Tiga kalimat: Dokumen ini membahas tentang pengertian dan sejarah perkembangan konsep masyarakat madani, dimulai dari pandangan Aristoteles hingga perkembangannya di Eropa Barat. Masyarakat madani dijelaskan sebagai masyarakat yang beradab, maju, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam seperti di masa Nabi Muhammad di Madinah.

1. MASYARAKAT MADANI DAN
KESEJAHTERAAN UMAT
Oleh:
Reza Rizkifadhla (21060116083009)
Rico Pradana Putra (21060116083014)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
D3 TEKNIK ELEKTRO - PLN
2017

2. Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,
yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba’
ayat 15:
“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu
dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah
olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.
(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.
Konsep Masyarakat Madani
MADANI satu kata yang indah. Punya arti yang dalam. Kadang kala banyak juga yang menyalah
artikannya. Apa itu sebenarnya madani. Bila diambil dari sisi pendekatan letterlijk maka madani
berasal dari kata m u d u n arti sederhananya m a j u atau dipakai juga dengan kata m o d e r n.
Tetapi figurlijknya madani mengandung kata maddana al-madaina (َ‫َّد‬‫ن‬ََ َ‫دَم‬ََ‫ن‬َ‫ن‬ َ) artinya, banaa-ha (
‫َب‬‫ن‬‫َب‬‫ه‬َ‫ا‬ ) yakni membangun atau hadhdhara (‫ح‬َّ‫ض‬َ‫ر‬ )yaitu memperadabkan dan tamaddana ( َ‫َّد‬‫ن‬َ‫ن‬ََ )
maknanya menjadi beradab yang nampak dalam kehidupan masyarakatnya berilmu (periksa,
rasio), memiliki rasa (emosi) secara individu maupun secara kelompok serta memiliki kemandirian
(kedaulatan) dalam tata ruang dan peraturan-peraturan yang saling berkaitan, kemudian taat asas
pada kesepakatan (hukum) yang telah ditetapkan dan diterima untuk kemashalahatan bersama.
Masyarakat madani ( ‫ل‬‫ح‬ ‫د‬‫ح‬ْ‫ض‬َ‫ي‬ َ = al hadhariyyu) adalah masyarakat berbudaya danal-madaniyyah
(tamaddun) yang maju, modern, berakhlak dan memiliki peradaban, melaksanakan nilai - nilai
agama (etika religi) atau mengamalkan ajaran Islam (syarak) dengan benar. Nilai - nilai agama
Islam boleh saja tampak pada umat yang tidak atau belum menyatakan dirinya Islam, akan tetapi
telah mengamalkan nilai Islam itu. Sesunguhnya Agama (Islam) tidak dibatasi ruang-ruang masjid,
langgar, pesantren, majlis ta’lim semata.
Pengamalan nilai - nilai agama sebenarnya menata gerak kehidupan riil. Memberi acuan pelaksana
tatanan politik pemerintahan, sosial ekonomi, seni budaya, hak asasi manusia, ilmu pengetahuan
dan teknologi. Penerapan nilai etika religi mewujudkan masyarakat yang hidup senang dan
makmur (َ‫ن‬َّ‫ع‬َ‫ه‬ََ = tana’ama) dengan aturan (َ‫د‬ ُْ‫و‬ْ‫ب‬ٌَ َ‫د‬‫د‬َْ‫ن‬ََ = qanun madaniy) yang didalamnya terlindungi
hak-hak privacy, perdata, ulayat dan hak-hak masyarakat lainnya.
