Juknis bos 2017

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang
berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah
dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal
pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam
ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab
negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-
undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat
pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat.
Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun
dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada
tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun
2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 (sembilan)
tahun telah tuntas 7 (tujuh) tahun lebih awal dari target deklarasi
Education For All (EFA) di Dakar.
Konsekuensi selanjutnya dari keberhasilan program wajib belajar 9 tahun
tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus
ditampung oleh sekolah jenjang menengah.

- 2 -
Namun kondisi yang ada saat ini, partisipasi pendidikan masyarakat
cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.
Angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi
dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Demikian pula
angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi lebih rendah
dibandingkan dengan partisipasi pendidikan menengah.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengembangkan rintisan program wajib belajar 12 tahun.
Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan
kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi
untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah.
Untuk mencapai tujuan di atas, Pemerintah telah menyiapkan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang akan disalurkan ke sekolah negeri dan
swasta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
B. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang
pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia
bagi sekolah.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau
peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya,
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada
beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang boleh dibiayai
dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari
dana BOS dibahas pada bab selanjutnya.
C. Tujuan BOS
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran
yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan
pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah
memenuhi SPM.

- 3 -
Tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan dasar adalah:
1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa di sekolah negeri
terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan
dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah
swasta.
Sementara tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan menengah
adalah:
1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia;
2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
3. Mengurangi angka putus sekolah;
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa
miskin dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu
(discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah;
5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa
miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan
bermutu;
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
D. Aturan Pelaksanaan BOS
Pelaksanaan program BOS diatur dengan beberapa peraturan, yaitu:
1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
2. Peraturan dari Kementerian Keuangan yang mengatur mekanisme
penyaluran dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah dan perpajakan.
3. Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur mekanisme
penyaluran dari kas daerah ke sekolah dan mekanisme pengelolaan
(perencanaan dan pelaporan) dana BOS di daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk
teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Hal-hal yang telah diatur dalam peraturan dari Kementerian Keuangan
dan Kementerian Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas
kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

- 4 -
BAB II
KETENTUAN UMUM
A. Sasaran Program
1. Sekolah negeri
a. Seluruh SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/
SMPLB/SMALB/SLB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) berhak
menerima dana BOS;
b. Sekolah negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana
BOS tidak diperkenankan untuk menolak dana BOS yang telah
dialokasikan.
2. Sekolah swasta
a. Seluruh SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/
SMPLB/SMALB/SLB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan sudah
memiliki izin operasional berhak menerima dana BOS;
a. Sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima
dana BOS, berhak menolak dana BOS. Akan tetapi penolakan
tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua siswa melalui
Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan
siswa miskin di sekolah tersebut.
B. Besar Bantuan
Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah
siswa yang ada di sekolah. Data jumlah siswa yang digunakan dalam
perhitungan besar dana BOS bagi sekolah adalah data dari
Dapodikdasmen dengan kriteria tertentu yang akan dijelaskan pada bab
selanjutnya.
Adapun satuan biaya untuk perhitungan besar dana BOS yang diberikan
ke sekolah adalah:
1. Jenjang SD : Rp 800.000,-/siswa/tahun
2. Jenjang SMP : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun
3. Jenjang SMA dan SMK : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun

- 5 -
C. Waktu Penyaluran
Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu periode
Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.
Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit sehingga proses
pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau
memerlukan biaya pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah
daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
penyaluran dana BOS kepada sekolah dilakukan setiap semester, yaitu
Januari- Juni dan Juli-Desember.
D. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima BOS
1. Semua sekolah yang menerima dana BOS harus mengikuti petunjuk
teknis BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
2. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMP Satap harus memenuhi
ketentuan pungutan sebagai berikut:
a. Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang
tua/wali siswa;
b. Sekolah swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun
2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada
Sekolah Dasar;
c. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang
tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya
yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang
dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa,
tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka
waktu pemberiannya;
3. Semua sekolah SMA/SMALB/SMK harus memenuhi ketentuan
pungutan sebagai berikut:
a. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas
pengalokasian dana BOS, sekolah diwajibkan untuk membebaskan
(fee waive) dan atau meringankan (discount fee) siswa miskin dari
kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk
kegiatan ekstrakurikuler siswa. Dengan demikian pemerintah

- 6 -
tidak meninggalkan anak dari kelompok masyarakat yang kurang
beruntung di sisi ekonomi, namun sebaliknya membawa mereka
masuk ke dalam sistem pendidikan dalam rangka menyukseskan
program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
b. Khusus bagi sekolah yang berada di provinsi yang telah
menerapkan kebijakan lokal terkait pendidikan gratis/tidak boleh
menghimpun partisipasi pembiayaan dari masyarakat, sekolah
tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan atau
meringankan (discount fee) biaya pendidikan bagi siswa miskin;
c. Agar kebijakan pembebasan atau pemberian keringanan biaya
sekolah bagi siswa miskin di jenjang menengah ini tepat dalam
implementasinya, maka mekanismenya mengikuti langkah sebagai
berikut:
i. Kepala Sekolah mengadakan rapat di tingkat sekolah bersama
dengan Komite Sekolah dan atau perwakilan orang tua, guru
pembimbing/bimbingan konseling, wali kelas dan bagian Tata
Usaha sekolah untuk menentukan sasaran siswa yang
diberikan manfaat pembebasan dan atau pemberian
keringanan biaya sekolah. Penentuan sasaran siswa penerima
manfaat sepenuhnya menjadi kebijakan sekolah sesuai konsep
MBS;
ii. Pertimbangan penetapan sasaran siswa miskin penerima
manfaat didasarkan pada kondisi antara lain:
1) Siswa yang termasuk penerima Program Indonesia Pintar
(PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH);
2) Siswa yang terancam putus sekolah karena tidak mampu
membayar tagihan biaya sekolah dan atau;
3) Siswa yang tingkat kemampuan ekonomi orangtuanya
paling rendah di sekolah.
iii. Selanjutnya Kepala Sekolah menetapkan daftar siswa penerima
manfaat pembebasan dan atau pemberian keringanan biaya
sekolah.
iv. Dalam penentuan besaran pemberian pembebasan dan atau
pemberian keringanan biaya bagi siswa miskin, sekolah
memperhatikan beberapa faktor di sekolah masing-masing,
antara lain biaya pendidikan tiap siswa selama satu tahun,
jumlah siswa miskin yang ada di sekolah, kebutuhan program

- 7 -
dan anggaran sekolah per tahun, besar dana BOS yang
diterima sekolah dan dana dari sumber lainnya.
d. Untuk mencapai tujuan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada
jenjang pendidikan menengah, khususnya untuk mengurangi
siswa putus sekolah pada saat transisi dari jenjang pendidikan
dasar, sekolah negeri berupaya menerapkan program ramah sosial
dengan cara melakukan identifikasi dan merekrut siswa miskin
lulusan SMP yang memiliki minat bersekolah dan berpotensi baik
dalam bidang akademik/non akademik dan membebaskan biaya
pendidikannya di sekolah;
e. Sekolah penerima BOS menerapkan mekanisme subsidi silang
dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah,
masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela
bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya
yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS;
f. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang
tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya
yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang
dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa,
tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka
waktu pemberiannya;
4. Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi
pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima
dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip
nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel;
5. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang
dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan
perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
E. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS SD dan SMP yang terkait pendidikan dasar 9 tahun,
setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal
berikut:
1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses
pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;

- 8 -
2. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat
melanjutkan ke tingkat SMP;
3. Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus
dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB;
4. Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di
lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
5. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan
akuntabel;
6. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya
memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada
sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat
ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta
tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan
sumbangan.
F. Program BOS dan Rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun
Program BOS merupakan salah satu program utama pemerintah yang
bertujuan mendukung Rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh
karena itu seluruh pemangku kepentingan pendidikan wajib
memperhatikan pentingnya program BOS yaitu:
1. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa
miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang
terjangkau dan bermutu;
2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan
pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu;
3. Mempersempit kesenjangan angka partisipasi sekolah antar kelompok
penghasilan (kaya-miskin), dan antar wilayah (kota-desa);
4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin
putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan
biaya ekstrakurikuler sekolah;

