Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan ketahanan kebencanaan infrastruktur ekonomi di Indonesia, termasuk rekomendasi kebijakan, panduan implementasi rencana keberlanjutan bisnis, dan evaluasi penerapannya di beberapa kawasan strategis ekonomi.

1. Sosialisasi Laporan
Akhir:
Kajian Strategi
Pengembangan
Ketahanan
Kebencanaan
Infrastruktur
Ekonomi
2 DESEMBER 2020
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Muhammad Reperiza Furqon ST., MT (Tenaga Ahli Ekonomi)
Aria Mariany ST., MT (Tenaga Ahli Manajemen Bencana)
Hanif Ibadurrahman Sulaeman ST., MSc (Tenaga Ahli Kebijakan Publik)

2. Keluaran
Kajian Strategi Pengembangan Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Ekonomi, 2020
2
1. Kerangka permasalahan terkait penanganan dan
percepatan pemulihan ekonomi pascabencana alam
dan nonalam, termasuk Covid-19 yang berdampak
pada perekonomian Indonesia.
2. Rumusan kebijakan dan rekomendasi pengembangan
ketahanan kebencanaan infrastruktur ekonomi,
termasuk di dalamnya Peta Jalan (Road Map)
Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana
3. Panduan pemantauan dan evaluasi implementasi
Pedoman Rencana Keberlanjutan Usaha (Business
Continuity Plan/BCP) di Kawasan Strategis Ekonomi
(KSE) terpilih
4. Rekomendasi kebijakan pemanfaatan
alternatif teknologi untuk pemulihan
ekonomi pascabencana;
5. Panduan implementasi BCP untuk
peningkatan perekonomian di sekitar KSE;
6. Policy Brief BCP di KSE (dari aspek ekonomi,
manajemen kebencanaan, dan kebijakan
publik).

3. Kerangka Permasalahan

4. PEMBANGUNAN NASIONAL DAN RISIKO BENCANA
= Risiko bencana sedang
= Risiko bencana tinggi
Rata-rata rencana lokasi pembangunan
Infrastruktur 2045 berada di daerah risiko
bencana tinggi
Dapat menimbulkan dampak kerugian yg
sangat besar jika terjadi bencana
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2045 DIARAHKAN UNTUK:

5. PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN
MENJADI TERHAMBAT AKIBAT BENCANA
Tingginya jumlah korban jiwa
akibat bencana
Tingginya jumlah kerugian
ekonomi akibat bencana
Tingginya jumlah kerusakan
infrastruktur dan lingkungan
penting akibat bencana
Masih belum kuatnya
kapasitas, pemerintah,
pemerintah daerah dan
masyarakat dlm PB
Masih rendahnya investasi
berupa program dan kegiatan
PRB serta kesiapsiagaan thd
bencana
Masih belum kuatnya upaya tata
kelola PB sesuai dg kerangka
pembangunan berkelanjutan
1. Masih kurang dan belum efektifnya
pelaksanaan program kesiapsiagaan,
penanganan darurat, dan pemulihan
pascabencana
2. Masih lemahnya tata kelola
penanggulangan bencana melalui
integrasi upaya-upaya PRB ke dlm
program/kegiatan pembangunan
berkelanjutan
3. Masih lemahnya sistem peringatan dini
bencana yg terintegrasi
1. Masih sedikit ketersediaan sistem
peringatan dini bencana kawasan risiko
tinggi serta masih lemahnya
keberfungsian sistem peringatan dini
2. Masih sedikit ketersediaan sarana dan
prasarana penanggulangan bencana
1. Masih lemahnya kapasitas
pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dlm penanggulangan
bencana
2. Belum dijalankannya SPM PB
3. Masih lemahnya kelembagaan PB di
daerah
4. Masih kecilnya anggaran publik utk
kesiapsiagaan dan pengurangan risiko
bencana
Akar Masalah PB

6. ISU PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH
6
Persentase Jumlah Responden yg menganggap aspek-aspek diatas menjadi kendala dlm penanggulangan bencana di daerahnya.
Sumber: PENGOLAHAN DATA KUESIONER DARI 23 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (Bappenas, 2019)

7. SATU HARI TANPA BENCANA DI INDONESIA, BERARTI :
MENGHEMAT ANGGARAN NEGARA SEBESAR 125 MILYAR RUPIAH, DAN
MENCEGAH 6,1 JUTA ORANG TERDAMPAK BENCANA.
BILA SELURUH KABUPATEN/KOTA
MENGGUNAKAN ANGGARAN SEBESAR
243 JUTA/HARI UNTUK PB,
INDONESIA MASIH SURPLUS ANGGARAN
DARI POS KEBENCANAAN
Sumber: BNPB, 2018