Masyarakat madani adalah masyarakat kuat mengamalkan nilai agama (etika reliji). Seperti dalam
tatanan masyarakat Madinah al Munawwarah dimasa hayat Nabi Muhammad SAW. Sejahtera

3. dalam keberagaman pluralistis ditengah bermacam anutan paham kebiasaan. Tetapi satu dalam
pimpinan. Kekuatannya ada pada nilai dinul Islam. Mampu melahirkan masyarakat proaktif
menghadapi perubahan. Bersatu di dalam kesaudaraan karena terdidik rohaninya. Pendidikan
rohani merangkum aspek pembangunan sumber daya manusia dengan pengukuhan nilai ibadah
dan akhlak dalam diri umat melalui solat, zikir. Pada akhirnya pendidikan watak atau domain
ruhani ini mencakup aspek treatment. Rawatan dan pengawalan melalui taubat, tazkirah, tarbiyah,
tau’iyah. Ditopang dua manazil atau sifat penting, yaituRabbaniah dan Siddiqiah.
Sifat Rabbaniah ditegakkan dengan benar diatas landasan pengenalan (makrifat) dan pengabdian
(`ubudiah) kepada Allah melalui ilmu pengetahuan, pengajaran, nasihat, menyuruh yang ma’ruf
dan mencegah dari yang munkar. Siddiqiah mencakup enam jenis kejujuran (al-sidq):
1. kejujuran lidah,
2. kejujuran niat dan kemauan (sifat ikhlas),
3. kejujuran azam,
4. kejujuran al-wafa’ (jujur dengan apa yang diucapkan dan dijanjikan),
5. kejujuran bekerja (prestasi karya), dan
6. kejujuran mengamalkan ajaran agama (maqamat al-din).
Kehidupan Madani terlihat pada kehidupan maju yang luas pemahaman (tashawwur) sehingga
menjadi sumber pendorong kegiatan di bidang ekonomi yang lebih banyak bertumpu kepada
keperluan jasmani (material needs). Spiritnya melahirkan pemikiran konstruktif (amar makruf)
dan meninggalkan pemikiran destruktif (nahyun ‘anil munkar) melalui pembentukan tata cara
hidup yang diajarkan agama Islam. Mengembangkan masyarakat Madani dimulai dari
membangun domain kemanusiaan atau domain ruhiah melalui pendidikan rohani yang merangkum
aspek preventif. Menjaga umat dari ketersesatan aqidah. Memelihara rakyat dari
ketidakseimbangan emosional dan mental. Agar umat terhindar dari melakukan perbuatan haram,
durjana dan kezaliman. Peningkatan mutu masyarakat dengan basis ilmu pengetahuan, basis
budaya dan agama.
Moralitas Masyarakat Madani, Sikap hati-hati sangat dituntut untuk meraih keberhasilan. Action
planning di setiap lini adalah keterpaduan, kebersamaan, kesepakatan, dan keteguhan. Langkah
awalnya menghidupkan musyawarah. Allah menghendaki kelestarian Agama secara mudah,
luwes, elastis, tidak beku dan tidak bersitegang. Memupuk sikaptaawun saling membantu dengan
keyakinan bahwa Allah Yang Maha Rahman selalu membukakan pintu berkah dari langit dan
bumi.
Keterpaduan masyarakat dan pemerintah menjadi kekuatan ampuh membangun kepercayaan
rakyat banyak. Inilah inti reformasi yang dituju di abad baru ini. Tingkat persaingan akan mampu
dimenangkan “kepercayaan” . Pengikat spiritnya adalah sikap Cinta kepada Bangsa dan Negara
yang direkat oleh pengalaman sejarah. Salah menerjemahkan suatu informasi, berpengaruh bagi
pengambilan keputusan. Sikap tergesa-gesa akan berakibat jauh bagi keselamatan orang banyak.
Masyarakat majemuk dapat dibina dengan kekuatan etika reliji.

4. Peran serta masyarakat digerakkan melalui musyawarah dan mufakat. Kekuatan moral yang
dimiliki, ialah menanamkan “nawaitu” dalam diri masing-masing mengamalkan ajaran agama
dengan benar. Sebab, manusia tanpa agama hakikinya bukan manusia sempurna. Tuntunan agama
tampak pada adanya akhlak dan ibadah. Akhlak melingkupi semua perilaku pada seluruh tingkat
kehidupan. Nyata dalam contoh yang ditinggalkan Rasulullah.
