Dokumen tersebut membahas tentang etika perilaku profesional dan bermartabat bagi dokter, mencakup kewajiban dokter kepada pasien, teman sejawat, dan umumnya serta pentingnya pelayanan bermutu dan bermartabat."

1. ETIKA PERILAKU
PROFESIONAL
DAN BERMARTABAT
dr. Hj. Abla Ghanie, Sp, THTKL, FICS
FK UNSRI/RSUP Moh. Hoesin
PALEMBANG

2. KOMPETENSI YG AKAN
DICAPAI
1. BERPERILAKU PROFESIONAL DALAM PRAKTIK
KEDOKTERAN MENDUKUNG KEBIJAKAN KESEHATAN
2. BERMORAL DAN BERETIKA SERTA MEMAHAMI ISU-ISU
ETIK MAUPUN ASPEK MEDIKOLEGAL DALAM PRAKTIK
KEDOKTERAN
SASARAN PEMBELAJARAN :
1. MEMAHAMI KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG,
PERATURAN INSTITUSI SERTA PERATURAN LAINNYA
YANG TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTEK
KEDOKTERAN .
2. MEMAHAMI MAKNA DAN RELEVANSI PRAKTEK
KEDOKTERAN SEBAGAI PERIKATAN TERAPEUTIK.
3. MEMAHAMI POLA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DI
INDONESIA.

3. PENDAHULUAN
• DOKTER YANG PROFESIONAL DIHARAPKAN UNTUK BERTINDAK
TERPUJI, SOPAN DAN BERADAB, BAIK TERHADAP PASIEN,
KOLEGA, DAN SEMUA YANG TERMASUK DALAM TENAGA
PELAYANAN KESEHATAN.
• PERILAKU PROFESIONAL DAN KEMAMPUAN MEDIS YANG BAIK
ADALAH KOMPONEN YANG PENTING DALAM PERFORMA KERJA
DOKTER
• PROFESIONALISME DOKTER MENCAKUP HUBUNGAN ANTARA
DOKTER DAN PASIEN, DAN KONTRAK SOSIAL ANTARA DOKTER
DENGAN MASYARAKAT

4. LANDASAN KERJA DOKTER
MORAL, ETIK,AGAMA
DAN HUKUM KESEHATAN
MORAL DASAR
FALSAFAH
PANCASILA
NORMA
KESUSILAAN
NORMA
AGAMA
NORMA
KESOPANAN
ETIK
RUMAH
SAKIT
ETIK
PERAWATAN
ETIK
KEDOKTERAN
ETIK
PROFESI
ETIK
FARMASI
ETIK
DLL
NORMA
HUKUM

5. KEWAJIBAN DOKTER
(KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA)
UMUM
PENDERITA
TEMAN SEJAWAT
DIRI SENDIRI
KEWAJIBAN TERHADAP

6. KEWAJIBAN UMUM
(9 PASAL)
1. Menjunjung tinggi/menghayati dan mengamalkan
Sumpah Dokter
2. Melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi
3. Tidak boleh dipengaruhi pertimbangan pribadi
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan etik,
 Memuji diri sendiri
 Melakukan tindakan yang non profesional
 Menerima IMBALAN JASA TIDAK LAYAK
sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan,
sepengetahuan dan atau kehendak penderita

7. 5. SETIAP PERBUATAN ATAU NASIHAT YANG
MUNGKIN MELEMAHKAN DAYA TAHAN MAHLUK
INSANI, BAIK JASMANI ATAUPUN ROHANI HANYA
DIBERIKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDERITA
6. Harus berhati-hati dalam mengumumkan dan
menerapkan setiap penemuan tehnik atau
pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.
7. Hanya memberikan keterangan atau pendapat yang
dapat dibuktikan kebenarannya.
LANJUTAN KEWAJIBAN UMUM

8. LANJUTAN KEWAJIBAN UMUM
8. HARUS MENGUTAMAKAN/
MENDAHULUKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
DAN MEMPERHATIKAN SEMUA ASPEK PELAYANAN
KESEHATAN YANG MENYELURUH (PROMOTIF,
PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF)
SERTA BERUSAHA MENJADI PENDIDIK DAN
PENGABDI MASYARAKAT
9. SETIAP DOKTER DALAM BEKERJASAMA DENGAN
PARA PEJABAT DI BIDANG KESEHATAN DAN
BIDANG LAINNYA
SERTA MASYARAKAT HARUS MEMELIHARA
PENGERTIAN SEBAIK-BAIKNYA

9. TERHADAP PENDERITA
(5 PASAL)
1. KEWAJIBAN MELINDUNGI SETIAP MAHKLUK INSANI
2. BERSIKAP TULUS IKHLAS DAN MENGGUNAKAN
SEGALA ILMU DAN KETERAMPILANNYA UNTUK
KEPENTINGAN PENDERITA, KALAU TIDAK MAMPU
MELAKUKANNYA WAJIB MERUJUK KE YANG LEBIH
AHLI
3. MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PENDERITA AGAR
SENANTIASA DAPAT BERHUBUNGAN DENGAN
KELUARGA DAN PENASIHATNYA DALAM BERIBADAT
DAN ATAU DALAM MASALAH LAIN