- 9 -
5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta
masyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi pembiayaan
kepada siswa miskin (subsidi silang);
6. Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di
lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
7. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan
akuntabel;
8. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya
memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada
sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat
ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta
tidak menimbulkan adanya diskriminasi bagi mereka yang tidak
memberikan sumbangan.
G. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Program BOS memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan
konsep MBS, yaitu kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan
pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditujukan hanya
untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada
intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk
kepentingan apapun.
Pengelolaan program BOS menjadi kewenangan sekolah secara mandiri
dengan mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan
menerapkan MBS sebagai berikut:
1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan
prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
2. Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;
3. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang
disusun 4 (empat) tahunan;
4. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM),
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan

- 10 -
Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut;
5. RKJM, RKT dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
6. RKJM, RKT dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik
setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai dengan
kewenangan daerah) untuk sekolah negeri atau yayasan untuk
sekolah swasta.
H. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan dana BOS untuk membantu sekolah
memenuhi biaya operasionalnya. Sampai dengan saat ini kemampuan
pemerintah untuk menyediakan pembiayaan pendidikan secara
keseluruhan belum dapat direalisasikan, sehingga masih diperlukan
peran serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi
kekurangan biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah.
Jenis biaya operasional aktual yang dibelanjakan oleh sekolah sangat
bervariasi sesuai dengan kebutuhan biaya operasional tiap sekolah.
Sementara itu, jenis peruntukan yang diakomodasi dalam BOS saat ini
belum seluruhnya dapat dipenuhi.
Menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya sinergi pendanaan melalui
BOS pusat dan BOS daerah provinsi/kabupaten/kota, baik melalui
peningkatan besaran dana yang diberikan maupun jenis peruntukannya.
Adapun jenis pemanfaatan dana yang dialokasikan oleh pemerintah
daerah/masyarakat diharapkan dapat melengkapi peruntukan BOS
pusat.

- 11 -
BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
A. Tim BOS Pusat
1. Tim Pengarah
a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
b. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas;
c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Menteri Keuangan;
e. Menteri Dalam Negeri.
2. Penanggung Jawab Umum
a. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
(Ketua);
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Anggota);
c. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan
Kebudayaan, Bappenas (Anggota);
d. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Bidang
PMK (Anggota);
e. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota);
f. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota).
3. Penanggung Jawab Program BOS
a. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua);
b. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Anggota);
c. Direktur Pembinaan SMA, Kemdikbud (Anggota);
d. Direktur Pembinaan SMK, Kemdikbud (Anggota);
e. Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota);
f. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota);
g. Direktur Pendidikan, Bappenas (Anggota);
h. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemdikbud
(Anggota);
i. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kemdikbud (Anggota);

- 12 -
j. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,
Kemdikbud (Anggota).
4. Tim Pelaksana Program BOS
a. Ketua Tim Pelaksana;
i. Ketua tim pelaksana SD;
ii. Ketua tim pelaksana SMP;
iii. Ketua tim pelaksana SMA;
iv. Ketua tim pelaksana SMK.
b. Sekretaris Tim Pelaksana
i. Sekretaris tim pelaksana SD;
ii. Sekretaris tim pelaksana SMP;
iii. Sekretaris tim pelaksana SMA;
iv. Sekretaris tim pelaksana SMK.
c. Penanggung Jawab Sekretariat
i. Penanggung jawab sekretariat SD;
ii. Penanggung jawab sekretariat SMP;
iii. Penanggung jawab sekretariat SMA;
iv. Penanggung jawab sekretariat SMK;
d. Bendahara
i. Bendahara SD;
ii. Bendahara SMP;
iii. Bendahara SMA;
iv. Bendahara SMK;
e. Penanggung Jawab Data
i. Penanggung jawab data SD;
ii. Penanggung jawab data SMP;
iii. Penanggung jawab data SMA;
iv. Penanggung jawab data SMK;
f. Tim Dapodikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah
g. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SD;
ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SMP;

- 13 -
iii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SMA;
iv. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SMK;
v. Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
h. Unit Publikasi/Humas
B. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Pusat
Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Pusat adalah
sebagai berikut:
1. Menyusun rancangan program;
2. Melakukan kompilasi data jumlah siswa tiap sekolah dari data yang
diberikan oleh Tim Dapodikdasmen;
3. Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan
pelaksanaan program BOS;
4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
5. Melatih dan memberikan sosialisasi kepada Tim BOS Provinsi/
Kabupaten/Kota;
6. Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Menyediakan media informasi BOS melalui situs resmi Kemdikbud;
8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring sesuai dengan
ketentutan yang diatur pada bab selanjutnya;
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang
dilakukan oleh Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Memantau laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke
sekolah;
12. Menyusun laporan pelaksanaan BOS.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Pusat
harus mengikuti tata tertib sebagai berikut:
1. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun
kepada Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota/Sekolah;
2. Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan
akuntabel;

- 14 -
3. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses
pembelian/pengadaan buku/barang.
Tim BOS Pusat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan.
C. Tim BOS Provinsi
1. Tim Pengarah
Gubernur.
2. Penanggung Jawab
a. Sekretaris Daerah Provinsi (Ketua);
b. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi (anggota);
c. Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola Keuangan Daerah (anggota).
3. Tim Pelaksana Program BOS
b. Sekretaris Tim Pelaksana;
c. Bendahara;
d. Penanggung Jawab Data;
i. Penanggung Jawab data BOS Dikdas;
ii. Penanggung Jawab data BOS Dikmen;
e. Tim Dapodikdasmen dari unsur SKPD pendidikan;
f. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat;
i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat untuk jenjang Dikdas;
ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat untuk jenjang Dikmen;
g. Unit Publikasi/Humas (dari unsur Dinas Pendidikan).
D. Tugas Dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi
Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Provinsi adalah
sebagai berikut:
1. Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS untuk
semua jenjang yang ditetapkan dari pusat, dengan mengacu kepada
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- 15 -
2. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga
penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak
dan kewajiban masing-masing pihak;
3. Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS
Kabupaten/Kota;
4. Melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari data yang
diberikan oleh Tim Dapodikdasmen;
5. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi
dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi dana BOS tiap sekolah
berdasarkan Dapodikdasmen;
6. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS
Provinsi menandatangani NPH atas nama gubernur;
7. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat
waktu sesuai dengan jumlah siswa di tiap sekolah;
8. Menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS
Pusat yang terdiri atas soft copy SP2D, soft copy rincian dana per
jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap
sekolah;
9. Memerintah lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil
penyaluran dana ke laman BOS Kemdikbud secara online;
10. Memonitor laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke
sekolah yang dikirim ke laman BOS Kemdikbud;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di
sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
12. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
13. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang
dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;
14. Mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional
sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi;
15. Membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan
penggunaan dana ke Tim BOS Pusat sesuai ketentuan yang diatur
pada bab selanjutnya.
Karena kewenangan sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK)
dan sekolah luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB) telah beralih ke
Pemerintah Daerah Provinsi, Tim BOS Provinsi memiliki tugas lain yang

- 16 -
terkait dengan pelaksanaan BOS di sekolah-sekolah yang menjadi
kewenangannya ini, yaitu:
1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan
data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan
oleh Kemdikbud;
2. Memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan
oleh sekolah secara online;
3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di
sekolah yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta
sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem
Dapodikdasmen;
4. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan
masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan
pengawas sekolah;
5. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan
pelaporan dana BOS;
6. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari
sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online;
7. Menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan;
8. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan
dana BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat sesuai
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
9. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan
memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi;
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Provinsi
1. Tidak diperkenankan menggunakan dana BOS yang telah ditransfer
dari RKUN ke RKUD untuk kepentingan selain BOS;
2. Dilarang dengan sengaja melakukan penundaan pencairan dana BOS
ke sekolah, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada sekolah
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS;
terhadap Tim BOS Kabupaten/Kota/Sekolah;
4. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang
dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;

- 17 -
5. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
Struktur Tim BOS Provinsi di atas dapat disesuaikan di daerah masing-
masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan
program BOS dan struktur kedinasan di provinsi. Tim BOS Provinsi
ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Sekretariat Tim BOS
Provinsi berada di kantor SKPD Pendidikan Provinsi.
E. Tim BOS Kabupaten/Kota
1. Tim Pengarah
Bupati/Walikota.
2. Penanggung Jawab
Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Tim Pelaksana (dari SKPD Pendidikan)
b. Penanggung jawab data SD;
c. Penanggung jawab data SMP;
d. Tim Dapodikdas;
e. Unit monitoring dan evaluasi dan pelayanan dan penanganan
pengaduan masyarakat.
F. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota
Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Kabupaten/Kota
adalah sebagai berikut:
1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan
dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem
pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
2. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang
dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online;
3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di
sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasinya.