Ketika kehidupan manusia kian bertambah modern dan peralatan teknologi semakin canggih,
makin bertambah banyak masalah hati dan kejiwaan manusia yang tampil kepermukaan. Tidak
segera mudah dapat diselesaikan. Solsusinya hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT semata.
Maka tuntutan kedepan harus diawasi agar umat lahir dengan iman dalam ikatan budaya
(tamaddun). Rahasia keberhasilan adalah “tidak terburu-buru” dalam bertindak. Selalu ada husnu-
dzan (sangka baik) antara rakyat dan pemimpinnya. Kekuasaan akan berhasil jika menyentuh hati
nurani rakyat banyak, sebelum kekuasaan itu menjejak bumi. Ukurannya adalah adil dan
takarannya adalah kemashlahatan umat banyak. Kemasannya adalah jujur secara transparan.
Umat perlu dihidupkan jiwanya. Menjadi satu umat yang mempunyai falsafah dantujuan hidup
(wijhah) yang nyata. Memiliki identitas (shibgah) dengan corak keperibadian terang (transparan).
Rela berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat Madani yang dituntut oleh
“syari’at” Islam menjadi satu aspek dari Sosial Reform yang memerlukan pengorganisasian
(nidzam). Masyarakat Madani mesti mampu menangkap tanda tanda zaman perubahan sosial,
politik dan ekonomi – pada setiap saat dan tempat dengan optimisme besar. Sikap apatis adalah
selemah lemah iman (adh’aful iman). Sikap diam (apatis) dalam kehidupan hanya dapat
dihilangkan dengan bekerja sama melalui tiga cara hidup , yakni bantu dirimu sendiri (self help),
bantu orang lain (self less help), dan saling membantu dalam kehidupan ini (mutual help).
Ketiga konsep hidup ini mengajarkan untuk menjauhi ketergantungan kepada pihak lain, artinya
mandiri. Konsep madaniyah tampak utama didalam pembentukan watak (character building) anak
bangsa. Tentu saja melalui jalur pendidikan. Maka reformasi terhadap pengelolaan keperluan
masyarakat atau birokrasi mesti meniru kehidupan lebah, yang kuat persaudaraannya, kokoh
organisasinya, berinduk dengan baik, terbang bersama membina sarang, dan baik hasil usahanya
serta dapat dinikmati oleh lingkungannya.
Sejarah dan Perkembangan Masyarakat Madani
Ada dua masyarakat madani dalam sejarah Islam yang terdokumentasi sebagai masyarakat
madani, yaitu:
1) Masyarakat Saba’, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Keadaan masyarakat saba’
mendiami negri yang baik, subur, dan nyaman. Di tempat itu terdapat kebun dengan tanamannya
yang subur, yang menyediakan rizki, memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Negeri yang indah itu
merupakan wujud dai kasih sayang Allah yang disediakan bagi masyarakat tersebut. Allah juga
maha pengampun apabila terjadi kealpaan pada masyarakat tersebut. Karena itu, Allah
memerintahkan masyarakat Saba’ untuk bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan

5. kebutuhan hidup mereka. Kisah keadaan masyarakat Saba’ ini sangat populer dengan ungkapan
Al-Qur’an Baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafuur
2) Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjjian Madinah antara Rasullullah SAW
beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari
kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk
saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Qur’an sebagai
konstitusi, menjadikan Rasullullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap
keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama
serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya
Untuk lebih memahami pengertian masyarakat madani kita akan membahas tentang sejarah dan
perkembangan masyarakat madani dalam sejarah masyarakat Eropa Barat, wacana masyarakat
madani merupakan konsep yang bersumber dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa
Barat yang mengalami perubahan pola kehidupan Feodal menuju kehidupan masyarakat industri
kapitalis. Perkembangan wacana masyarakat madani dapat diurutkan dari Cirero sampai pada
Antonio Gramsci dan de’Tocquiville. Bahkan menurut Manfred Ridel, Cohen, dan Arato serta M.
