan Suku Bangsa
4) Masalah Golongan Minoritas
5) Masalah Kota dan Desa dalam politik
6) Masalah Hubungan dengan luar negeri.

11. BAB VI
KEKUASAAN DAN WEWENANG
6.1 Kekuasaan
a. Pengertian
kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat
karena peranan nya dapat menetukan nasib berjuta-juta orang.
Adapun unsur pokok yang mendasari keberadaan kekuasaan ialah
rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan atau sugesti. Keempat
unsure ini senantiasa dimanfaatkan penguasa dalam menjalankan
kekuasaannya. Saluran pelaksanaan kekuasaan dapat berupa sebagai
berikut :
1) Saluran Militer
2) Saluran Ekonomi
3) Saluran Poltik
4) Saluran Tradisi
5) Saluran ideologi
6) Saluran lainnya..
Distribusi Kekuasaan
Ilmuan politik biasanya menggambarkan distribusi kekuasaan dalam tiga
model yaitu sebagai berikut :
1) Model elite yang memerintah,
2) Model Pluralis
3) Model Populis
6.2 Wewenang
Wewenang merupakan hak berkuasa yang ditetapkan dalam struktur
organisasi sosial guna melaksakan kebijakan yang di perlukan. Dalam hal

12. ini wewenang ada tiga macam yaitu : Wewenang Kharismatis, Wewenang
Tradisional, Wewenang Rasional / Legal.
6.3 Negara dan Kedaulatan
a. Negara
Banyak yang memberikan defenisi tentang Negara namun syarat
dan pengertian mencakup element sebagai berikut : Penduduk,
Wilayah, Pemerintahan dan Kedaulatan.
Sifat-sifat Negara : Sifat memaksa, Sifat monopoli dan Sifat
Totalitas.
Fungsi Negara : Fungsi pertahanan dan keamanan, Fungsi
pengaturan dan ketertiban, Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran dan
Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban
b. Kedaulatan
Kedaulatan adalah perwujudan eksistensi undang-undang dasar
(konstitusi).
Tempat kedudukan kedaulatan Negara sangat tergantung pada
sistem pemerintahannya secara ideology. Dalam hal ini kita mengenal :
Kedaulatan Negara, Kedaualatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat.

13. BAB VII
SISTEM POLITIK
Sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain : Ciri-ciri Identifikasi,
Input dan Output, Diferensial dalam Suatu Sistem, Integrasi dalam Suatu Sistem.
7.1 Input Politik
Input : Tuntutan
Tuntutan memerlukan perhatian khusus sebagai jenis input utama bagi
sistem politik yanag akan memperngaruhi perilaku suatu sistem dalam
berbagai cara. Tuntutan adalah salah satu sumber timbulnya perubahan dalam
sistem politik, karena perubahan lingkungan akan menyebabkan timbulnya
jenis input tuntutan yang baru.
Input : Dukungan
Dukungan kedalam sistem politik mengarah kepada tiga sasaran, yaitu :
Komunitas, Rezim dan Pemerintah. Diantara ketiganya terdapat kesaatuan
sikap, sehingga adanya salah satu jenis dukungan itu merupakan akibat dari
adanya satu atau kedua jenis dukungan lain itu.
7.2 Sistem dan Lingkungan
Kesatuan dan keutuhan sistem politik di dukung oleh konsep, yaitu
sistem, struktur, dan fungsi. Sistem politik merupakan organisasi melalui
mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama
mereka.
Untuk melakukan berbagai kegiatan, sistem politik mempunyai
lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, bdana
peradilan, dan partai politik yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-
fungsi tertentu, yang selanjutnya sistem itu merumuskan dan melaksanakan
kebijakannya.

14. BAB VIII
BUDAYA, PARTISIPASI DAN SOSIALISASI POLITIK
8.1 BUDAYA POLITIK
Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat
dengan ciri-ciri yang lebih khas. Budaya politik meliputi masalah
legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan
pemerintah, kegiatan partai politik perilaku aparat serta gejolak
masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.
8.2 PARTISIPASI POLITIK
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.
Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
bermacam-macam bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai
Negara dan berbagai waktu yaitu: kegiatan politik konvensional dan
bentuk nonkonvensional.
8.3 SOSIALISASI POLITIK
Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi
politik pada anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup
melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.
8.4 SOSIALISASI POLITIK DAN PERUBAHAN
Sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu
dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap
system politik masyarakatnya.