- 18 -
Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data
melalui sistem Dapodikdasmen;
4. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah
ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh
alokasi dana BOS minimal;
5. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab
Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah
(NPH) mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;
6. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan
dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS
termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
7. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/Kota untuk
operasional sekolah jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional
Tim BOS Kabupaten/Kota;
8. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar
dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
9. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS
yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara offline
maupun secara online;
10. Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang
belum membuat laporan;
11. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan
dana BOS dari sekolah jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan
kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan yang
diatur pada bab selanjutnya;
12. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan
memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring
kabupaten/kota;
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Kabupaten/
Kota harus mengikuti tata tertib sebagai berikut:
terhadap sekolah;
2. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang
dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;

- 19 -
3. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
Struktur Tim BOS Kabupaten/Kota di atas dapat disesuaikan di daerah
masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam
pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di kabupaten/kota. Tim
BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/
Walikota. Sekretariat Tim BOS Kabupaten/Kota berada di kantor SKPD
pendidikan kabupaten/kota.
G. Tim BOS Sekolah
1. Penanggung Jawab
Kepala Sekolah
2. Anggota
a. Pemegang Kas Sekolah;
b. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang
dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan;
c. Penanggung jawab pendataan.
H. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah
Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Sekolah adalah
sebagai berikut:
1. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara
lengkap ke dalam sistem Dapodikdasmen sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan;
2. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan
kondisi riil di sekolah;
3. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data
siswa yang ada;
4. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sesuai ketentuan yang
diatur pada bab selanjutnya;

- 20 -
5. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan dana
BOS sebagaimana diatur pada bab selanjutnya;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap sesuai
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
7. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana
BOS yang diterima;
8. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
10. Untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, memasang spanduk di
sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan, menjelang dan
selama masa penerimaan siswa baru;
11. Perwakilan orang tua dalam Tim BOS Sekolah memiliki fungsi kontrol,
pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung
jawab Tim BOS Sekolah.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Sekolah
1. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan
audit sesuai peraturan perundangan yang belaku terhadap seluruh
dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun
dari sumber lain;
2. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku
kepada siswa di sekolah yang bersangkutan.
Tim BOS Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Sekolah.

- 21 -
BAB IV
PENETAPAN ALOKASI
A. Pendataan
Tahapan pendataan melalui sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses
pengalokasian dan penyaluran dana BOS. Tahapan pendataan
Dapodikdasmen adalah sebagai berikut:
1. Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan
sesuai dengan kebutuhan;
2. Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh siswa, pendidik dan tenaga
kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;
3. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk
diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
4. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data
profil sekolah, rombongan belajar, individu siswa, pendidik dan tenaga
kependidikan, serta sarana dan prasarana;
5. Sekolah memasukkan/meng-update data ke dalam aplikasi
Dapodikdasmen secara offline yang telah disiapkan oleh Kemdikbud,
kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online;
6. Sekolah harus mem-backup seluruh data yang telah di-entry;
7. Formulir yang telah diisi secara manual oleh siswa/pendidik/tenaga
kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing
untuk keperluan monitoring dan audit;
8. Melakukan update data secara reguler ketika ada perubahan data,
minimal satu kali dalam satu semester;
9. Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat
mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang
di-input sudah masuk ke dalam server Kemdikbud;
10. Sekolah memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah
sesuai dengan kondisi riil di sekolah;

- 22 -
11. Tim BOS Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap proses
pendataan bagi sekolah jenjang pendidikan dasar yang memiliki
keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Sementara
di jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa tanggung
jawab ini ada pada Tim BOS Provinsi.
B. Penetapan Alokasi BOS Tiap Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Sebagai langkah awal, pada setiap awal tahun pelajaran baru, Tim
BOS Kabupaten/Kota bersama Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Pusat
melakukan rekonsiliasi perkembangan update data jumlah siswa di
tiap sekolah yang ada pada Dapodikdasmen sebagai persiapan
pengambilan data untuk penetapan alokasi BOS tahun anggaran
mendatang;
2. Sebagai tindak lanjutnya Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/
Kota melakukan kontrol terhadap data jumlah siswa di tiap sekolah
sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing;
3. Apabila terdapat perbedaan dengan data riil di sekolah, maka Tim BOS
Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang
pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing meminta
kepada sekolah untuk memperbaiki data yang ada pada sistem
Dapodikdasmen;
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan
data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan
alokasi dana BOS tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan dikirim ke
Kementerian Keuangan untuk dijadikan dasar penetapan alokasi dana
BOS tiap provinsi/kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya;
5. Alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai
hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap sekolah yang ada di
Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah
dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru;
6. Pemerintah menetapkan alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota
melalui peraturan yang berlaku.

- 23 -
C. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah
1. Provinsi mengunduh data jumlah siswa di tiap sekolah dari
Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan
alokasi dana BOS tiap sekolah. Data yang diunduh provinsi ini adalah
data dari Dapodikdasmen yang telah diambil (cut-off) oleh Tim
Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Alokasi BOS untuk sekolah ditetapkan dengan ketentuan berikut:
a. Data yang dijadikan sebagai acuan adalah:
i. Data hasil cut off sebelum triwulan/semester berjalan, yang
digunakan sebagai dasar penyaluran awal. Penggunaan data
ini dengan mempertimbangkan agar proses pencairan dana
BOS sudah dapat dilakukan sebelum masuk triwulan/semester
sehingga sekolah dapat menerima dana BOS di awal
triwulan/semester;
ii. Data hasil cut off pada triwulan/semester berjalan, yang
digunakan untuk informasi pelengkap dalam perhitungan
kelebihan atau kekurangan penyaluran dana BOS di triwulan/
semester berjalan yang sudah dilakukan menggunakan data
sebelum triwulan/semester berjalan.
b. Cut off data dilaksanakan dalam rangka pengembilan data untuk
penetapan alokasi di sekolah adalah sebagai berikut:
i. Cut-off tanggal 15 Desember. Data yang diambil adalah data
jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2016/2017;
ii. Cut-off tanggal 30 Januari. Data yang diambil adalah data
jumlah siswa semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. Namun
apabila sekolah belum melakukan update data jumlah siswa
semester II Tahun Pelajaran 2016/2017, maka data jumlah
siswa yang diambil adalah data jumlah siswa semester I Tahun
Pelajaran 2016/2017;
iii. Cut-off tanggal 30 April. Data yang diambil adalah data jumlah
siswa semester II Tahun Pelajaran 2016/2017;
iv. Cut-off tanggal 21 September. Data yang diambil adalah data
jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2017/2018. Namun
apabila sekolah belum melakukan update data jumlah siswa
semester I Tahun Pelajaran 2017/2018, maka data jumlah