10. LANJUTAN KEWAJIBAN TERHADAP PENDERITA
4. WAJIB MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YANG
DIKETAHUINYA TENTANG PENDERITA BAHKAN
JUGA SETELAH PENDERITA MENINGAL
5. WAJIB MEMBERIKAN PERTOLONGAN DARURAT
SEBAGAI SUATU TUGAS PERIKEMANUSIAAN,
KECUALI BILA IA YAKIN ADA ORANG LAIN
BERSEDIA DAN MAMPU MEMBERIKANNYA

11. TERHADAP TEMAN SEJAWAT
(2 PASAL)
1. Setiap dokter memperlakukan Teman Sejawat
sebagai mana ia sendiri ingin diperlakukan
2. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita
dari Teman Sejawat tanpa persetujuannya

12. PROFESI KEDOKTERAN MENDAPAT KEWENANGAN
KHUSUS (PREVILEGE) UNTUK MENYAJIKAN PELAYANAN
MEDIK, DIMANA DOKTER MERUPAKAN TITIK SENTRAL
PELAKSANAANNYA. PERSEPSI BAHWA SAJIAN
PELAYANAN MEDIK SEBAGAI JASA BISA MENGGIRING
MASYARAKAT MAUPUN DOKTER MEMANDANG JASA
PELAYANAN SEBAGAI KOMODITAS.
TETAPI, TRADISI LUHUR PROFESI KEDOKTERAN, SIFAT
KETUHANAN, KEMURNIAN NIAT, KELUHURAN BUDI,
KERENDAHAN HATI, KESUNGGUHAN KERJA,
INTEGRITAS ILMIAH DAN SOSIAL DAN KESEJAWATAN
MEMANDU DOKTER UNTUK TETAP MEMELIHARA SIKAP
PENGABDIAN YANG DILANDASI SIKAP ALTRUISME.

13. Upaya Pelayanan Kesehatan
Hidup sehat adalah dambaan tiap ummat manusia.
Kesempatan untuk memelihara kesehatan
merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan
pentingnya sistem pembiayaan pelayanan
kesehatan, upaya pelayanan kesehatan dapat
dipilah menjadi
- upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan
- upaya kesehatan pribadi (UKP).

14. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) ,
lazimnya berbentuk public goods
udara bebas pencemaran, air bersih, sanitasi
lingkungan, dsb.
yang dimanfaatkan oleh seluruh lapisan
masyarakat dimana pembiayaannya lazimnya
ditanggung pemerintah atau dilakukan secara
kolektif.
Upaya Kesehatan Pribadi,
lazimnya berbentuk private goods,
sajian jasa yang harus ditanggung pembiayaannya
oleh individu atau keluarga.
Pelayanan kedokteran atau pelayanan medik
merupakan sajian utama UKP

15. HUBUNGAN DOKTER – PASIEN
PELAYANAN MEDIK YANG DISAJIKAN DOKTER
KEPADA PASIEN MERUPAKAN SUATU
PERIKATAN, PERIKATAN TERAPEUTIK.
• DOKTER BERSEPAKAT UNTUK MENANGGULANGI
PERMASALAHAN MEDIK YANG DIHADAPI PASIEN.
• PASIEN MEMPERCAYAKAN PADA DOKTER
UNTUK MENANGGULANGI PERMASALAHAN
MEDIK YANG DIHADAPINYA.

16. PERIKATAN (KONTRAK) MEMPUNYAI
KONSEKUENSI HAK DAN KEWAJIBAN.
• DOKTER BERKEWAJIBAN UNTUK BERUSAHA
DENGAN BERSUNGGUH-SUNGUH UNTUK
MEMECAHKAN PERMASALAHAN MEDIK YANG
DIHADAPI PASIEN,  SUATU UPAYA
PENYEMBUHAN.
• PASIEN BERHAK UNTUK MENDAPATKAN
UPAYA PENYEMBUHAN TERBAIK.

17. SAJIAN PELAYANAN BERMUTU MERUPAKAN
KOMITMEN PROFESIONAL MASYARAKAT
KEDOKTERAN.
Perspektif Penyaii
Perspektif Pasien
PELAYANAN BERMUTU
Sistem
Aturan Moral
Iptekdok
Aturan
Aturan Kode Etik
Standar
Efisien Terbaik Bermartabat
Menyenangkan
Manjur
Terjangkau
Kemampuan Perilku
Permasalahan
Sos-Ekonomi Konsep sakit Tatanilai

18. PELAYANAN
BERMUTU
• PELAYANAN BERDISIPLIN
• PELAYANAN BERMARTABAT

19. PELAYANAN BERDISIPLIN
• AGAR PELAYANAN MENJADI EFISIEN, LAZIMNYA
SISTEM PELAYANAN INI DIATUR MELALUI
RANGKAIAN ATURAN.
• DALAM MANAJEMEN RUMAH SAKIT ATURAN INI
LAZIM DISEBUT SEBAGAI HOSPITAL BYLAWS.
• AGAR KEPASTIAN MUTU DAPAT DIPERTAHANKAN,
BYLAWS INI HARUS DIAMALKAN SECARA KONSISTEN.
• PELAKSANAAN ATURAN SECARA KONSISTEN INILAH
YANG DINAMAKAN DISIPLIN.
• DISIPLIN UNTUK MELAKSANAKAN BYLAWS DAPAT
DINAMAKAN SEBAGAI DISIPLIN ADMINISTRATIF.