15. BAB IX
PARTAI POLITIK DAN PEMILU
9.1 PARTAI POLITIK
Partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasi secara
stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam
pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan
memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada anggotanya.
Struktur partai politik
Struktur partai politik berarti memusatkan perhatian kepada organisasi
tersebut dan aparaturnya.
System kepartaian
System partai dinegara manapun dalam suatu jangka waktu tertentu
memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.
9.2 PEMILIHAN UMUM
Terdapat dua cara atau system pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:
a. Singlemember constituency
b. Multimember constituency
Pemilihan Umum Di Indonesia
Pemilu adalah pemindahan hak dari setiap warga Negara kepada
kelompok yang akan memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat.
Dalam hal pelaksanaan pemilu orde baru, pemerintahan orde baru
menyatakan bahwa tujuan pemilu pada prakteknya adalah untuk
mempertahankan rezim.
Beberapa asas pemilihan umum, yaitu sebagai berikut: Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

16. BAB X
DEMOKRASI DAN HAM
10.1 DEMOKRASI
Bentuk-bentuk Demokrasi Modern menurut Skalar terbagi atas lima
jenis, yaitu sebagai berikut :
a. Demokrasi Liberal
b. Demokrasi Terpimpin
c. Demokrasi Sosial
d. Demokrasi Partisipasi
e. Demokrasi Konstitusional
Demokrasi Indonesia
Sejak awal Indonesia menyatakan dirinya demokrasi yang dapat terlihat
dalam konstitusi Negara, namun dalam perjalanan kenegaraan kita melihat
perkembangan demokrasi sebagai berikut:
a. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
c. Demokrasi Pancasila (1965-1998)
10.2 HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Hak Asasi manusia, baru disadari lalu di perjuangkan agar di akui
dan di hormati semua orang sebagai falsafah individualisme.
HAM adalah Hak Asasi Manusia yang diperoleh dan di bawanya
bersama dengan kelahiran serta kehadirannya dalam kehidupan
masyarakat, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin.
Karena sifatnya yang asasi dan universal. Maka pengakuan HAM
mengandung arti bahwa HAM harus di lindungi, baik terhadap tindakan

17. para pemegang kekuasaan maupun terhadap tindakan perseorangan secara
melanggar atau mengurangi hak tersebut.
Secara umum HAM dapat dibedakan menurut sifatnya sdebagai
berikut :
1) Personal Rights
2) Political Rights
3) Property Right
4) Social and Cultural Rights
5) Right Of Legal Equality
6) Procedural Rights
HAM di Indonesia
Istilah “Hak Asasi” memang tidak terdapat dalam UUD 1945
tetapi substansi Hak Asasi itu cukup banyak terdapat dalam pembukaan,
batang tubuh, maupun penjelasannya.
Dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR.1998 Tentang Hak Asasi
Manusia dengan sistematikanya sebagai berikut :
1) Pandangan dan sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia
2) Piagam Hak Asasi Manusia
Ham di Indonesia setelah reformasi atau diberhentikannya
pemerintahan Soeharto MPR telah membuat pernyataan HAM Indonesia
yang di tuangkan dalam Tap. MPR No. XVII/MPR.1988, kemudian
substansinya telah dimasukkan dalam perubahan II UUD 1945.

18. BAB XI
IDEOLOGI POLITIK
IDEOLOGI POLITIK
Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal ideology secara fungsional dan
structural. Ideology secara fungsional bercirikan doktriner dan pragmatis.
Beberapa ideology dunia sbb :
a. Liberalisme
b. Konservatif
c. Sosialisme dan Komunisme
d. Fasisme
System ideology di Indonesia merupakan pertumbuhan berbagai
landasan kehidupan, mulai dari pedoman kehidupan bermasyarakat sampai
kepada landasan kehidupan bernegara. System ideology merupakan
pertemuan nilai-nilai, tradisi, agama, dengan pemikiran barat.
Fungsi ideologi adalah sebagai Negara dan sumber dari segala
sumber hukum, komitment bangsa dalam perjuangannya dan dasar cita-
cita suatu perjuangan bangsa, serta pandangan hidup, bahkan jiwa dan
kepribadian bangsa.
Ideologi dan Keterwakilan Politik
Ideologi dan Keterwakilan Politik adalah peranan idelogi sebagai
mata rantai yang menghubungkan pihak yang diwakili dengan pihak yang
mewakili. Ada tiga pola hubungan ideologi dengan keterwakilan politik.
Pertama, ideologi kompetitif yang terkombinasi dengan perwakilan politik
atau dasar kepentingan. Kedua, ideologi semikompetitif dengan
perwakilan politik simbolik. Ketiga, kombinasi antara Ideologi yang
nonkompetitif dengan perwakilan politik yang mengutamakan tingkah
laku pemimpin.