8. No Lokasi Fokus Area
Dasar Pertimbangan
Pemilihan
1 Bali Kawasan Nusa
Dua
KSPN
2 NTB KEK Mandalika Inpres No. 5/2018
3 Jawa Tengah Kota Palu Inpres No. 10/2018
4 Sulawesi Tengah Kota Semarang Perpres 79/2019
LOKASI STUDI

9. Potensi dan Permasalahan Provinsi Bali
• Belum ada rencana pemulihan atau Business Continuity Plan (BCP) di KSPN
• BCP belum terintegrasi dengan rencana pemulihan wilayah (ABCP)
• Belum ada BCP untuk UMKM
• Dokumen KRB yang sudah kadaluarsa, sehingga perlu dilakukan penyusunan KRB lagi
• Pariwisata Bali sangat tergantung dari wisatawan dari luar, sehingga ketika terjadi
pandemic seperti ini, perekenomian sangat merosot tajam
• Keberlanjutan sektor pertanian/agrikultur belum tersentuh, padahal merupakan
salah satu sektor ekonomi yang mendorong secara tidak langsung terhadap PAD
melalui sektor pariwisata.
• Ketika sebagian besar PAD kontribusinya dari sektor pariwisata, maka ketika
permintaan terhadap sektor pariwisata berkurang PAD akan jatuh
• Perbedaan kajian risiko dalam dokumen KRB dengan ancaman bencana dalam
dokumen RPB
• Memiliki ancaman bencana yang cukup banyak, termasuk bencana nonalam seperti
pandemi, epidemi dan wabah
• Pariwisata menjadi sasaran terorisme, dan Bali pernah menjadi sasaran terorisme
• Peningkatan Kasus COVID-19 yang masih tinggi
• Kepemimpinan (Leadership) yang cukup baik dari provinsi
• Peraturan-peraturan yang mendukung sektor pariwisata yang memanfaatkan produk
lokal
• Daya dukung dan daya tarik wisata
• Pengelola di KSPN sudah memiliki rencana mitigasi dan juga rencana kontijensi.
• Sudah memiliki dokumen-dokumen terkait kebencanaan, seperti dokumen RPB
• Kuatnya Desa Adat, Dorongan untuk memanfaatkan produk lokal, seperti buah-
buahan lokal maupun arak bali sebagai produk khas Bali serta mendorong produk
tersebut sebagai produk unggulan Provinsi Bali
• Pengembangan UMKM termasuk bantuan dana untuk kembali bangkit serta
pengembangan-pengembangan kapasitas termasuk pembentukan koperasi
pemasaran dan produk
• Pengembangan Kawasan pariwisata ke arah Bali Utara, Barat dan Timur karena ke
arah selatan sudah padat
• Nusa dua sebagai KSPN mendapat prioritas pemerintah pusat (ditetapkan dengan PP
tentang KSN)
• Terdapat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
• Platform digital sudah dikembangkan untuk pengembangan pariwisata
• Pemanfaatan Dana CSR untuk penilaian protokol kesehatan pada masa AKB
• Sertifikasi hotel Tangguh bencana dan hotel dengan protokol kesehatan
PERMASALAHAN POTENSI

10. Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Pengembangan Ketahanan
Kebencanaan Infrastruktur Ekonomi

11. Potensi dan Permasalahan Provinsi NTB
PERMASALAHAN POTENSI
• Belum ada rencana pemulihan atau Business Continuity Plan
(BCP) di Kawasan Pariwisata maupun kawasan yang
dikembangkan untuk mendukung KEK Mandalika
• Belum ada BCP yang terintegrasi dengan rencana pemulihan
wilayah (ABCP)
• Belum ada BCP untuk UMKM
• Pembangunan huntap masih terkendala ditambah dampak
pandemic
• Leadership yang baik, pendekatan partisipatif ke masyarakat
dan melibatkan banyak pihak
• Memiliki rencana terkait kebencanaan di KEK serta rencana
pengembangan wilayah di sekitar KEK
• Potensi lokal dan desa wisata yang dapat menjadi alternatif
daya tarik wisatawan di Lombok

