dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama                       : Dr Dadang Solihin, SE, MA                                Dr.       Solihin SE   Tempat/Tgl La...
Materi•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning    Differentiation Brand (PDB)•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan...
dadang-solihin.blogspot.com   5
Positioning Differentiation Brand (PDB)          g                       (   )          POSITIONING              DIFFERENT...
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo         g                          Brand Integrity   POSITIONING                         ...
dadang-solihin.blogspot.com   8
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan         g        p          g                              Brand Integrity    POSITIONING...
dadang-solihin.blogspot.com   10
PDB Triangle: Kota Sawahlunto         g                          Brand Integrity  POSITIONING                             ...
dadang-solihin.blogspot.com   12
dadang-solihin.blogspot.com   13
Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke              ...
How?                           Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan     antar daerah     antar sub ...
Tantangan dalam Pembangunan Daerah           g               g                                                            ...
PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH   Upaya terencana untuk                                   ...
PEMBANGUNAN DAERAH                         Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi              Pengelolaan                ...
Pergeseran Paradigma:        From Government to Governance          Government                                  Governance...
Pelaku Pembangunan:                             g               Paradigma Governance   Interaksi antara Pemerintah, Dunia...
Model Go ernance               Governance                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga   Tingkat  ...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders             g           STATE                       CITIZENS           Executive         ...
Troikadadang-solihin.blogspot.com   23
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat               Swasta  Masyarakat,  Bangsa, da...
Sinergitas Stakeholders       dadang-solihin.blogspot.com   25
Sinergitas Stakeholders       dadang-solihin.blogspot.com   26
dadang-solihin.blogspot.com   27
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses poli...
Persyaratan Dokumen Perencanaan:                    Perencanaan:             SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi...
Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H        iliki       t h i d          hit   k1. Tujuan a...
Fungsi/Manfaat Perencanaan•   Sebagai penuntun arah•   Minimalisasi ketidakpastian                         p•   Minimalisa...
Status Hukum Dokumen Perencanaan                NASIONAL                                       DAERAH        Dokumen      ...
Perencanaan yang Ideal•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat    dari perencanaan harus turut se...
dadang-solihin.blogspot.com   34
Penataan Ruang                         R ang•   Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata    ruang, peman...
Penataan R    P   t    Ruang d l                   dalam RPJMN•   Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudka...
Sasaran Penataan Ruang dalam                         g          RPJMN 2010-2014                 2010-•   Terpenuhinya pera...
Perencanaan Tata Ruang     Merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola      ruang yang meliputi penyu...
Muatan     M atan RTRW Kab paten                 Kabupaten1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupa...
Muatan RTRW Kota1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;2. Rencana struktur ruang wilayah kota yang...
Muatan RTRW Pro insi        M atan      Provinsi1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;2. Renc...
Garis Besar Muatan Rencana Tata         Ruang Wilayah              g     y1.   Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ru...
Garis Besar Muatan Rencana Tata           Ruang Wilayah Tambahan muatan dalam RTRW Kab/Kota:  a Rencana penyediaan dan pe...
Hirarki RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota   dalam Sistem Penataan Ruang dan Perencanaan              Pembangunan...
1/3                                                                    1/3        Fungsi        F ngsi RTRW Pro insi      ...
2/3     Fungsi RTRW Kab paten     F ngsi      Kabupaten1. Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.2. Acuan dalam pemanfaata...
3/3             Fungsi             F ngsi RTRW Kota1. Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.2. Acuan dalam pemanfaatan ru...
Proses & Prosedur Penyusunan RTRW           dadang-solihin.blogspot.com   48
Muatan Rencana Tata Ruang                             RENCANA TATA RUANG                                                  ...
Pemanfaatan R ang                        Ruang•   Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program    pemanfaatan r...
Pelaksanaan Pemanfaatan             Ruang Wilayah•   Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan    kabupaten/...
Pengendalian pemanfaatan       g         p             Ruang•   Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:    1. Pe...
Pemahaman Dasar Peraturan             Zonasi•   Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang    persyaratan ...
1/2                                                               1/2    Tujuan dan Manfaat peraturan ZonasiTujuan:•   MEN...
2/2    Tujuan dan Manfaat peraturan ZonasiManfaat :•   Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai•   Meningkatkan pel...
Wewenang Arahan Peraturan            g              Zonasi•   Pusat: arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang di...
Ketentuan Umum Peraturan        Zonasi Kabupaten/Kota•   Ketentuan umum peraturan zonasi kota adalah penjabaran secara    ...
Ketentuan Umum Peraturan        Zonasi Kabupaten/Kota•   Ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan:     1. Struk...