20. PELAYANAN BERDISIPLIN
• PEMANFAATAN IPTEKDOK SECARA OPTIMAL
LAZIMNYA DIPANDU MELALUI PENETAPAN STANDAR
PROFESI, BAIK BERUPA STANDAR PELAYANAN MEDIK,
STANDAR PROSEDUR DAN LAIN SEBAGAINYA.
• KONSISTENSI PELAKSANAAN STANDAR PROFESI INI
DINAMAKAN SEBAGAI DISIPLIN KLINIK.

21. PELAYANAN BERMARTABAT
• PELAYANAN BERMARTABAT LEBIH DARI
HANYA SEKADAR PELAYANAN BERDISIPLIN.
• TITIK TOLAK PELAYANAN BERMARTABAT
ADALAH KECINTAAN DAN RASA HORMAT
TERHADAP SESAMA MANUSIA DAN HARKAT
KEMANUSIAAN, YANG DILANDASI SIKAP
ALTRUISME, YANG TERCERMIN PADA
PERILAKU PROFESIONAL SEORANG DOKTER,
YANG TERCANTUM DALAM MUKADIMAH
KODEKI

22. PELAYANAN BERMARTABAT
MUKADIMAH KODEKI DIYAKINI SEBAGAI TRADISI
LUHUR PROFESI KEDOKTERAN, YAITU PERILAKU YANG
DILANDASI :
• SIFAT KETUHANAN, KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN
TERHADAP PANDUAN TUHAN YANG MAHAKUASA;
• BERDASARKAN KEMURNIAN NIAT UNTUK
MENOLONG SESAMA MANUSIA;
• KELUHURAN BUDI, TANPA PAMRIH;
• KERENDAHAN HATI, MESKIPUN BERADA DALAM
POSISI SEBAGAI YANG DIMINTA TOLONG;
• KESUNGGUHAN KERJA, UNTUK MEMBERIKAN YANG
TERBAIK;
• DITOPANG OLEH INTEGRITAS ILMIAH DAN SOSIAL
YANG TERBAIK YANG DAPAT DIRAIH;
• DALAM SUASANA KESEJAWATAN, MENCINTAI DAN
MENGHORMATI SEJAWAT SEBAGAI SESAMA REKAN
SEPENGABDIAN.

23. HUBUNGAN DOKTER – PASIEN
PELAYANAN MEDIK YANG DISAJIKAN DOKTER KEPADA
PASIEN MERUPAKAN SUATU PERIKATAN, PERIKATAN
TERAPEUTIK.
• DOKTER BERSEPAKAT UNTUK MENANGGULANGI
PERMASALAHAN MEDIK YANG DIHADAPI PASIEN.
• PASIEN MEMPERCAYAKAN PADA DOKTER UNTUK
MENANGGULANGI PERMASALAHAN MEDIK YANG
DIHADAPINYA.

24. PERIKATAN (KONTRAK) MEMPUNYAI
KONSEKUENSI HAK DAN KEWAJIBAN.
• DOKTER BERKEWAJIBAN UNTUK BERUSAHA
DENGAN BERSUNGGUH-SUNGUH UNTUK
MEMECAHKAN PERMASALAHAN MEDIK YANG
DIHADAPI PASIEN,  SUATU UPAYA
PENYEMBUHAN.
• PASIEN BERHAK UNTUK MENDAPATKAN
UPAYA PENYEMBUHAN TERBAIK.

25. HUBUNGAN DOKTER-PASIEN
SIFAT HUBUNGAN DOKTER-PASIEN MEMPUNYAI 2 CIRI
YAITU :
• ADANYA SUATU PERSETUJUAN (CONSENSUAL,
AGREEMENT), ATAS DASAR SALING MENYETUJUI DARI
PIHAK DOKTER DAN PASIEN TENTANG PEMBERIAN
PELAYANAN PENGOBATAN.
• ADANYA SUATU KEPERCAYAAN (FIDUCIARY), KARENA
HUBUNGAN KONTRAK TERSEBUT BERDASARKAN
SALING PERCAYA MEMPERCAYAI SATU SAMA LAIN.