- 24 -
siswa yang diambil adalah data jumlah siswa semester II Tahun
Pelajaran 2016/2017;
v. Cut-off tanggal 30 Oktober. Data yang diambil adalah data
jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2017/2018.
c. Untuk penyaluran dana BOS triwulanan, perhitungan alokasi tiap
sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Triwulan I
1) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk
penyaluran dana BOS triwulan I menggunakan data jumlah
siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 15 Desember,
dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan
alokasi sekolah yang berlaku;
2) Perhitungan alokasi final triwulan I untuk tiap sekolah
dilakukan dengan membandingkan data jumlah siswa
masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 15
Desember dan hasil cut off tanggal 30 Januari.
Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil cut off
tanggal 15 Desember dengan hasil cut off tanggal 30
Januari, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan
verifikasi ke sekolah (untuk sekolah jenjang pendidikan
dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi
tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk
menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off di
atas yang akan digunakan dalam penetapan alokasi final
sekolah di triwulan I.
Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung
alokasi sekolah di triwulan I sesuai dengan ketentuan/
kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
ii. Triwulan II
penyaluran dana BOS triwulan II menggunakan data
jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30
Januari, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan
perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;

- 25 -
2) Perhitungan alokasi final triwulan II untuk tiap sekolah
Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.
tanggal 30 Januari dengan hasil cut off tanggal 30 April,
maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke
sekolah (untuk sekolah jenjang pendidikan dasar melalui
Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan
menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan
salah satu diantara 2 data hasil data cut off di atas yang
digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di
triwulan II.
alokasi sekolah di triwulan II sesuai dengan ketentuan/
iii. Triwulan III
penyaluran dana BOS triwulan III menggunakan data
jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30 April,
2) Perhitungan alokasi final triwulan III untuk tiap sekolah
masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April
dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
tanggal 30 April dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober,
maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke
salah satu diantara 2 data hasil data cut off di atas yang
digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di
triwulan III.

- 26 -
alokasi sekolah di triwulan III sesuai dengan ketentuan/
iv. Triwulan IV
penyaluran dana BOS triwulan IV menggunakan data
September, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan
2) Perhitungan alokasi final triwulan IV untuk tiap sekolah
September dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
tanggal 21 September dengan hasil cut off tanggal 30
Oktober, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan
menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off di
atas yang digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah
di triwulan IV.
alokasi sekolah di triwulan IV sesuai dengan ketentuan/
kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
d. Untuk penyaluran dana BOS semesteran, perhitungan alokasi tiap
sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Semester I
penyaluran dana BOS semester I menggunakan data
Desember, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan

- 27 -
2) Perhitungan alokasi final semester I untuk tiap sekolah
tetap didasarkan pada alokasi final tiap triwulan, yaitu
dengan menggabungkan alokasi final triwulan I dan alokasi
final triwulan II. Alokasi final triwulan I dilakukan dengan
membandingkan data jumlah siswa masing-masing sekolah
pada hasil cut off tanggal 15 Desember dan hasil cut off
tanggal 30 Januari. Sedangkan alokasi final triwulan II
Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.
tanggal 15 Desember dengan hasil cut off tanggal 30
Januari untuk triwulan I, dan antara hasil cut off tanggal 30
Januari dengan hasil cut off tanggal 30 April untuk triwulan
II, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke
salah satu diantara 2 data hasil data cut off pada masing-
masing triwulan di atas yang digunakan dalam penetapan
alokasi final sekolah di triwulan I dan triwulan II.
alokasi sekolah di triwulan I dan triwulan II sesuai dengan
ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang
berlaku. Adapun alokasi dana final semester I adalah
dengan menjumlahkan alokasi dana final triwulan I dan
triwulan II.
ii. Semester II
penyaluran dana BOS semester II menggunakan data
jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30 April,
2) Perhitungan alokasi final semester II untuk tiap sekolah
tetap didasarkan pada alokasi final tiap triwulan, yaitu

- 28 -
dengan menggabungkan alokasi final triwulan III dan
alokasi final triwulan IV. Alokasi final triwulan III
masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April
dan hasil cut off tanggal 30 Oktober. Sedangkan alokasi
final triwulan IV dilakukan dengan membandingkan data
jumlah siswa masing-masing sekolah pada hasil cut off
tanggal 21 September dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
tanggal 30 April dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober
untuk triwulan III, dan antara hasil cut off tanggal 21
September dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober untuk
triwulan IV, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan
menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off
pada masing-masing triwulan di atas yang digunakan
dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan III dan
triwulan IV.
alokasi sekolah di triwulan III dan triwulan IV sesuai
dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah
yang berlaku. Adapun alokasi dana final semester II adalah
dengan menjumlahkan alokasi dana final triwulan III dan
triwulan IV.
e. Pada kasus-kasus tertentu dimana terjadi perbedaan yang
signifikan antara data yang sudah diinput/disinkron sekolah
dengan data hasil cut off dari Dapodikdasmen, sekolah dapat
melakukan klarifikasi kepada pengelola Dapodikdasmen.
Apabila berdasarkan hasil klarifikasi tersebut ternyata perbedaan
data terjadi akibat kesalahan dalam proses pada sistem
Dapodikdasmen, maka sekolah dapat meminta kepada pengelola
Dapodikdasmen untuk mengeluarkan surat keterangan resmi yang
menyatakan data jumlah siswa sebenarnya dari sekolah tersebut
yang seharusnya tertera dalam data hasil cut off.

- 29 -
Surat keterangan ini untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada
Tim BOS Provinsi untuk melakukan revisi terhadap data hasil cut
off Dapodikdasmen yang sudah diunduh oleh Tim BOS Provinsi.
Secara ringkas tahap pengambilan data Dapodikdasmen yang akan
dilakukan pada pelaksanaan BOS tahun 2016 dapat dilihat dalam
Gambar 1 di bawah.
Gambar 1
Tahap Pendataan Untuk Pencairan Dana BOS
Keterangan:
D-1 : cut off Dapodikdasmen untuk penetapan alokasi sementara
penyaluran triwulan I (tanggal 15 Desember);
D-2 : cut off Dapodikdasmen untuk perhitungan lebih/kurang
penyaluran triwulan I dan untuk penetapan alokasi sementara
penyaluran triwulan II (tanggal 30 Januari);
penyaluran triwulan II dan untuk penetapan alokasi
sementara penyaluran triwulan III (tanggal 30 April);
D-4 : cut off Dapodikdasmen untuk penetapan alokasi sementara
penyaluran triwulan IV (tanggal 21 September);
penyaluran triwulan III dan triwulan IV (tanggal 30 Oktober);
ST-1 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan I;
ST-2 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan II;
ST-3 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan III;
ST-4 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan IV;
BT-1 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan I;
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop DesDes
D-1
ST-1
15
Des
D-2
30
Jan
ST-2
+
BT-1
D-3
30
Apr
ST-3
+
BT-2
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
D-4
ST-4
21
Sep
BT-3
+
BT-4
D-5
30
Okt

- 30 -
BT-2 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan II;
BT-3 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan III;
BT-4 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan IV.
Data Dapodikdasmen yang digunakan sebagai acuan dalam
perhitungan alokasi BOS tiap sekolah adalah data individu siswa yang
telah diinputkan ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara valid, yaitu
yang telah terisi lengkap variabel inputnya dan difinalkan oleh Tim
Dapodikdasmen Pusat dalam bentuk data hasil cut-off. Khusus untuk
SMA, data jumlah siswa yang diperhitungkan dalam alokasi BOS
bersumber dari isian data individu siswa yang telah dilengkapi dengan
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan lolos proses verifikasi dan
validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan
Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Untuk sekolah jenjang pendidikan dasar dan sekolah luar biasa,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kebijakan
khusus terkait perhitungan alokasi BOS bagi sekolah-sekolah dengan
jumlah siswa kurang dari 60 siswa, yaitu kebijakan dana BOS untuk
sekolah kecil dengan memberikan alokasi dana BOS minimal
sebanyak 60 siswa. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi
sekolah tidak tergantung pada jumlah siswa saja.
Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 siswa adalah:
a. SMP Satap, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
b. SD/SMP reguler yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. Pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah, dan berada di daerah sangat
tertinggal dengan skala satuan daerah adalah desa. Klasifikasi
ketertinggalan setiap desa mengacu pada hasil klasifikasi yang
dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi;
ii. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang siswanya
tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya;
iii. Khusus untuk sekolah swasta, harus sudah memiliki izin
operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa.