Dawam Rahardjo, wacana masyarakat madani sudah ada pada masa Aristoteles.
Pada masa Aristoteles (384-522 SM) masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan
yang disebut koinonia pilitik, yakni sebuah komunitas politik tempat masyarakat dapat terlibat
langsung dalam percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Sebuah sistem negara
yang digunakan menggambarkan masyarakat politis dan etis, dimana warganya berkedudukan
sama di hadapan hukum. Hukum sendiri di anggap etos, yaitu seperangkat nilai yang disepakati
tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan dari
berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.
Marcus tullius Cicero (106-43 SM) juga mengikuti konsepsi tentang masyarakat madani yang di
kemukakan oleh Aristoteles dengan istilah societies civilies, yaitu sebuah kelompok yang
mendominasi kelompok lain. Cirero lebih menekankan pada konsep Negara kota. Untuk
menggambarkan kerajaan, kota, dan korperasi lainnya.
Thomas Hobes (1588-1679 M) dan Jhon Locke (1632-1704) mengembangkan konsep masyarakat
madani yang menitik beratkan pada sistem kenegaraan ini. Menurut Hobes, masyarakat madani
harus memiliki kekuasaan mutlak, agar mampu mengontrol dan mengawasi sepenuhnya pola-pola
perilaku politik setiap warga negara. Sementara menurut Jhon Locke, kehadiran masyarakat
madani untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensinya adalah
msyarakat madani tidak boleh absolute dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak
bisa dikelola masyarakat dan memberikan secara adil dan proposional.
Adam Ferguson tahun 1767 wacana masyarakat madani di kembangkan dengan mengambil
konteks sosio-kultural (sosial dan budaya masyarakat) dan politik Skotlandia. Freguson
menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan
konsep ini, Ferguson bertujuan agar publik memiliki semangat untuk menghalangi munculnya
despotisme, karena dalam masyarakat madani itulah solidaritas social muncul dan di iringi oleh

6. sentiment moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antar warganegara secara
ilmiah.
Thomas Paine (1792) memiliki wacana yang berbeda dengan sebelumnya. Ia menggunakan istilah
masyarakat madani sebagai sekelompok masyarakat yang memilik diametral dengan negara,
bahkan di anggapnya sebagai anti tesis dari negara. Masyarakat madani menurut Paine adalah
ruang dimana warga negara dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi
pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Oleh karenanya, maka masyrakat
madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol Negara demi kebutuhannya.
G. W. F Hegel (1770-1831 M), Karl Mark 1818-1883) dan Antonio Gramsci (1891-1837 M).
wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan pada
masyarakat madani sebagai elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini merupakan reaksi
dari pemahaman Paine (masyarakat madani adalah bagian terpisah dari negara) menurut Hegel
masyarakat madani merupakan bagian yang merubah dari negara. Hegel mengatakan bahwa
struktur sosial terbagi atas 3 wujud, yaitu keluarga, masyarakat madani, dan negara. Keluarga
adalah ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan.
Masyarakat madani siasat politik berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama
kepentingan ekonomi. Sedangkan negara adalah perwakilan ide universal yang bertugas
melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap masyarakat
madani. Selain itu masyarakat madani pada kenyataannya tidak mampu mengatasi kelemahannya
sendiri serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya bila tanpa keteraturan politik dan
ketertundukan pada institusi yang lebih tinggi, yaitu negara. Oleh karena itu, negara dan
masyarakat madani sesuatu yang saling memperkuat satu sama lain.
Sedangkan Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai masyarakat borjuis dalam konteks
hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari
penindasan. Karenanya, masyarakat madani harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat
tanpa kelas. Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis matrial, maka Gramsci
meletakannya pada superstruktur, berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagai political
society. Masyarakat madani merupakan tempat perebutan posisi kekuasaan di luar kekuatan
negara. Di dalamnya aparat kekuasaan mengembangkan kekuasaan untuk kesepakatan dalam
masyarakat. Para cendikiawan yang merupakan aktor utama, dengan demikian ada sifat
kemandirian dan politis, sekalipun instansi terakhir ia juga amat dipengaruhi oleh basis material (
Ekonomi).