26. KARENA BERSIFAT HUBUNGAN
KONTRAK ANTARA DOKTER DAN
PASIEN, MAKA HARUS DIPENUHI
PERSYARATAN :
 HARUS ADANYA PERSETUJUAN (CONSENT) DARI
PIHAK-PIHAK YANG BERKONTRAK.
 HARUS ADA SUATU OBJEK YANG MERUPAKAN
SUBSTANSI DARI KONTRAK : OBJEK ATAU
SUBSTANSI KONTRAK DARI HUBUNGAN
DOKTER-PASIEN ADALAH PEMBERIAN
PELAYANAN PENGOBATAN YANG DIKEHENDAKI
PASIEN DAN DIBERIKAN KEPADANYA OLEH SANG
DOKTER. OBJEK DARI KONTRAK HARUS DAPAT
DIPASTIKAN, LEGAL DAN TIDAK DILUAR
PROFESINYA.
 HARUS ADA SUATU SEBAB (CAUSE) ATAU
PERTIMBANGAN (CONSIDERATION).

27. DIMULAINYA HUBUNGAN DOKTER-
PASIEN
PENENTUAN BILA HUBUNGAN DOKTER-
PASIEN TERJADI ADALAH SANGAT PENTING.
MENGAPA ? KARENA PADA SAAT ITU SANG
DOKTER HARUS MEMENUHI KEWAJIBAN HUKUM
DAN TIMBULNYA TANGGUNG JAWAB TERHADAP
PASIENNYA.
PADA UMUMNYA DI DALAM BANYAK HAL,
MULAINYA HUBUNGAN TERSEBUT SANGAT
JELAS DAN NYATA. APABILA SEORANG PASIEN
MEMINTA SEORANG DOKTER UNTUK
MENGOBATINYA DAN SANG DOKTER
MENERIMANYA, MAKA SAAT ITU SUDAH

28. KETIDAK-PUASAN PASIEN
• DAPAT SAJA TERJADI PASIEN TIDAK PUAS TERHADAP HASIL
SAJIAN PELAYANAN DOKTER, YANG DAPAT BERLANJUT PADA
GUGATAN DAN PENGADUAN.
• KETIDAK PUASAN INI MENJADI LEBIH MUNGKIN KARENA YANG
DIJANJIKAN OLEH DOKTER, PENYAJI PELAYANAN KESEHATAN
SECARA KESELURUHAN, HANYALAH USAHA PENYEMBUHAN,
PADAHAL YANG DIHARAPKAN OLEH PASIEN SEBETULNYA
ADALAH KESEMBUHAN ITU SENDIRI.

29. • KETIDAK PUASAN INI DAPAT MUNCUL
KEPERMUKAAN DALAM BENTUK BERBAGAI
KELUHAN.
• KELUHAN YANG SUDAH BERLANJUT PADA
GUGATAN DAN PENGADUAN
DIFORMULASIKAN SEBAGAI SENGKETA
MEDIK.
• KERUGIAN PASIEN YANG TERBUKTI
DISEBABKAN OLEH KELALAIAN DOKTER/
PENYAJI DINAMAKAN MALPRAKTEK.

30. SECARA TEORITIS, HASIL PELAYANAN YANG
MENGECEWAKAN PASIEN DAPAT DISEBABKAN
OLEH BERBAGAI MEKANISME, MENCAKUP:
• KONDISI PENYAKIT,
• RISIKO TINDAKAN.
• KELALAIAN PENYAJI
• PERBUATAN TERCELA YANG DISENGAJA

31. • KONDISI PENYAKIT,
- PENYAKITNYA SUDAH BERAT ATAU
- PENGOBATAN YANG TERSEDIA HASILNYA BELUM
SERATUS PERSEN AMPUH, SEHINGGA UPAYA
PENYEMBUHAN YANG TERSEDIA TIDAK DAPAT
MENGATASINYA.
• RISIKO TINDAKAN.
DISADARI TIDAK ADA PROSEDUR MEDIK, BAIK
PROSEDUR DIAGNOSTIK MAUPUN PROSEDUR
TERAPEUTIK YANG SERATUS PERSEN AMAN.

32. PATUT DIINGAT, SESUAI DENGAN KEHARUSAN
MENDAPATKAN INFORMED CONSENT SEBELUM
MELAKUKAN TINDAKAN,
RISIKO INI SUDAH HARUS DIJELASKAN PADA PASIEN
SEBELUMNYA.
RISIKO INI DAPAT BERUPA KONSISTENSI HASIL/
KEAMANAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYAJI,
MISALNYA
- RISIKO BOCOR USUS SETELAH PENJAHITAN USUS,
- RISIKO PERDARAHAN PADA ENDOSKOPI.
RESIKO DAPAT JUGA BERUPA PENYIMPANGAN SITUASI
ATAU REAKSI TUBUH, MISALNYA
- BERUPA REAKSI ALERGI, IDIOSINKRASI,
- KELAINAN LETAK APPENDIKS DAN SEBAGAINYA.
KELAINAN INI LAZIMNYA DIKELOMPOKKAN DALAM