1/2                                                                         1/2                           Perizinan       ...
2/2                         Perizinan                         Peri inan•   Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang y...
1/2                                                                   1/2             Pemberian Insentif•   Ketentuan pemb...
2/2             Pemberian Insentif•   Ketentuan insentif ini diberikan dalam bentuk:     – Ketentuan insentif dari pemerin...
1/2                                                                   1/2          Pemberian Disinsentif•   Ketentuan pemb...
2/2          Pemberian Disinsentif•   Ketentuan disinsentif ini diberikan dalam bentuk:     – Pengenaan retribusi yang tin...
1/2                                                                 1/2             Ketentuan             Ketent an Sanksi...
2/2                Ketentuan                Ketent an Sanksi• Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan  berdasarka...
Contoh Peraturan Zonasi (zoning map dan zoning text) untuk Blok                       dadang-solihin.blogspot.com         ...
Agenda Disk si Berik t               Diskusi Berikut•   Perda Zonasi•   Tanah Oloran (tanah tumbuh) yg ternyata sudah dise...
dadang-solihin.blogspot.com   69
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembuatan Zoning Regulation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembuatan Zoning Regulation

7,599 views

Published on

Capacity Building DPRD Kabupaten Sidoarjo di Mercure Hotel-Jakarta, 2 Juli 2011

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
604
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembuatan Zoning Regulation

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA Dr. Solihin SE Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Perencanaan Pembangunan Daerah• Perencanaan Pembuatan Zoning Regulation• Perencanaan Tata Ruang• Pemanfaatan Ruang• Pemahaman D P h Dasar P t Peraturan Z Zonasi i dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Positioning Differentiation Brand (PDB) g ( ) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan g p g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION p g Kabupaten dengan j Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. PDB Triangle: Kota Sawahlunto g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata , Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pangan sandang papan pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g p g yang terencana. t memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. How? Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan p profesional dalam: masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar K i b P Ti Pil Pemerintahan P i t h Dunia U h D i Usaha Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Troikadadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara stakeholders, lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured g gets managed”) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H iliki t h i d hit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian p• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. ( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL) j ) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) ( (Renja SKPD) j ) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan terus menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). system)• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Penataan Ruang R ang• Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU 26/2007).• Zoning Regulation (Penetapan Peraturan Zonasi) adalah salah satu cara pengendalian pemanfaatan ruang ruang. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Penataan R P t Ruang d l dalam RPJMN• Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: – Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan j y g g lingkungan buatan – Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia – Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. – Penataan ruang juga harus berbasis mitigasi bencana sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan hidup dengan pengaturan zonasi yang baik. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Sasaran Penataan Ruang dalam g RPJMN 2010-2014 2010-• Terpenuhinya peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi UU 26/2007 tentang Penataan Ruang.• Terlaksananya pembinaan penataan ruang kepada pemangku kepentingan• Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan yang andal mencakup SDM dan sistem informasi• Terwujudnya peningkatan k lit produk R T j d i k t kualitas d k Rencana T t Ruang Tata R yang disertai dengan peningkatan layanan peta dasar dan tematik• Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW• Terwujudnya kesepakatan kerjasama p j y p j pembangunan antarwilayah, g y ,• Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan teknis dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Perencanaan Tata Ruang  Merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan rencana tata ruang;  Rencana tata ruang terdiri atas rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.Wil.Wil Administrasi Rencana Um m Umum Rencana RinciNasional RTRWN • RTR Pulau/Kepulauan (PP No. 26/2008) • RTR Kawasan Strategis Nasional • Ditetapkan dengan PerpresProvinsi RTRWP • RTR Kawasan Strategis Provinsi (Perda Provinsi) • Ditetapkan dengan Perda ProvinsiKabupaten/Kota RTRWK • RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (Perda Kab./Kota) • Rencana Detail Tata Ruang (di luar kawasan strategis) • Ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Muatan M atan RTRW Kab paten Kabupaten1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten y g meliputi sistem g y p yang p perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;4. Penetapan kawasan strategis kabupaten;4 P t k t t i k b t5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten y g yang berisi ketentuan umum p peraturan zonasi, ketentuan p , perizinan, , ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Muatan RTRW Kota1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;2. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;3. Rencana pola ruang wilayah k t yang meliputi k3 R l il h kota li ti kawasan li d lindung k t d k kota dan kawasan budi daya kota;4. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;5. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan6. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana yang umum informal, bencana, dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.7. Penetapan kawasan strategis kota;7 P t k t t i k t8. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan9. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Muatan RTRW Pro insi M atan Provinsi1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;2. Rencana struktur ruang wilayah p g y provinsi; ;3. Rencana pola ruang wilayah provinsi;4. Penetapan kawasan strategis p p g provinsi;;5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;6. Arahan pengendalian p p g pemanfaatan ruang wilayah p g y provinsi. dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Garis Besar Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah g y1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;2. rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah;3. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;4. penetapan kawasan strategis;5. arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;6. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Garis Besar Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Tambahan muatan dalam RTRW Kab/Kota: a Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; a. b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kab/kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Perhatian terhadap aspek lingkungan dalam perencanaan tata t t ruang wilayah: il h a. Rencana tata ruang memperhatikan aspek mitigasi bencana; b Luas kawasan hutan dalam satu DAS minimal 30% dari luas DAS; b. c. Luas ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan minimal 30%; dari luas kawasan perkotaan (2/3-nya merupakan RTH publik). dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Hirarki RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan Nasional dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. 1/3 1/3 Fungsi F ngsi RTRW Pro insi Provinsi1. Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.2. Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah p p g y provinsi; ;3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi;4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;5. Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi yang6 D d li f t il h i i meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan , ;7. Acuan dalam administrasi pertanahan dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. 2/3 Fungsi RTRW Kab paten F ngsi Kabupaten1. Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.2. Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; p g y p ;3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kab yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah k b yang6 D d li f t il h kab meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan , p g ;7. Acuan dalam administrasi pertanahan. dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. 3/3 Fungsi F ngsi RTRW Kota1. Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.2. Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota; p g y ;3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah k t yang6 D d li f t il h kota meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan , p g ;7. Acuan dalam administrasi pertanahan. dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Proses & Prosedur Penyusunan RTRW dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Muatan Rencana Tata Ruang RENCANA TATA RUANG Ps. 17 ayat (1) Rencana Struktur Ruang Rencana Pola RuangRencana Rencana Peruntukan PeruntukanSistem Pusat Sistem Jaringan Kawasan KawasanPermukiman Prasarana Lindung Budidaya Sistem Wilayah Sistem Jaringan Kegiatan (sistem kota) Transportasi Pelestarian P l t i Lingkungan Hidup Sistem Jaringan Sistem internal Energi Kegiatan Sosial Perkotaan Sistem Jaringan Kegiatan Budaya (sistem pusat Telekomunikasi kegiatan) Kegiatan Ekonomi Sistem Persampahan & Kegiatan Sanitasi Pertahanan & Keamanan Sistem Jaringan SDA, dll. , 49 dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS
  49. 49. Pemanfaatan R ang Ruang• Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.• Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang dit t k dalam rencana t t ruang. ditetapkan d l tata• Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah• Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan: 1. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis; 2. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; 3. Pelaksanaan pembangunan sesuai d 3 P l k b i dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Pengendalian pemanfaatan g p Ruang• Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: 1. Penetapan Peraturan Zonasi, 2. Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, 3. Pengenaan Sanksi. dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Pemahaman Dasar Peraturan Zonasi• Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.• Peraturan zonasi disusun sebagai p g pedoman pengendalian p g pemanfaatan ruang• Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.• Peraturan zonasi ditetapkan dengan: – P t Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem i t h t k h t i i t nasional – Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi – Peraturan daerah kabupaten/kota untuk p p peraturan zonasi. dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. 1/2 1/2 Tujuan dan Manfaat peraturan ZonasiTujuan:• MENJAMIN bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai STANDAR KUALITAS LOKAL MINIMUM (health, safety and welfare). d lf )• Melindungi atau menjamin agar PEMBANGUNAN BARU TIDAK MENGGANGGU penghuni atau pemanfaat ruang yang telah ada ada.• Memelihara NILAI PROPERTI.• Memelihara/memantapkan LINGKUNGAN dan melestarikan kualitasnya.• Menyediakan ATURAN y g seragam di SETIAP ZONA. y yang g dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. 