13. Potensi dan Permasalahan Provinsi Jawa Tengah
PERMASALAHAN
POTENSI
• Belum ada rencana pemulihan atau Business Continuity Plan (BCP) di Kawasan Industri
• BCP belum terintegrasi dengan rencana pemulihan wilayah (ABCP)
• Belum ada BCP untuk UMKM
• Penanganan banjir di Jawa Tengah sedang menjadi prioritas Gubernur Jawa Tengah. Fokusnya
ialah pengendalian banjir untuk mengamankan sentra-sentra industri, pertumbuhan ekonomi,
dan permukiman, sehingga potensi kehilangan PDRB akibat banjir dapat diturunkan di Jawa
Tengah
• Intensitas ancaman banjir dan rob di Pesisir Utara Jawa Tengah yang tinggi. Wilayah terdampak
terparah ialah di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan yang sudah mendapatkan bantuan
penanganan dari pemerintah pusat.
• Abrasi pantai yang semakin tinggi terjadi di Hulu Pesisir Utara Jawa Tengah
• Penurunan muka tanah yang ekstrim di Kota Semarang dan Kota Pekalongan menjadi
permasalahan yang serius. Penurunan muka tanah setiap tahunnya mencapai 7,5 cm di Kota
Semarang dan sekitarnya
• Ketersediaan (supply and demand) air Jawa Tengah sedang dalam pembahasan di Dewan
Nasional Sumber Daya Air (SDA). Concern pembahasan tersebut pada bidang konservasi,
pemanfaatan, pengendalian, keterlibatan/peran serta stakeholder, dan sistem data informasi
• Dalam bencana pandemic COVID-19 sektor usaha dan UMKM terganggu karena terganggunya
suplai, ketersediaan bahan baku, pasar dan supply chain
• Terjadi perbedaan pemahaman antar pimpinan wilayah/stakeholder terkait mengenai
penanganan/pengendalian banjir dan rob
• Alokasi anggaran untuk pembiayaan kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah masih berfokus pada
skema pembiayaan ex-post (BTT, Bansos, dana tanggap darurat)
• Analisis risiko terhadap mitigasi ancaman gelombang pasang maupun gempabumi belum
terakomodir dalam Dokumen AMDAL Pengusahaan Jalan Tol Semarang - Demak
• Memiliki Dinas yang aktif melakukan survey untuk pemetaan masalah.
Pendefinisian masalah yang tepat, sudah menyelesaikan 50% dari masalah
tersebut
• Pengembangan jalan tol laut sebagai upaya mitigasi struktural dalam mengatasi
banjir rob
• Kepercayaan masyarakat terhadap herbal, menyebabkan sektor pertanian
bangkit pada masa pandemi ini
• Suplai air yang melimpah dari hulu
• Sudah memiliki kebijakan terkait kebencanaan, seperti peraturan daerah terkait
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Rencana Penanggulangan
Bencana
• Sudah memiliki sistem monitoring bencana alam dan mekanisme komunikasi
IOMKI dan protokol kesehatan ke seluruh industri.
• Pertimbangan risiko bencan di kawasan industry, seperti industri di Kawasan
Kebumen dibangun dengan mempertimbangkan risiko bencana gempabumi
serta perlu membuat dokumen FS untuk Kawasan Industri Brebes, Rembang,
Kebumen (dibuat tahun 2019)

14. Potensi dan Permasalahan Provinsi Sulawesi Tengah
PERMASALAHAN
POTENSI
• Pertumbuhan ekonomi yang masih minus di triwulan II akibat Covid-19
• Tahap rekonstruksi yang masih belum selesai
• Belum ada rencana pemulihan atau Business Continuity Plan (BCP) di
Kawasan Pariwisata maupun kawasan yang dikembangkan untuk
mendukung KEK Mandalika
• Belum ada BCP yang terintegrasi dengan rencana pemulihan wilayah
(ABCP)
• Belum ada BCP untuk UMKM
• Telah memiliki Rencana induk pemulihan Kota Palu
• Telah memiliki dokumen kebencanaan yaitu masterplan
kawasan rawan bencana di Palu
• Kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat (filantropi
seperti Yayasan Buddha Tzu Chi dan BUMN seperti Bank BRI dan
BNI)

15. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pedoman Rencana
Keberlanjutan Usaha (Business Continuity Plan/BCP)

16. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pedoman Rencana
Keberlanjutan Usaha (Business Continuity Plan/BCP)
Ceklis List Kelengkapan BCP
List dan deksripsi ancaman bencana
List dan identifikasi komponen-komponen produksi yang terdampak
Identifikasi waktu toleransi komponen produksi boleh tidak berproduksi melingkupi
sumber daya internal, esensial dan eksternal
Identifikasi Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk pemulihan akibat bencana
Identifikasi sumber daya yang dapat digunakan untuk pemulihan
Identifikasi kegiatan utama yang perlu dipulihkan segera
Identifikasi waktu yang diperlukan untuk pemulihan kegiatan utama
Rencana simulasi
Rencana update dokumen BCP
Langkah strategi pemulihan

17. Area Business Continuity Management/Plan (ABCM/P)
Panduan Implementasi BCP untuk Peningkatan Perekonomian di Sekitar KSE

18. Memahami Wilayah
1. Batasan wilayah
2. Informasi Wilayah termasuk informasi
ancaman Bencana
3. Industri yang akan terdampak dan perlu
dilindungi
4. Infrastruktur yang digunakan untuk
kelancaran industry dan akan terganggu
akibat bencana
5. Identifikasi pelaku