33. • KELALAIAN PENYAJI.
MELAKUKAN APA YANG TIDAK SEHARUSNYA
DILAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN APA YANG
SEHARUSNYA DILAKUKAN, YANG DAPAT
MENIMBULKAN HASIL UPAYA PENYEMBUHAN YANG
TIDAK MAKSIMAL.
DALAM PRAKTEK KELALAIAN INI DIBEDAKAN ANTARA
• KELALAIAN MINIMAL (CULPA MINISSIMA) YANG
KIRANYA TIDAK BERDAMPAK BESAR, MISALNYA
TIDAK MEMBERI PENJELASAN YANG LENGKAP DALAM
MEMINTA INFORMED CONSENT.
• KELALAIAN YANG SEYOGIANYA TIDAK DILAKUKAN
OLEH SEORANG TENAGA PROFESIONAL YANG
KOMPETEN, YANG MENIMBULKAN DAMPAK
KERUGIAN PADA PASIEN, DINAMAKAN CULPA LATA.

34. DALAM MENILAI MENGAPA TERJADI
KELALAIAN, LAZIMNYA DIBEDAKAN ATAS:
-KELALAIAN YANG MANUSIAWI TERJADI,
MISALNYA KETINGGALAN KAIN KASA DALAM
LUKA OPERASI, PADA OPERASI KELIMA,
SETELAH DOKTER TERPAKSA OPERASI
BERTURUT TURUT SELAMA 11 JAM.
-KELALAIAN YANG BETUL-BETUL TERJADI
KARENA KETIDAK HATI-HATIAN PENYAJI,
YANG TIDAK WAJAR UNTUK DILAKUKAN
SEORANG TENAGA PROFESIONAL YANG
KOMPETEN.

35. • SUATU PERBUATAN TERCELA YANG
DISENGAJA.
DALAM MELAKSANAKAN PERIKATAN
TERAPEUTIK TENTU SAJA
PENYAJI DAPAT MELAKUKAN HAL YANG TIDAK
SEHARUSNYA
DILAKUKAN, TERKAIT ATAU TIDAK DENGAN
UPAYA
PENYEMBUHAN.

36. DARI URAIAN SEBELUMNYA TERCERMIN
BAHWA , TIDAK SELALU KELUHAN PASIEN
MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP
KEWAJIBAN PENYAJI DALAM PERIKATAN
TERAPEUTIK.
DALAM BAHASA HUKUM PENCIDERAAN INI
DINAMAKAN WAN PRESTASIE.
DALAM PENGERTIAN HUKUM WAN
PRESTASIE ADALAH PENGERTIAN PERDATA,
PIHAK YANG DICEDERAI BERHAK MENUNTUT
GANTI RUGI AKIBAT TIDAK DIPENUHI
HAKNYA SESUAI PERIKATAN.

37. DUA PENYEBAB KELUHAN PASIEN DI ATAS (KONDISI PENYAKIT
DAN RISIKO TINDAKAN) TIDAK MERUPAKAN WAN
PRESTASIE.
SEDANGKAN KELALAIAN PENYAJI DAN PERBUATAN TERCELA
YANG DISENGAJA DAPAT BERMUARA PADA TUNTUTAN
PERDATA.
KELUHAN PASIEN YANG DIBUKTIKAN BERUPA WAN
PRESTASIE DINAMAKAN MALPRAKTEK.

38. DALAM PRAKTEKNYA, SETIAP TUNTUTAN PASIEN
DINAMAKAN KASUS MALPRAKTEK.
BERPEGANG PADA RUMUSAN PRADUGA TAK
BERSALAH, SEYOGIANYA RUMUSAN MALPRAKTEK
BARU DIMUNCULKAN SETELAH KEPUTUSAN
DIDAPAT.
MALPRAKTEK DINYATAKAN TERJADI JIKA:
• TELAH TERJADI PERIKATAN TERAPEUTIK.
• TELAH TERJADI KERUGIAN PADA PASIEN.
• TELAH TERJADI KELALAIAN OLEH PENYAJI.
• KERUGIAN PASIEN DISEBABKAN KELALAIAN
PENYAJI.

39. HUBUNGAN TIMBAL BALIK
• PELAYANAN BERMUTU ADALAH DAMBAAN MASYARAKAT.
• PELAYANAN BERMUTU MERUPAKAN KOMITMEN PROFESI
KEDOKTERAN, SESUAI DENGAN AMANAH YANG
DIEMBANNYA.
• MELAKSANAKAN SAJIAN PELAYANAN YANG BERDISPLIN
MERUPAKAN LANDASAN UTAMA UNTUK MENGHASILKAN
PELAYANAN BERMUTU.
• SEKARANG TERDAPAT BERBAGAI KIAT PENGELOLAAN
PELAYANAN/ RUMAH SAKIT UNTUK MEMASTIKAN
PELAYANAN BERMUTU.
• YANG POPULER SAAT INI DIKEMAS DENGAN NAMA GOOD
CLINICAL GOVENNANCE, DENGAN BERBAGAI KIATNYA,
MISALNYA
• MANAJEMEN RISIKO,

40. GOOD CLINICAL GOVENNANCE INI LAZIMNYA BERMUARA PADA
• PENYEDIAAN SUMBER DAYA
• PERANGKAT ATURAN PELAKSANAAN,
• YANG HASIL AKHIRNYA DITENTUKAN OLEH DISIPLIN PENYAJI
PELAYANAN DALAM MENDAYAGUNAKAN SUMBER DAYA YANG
TERSEDIA, SERTA MELAKSANAKAN ATURAN YANG BERLAKU.