2/2 Tujuan dan Manfaat peraturan ZonasiManfaat :• Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai• Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat publik• Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat• Mendorong pengembangan ekonomiKelebihan Peraturan Zonasi :• Certain (pasti), Predictable, Legitimate, Accountable.Kelemahan Peraturan Zonasi:• Tidak ada yang dapat meramalkan keadaan di masa depan secara rinci, sehingga banyak permintaan REZONING (karena itu, amandemen Peraturan Zonasi menjadi penting) dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Wewenang Arahan Peraturan g Zonasi• Pusat: arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional• Provinsi: arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi i i dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota• Ketentuan umum peraturan zonasi kota adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.• Ketentuan umum peraturan zonasi kab/kota berfungsi sebagai: – Landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kab/kota; – Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; – Salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang. dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota• Ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan: 1. Struktur ruang dan pola ruang wilayah kab/kota; g p g y ; 2. Karakteristik wilayah; 3. Arahan umum desain kab/kota; dan ; 4. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.• Peraturan zonasi yang telah ditetapkan dalam rtrw kota yang y g p y g berisikan: deskripsi atau definisi pola ruang (jenis zona), tujuan atau kualitas ruang yang diharapkan, ketentuan umum dan ketentuan rencana umum, k t t ketentuan khkhusus yang di disesuaikan d ik dengan kebutuhan pembangunan kab/kota dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. 1/2 1/2 Perizinan Peri inan• Ketentuan perizinan wilayah provinsi berfungsi: – Alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; d f t dan – Rujukan dalam membangun.• Ketentuan perizinan di K t t i i disusun b d berdasarkan: k – Ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan – Ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor perundang undangan terkait lainnya.• Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang: – Izin prinsip; – Izin lokasi; – Izin penggunaan pemanfaatan tanah; – Izin mendirikan bangunan; – Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. 2/2 Perizinan Peri inan• Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah daerah kab/kota, termasuk pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;• Ketentuan teknis prosedural pengajuan i i pemanfaatan ruang d K t t t k i d l j izin f t dan forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, y g yang akan menjadi dasar p g j pengembangan standar operasional g p prosedur (SOP) perizinan; dan• Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kab/kota belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi. organisasi dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. 1/2 1/2 Pemberian Insentif• Ketentuan pemberan insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.• Ketentuan pemberian insentif berfungsi sebagai: – Perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang; – K t li t perwujudan pemanfaatan ruang; Katalisator j d f t• Ketentuan insentif disusun berdasarkan: – St kt ruang dan pola ruang wilayah k b/k t Struktur d l il h kab/kota – Ketentuan umum peraturan zonasi kab/kota – Peraturan perundang undangan sektor terkait lainnya perundang-undangan lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 61
  61. 61. 2/2 Pemberian Insentif• Ketentuan insentif ini diberikan dalam bentuk: – Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kab/kota kepada p p pemerintah kab/kota lain yang saling berhubungan dapat diberikan dalam bentuk: pemberian kompensasi; subsidi silang;penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau publikasi atau promosi daerah – Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:pemberian kompensasi; pengurangan retribusi;imbalan; sewa ruang dan urun saham;penyediaan prasarana dan sarana; penghargaan; dan/atau kemudahan perizinan perizinan. dadang-solihin.blogspot.com 62
  62. 62. 1/2 1/2 Pemberian Disinsentif• Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang;• Ketentuan disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.• Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan: – Struktur ruang dan pola ruang wilayah kab/kota; – K t t Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah k b/k t d t i il h kab/kota; dan – Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 63
  63. 63. 2/2 Pemberian Disinsentif• Ketentuan disinsentif ini diberikan dalam bentuk: – Pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau g y g gg ; – Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.• Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada p p masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk: – Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; – Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau d / t – Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. dadang-solihin.blogspot.com 64
  64. 64. 1/2 1/2 Ketentuan Ketent an Sanksi• Ketentuan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi p pemerintah kota.• Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang berfungsi: – Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan y g tidak sejalan dengan rencana tata g g g yang j g ruang; dan – Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana t t ruang. tata dadang-solihin.blogspot.com 65
  65. 65. 2/2 Ketentuan Ketent an Sanksi• Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: 1. 1 Hasil H il pengawasan penataan ruang; t 2. Tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; 3. Kesepakatan antar instansi yang berwenang; y g g 4. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.• Arahan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang: 1. 1 Peringatan tertulis 2. Penghentian sementara kegiatan 3. Penghentian sementara pelayanan umum 4. Penutupan lokasi 5. Pencabutan ijin 6. 6 Pembatalan ijin 7. Pembongkaran bangunan 8. Pemulihan fungsi ruang dadang-solihin.blogspot.com 66
  66. 66. Contoh Peraturan Zonasi (zoning map dan zoning text) untuk Blok dadang-solihin.blogspot.com 67 16
  67. 67. Agenda Disk si Berik t Diskusi Berikut• Perda Zonasi• Tanah Oloran (tanah tumbuh) yg ternyata sudah disertifikatkan oleh ( ) y BPN  Kajian ITS• RTRW Kab• Pemanfaatan Kawasan Pesisir dadang-solihin.blogspot.com 68
  68. 68. dadang-solihin.blogspot.com 69

×