19. Analisis Temuan
23
No Jenis Pengelola Infrastruktur Kritis Temuan Ketangguhan
infrastruktur
Indikator
Ketangguhan
1 Dinas Jasa Marga Tol Bandara
Memiliki Asuransi
(Engineering,
Kegagalan Teknologi
dan Masa Layan)
Ketangguhan
Financial
Dirancang dengan SNI
Ketangguhan Gempa
dengan kekuatan
maksimum 7,8
Magnitudo
Ketangguhan Fisik
Infrastruktur
Memilki SOP dan
Manajemen
Kebencanaan
Ketangguhan
Kelembagaan
2 PT. Angkasapura
Melakukan mitigasi
struktural Bendung
Penahan Gelombang
Ketangguhan Fisik
Infrastruktur
Menyusun SOP
Kedaruratan Tsunami
Ketangguhan
Kelembagaan
Melakukan Simulasi
Kedaruratan
Ketangguhan
Kelembagaan
3 Dinas PUPR Provinsi Bali
Menyusun Peta RTRW Ketangguhan
Wilayah
Membantu
melakukan Sertifikasi
Ketangguhan Hotel
Ketangguhan
Infrastruktur Fisik
4 PT. PLN Wilayah V Jawa Bali
Menempatkan aset
pada zona aman
Ketangguhan
wilayah
Memiliki rencana
kontingensi
Ketangguhan
Kelembagaan

20. 24
24
No. Jenis Pengelola Infrastruktur Kritis Temuan
Ketangguhan
Infrastruktur
Indikator
Ketangguhan
1
Dinas PUPR Kabupaten Lombok
Tengah
Mamaksimalkan
Tunnel Utility multi
jaringan untuk
jaringan air bersih,
air limbah, listrik, dan
kabel fiber optik
komunikasi
Ketangguhan fisik
infrastruktur
Pembangunan
Bendung untuk
cadangan air
permukaan dan
penahan banjir
Ketangguhan fisik
infrastukur
Pengerjaan kanal
terusan mencegah
banjir
Ketangguhan Fisik
Infrastruktur
2 KEK Mandalika
Melakukan mitigasi
struktural penguatan
tanah di wilayah
rawan likuifaksi KEK
Ketangguhan Fisik
Infrastruktur
Menyusun SOP
kedaruratan tsunami
Ketangguhan
Kelembagaan
Melakukan simulasi
kedaruratan
Ketangguhan
Kelembagaan
Membangun TES
(Tempat Evakuasi
Sementara)
Ketangguhan Fisik
Infrastruktur
Pembuatan bendung
untuk penampungan
air dan pencegahan
banjir
Ketangguhan Fisik
Infrastruktur
Memiliki alat EWRS
untuk ancaman
bencana gempabumi
dan tsunami
Ketangguhan sistem
Penanggulangan
Bencana
Memiliki Command
Center untuk
monitoring dan
komando
kebencanaan
Ketangguhan
Kelembagaan dan
Infrastruktur
Analisis Temuan

21. 25
25
25
Analisis Temuan

22. Penyusunan Dokumen, Simulasi, dan Revisi Dokumen
Penyusunan Dokumen ABCP
Hal penting dalam penyusunan dokumen ABCP adalah stakeholder yang terkait berbagi
informasi penting yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder yang diperlukan untuk
keberlanjutan usaha
Simulasi
Dokumen tersebut dilatihkan secara berkala untuk melihat apakah dapat
diimplementasikan ataukah perlu disesuaikan kembali.
Revisi Dokumen
Merevisi dokumen sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.

23. Menentukan Strategi ABCP
Beberapa pertanyaan berikut dapat digunakan
sebelum menyusun strategy ABCP:
• Dampak dari bencana terhadap masyarakat
dan industry di wilayah tersebut
• Hal-hal apa yang menjadi bottlenecks atau
menjadi penghambat bagi keberlanjutan
usaha di wilayah tersebut apabila terjadi
bencana?
• Tujuan apa yang perlu disepakati untuk
keberlanjutan usaha?
• Kegiatan apa yang akan direncanakan dan
perlu ditingkatkan untuk meningkatkan
kapasitas industry dalam keberlanjutan
usahanya?
Beberapa kegiatan untuk meningkatkan kemampuan
industry dalam keberlanjutan usaha diantaranya adalah:
• Mempersiapkan alternative-alternatif dalam upaya
pemulihan
• Mempersiapkan pada saat tanggap darurat
• Memperkuat struktur organisasi atau sumber daya
manusianya. Struktur organisasi tidak hanya terbatas
di KSE atau Kawasan sekitar KSE, namun mencakup
stakeholder lainnya seperti pemerintah pusat,
pemerintah daerah, pengelola, pelaku industry,
masyarakat sekitar dan operator, perusahaan terkait
infrastruktur, lain sebagainya