41. • TIDAK SEMUA KELUHAN PASIEN MERUPAKAN PENCIDERAAN
TERHADAP KEWAJIBAN PENYAJI PELAYANAN.
• KELUHAN PASIEN, YANG BERLANJUT MENJADI SENGKETA MEDIK
SANGAT MENGURAS WAKTU, DANA, SERTA CITRA DIRI
DOKTER, PENYAJI SECARA KESELURUHAN SERTA INSTITUSI
KESEHATAN/ RUMAH SAKIT.

42. • JELAS SENGKETA MEDIK, APALAGI MALPRAKTEK, HARUS
DICEGAH. DAN KALAU TERJADI HARUS DITANGGULANGI
DENGAN SEARIF MUNGKIN.
• LANGKAH UTAMA PENCEGAHAN ADALAH MELAKSANAKAN
PELAYANAN SECARA BERDISIPLIN UNTUK MENYAJIKAN YANG
PALING MANJUR, PALING EFISIEN DAN PALING BERMARTABAT
BAGI KEMASLAHATAN PASIEN.

43. • DALAM PRAKTEK, SERING SEKALI KELUHAN PASIEN BUKAN
HANYA DIPICU OLEH HASIL YANG TIDAK MEMUASKAN, TETAPI
DIPERKUAT OLEH SIKAP DAN PERILAKU DOKTER SERTA
TIMNYA.
• PASIEN ADALAH MANUSIA DENGAN RASA DAN KARSA, YANG
TAHU BERTERIMA KASIH DAN MEMAKLUMI SERTA MENERIMA
DENGAN IKHLAS SESUATU YANG MENJADI KEHENDAK YANG
MAHAKUASA.

44. • SIKAP DAN PERILAKU PENYAJI SANGAT MENENTUKAN
KEIKHLASAN PASIEN MENERIMA KENYATAAN YANG HARUS
DIHADAPI.
• PERILAKU ETIK YANG DIPERKAYA DENGAN VIRTUE ETHICS,
AKHLAK MULIA, SANGAT MENDUKUNG MUNCULNYA RASA
IKHLAS PASIEN.

45. SENGKETA MEDIK
• DALAM SATU PERIKATAN, TERMASUK PADA
PERIKATAN TERAPEUTIK, ADALAH WAJAR
KALAU ADA PIHAK YANG MERASA TIDAK
PUAS TERHADAP HASIL YANG DIDAPAT.
• KETIDAK PUASAN INI DAPAT DINYATAKAN
SECARA TERSAMAR, DALAM BENTUK MIMIK,
SIKAP DAN SEBAGAINYA. TETAPI JUGA
DAPAT DINYATAKAN SECARA EKSPLISIT, BAIK
KEPADA DOKTER, ANGGOTA TIMNYA, ATAU
MELALUI MEDIA LAIN, MISALNYA DI SURAT
KABAR.
• KETIDAK PUASAN, KELUHAN, YANG DIIKUTI
DENGAN LANGKAH MEMINTA
PERTANGGUNGAN JAWAB DINAMAKAN
SENGKETA MEDIK.

46. • PASIEN DAPAT MEMINTA PERTANGGUNGAN
JAWAB KEPADA DOKTER, ATAU KEPADA
ANGGOTA TIM LAINNYA, ATAU SECARA
BERSAMA-SAMA.
• DALAM PELAYANAN DI RUMAH SAKIT,
LAZIMNYA PERANGGUNGAN JAWAB DIMINTA
DARI DOKTER, PIMPINAN RUMAH SAKIT
SERTA PEMILIK RUMAH SAKIT (TERMASUK
PEMERINTAH).

47. • KELUHAN PASIEN LAZIMNYA BERAWAL PADA
HASIL UPAYA PELAYANAN YANG TIDAK
MEMUASKAN, YANG TIDAK SESUAI DENGAN
HARAPAN PASIEN, BERUPA KECACATAN,
KEMATIAN, TIDAK SEMBUH, DAN
SEBAGAINYA.
• TETAPI TENTU ADA JUGA KELUHAN YANG
HANYA MURNI BERDASARKAN UPAYA
PENYEMBUHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
HARAPAN PASIEN, MISALNYA MELAKUKAN
PEMERIKSAAN TERTENTU YANG SEYOGIANYA
TIDAK PERLU DILAKUKAN, LAMBAT
MENDAPAT PERTOLONGAN DAN
SEBAGAINYA.

48. PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK
• LANDASAN EKSISTENSI PROFESI
KEDOKTERAN ADALAH KEPERCAYAAN DARI
MASYARAKAT YANG MEMBERI KEWENANGAN
KHUSUS, SUATU PREVILEGE, KEPADA DOKTER
UNTUK MENANGGULANGI PERMASALAHAN
MEDIK MASYARAKAT.
• KEPERCAYAAN INI DIHARAPKAN DAPAT
DIKAWAL OLEH SIKAP DAN PERILAKU
PROFESIONAL SEORANG DOKTER.
• SIKAP SALING MEMPERCAYAI INI DAPAT
DIPANDANG SEBAGAI SUATU KONTRAK
SOSIAL.

49. PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK
• DALAM SITUASI MASYARAKAT YANG
SEMAKIN MAJEMUK, DENGAN SUDUT
PANDANG YANG SALING BERBEDA,
PENGAWALAN BERDASARKAN SIKAP SALING
PERCAYA SAJA TIDAK CUKUP.
• DIBUTUHKAN PENGATURAN, DENGAN
ACUAN YANG LEBIH JELAS, SERTA SANKSI
YANG LEBIH JELAS PULA, KALAU TERJADI
PELANGGARAN.
• SECARA UMUM ATURAN YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI ACUAN INI DIPELAJARI MELALUI
MATA KULIAH HUKUM KESEHATAN ATAU
HUKUM KEDOKTERAN.

50. SELAMA INI ADA TIGA KELOMPOK ATURAN
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN.
1. UNDANG UNDANG YANG BERLAKU UMUM,
BAIK YANG MENYANGKUT HUKUM PIDANA,
MAUPUN HUKUM PERDATA, YANG
DIBERLAKUKAN PADA PRAKTEK
KEDOKTERAN. MISALNYA UNDANG-
UNDANG PERDATA YANG MENGATUR
WAN PRESTASI ATAU UNDANG UNDANG
HUKUM PIDANA YANG MENGATUR ABORSI.
2. UNDANG UNDANG KESEHATAN, YANG
JUGA MENGATUR PRAKTEK KEDOKTERAN.
MISALNYA KEHARUSAN MEMBUAT DAN
MENYIMPAN CATATAN MEDIK.
3. BERBAGAI PERATURAN PEJABAT YANG
BERWENANG, MISALNYA PERATURAN
MENTERI KESEHATAN.

51. • DIRASAKAN, BERBAGAI ATURAN INI BELUM
CUKUP UNTUK MENGENDALIKAN PRAKTEK
KEDOKTERAN.
• UNTUK ITU PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA MENGUNDANGKAN UNDANG
UNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN (UUPK)
PADA TANGGAL 6 OKTOBER TAHUN 2004.
UUPK MENYATAKAN, BAHWA UUPK BERLAKU
SATU TAHUN SETELAH DIUNDANGKAN
(TANGGAL 6 OKTOBER 2005) DAN DIBERI
TENGGAT WAKTU DUA TAHUN (SAMPAI 6
OKTOBER 2007) SEBAGAI MASA PERALIHAN,
DIMANA SETELAH ITU PEMBERLAKUAN UUPK
INI SECARA KONSISTEN MERUPAKAN SUATU
KEHARUSAN.

52. BERDASARKAN PERATURAN TERSEBUT, SERTA
SEJALAN DENGAN KEBIASAAN YANG
BERLAKU SELAMA INI, MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK YANG
SEYOGIANYA DIJALANI, DILAKUKAN
SECARA BERTAHAP, BERUPA:
1. PENYELESAIAN DI TINGKAT PENYAJI.
2. PENYELESAIAN DI TINGKAT INSTITUSI
3. PENYELESIAAN DI TINGKAT MAJELIS
KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
(MKDKI).

53. 1. PENYELESAIAN DI TINGKAT
PENYAJI
• DASAR PENYELESAIAN ADALAH: PENYAJI BERUPAYA
MEYAKINKAN PASIEN BAHWA PENYAJI TELAH BERUPAYA
MELAKUKAN UPAYA PENYEMBUHAN SEBAIK MUNGKIN
SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU DAN SUMBER
DAYA YANG TERSEDIA.
• PENYAJI HARUS MENGAKUI, DAN MEMINTA MAAF
SEJUJURNYA KALAU ADA KELALAIAN YANG DISADARI
DIPERBUATNYA, BAIK ATAS KESADARAN SENDIRI, MAUPUN
SETELAH MENDAPAT KELUHAN DARI PASIEN.
• PENYAJI HARUS MEMBERI KESEMPATAN UNTUK
MENYAMPAIKAN KELUHAN SERTA TUNTUTANNYA KEPADA
PIHAK YANG BERWENANG.