- 31 -
Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil
yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah dengan kriteria
sebagai berikut:
a. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal;
b. Sekolah swasta yang izin operasionalnya belum mencapai 3 tahun;
c. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak
berkembang, sehingga jumlah siswanya sedikit dan masih terdapat
alternatif sekolah lain di sekitarnya yang masih dapat menampung
siswa;
d. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah siswa
dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan
khusus tersebut;
e. Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi
minimal.
Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme
pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:
a. SMP Satap, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB secara otomatis
mendapatkan alokasi minimal tanpa harus direkomendasikan oleh
Dinas Pendidikan daerah setempat;
b. Tim BOS Kabupaten/Kota memverifikasi SD/SMP yang akan
mendapatkan kebijakan khusus tersebut sesuai dengan kriteria
yang sudah disebutkan di atas;
c. Tim BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan SD/SMP kecil
penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim BOS
Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah dan jumlah siswa
berdasarkan Dapodikdasmen;
d. Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi SD/SMP kecil
berdasarkan surat rekomendasi dari Tim BOS Kabupaten/Kota.
Tim BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim BOS
Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa
rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang sudah
ditetapkan.
Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini
harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 32 -
a. Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima
sekolah secara tertulis kepada orang tua siswa dan di papan
pengumuman;
b. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
c. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.
4. Perhitungan jumlah dana BOS untuk sekolah dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Sekolah dengan jumlah siswa 60 atau lebih, dana BOS yang
diterima oleh sekolah dihitung sebagai berikut:
i. SD/SDLB
Dana BOS = jumlah siswa x Rp 800.000,-
ii. SMP/SMPLB/SMP Satap
Dana BOS = jumlah siswa x Rp 1.000.000,-
iii. SMA/SMALB
iv. SMK
v. SLB
Dana BOS = (jumlah siswa tingkat SD x Rp 800.000,-) +
(jumlah siswa tingkat SMP x Rp 1.000.000,-) +
(jumlah siswa tingkat SMA x Rp 1.400.000,-)
Bila hasil perhitungan jumlah dana kurang dari Rp
84.000.000,-, maka jumlah dana minimal yang diterima SLB
tersebut adalah sebesar Rp 84.000.000,-
b. Sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 (sekolah kecil), dana
BOS yang diterima oleh sekolah dihitung sebagai berikut:
i. SD
Dana BOS = 60 x Rp 800.000,-
ii. SMP/SMP Satap
Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-
iii. SMA/SMA Satap
iv. SMK
v. SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/
SMALB)

- 33 -
Dana BOS = 60 x Rp 800.000,-
vi. SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/
SMALB)
Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-
vii. SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/
SMPLB)
Dana BOS = 60 x Rp 1.400.000,-
viii.SLB yang memiliki siswa lintas jenjang, atau sekolah luar biasa
dengan satu manajemen antara SDLB, dan/atau SMPLB,
dan/atau SMALB
Dana BOS = 60 x Rp 1.400.000,-
c. Jumlah dana BOS untuk Kelas Jauh, SMP Terbuka dan SMA
Terbuka tetap didasarkan pada jumlah siswa riil yang valid karena
pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan
sekolah induk.

- 34 -
BAB V
PENYALURAN DANA
A. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah
Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat
sekolah dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
1. Tahap 1 : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)
ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Mekanisme
penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam
peraturan dari Kementerian Keuangan.
2. Tahap 2 : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah.
Mekanisme penyaluran dan pelaporannya akan diatur
dalam peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.
Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/langkah
persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, harus
segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama
pribadi) dan segera mengirim ke Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah
jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang
pendidikan menengah dan sekolah luar biasa);
2. Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota memeriksa akurasi
nomor rekening sekolah sesuai dengan jenjang sekolah yang menjadi
kewenangannya. Daftar rekening sekolah jenjang pendidikan dasar
yang sudah diverifikasi oleh Tim BOS Kabupaten/Kota dikirim ke Tim
BOS Provinsi;
3. SKPD pendidikan provinsi dan SKPD pendidikan kabupaten/kota
menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam
peraturan dari Kementerian Dalam Negeri;
4. SKPD pendidikan provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima
dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan
pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah.

- 35 -
B. Penyaluran Dana BOS
Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu
yang ditentukan melalui peraturan dari Kementerian Keuangan. Adapun
dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah
terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (semesteran) pada
waktu yang juga ditentukan melalui peraturan dari Kementerian
Keuangan.
Proporsi penyaluran dana di tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD
diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut, atau sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh peraturan dari Kementerian Keuangan:
1. Penyaluran triwulanan
a. Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun;
b. Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun;
c. Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun;
d. Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.
2. Penyaluran semesteran
a. Semester I : 60% dari alokasi satu tahun;
b. Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.
Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS secara langsung ke
rekening sekolah menggunakan mekanisme hibah sesuai dengan
ketetentuan yang ditetapkan dalam peraturan dari Kementerian Keuangan
dan Kementerian Dalam Negeri.
Proporsi penyaluran dana di tiap triwulan/semester dari RKUD ke
rekening sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran dana BOS
dari RKUN ke RKUD sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu:
1. Penyaluran triwulanan
a. Triwulan I, III, dan IV (proporsi 20% dari alokasi satu tahun)
i. SD
Dana BOS = alokasi jumlah siswa x Rp 160.000,-
ii. SMP/SMP Satap
iii. SMA/SMA Satap

- 36 -
iv. SMK
SMALB)
SMALB)
SMPLB)
dan/atau SMALB
b. Triwulan II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)
i. SD
ii. SMP/SMP Satap
iii. SMA/SMA Satap
iv. SMK
SMALB)
SMALB)
SMPLB)

- 37 -
dan/atau SMALB
Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan
separuh dari dana BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di
rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli
sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada bab
selanjutnya. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan
apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang
diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku
sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana.
Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari
20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat
menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila
dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20%
dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan
untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya
sebagaimana diatur pada bab selanjutnya.
2. Penyaluran semesteran
a. Semester I (proporsi 60% dari alokasi satu tahun)
i. SD
ii. SMP/SMP Satap
iii. SMA/SMA Satap
iv. SMK
SMALB)

- 38 -
SMALB)
SMPLB)
dan/atau SMALB
Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan
sepertiga dari dana BOS semester I (20% dari alokasi satu tahun)
di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli
sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada bab
selanjutnya. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan
apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang
diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku
sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana.
Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari
20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat
menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila
dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20%
dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan
untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya
sebagaimana diatur pada bab selanjutnya.
b. Semester II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)
i. SD
ii. SMP/SMP Satap
iii. SMA/SMA Satap

- 39 -
iv. SMK
SMALB)
SMALB)
SMPLB)
dan/atau SMALB
Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana
BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah sebagai berikut:
1. Jika terdapat siswa pindah/mutasi dari sekolah tertentu ke sekolah
lain setelah pencairan dana di triwulan/semester berjalan, maka dana
BOS siswa tersebut pada triwulan/semester berjalan tetap menjadi
hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang
ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan
untuk pencairan triwulan/semester berikutnya dengan terlebih
dahulu melakukan revisi/update data Dapodikdasmen sebelum batas
waktu cut off data penyaluran awal;
2. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah
akibat perubahan data antara data yang digunakan untuk
perhitungan alokasi sementara dengan data yang digunakan untuk
perhitungan alokasi final pada triwulan I s/d triwulan III atau di
semester I, maka sekolah harus melakukan revisi/update data pada
Dapodikdasmen agar sesuai dengan jumlah siswa riil di sekolah
sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur.
Terhadap kelebihan yang tercatat dalam Dapodikdasmen, Tim BOS
Provinsi melakukan pengurangan dana BOS di sekolah tersebut pada