24. Peran Kelembagaan Dalam Penanggulangan Bencana

25. Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Alternatif Teknologi untuk
Pemulihan Ekonomi Pascabencana
Pemanfaatan Teknologi Kebencanaan
Studi Kasus : Gempa Lombok, Sulawesi Tengah , Bali, dan Semarang

26. Pemanfaatan Teknologi Gempa Lombok
• Pemanfaatan Teknologi terkait Sumber Gempa dan Tsunami
• Pemanfaatan Teknologi untuk Penanganan Darurat Bencana
• Pemanfaatan Teknologi untuk Pengumpulan Data Kerusakan
• Pemanfaatan Teknologi untuk Diseminasi Informasi
• Teknologi Rumah Tahan Gempa

27. Pemanfaatan Teknologi Tekait Sumber Gempa Dan Tsunami
Teknologi terkait sumber bencana dan peringatan dini digunakan oleh institusi terkait
seperti BMKG dan PVMBG. Alat yang digunakan untuk mendeteksi gempabumi dan
tsunami di BMKG adalah seismometer. Informasi ini kemudian di tampilkan dalam
bentuk Apps Info BMKG.
Untuk kejadian tsunami, setelah diperoleh informasi diperoleh dari seismometer,
kemudian diverifikasi oleh data dari alat pendeteksi tsunami (Buoy) dari BPPT dan
juga stasiun pasang surut carik di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara

28. Pemanfaatan Teknologi Penanganan Darurat Bencana Lombok
1. Teknologi yang digunakan sebagian berasal dari institusi akademisi, seperti alat penjernih air dan
juga alat untuk mencari sumber air baru, seperti yang dilakukan oleh ITB di Kabupaten Lombok
Timur.
2. Pemanfaatan sosial media, seperti facebook juga dilakukan untuk mencari bantuan dari
masyarakat dalam pendistribusian logistik
3. Persoalan teknologi yang dibutuhkan diantaranya adalah air bersih dan sanitasi
4. Pemanfaatan teknologi sederhana pembangunan shelter oleh ITB untuk Gempa Lombok
5. Pemanfaatan Teknologi untuk pengukuran air bersih dan pengelolaan air limbah (humanitarian
engineering)

29. Teknologi Rumah sederhana dan Bangunan shelter
Pembangunan teknologi rumah dan shelter
ramah lingkungan menggunakan bambu dan
konsep Dome.

30. Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendata Kerusakan
1. Pengumpulan data kerusakan masih bersifat manual melalui pencatatan. Pengiriman informasi
dilakukan menggunakan sosial media, seperti whatsapp group dari tim lapangan TRC kepada
pusdalops.
2. Teknologi open camera digunakan untuk memvalidasi data melalui foto yang telah dilengkapi
oleh koordinat GPS, sehingga dapat diketahui lokasi pengambilan foto tersebut.
3. Relawan IT yang kini tergabung dalam POSKOKOGASGABPAD telah menyusun suatu aplikasi
untuk mengumpulkan data sehingga memudahkan.
4. Pengguna aplikasi adalah Babinsa, Babinkamtibmas, dan Relawan yang telah terdaftar di posko.
Dalam pengumpulan data dan juga melaporkan permasalahan yang ada di tempat pengungsian,
BNPB telah mengembangkan aplikasi mobile Qlue. Akan tetapi, di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota, aplikasi Qlue ini tidak dikenal karena mereka masih mengambil data secara
manual. BPBD memanfaatkan software excel untuk input dan olah data kerusakan dan korban
jiwa.

31. Pemanfaatan Teknologi Diseminasi Informasi
1. Dalam penyebaran informasi, teknologi yang digunakan adalah website, sosial media
maupun aplikasi android seperti telah dijelaskan sebelumnya.
2. Hal ini cukup efektif di Lombok, terutama penggunaan whatsapp group dan facebook
karena banyak yang menggunakan kedua sosial media tersebut
3. Pembentukan Posko Media Center memanfaatkan teknologi one information system,
dimana seluruh informasi yang diberitakan dan di terbitkan harus merujuk pada data data
yang terupdates menggunakan Aplikasi Media Center Gempabumi Lombok.