54. 2. PENYELESIAN DI TINGKAT
INSTITUSI.
- INSTITUSI MENILAI UPAYA
PENYEMBUHAN YANG TELAH DILAKUKAN
PENYAJI, TERMASUK KONSISTENSI PASIEN
DALAM MELAKSANAKANNYA.
- KEMUDIAN SECARA PROFESIONAL
MENILAI APAKAH TELAH TERJADI
KELALAIAN.
- PENILAIAN INI LAZIMNYA
DILAKSANAKAN OLEH SUATU KOMISI
KHUSUS, LAZIMNYA DINAMAKAN KOMISI
ETIK RUMAH SAKIT.

55. 3. PENYELESIAAN DI TINGKAT MAJELIS
KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
INDONESIA (MKDKI).
MKDKI DIBENTUK BERDASARKAN UUPK, DIDIRIKAN
DI TINGKAT PUSAT DAN DI TINGKAT PROPINSI.
MKDKI MERUPAKAN LEMBAGA OTONOM YANG
INDEPENDEN YANG DIBENTUK UNTUK
MENEGAKKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI
DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
(PASAL 55 UUPK).
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA BERTUGAS :
• MENERIMA PENGADUAN, MEMERIKSA, DAN MEMUTUSKAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG DIAJUKAN;
DAN
• MENYUSUN PEDOMAN DAN TATA CARA PENANGANAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER ATAU DOKTER GIGI.

56. MKDKI MENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT
TERKAIT DENGAN PRAKTEK DOKTER (PASAL 66):
• SETIAP ORANG YANG MENGETAHUI ATAU KEPENTINGANNYA
DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI DALAM
MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DAPAT MENGADUKAN
SECARA TERTULIS KEPADA KETUA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA.

57. • PENGADUAN SEKURANG-KURANGNYA HARUS MEMUAT :
• IDENTITAS PENGADU;
• NAMA DAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIK
DOKTER ATAU DOKTER GIGI DAN
WAKTU TINDAKAN DILAKUKAN; DAN
• ALASAN PENGADUAN.
• PENGADUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT
(2) TIDAK MENGHILANGKAN HAK SETIAP ORANG UNTUK
MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KEPADA PIHAK
YANG BERWENANG DAN/ATAU MENGGUGAT KERUGIAN PERDATA
KE PENGADILAN.

58. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
INDONESIA MEMERIKSA DAN MEMBERIKAN
KEPUTUSAN TERHADAP PENGADUAN YANG
BERKAITAN DENGAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER
GIGI.
APABILA DALAM PEMERIKSAAN DITEMUKAN
PELANGGARAN ETIKA, MAJELIS KEHORMATAN
DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA MENERUSKAN
PENGADUAN PADA ORGANISASI PROFESI (PASAL 67-
68). PASAL 69 MENYATAKAN:
• KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA MENGIKAT DOKTER,
DOKTER GIGI, DAN KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA.
• KEPUTUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1 ) DAPAT BERUPA DINYATAKAN TIDAK
BERSALAH ATAU PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN.

59. • SANKSI DISIPLIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (2) DAPAT BERUPA :
• PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS;
• REKOMENDASI PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ATAU
SURAT IZIN PRAKTIK; DAN/ATAU
• KEWAJIBAN MENGIKUTI PENDIDIKAN ATAU PELATIHAN DI
INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI.

60. DULU SEBELUM MKDKI TERBENTUK SECARA
EMPIRIK TUGAS MKDKI DIJALANKAN OLEH
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
INDONESIA (MKEK), SUATU BADAN OTONOM
DARI IKATAN DOKTER INDONESIA.
SETELAH MKDKI TERBENTUK, FUNGSI MKEK
LEBIH KEARAH PEMBINAAN PERILAKU ETIK
DOKTER DI INDONESIA.
MKEK DIMINTA UNTUK MENINDAK LANJUTI
PELANGGARAN ETIK YANG DILAKUKAN
DOKTER BERDASARKAN KEPUTUSAN MKDKI,
DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PADA
PENGURUS IDI UNTUK MELAKUKAN LANGKAH
PEMBINAAN YANG SESUAI.

61. • PENYELESAIAN DI TINGKAT PERADILAN UMUM. DAPAT BERUPA
PERADILAN PERDATA, UNTUK MENETAPKAN APAKAH TELAH
TERJADI WAN PRESTASI, DAN MEMUTUSKAN GANTI RUGI YANG
HARUS DIBAYAR OLEH PIHAK YANG TERTUNTUT.
• TUNTUTAN JUGA DAPAT DISELESAIKAN PADA PERADILAN
PIDANA, JIKA DIDUGA TERDAPAT PELANGGARAN PIDANA,
YANG DAPAT BERAKHIR BERUPA HUKUMAN PENJARA PADA
PIHAK YANG DITUNTUT.

62. PENGENDALIAN PRAKTEK DOKTER
a. REGISTRASI
b. PENDIDIKAN
c. IZIN PRAKTEK
d. PENGENDALIAN PELAYANAN
e. PEMBINAAN
f. KETENTUAN PIDANA

63. TERIMA KASIH