- 40 -
periode penyaluran berikutnya. Sementara kelebihan yang tidak
tercatat dalam Dapodikdasmen harus dikembalikan oleh sekolah ke
rekening KUD;
3. Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan IV atau semester II maka
sekolah harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening
KUD Provinsi;
4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah,
maka sekolah harus melakukan revisi/update data pada
Dapodikdasmen agar sesuai dengan jumlah siswa riil di sekolah
sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur.
Apabila dana BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di
sekolah dapat langsung diselesaikan. Namun apabila dana di BUD
tidak mencukupi, maka Tim BOS Provinsi mengajukan laporan
kekurangan kepada Tim BOS Pusat melalui laporan penyaluran untuk
disampaikan ke Kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan;
5. Bilamana terdapat sisa dana BOS di sekolah pada akhir tahun
anggaran, maka dana tersebut tetap milik sekolah dan harus
digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan RKAS dan
mengacu kepada juknis BOS tahun berjalan yang berlaku;
C. Ketentuan Pemberian Dana
1. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening
atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau
pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak
manapun;
2. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Pemegang Kas Sekolah atas
persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai
peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk
pemotongan;
3. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada
periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan
dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

- 41 -
BAB VI
PENGGUNAAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana di Sekolah
1. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan
dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan
Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara
tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh
peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan
skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu
mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau
Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan
operasional sekolah;
3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan
menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya
jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang
diperbolehkan, maka sekolah dapat mempertimbangkan
penambahannya dari sumber pendapatan lain yang diterima oleh
sekolah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
4. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar
kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah;
5. Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi
milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (SE Ditjen
Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010
perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di
rekening sekolah).
B. Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SD dan SMP
Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib
menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran
bagi siswa dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang
digunakan oleh sekolah.

- 42 -
Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum
Tahun Pelajaran Baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat
menggunakan dana BOS triwulan II (bagi sekolah yang menerima
penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang menerima
penyaluran semesteran) untuk membiayai pembelian buku teks.
Sekolah harus mencadangkan separuh dana BOS yang diterima di
triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran triwulanan) atau
sepertiga dari dana BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang
menerima penyaluran semesteran), atau 20% dari alokasi sekolah dalam
satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus
dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan di bawah. Dana
BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan
membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi
kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan di bawah.
Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari
20% dana BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan
dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila dana yang
dicadangkan tersebut masih tersisa setelah sekolah memenuhi kebutuhan
buku teks yang telah ditentukan, maka sisa dana tersebut dapat
digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan
lainnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan di bawah.
Ketentuan pembelian buku teks dijabarkan lebih rinci pada penjelasan
mengenai komponen pembiayaan di bawah.
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran untuk
siswa dan buku pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang
digunakan oleh sekolah. Buku teks pelajaran yang dibeli
mencakup pembelian buku teks pelajaran baru, mengganti buku
yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio
satu siswa satu buku untuk tiap mata pelajaran atau tema.
Ketentuan pembelian/penyediaan buku dari dana BOS adalah
sebagai berikut:
i. Jenjang Sekolah Dasar
1) Penyelenggara Kurikulum K-13

- 43 -
a) Sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013,
buku yang harus dibeli sekolah adalah buku untuk
setiap tema pada Kelas I dan Kelas IV semester II dan
Kelas II dan Kelas V semester I;
b) Sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013,
buku yang harus dibeli oleh sekolah adalah buku untuk
setiap tema pada Kelas I dan Kelas IV semester I;
c) Sekolah pelaksana sebagaimana tersebut pada butir a)
dan b) di atas, khusus Kelas IV harus membeli buku
untuk Mata Pelajaran Matematika dan Pendidikan
Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang telah
ditetapkan oleh Kemdikbud;
d) Buku teks yang harus dibeli sekolah adalah buku teks
pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga
Eceran Tertingginya oleh Kemdikbud.
e) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh
siswa dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah.
Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran
sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks
dari Kemdikbud.
2) Penyelenggara Kurikulum 2006
a) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah
buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat
kelas. Jumlah buku yang dibeli adalah untuk
mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan
jumlah siswa dan akibat adanya buku lama yang rusak.
b) Buku teks pelajaran yang dibeli adalah buku teks
c) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh
siswa dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah.
Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran
sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks
dari Kemdikbud.
ii. Jenjang Sekolah Menengah Pertama
1) Penyelenggara Kurikulum K-13

- 44 -
a) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks
pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan
kelas 9 sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk
setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah
guru mata pelajaran. Untuk kelas 7, jumlah buku yang
dibeli adalah untuk mencukupi kekurangan akibat
adanya penambahan jumlah siswa dan akibat adanya
buku lama yang rusak.
b) Bagi sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013
di tahun ini, buku yang harus dibeli adalah buku teks
pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 7
sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk setiap
mata pelajaran pada kelas 7 sejumlah guru mata
pelajaran;
c) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks
d) Buku teks pelajaran yang dibeli ini harus dijadikan
pegangan oleh siswa dan guru dalam proses
pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai
buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan
ketentuan buku teks dari Kemdikbud.
2) Penyelenggara Kurikulum 2006
a) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah
buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat
kelas. Jumlah buku yang dibeli adalah untuk
mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan
jumlah siswa dan akibat adanya buku lama yang rusak.
b) Buku teks pelajaran yang dibeli adalah buku teks
c) Buku teks pelajaran yang dibeli ini harus dijadikan
pegangan oleh siswa dan guru dalam proses
pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai
buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan
ketentuan buku teks dari Kemdikbud.

- 45 -
b. Membeli buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk
memenuhi SPM pendidikan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
c. Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan
pendidikan, baik offline maupun online;
d. Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, atau membeli yang
baru apabila buku/koleksi yang lama sudah tidak dapat
digunakan atau kurang jumlahnya;
e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
f. Pengembangan database perpustakaan;
g. Pemeliharaan perabot perpustakaan, atau membeli yang baru
apabila perabot yang lama sudah tidak dapat digunakan atau
jumlahnya kurang;
h. Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan;
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, maka penggunaan dana operasional untuk
pengembangan perpustakaan paling sedikit 5% dari anggaran belanja
operasi sekolah sampai terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal.
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
a. Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan siswa baru
(termasuk pendaftaran ulang untuk siswa lama);
b. Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan
Dapodikdasmen, yaitu:
i. Penggandaan/fotocopy formulir Dapodikdasmen;
ii. Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data. Yang
dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:
1) Bahan habis pakai (ATK);
2) Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak
dapat dilakukan di sekolah;
3) Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak
dapat dilakukan di sekolah;
4) Honor petugas pendataan Dapodikdasmen. Kebijakan
pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah
adalah sebagai berikut:

- 46 -
a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk
dikerjakan oleh tenaga administrasi berkompeten yang
sudah tersedia di sekolah (termasuk tenaga administrasi
BOS yang ada di SD), baik yang merupakan pegawai
tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak
perlu menganggarkan biaya tambahan untuk
pembayaran honor bulanan;
b) Apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang
berkompeten, sekolah dapat menugaskan petugas
pendataan lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai
dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan dalam
bentuk honor rutin bulanan);
c) Standar honor untuk petugas pendataan
Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau
ketentuan, atau kewajaran yang berlaku di daerah
sesuai dengan beban kerja.
c. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Membeli/mengganti alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk
memenuhi SPM di tingkat SD;
b. Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif
dan Menyenangkan (PAKEM) pada SD;
c. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP;
d. Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti
dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah;
e. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;
f. Pemantapan persiapan ujian;
g. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang
merah remaja, dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan
sekolah lainnya;
h. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk peralatan dan obat-
obatan;

- 47 -
i. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak
dan menyenangkan;
j. Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/
pemda, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi siswa/
guru dalam rangka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran
mengikuti lomba;
k. Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar
kewajiban jam mengajar, serta biaya transportasinya.
Keterangan:
Untuk pelaksanaan yang sifatnya kegiatan, maka biaya yang dapat
dibayarkan dari dana BOS adalah ATK atau penggadaan materi, biaya
penyiapan tempat kegiatan, honor nara sumber lokal sesuai standar
biaya umum setempat, transportasi/konsumsi panitia dan nara
sumber apabila diperlukan sesuai ketentuan.
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas,
dan ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan
yang dapat dibayarkan adalah:
a. Fotocopy/penggandaan soal;
b. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh
guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke dinas
pendidikan dan ke orang tua;
c. Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah
tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah
daerah.
5. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya langganan listrik, air, dan telepon. Termasuk pemasangan
instalasi baru dan tambah daya apabila sudah ada jaringan di
sekitar sekolah;
b. Biaya langganan internet dengan cara pasca bayar maupun
prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile
modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah

- 48 -
ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus penggunaan internet
dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher
adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan
internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan
sekolah.
c. Membeli/sewa genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah
tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan
listrik, termasuk perlengkapan pendukungnya.
6. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian mebeler di kelas untuk
siswa/guru jika mebeler yang ada di kelas sudah tidak berfungsi
atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan jamban/WC) untuk
menjamin kamar mandi dan jamban/WC siswa berfungsi dengan
baik;
d. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
e. Perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
7. Pembayaran Honorarium Bulanan
a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi
sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan
Dapodikdasmen), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD;
c. Pegawai perpustakaan;
d. Penjaga sekolah;
e. Petugas satpam;
f. Petugas kebersihan;
Keterangan:
a. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor
bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer
di sekolah negeri adalah 15% (lima belas persen) dari total dana

- 49 -
BOS yang diterima, sementara di sekolah swasta maksimal 50%
(lima puluh persen) dari total dana BOS yang diterima.
b. Setiap pengangkatan baru untuk guru/tenaga kependidikan
honorer yang dilakukan oleh sekolah harus dilaporkan ke dinas
pendidikan kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan
dan persetujuan terkait prinsip beban mengajar di sekolah, serta
pemerataan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di
kabupaten/kota.
8. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
a. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang
memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau
sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan
menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila
tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;
b. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan
mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh
sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan adalah biaya pendaftaran,
transportasi dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar
sekolah;
c. Mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu,
seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/silabus,
pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan penerapan
program penilaian kepada siswa. Biaya yang dapat dibayarkan
adalah fotocopy, serta konsumsi guru peserta workshop/lokakarya
yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah
dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;
Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang
sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.
9. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan
praktikum, buku induk siswa, buku inventaris;
b. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash
disk);

- 50 -
c. Pembelian minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan
sehari-hari di sekolah;
d. Pengadaan suku cadang alat kantor;
e. Pembelian alat-alat kebersihan dan alat listrik.
f. Penggandaan laporan dan surat-menyurat untuk keperluan
sekolah;
g. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
h. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/
kantor pos;
i. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota. Khusus untuk SDLB/SMPLB/SLB
dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
Provinsi;
j. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS,
kecuali untuk pembayaran honor;
k. Biaya untuk mengembangkan dan pemeliharaan laman sekolah
dengan domain “sch.id”;
l. Pembelian peralatan/perlengkapan yang menunjang operasional
rutin di sekolah, seperti bel, sound system dan speaker untuk
upacara, teralis jendela, dan perlengkapan sejenis lainnya
10. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
a. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One
Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dimana
jumlah maksimum bagi SD 5 unit/tahun dan bagi SMP 5
unit/tahun. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan
untuk perbaikan atau upgrade komputer desktop/work station
milik sekolah;
b. Membeli printer atau printer plus scanner, dimana jumlah
maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun. Selain untuk
membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan printer milik
sekolah;
c. Membeli laptop, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli
adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp 10.000.000,-

- 51 -
(sepuluh juta rupiah). Selain untuk membeli, dana BOS boleh
digunakan untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah;
d. Membeli proyektor, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli
adalah 5 unit/tahun dengan harga tiap unit maksimum Rp
7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain untuk membeli, dana BOS
boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah;
Keterangan:
a. Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan
proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan
garansi resmi;
b. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti peraturan
yang berlaku;
c. Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
11. Biaya Lainnya
Apabila seluruh komponen 1-10 telah terpenuhi pembiayaannya,
maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana
penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan
guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai adalah:
a. Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang
diberlakukan oleh Pemerintah;
b. Membangun jamban/WC beserta sanitasinya, dan kantin sehat,
bagi SD/SDLB yang belum memiliki prasarana tersebut;
c. Mesin ketik untuk kebutuhan kantor;
d. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa
tanggap darurat, misalnya pembelian masker.
Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk
kegiatan berikut:
1. Supervisi oleh Kepala Sekolah, maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;
2. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, maksimal sebesar Rp
150.000,-/bulan;

- 52 -
3. Kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh Guru Bina, rata-rata
maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional
disesuaikan dengan beban mengajarnya;
4. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing
maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;
5. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1
orang), maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan;
6. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri
maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
Penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/
TKB Mandiri adalah Kepala SMP induk.
C. Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SMA/SMALB
Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, kewajiban utama
penggunaan dana BOS adalah membeli/menyediakan buku teks pelajaran
bagi siswa dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang
digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh
(tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran baru dimulai. Dengan
demikian, sekolah dapat menggunakan dana BOS triwulan II (bagi sekolah
yang menerima penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang
menerima penyaluran semesteran) untuk membiayai pembelian buku
teks.
Sekolah harus mencadangkan separuh dana BOS yang diterima di
triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran triwulanan) atau
sepertiga dari dana BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang
menerima penyaluran semesteran), atau 20% dari alokasi sekolah dalam
satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus
dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan di bawah. Dana
BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan
membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi
kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan di bawah.
Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari
20% dana BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan
dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila dana yang

- 53 -
dicadangkan tersebut masih tersisa setelah sekolah memenuhi kebutuhan
buku teks yang telah ditentukan, maka sisa dana tersebut dapat
digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan
lainnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan di bawah.
1. Pembelian Buku
a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran yang
terdiri dari buku teks pelajaran untuk siswa dan buku pegangan
guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah.
Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran
baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku
agar tercukupi rasio satu siswa satu buku untuk tiap mata
pelajaran.
Ketentuan pembelian/penyediaan buku teks pelajaran dari dana
BOS adalah sebagai berikut:
i. Penyelenggara Kurikulum 2013
1) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran
siswa untuk setiap mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas
12 sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk setiap
mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas 12 sejumlah guru
mata pelajaran tersebut. Untuk kelas 10, jumlah buku
yang dibeli adalah untuk mencukupi kekurangan akibat
adanya penambahan jumlah siswa dan akibat adanya buku
lama yang rusak.
2) Bagi sekolah yang baru melaksanakan pembelajaran
Kurikulum 2013 di tahun ini, buku yang harus dibeli
adalah buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran
pada kelas 10 sejumlah siswa dan buku pegangan guru
untuk setiap mata pelajaran pada kelas 10 sejumlah guru
mata pelajaran;
3) Buku yang dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran yang
telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran
Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.
4) Khusus untuk buku teks pelajaran peminatan SMA, buku
yang dapat dibeli sekolah terdiri dari buku siswa dan buku

- 54 -
panduan guru yang telah dinilai dan atau ditetapkan oleh
Kemdikbud.
5) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh siswa
dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini
digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada
perubahan ketentuan buku teks pelajaran dari Kemdikbud.
ii. Penyelenggara Kurikulum 2006
1) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah buku
untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas.
Jumlah buku yang dibeli adalah untuk mencukupi
kekurangan akibat adanya penambahan jumlah siswa dan
akibat adanya buku lama yang rusak.
2) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah
buku-buku yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga
Eceran Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.
3) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh siswa
dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini
digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada
perubahan ketentuan buku teks dari Kemdikbud.
b. Sekolah dapat membeli/menyediakan buku non teks pelajaran
untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Buku non
teks pelajaran yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang
ditetapkan oleh Kemdikbud.
Selanjutnya setelah kebutuhan buku teks pelajaran terpenuhi, sekolah
dapat menggunakan dana BOS yang diterima untuk membiayai
komponen kegiatan operasional non personalia lainnya dengan urutan
prioritas sebagaimana berikut:
2. Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMA/SMALB
a. Pembelian alat-alat habis pakai praktikum dalam materi
pembelajaran SMA/SMALB, antara lain praktikum IPA, IPS,
bahasa, komputer, olahraga, kesenian, dan keterampilan;
b. Pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain preparat, sendok,
baterai, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum IPA;