32. Teknologi Bangunan Tahan Gempa

33. Pemanfaatan Teknologi Sulawesi Tengah
• Pemanfaatan Teknologi untuk WASH (Water Sanitation and
Hygiene)
• Pembuatan Lubang Resapan
• Pembuatan Dinding Penahan Gelombang (Retaining Wall)

34. Teknologi Wash
Dilakukan kegiatan desinfeksi untuk menetralisasi pH pada
septictank yang sudah digunakan. Dengan netralnya
septictank diharapkan bakteri dan virus yang terdapat pada
septictank dapat mati dan lahan bekas MCK dan septictank
tidak akan merusak lingkungan
Pada shelter-shelter yang dikunjungi oleh tim Satgas Air Bersih
dan Sanitasi terdapat beberapa kubangan air pada sekitaran
MCK. Untuk itu tim Satgas Air Bersih dan Sanitasi berupaya
untuk membangun Pit Resapan Air untuk mengalirkan
kubangan-kubangan air yang terdapat pada sekitar MCK untuk
mengurangi bahkan menghilangkan vektor penyakit.

35. Teknologi Dinding Penahan Gelombang
Pembangunan dinding penahan di Teluk Palu dilaksanakan oleh Kementrian PUPR
sepanjang 7,2 kilometer dan tinggi 3 meter dengan tujuan untuk menahan
gelombang air laut agar tidak masuk ke wilayah jalan dan pemukiman warga.
Dinding penahan gelombang tersebut di sisi lain di bangun untuk mendukung
pembangunan hunian tetap yang tidak jauh letak nya dari hunian yang tedampak
bencana

36. Jawa Tengah (Pesisir Utara)
Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan GPS Statik Pengukur Penurunan Muka Tanah
Tanggul laut atau sebutan lainnya levee atau sea dike, embankment, yaitu semacam tembok miring baik
buatan maupun alami, dipergunakan untuk mengatur muka air. Tujuan dari pembagunan tanggul
laut antara lain untuk melindungi daratan pantai rendah terhadap genangan air pasang, gelombang dan
badai (Sumber: Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 07/SE/M/2010).
 Pemasangan GPS Statik
untuk mengukur
penurunan tanan
Gps statik merupakan jenis GPS
yang sensitif terhadap
pergerakan dan memiliki
sensor yang terhubung pada
satellite sehingga dapat
mengukur pergerakan tanah
dalam kurun waktu tertentu
yang cukup lama.

37. Pemanfaatan Teknologi Untuk Ketangguhan Bencana Di Bali
• Tempat Evakuasi Vertikal pada ITC NUSA DUA
• Sensor Kemiringan/ Penurunan Bangunan pada tiang pancang TOL Bali-
Bandara
• Warning Receiver System pada Pusdalops BPBD Bali
• Tanggul Penahan Gelombang pada wilayah Bandara Bali

38. Tes Pada Wilayah Nusa Dua
Pengelola Wilayah ITDC
Nusadua telah menarapkan
Zoning dan Pemanfaatan
Bangunan Vertikal untuk
Tepat Evakuasi Sementara
ketika ada Ancaman
Bencana Tsunami

39. Sensor Bangunan Pada Tol Bali Bandara
Alat untuk kebencanaan yang sudah dipasang yaitu structural health monitoring system untuk monitoring
pergerakan gempa. Alat ini ditempatkannya pada tempat-tempat kritis antara lain pada tiang pancang, titik
tertinggi puncak jalan tol ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan pada ruas pintu masuk tol.

40. Road Map Pemulihan Bali
Tahap I (Bali Sehat)
o Memastikan Ketersediaan Ruangan Isolasi
o Persiapan Ketersediaan Vaksin di Bali
o Pengetatan Protokol Kesehatan di pintu gerbang
masuk Bali
o Mempromosikan minuman Kesehatan Khas Bali
o Membuka Apotek/Puskesmas/Pustu 24 Jam
o Sertifikasi Tempat Wisata Aman COVID-19
o Peningkatan Testing COVID-19, dan Ajuran
melakukan Testing Mandiri.
Tahap II (Bali Hijau)
o Penataan Fungsi Hutan
o Pariwisata Lingkungan Agriculture– Penanaman,
Pengolahan dan Pemberdayaan Masyarakat
o Pembudidayaan Kopi untuk wilayah lereng
pegunungan dan Kelapa/Kopra untuk Pesisir Pantai
o Pengembangan Desa Adat dan Desa Wisata Hijau
(Green Food, Green Ekonomi, Green Energy) – 3G
o Pembuatan Desa Percontohan Bali Tempoe Doeloe
o Pengembalian fungsi lingkungan (Wisata Jaga Pohon,
Wisata Jaga Sungai, Wisata Jaga Danau, Wisata Jaga
Pantai)
Tahap III ( Bali Bernilai)
o Re-Branding Bali
o Penguatan Permodalam Masyarakat di
Bidang Agriculture
o Transportasi tanpa emisi karbon (mobil
listrik)
o Koprasi Hijau
o Incentif kepada Masyarakat adat
o Wisata Spiritual
o Pameran Dagang Produk Pertanian
o Penguatan Investasi Hijau
Tahap IV (Bali Tangguh)
o Penguatan Sarana Kesehatan dan Monitoring
o Peningkatan Investasi di Sektor Pertanian,
Perkebunan dan Konservasi Alam
o Kopi dan Kelapa sebagai simbol produk unggulan Bali
o - Bali sebagai symbol Pulau Hijau Dunia
o - Pengembangan Green Builiding untuk seluruh hotel
dan resort di Bali
o Sertifikasi – sertifikasi lingkungan untuk setiap usaha
pariwisata
Tahap V (Bali Hijau Mendunia)
o Bali Tangguh Bencana
o Bali Jaga Lingkungan
o Bali Pusat Ekosistem Dunia