Alexis de’Tocqueville (1805-1859 M) mengembangkan masyarakat madani dengan berdasarkan
pengalaman demokrasi Amerika, mengembangkan sebagai wujud penyeimbang kekuatan negara.
Dengan terwujudnya pluralitas, kekuatan politik, kemandirian dan kapasitas politik di dalam
masyarakat madani, warga negara mampu mengimbangi dan mengontrol masyarakat madani.
Dari berbagai model pengembangan masyarakat madani model Gamsci dan Tocqueville-lah yang
menjadi inspirasi gerakan prodemokrasi di Eropa Timur dan Tengah pada akhir darsawarsa 80-an.
Gagasan tentang masyarakat madani kemudian menjadi semacam landasan ideologis untuk

7. membebaskan diri dari cengkraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan
kemandirian masyarakat.
Konsepsi ini di tambahkan oleh opini Hannah Arrendt dan Juergen Habermas yang menekankan
pada ruang publik yang bebas (the free public sphere). Karena adanya ruang publik yang bebas ini
individu (warga negara) dapat dan berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam
menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan penerbitan yang
berkenaan dengan kepentingan umum
Karakteristik Masyarakat Madani
Masyarakat madani mempunyai karakteristik,yaitu :
1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap
setiap kegiatan publik, yaitu berhak dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta
mempublikasikan informasikan kepada publik. Sebagai sebuah prasayarat, maka untuk
mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatan masyarakat, maka free
public sphere menjadi salah satu bagian yang harus dipenuhi, karena akan memungkinkan
terjadinya pembungkaman kebebasan warga Negara dalam menyalurkan aspirasinya.
2. Demokratisasi, yaitu proses dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya
dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Demokrasi
merupakan prasyarat yang banyak dikemukakan oleh para pakar. Dan demokrasi merupakan salah
satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokratis disini dapat
mencakup bentuk aspek kehidupan, seperti social, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya.
3. Toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang
dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Toleransi memungkinkan adanya kesadaran untuk
menghargai serta menghormati pendapat yang dikemukakan oleh kelompok lainnya yang berbeda.
Azyumardi juga menyebutkan bahwa masyarakat madani bukan hanya sekedar gerakan-gerakan
pro demokrasi. Masyarakat ini mengacu juga pada yang berkualitas dan civility, civilitas yakni
kesediaan induvidu – individu untuk menerima pandangan – pandangan politik dan sikap social
yang berbeda – beda.
4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai
dengan sikap tulus. Menurut Nurcholis Madjid, konsep ini merupakan prasyarat bagi tegaknya
masyarakat madani. Menurutnya pluralism yaitu pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan – ikatan
keadaban(genuine engagement ofdiversities within the bonds of civility). Bahkan juga suatu
keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan
pengimbangan (check and balance).
5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian antara hak dan kewajiban,
serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Keadilan dimaksud untuk menyebutkan
keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara.

8. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalm memperoleh kebijakan – kebijakan
yang ditetapkan oleh penguasa (pemerintah).
6. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi,
ataupun intervensi penguasa atau pihak lain.
7. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan.
8. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan.
9. Sebagai advokasi bagi masyarakt yang teraniaya dan tidak berdaya membela hak-hak dan
kepentingan.
10. Menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan.
11. Pilar Penegak Masyarakat Madani
Yang dimaksud dengan pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi
bagian dari social control yang berfungsi mengkritisikebijakan-kebijakan penguasa yang
diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan
masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan
masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut antara lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Pers, Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai politik.
Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sbb:
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif
bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan
dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya
akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya
untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik
dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai
perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintah yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum,
dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan masyarakat yang
memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan
terpercaya.

9. Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat
madani akan terjerumus pada masyarakat ‘sipilisme’ yang sempit yang tidak ubahnya dengan
paham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain,
da bebrapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani
Peran Umat Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani
Mewujudkan masyarakat madani merupakan cita-cita yang amat mulia untuk dipraktekkan dalam
kehidupan masyarakat. Model masyarakat madani pernah dicontohkan pada masa Rasullullah
SAW di Madinah. Pada masa itu kota Madinah dipimpin oleh Rosullullah SAW setelah terjadi
perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara Rosullullah
SAW dan umat muslim lainnya beserta penduduk Yahudi. Di dalam perjanjian tersebut berisi
untuk setiap masyarakat untuk saling tolong-menolong dan menciptakan kedamaian dalam
kehidupan social, menjadikan Al-Quran sebagai landasan konstitusi, mengangkat Rosullullah
menjadi peminpin, dan juga dalam piagam tersebut memberikan kebebasan untuk memeluk agama
dan beribadah dengan kepercayaan mereka masing-masing. Dalam kepemimpinan Rosullullah
SAW, masyarakat madinah yang sebelumnya sering terjadi konflik berubah menjadi masyarakat
yang damai dan saling tolong-menolong satu sama lain.
Umat Islam di Indonesia merupakan komponen mayoritas bangsa Indonesia. Sebagai komponen
terbesar penyusun bangsa ini, umat Islam dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam
kehidupan bernegara ini.Umat islam di Indonesia yang sebagai mayoritas bertanggung jawab atau
berperan sangat besar dalam mewujudkan masyarakat madani. Di negeri ini akan tergantung oleh
bagaimana cara umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Maka dari itu umat islam memiliki
tiga peran yang nyata yaitu ;
- Sebagai Warga Negara
sebagai warga Negara hendaknya umat Islam memenuhi kewajibannya sesuai pada peraturan-
peraturan nagara yang telah dibuat.
- Sebagai Pengembang Kehidupan Bangsa
Dalam hal ini,umat Islam diharapkan dapat menawarkan dirinya sebagai sumber pengembangan
dalam segala aspek kehidupan seperti, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan budaya.Dalam
melaksanakan perannya, segala tindakan harus didasari pada nilai-nilai yang Islami.
- Sebagai Penata Kehidupan Bangsa dan Negara
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk karena Negara ini memiliki berbagai macam
ras, suku, agama, etnik dan lain-lain. Maka umat Islah harus bener-benar pandai menerapkan
gagasan islami yang ke-Indonesia-an. Hal ini karena untuk terciptannya kedamaian dan
ketentraman, seperti yang diajarkan oleh Rasullullah SAW bahwa umat muslim adalah umat yang
penuh kasih sayang, keadilan, dan kearifan yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Dasar-dasar
inilah yang dijadikan oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Jika setiap orang memiliki
rasa toleransi dan menghormati, maka kehidupan masyarakat madani akan tercapai.

10. Dalam melakukan perannya hendaknya umat Islam didasari pada pengetahuan dan wawasan yang
meliputi:
a) Wawasan Keislaman
b) Wawasan atau pemahaan secara utuh tentang ajaran-ajaran Islam
c) Wawasan Kebangsaan
d) Merupakan peningkatan rasa nasionalisme.
e) Wawasan Kecendikian
f) Peningkatan dalam kualitas kecendikian.
g) Wawasasan Kepemimpinan
Meliputi usaha dalam peningkatan dan pengembangan jati diri dan kepemimpinan umat serta
wawasan kesejahteraan guna meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan.
Banyak yang sudah dilakukan umat Islam dalam menunjukan perannya dalam membangun
masyarakat madani. Tapi akhir-akhir ini pandangan Islam buruk karena banyak umat Islam di
Indonesia yang bersikap dan bertindak tanpa wawasan keislaman yang benar. Mereka bertindak
atas nama umat Islam, oleh karena ini yang memperburuk pandangan masyarakan tentang Islam.