- 55 -
c. Pembelian peralatan praktikum IPS, antara lain batuan, bola
dunia, peta, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum IPS;
d. Pembelian peralatan praktikum Bahasa, antara lain CD, kaset,
headset, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum bahasa;
e. Pembelian suku cadang alat praktikum komputer, antara lain CD,
mouse, keyboard, dan suku cadang lainnya yang diperlukan untuk
pelaksanaan praktikum komputer;
f. Pembelian peralatan praktek olahraga, antara lain raket, bat, net,
dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek
olahraga;
g. Pembelian peralatan praktek kesenian, antara lain gitar, seruling,
dan alat musik lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktek kesenian;
h. Pembelian peralatan praktek keterampilan, antara lain pahat, palu,
transistor, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktek keterampilan;
i. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian alat habis pakai
praktikum pembelajaran SMA/SMALB.
3. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMA/SMALB
a. Pembelian bahan-bahan habis pakai praktikum dalam materi
pembelajaran antara lain: praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer,
olahraga, kesenian, dan keterampilan;
b. Pembelian bahan praktikum IPA, antara lain HCl, formalin,
aquadest, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum IPA;
c. Pembelian bahan praktikum IPS, antara lain format chart, dan
bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum IPS;
d. Pembelian bahan praktikum Bahasa, antara lain headcleaner, dan
bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum
bahasa;

- 56 -
e. Pembelian bahan praktikum komputer, antara lain tinta/toner, dan
bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum
komputer;
f. Pembelian bahan praktikum olahraga, antara lain bola, shuttlecock,
dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek
olahraga;
g. Pembelian bahan praktikum kesenian, antara lain cat air, kuas,
dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum
kesenian;
h. Pembelian bahan praktikum keterampilan dan kewirausahaan,
antara lain bahan makanan khas daerah, benih-benih pertanian,
bahan tenun dan lainnya, dan bahan lainnya yang diperlukan
untuk pelaksanaan praktikum keterampilan dan kewirausahaan;
i. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian bahan habis
pakai praktikum pembelajaran SMA/SMALB.
4. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat dan atau bahan habis pakai yang dibutuhkan
dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi kantor,
antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD,
flashdisk, tinta printer, buku induk siswa, buku inventaris, buku
rapor, buku induk guru, dan alat bahan sejenisnya;
b. Pembelian peralatan kebersihan sekolah;
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain obat-
obatan, tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam
kebakaran, dan alat sejenisnya. Jika peralatan yang dibeli
menimbulkan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai
inventaris sekolah;
d. Pembiayaan pengelolaan Program BOS SMA/SMALB, yang terdiri
dari:
i. Pembiayaan rapat di sekolah dalam rangka penyusunan
RKT/RKAS, evaluasi pelaksanaan program BOS serta kegiatan
rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan program BOS.
Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan atau bahan
habis pakai, konsumsi dan transportasi;

- 57 -
ii. Transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di
Bank/Kantor Pos;
iii. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program
BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi;
iv. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS kepada Dinas
Pendidikan Provinsi;
e. Pembiayaan surat-menyurat untuk keperluan sekolah;
f. Pembiayaan untuk membangun dan atau mengembangkan serta
pemeliharaan website sekolah dengan domain “sch.id”.
Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi,
dan jasa profesi pengembang website.
g. Pendataan SMA/SMALB melalui aplikasi Dapodikdasmen, dengan
ketentuan sebagai berikut:
i. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka keseluruhan rangkaian
tahapan kegiatan pendataan Dapodikdasmen, meliputi
pemasukan data; validasi; updating; dan sinkronisasi data
individual SMA ke dalam aplikasi Dapodikdasmen. Data
individual SMA yang dimaksud meliputi data profil sekolah;
data siswa; data sarana dan prasarana, serta data pendidik dan
tenaga kependidikan.
ii. Pembiayaan kegiatan pada butir i) di atas meliputi:
1) Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
2) Alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan;
3) Konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data,
validasi, updating, dan sinkronisasi;
4) Sewa internet (warnet) dan biaya transportasi menuju
warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat
dilakukan di sekolah karena permasalahan jaringan
internet;
5) Honor petugas pendataan Dapodikdasmen. Kebijakan
pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diupayakan untuk
dikerjakan oleh tenaga administrasi berkompeten yang
sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan

- 58 -
pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga
sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan
untuk pembayaran honor bulanan;
b) Apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang
berkompeten, sekolah dapat menugaskan petugas
pendataan lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai
dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak
dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan).
h. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah terpencil dan
belum ada jaringan listrik dapat menyewa atau membeli genset
atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, tergantung
mana yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut. Jika
peralatan dimaksud dibeli oleh sekolah, maka selanjutnya harus
dicatatkan sebagai inventaris sekolah.
i. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah yang terjadi
bencana alam, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai
penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama
masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker.
5. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung
kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain listrik, telepon, air,
langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan
pendidikan, baik offline maupun online, dan iuran kebersihan/
sampah;
b. Biaya pemasangan instalasi listrik baru apabila sudah ada
jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun
prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile
modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah
ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus untuk penggunaan
internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian
paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya
langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan
kebutuhan sekolah.

- 59 -
6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
a. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai adalah
kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian nasional (paper based
dan atau berbasis komputer) serta ujian sekolah berstandar
nasional;
b. Komponen pembiayaan dari kegiatan pada butir a di atas meliputi:
i. Fotokopi/penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;
ii. Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan
oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke
Dinas Pendidikan Provinsi dan atau ke orang tua;
iii. Biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi
pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah;
iv. Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian ke
Dinas Pendidikan Provinsi;
v. Biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar
sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/
pemerintah daerah;
7. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
Biaya dalam rangka penerimaan siswa baru (termasuk pendaftaran
ulang untuk siswa lama), antara lain:
a. Penggandaan formulir pendaftaran;
b. Administrasi pendaftaran;
c. Penentuan peminatan/psikotest;
d. Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);
e. Layanan online Penerimaan Siswa Baru;
f. Biaya masa orientasi siswa baru;
g. Konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi
8. Kegiatan Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler
a. Pembiayaan kegiatan pembelajaran/intra kurikuler seperti:
i. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;

- 60 -
ii. Pemantapan persiapan ujian;
iii. Pelaksanaan try out dan lainnya;
b. Pembiayaan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler
seperti:
i. Ekstra kurikuler kesiswaan, antara lain OSIS, Pramuka, PMR,
UKS, KIR, Kegiatan Kepemimpinan dan Bela Negara dan
lainnya;
ii. Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian, antara lain voli,
pencak silat, karate, seni tari, marching band dan lainnya.
c. Pembiayaan kegiatan pengembangan pendidikan karakter/
penumbuhan budi pekerti;
d. Pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah
anak dan menyenangkan;
e. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pada butir a sampai d
meliputi pembelian alat dan atau bahan habis pakai, sewa fasilitas
bilamana sekolah tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan,
konsumsi, transportasi, honor guru pembimbing dan jasa profesi
bagi nara sumber dari luar sekolah. (jika diperlukan).
f. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, yang
meliputi alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan
serta konsumsi/transportasi panitia dan jasa profesi bagi nara
sumber dari luar sekolah (jika diperlukan);
9. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana
SMA/SMALB agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
a. Perbaikan pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan
jendela, perbaikan mebeler ruang belajar, perbaikan perabot
laboratorium, perabot perpustakaan, perbaikan lantai ubin/
keramik, perbaikan plafond, penggantian lampu/bohlam dan
perbaikan lainnya yang sifatnya agar sarana dan prasarana
sekolah agar tetap berfungsi dan layak digunakan untuk kegiatan
pembelajaran;
b. Perawatan dan perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi, WC dan
saluran air kotor) agar tetap dapat berfungsi dengan baik;

Juknis bos 2017

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (7)

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Similar to Juknis bos 2017

Similar to Juknis bos 2017 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Juknis bos 2017