41. Policy Brief BCP di KSE
• Ketangguhan infrastruktur kebencanaan penunjang ekonomi
merupakan sebuah konsep peningkatan kemampuan sebuah
infrastruktur kritis ➔ mampu memberikan ruang aman serta
bangkitan pemulihan secara cepat dan mandiri (untuk
sustainability).
• Ketangguhan pengelolaan infrastruktur kritis berdasarkan hasil
kuesioner lapangan menunjukkan beberapa parameter
ketangguhan yang berbeda beda untuk masing–masing provinsi
antara lain di Kota Denpasar dan Kota Bima merupakan kota di
pulau Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki nilai indeks prioritas
pengembangan sistem pemulihan tinggi sekitar 0,85 lalu Kota
Mataram dengan nilai 0,83 untuk indeks pengembangan sistem
pemulihan bencana dengan kategori sedang.
• Perlu ada evaluasi menyeluruh terkait dengan progress dan
penyelesaian masalah teknis di lapangan untuk mendukung
percepatan pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah dan Lombok
yang di pimpin langsung oleh Wakil Presiden selaku penanggung
jawab berdasarkan Inpres 10 Tahun 2018 untuk Sulawesi Tengah
dan 5 Tahun 2018 untuk Lombok.
• Percepatan dana transfer daerah dan desa dengan membuat kebijakan
kembali melalui Kementrian Keuangan.
• Penguatan pemulihan ekonomi untuk pandemi melalui program padat
karya yang menyasar pada sektor pengelolaan SDA (produk pangan) dan
Pariwisata di Sulawesi Tengah dan Lombok.
• Penguatan kewilayahan untuk pembangunan infrastruktur kritis dengan
menetapkan kebijakan penataan infrastruktur kritis penunjang ekonomi
pada zona aman serta retrofitting bangunan infrastruktur kritis.
• Penguatan SPM Kebencanaan dangan memberikan informasi tiitk
koordinat infrastruktur kritis serta tingkatan ketangguhan infrastruktur
tesebut.
• Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk infrastktur kritis sehingga
memiliki masa layanan yang jelas dan ketahanan yang terukur.
• Pembuatan Forum Pengelola Infrastruktur Kritis baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah.
45
Rekomendasi

42. 46
• Berdasarkan data empiris di lapangan, sektor yang paling cepat pulih adalah
UMKM. Sehingga, perlu dikembangkan strategi untuk memulihkan sektor usaha
UMKM melalui BCP (Business Continuity Plan).
• Sosialisasi implementasi BCP pada UMKM pendukung Kawasan Strategi Ekonomi
dan sekitarnya menggunakan panduan BCP Menkop UKM
• Perlu dikembangkan ABCP (Area Business Continuity Plan). Untuk lebih
terintegrasi dengan ketangguhan bencana wilayah.
• Kawasan strategi ekonomi di Kawasan studi sebagian besar belum memiliki
rencana pemulihan, meskipun sebagian sudah memiliki dokumen mitigasi
bencana, seperti KEK Mandalika, NTB dan KSPN Nusa Dua, Bali.
• Studi pengembangan ketahanan ekonomi terhadap bencana pada kawasan di
sekitar kawasan strategi ekonomi, seperti di NTB, terdapat RDTR (Rencana Detail
Tata Ruang) di sekitar KEK Mandalika yang memuat rencana pengembangan.
REKOMENDASI KEGIATAN 2021:
• Sosialisasi implementasi BCP pada
UMKM pendukung Kawasan Strategi
Ekonomi dan sekitarmya menggunakan
panduan BCP Menkop UKM
• Sosialisasi implementasi BCP pada
Kawasan Strategi Ekonomi
• Studi Ketahanan Ekonomi terhadap
bencana di Kawasan Strategi Ekonomi
yang terintegrasi dengan kawasan
sekitarnya
• Penyusunan ABCP Untuk Kawasan
Strategi Ekonomi dan Kawasan sekitarnya
Rekomendasi Ketahanan Ekonomi dari Aspek Kebencanaan

43. 47
➢ Melakukan pemetaan infrastruktur Kritis yang berada di wilayah zona
risiko tinggi bencana
➢ Membangun Infrastruktur sesuai standar minimum yang tahan
terhadap bencana mulai dari tahap perencanaan.
➢ Menyiapkan Asuransi Kebencanaan
➢ Membuat Pooling Fund Pemulihan Infrastruktur Kebencanaan
➢ Menyiapkan Upaya Kesiapsiagaan Bencana
• Membentuk Unit Khusus Penanggulangan Bencana
• Menyusun SOP tanggap darurat
• Menyediakan Fasilitas Kritis
• Melakukan assessment ketangguhan kapasitas
infrastruktur kritis
➢ Pemanfaatan Teknologi Kebencanaan untuk pemulihan infrastruktur
kritis secara cepat.
➢ Mempersiapkan bangunan infrastruktur kritis sebagai tempat berlindung
(Shelter) dan jalur evakuasi masyarakat.
➢ Menyebarkan informasi melalui Pusat Pengendalian krisis dan
komunikasi (Sistem Peringatan Dini)
➢ Menyusun sistem darurat penanganan kebencanaan pada
infrastruktur kritis
➢ Menyusun koordinasi tanggap darurat seluruh pengelola
infrastruktur kritis
➢ Mendata dan mengkaji dampak bencana pada
Infrastruktur kritis
➢ Merencanakan perbaikan dan pembangunan kembali dan
skema perbaikan yang lebih baik
➢ Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait
untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
➢ Pemanfaatan Teknologi Pasca Bencana untuk Pemuliahan
Pra
Bencana
Saat
Bencana
Pasca
Bencana
Evaluasi
➢ Melakukan upaya mitigasi bencana dalam
rangka pemulihan
• Built back better, safer, and suistanable
➢ Melakukan Review perencanaan dan pembangunan infrastruktur
kritis
➢ Melakukan monitoring pemulihan fisik dan non-fisik secara
berkala
Rekomendasi Ketangguhan Infrastruktur Kebencanaan

44. 48
• Transparansi data adalah keharusan, Ketertutupan informasi yang dilakukan demi menjaga stabilitas
justru menimbulkan efek negatif di masyarakat
• Memperbaiki koordinasi dan kerancuan komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap
pemerintah dalam menghadapi pandemi.
• Kolaborasi lintas sector, agar kebijakan di saat kritis ini bisa berjalan efektif, kolaborasi perlu dilakukan
lintas sektor, baik itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan sektor
swasta, dengan komunitas, hingga dengan organisasi kemasyarakatan.
• Menerbitkan regulasi untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang
menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi
ancamannya.
• Mengeluarkan kebijakan fiskal agar program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan efektif
sehingga pandemi COVID-19 segera dapat diatasi dalam upaya pemulihan sosial ekonomi
Rekomendasi Kebijakan Bencana Non-Alam

45. 49
❖ Kebijakan umum berisikan strategi pendekatan pembangunan aman terhadap bencana serta pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan teknologi. Antara lain adalah:
• Meningkatkan Kepedulian dan Perilaku Masyarakat Sadar Bencana dalam Kehidupan Sehari-hari
• Pengenalan dan pengkajian terhadap kemungkinan adanya ancaman bencana serta cara-cara menanggulanginya.
• Pemahaman tentang kondisi dan situasi lingkungan serta kerentanan masyarakat.
• Analisis kemungkinan dampak bencana yang terjadi.
• Alternatif tindakan pengurangan risiko bencana.
• Siaga menanggulangi ancaman bencana dan dampak yang diakibatkan.
❖ Mentaati peraturan Perundangan, dalam menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung-gedung pemerintah atau
perorangan/swasta harus mentaati pada peraturan dan perundangan yang berlaku baik peraturan yang sifatnya nasional
maupun peraturan daerah yang mengatur khusus tentang pembangunan bangunan aman terhadap gempa
❖ Merujuk pada Rencana Tata Ruang untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan
ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan
sanksi terhadap pelanggarnya.
❖ Meningkatkan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknik, Pendampingan dalam rangka memperkuat kapasitas kemampuan
sumber daya manusia di provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan untuk menyusun produk
pengaturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan pendampingan untuk manajemen pelaksanaan proyek.
❖ Menetapkan Kebijakan operasional ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan sub sasaran rehab rekon. Pelaksanaan
rehab rekon juga ditentukan berdasarkan skenario kegiatan yang dipilih serta dapat mengantisipasi berbagai isu dan
lingkungan yang berkembang.
Rekomendasi Kebijakan Bencana Alam

46. Terima Kasih