Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar jkpp edisi 21

6 views

Published on

program prioritas presiden

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar jkpp edisi 21

  1. 1. Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang KABAR JKPP 21 Oktober 2016 “Masa Depan Peta Partisipatif Di Antara Program Prioritas Presiden”
  2. 2. REDAKSI KABAR JKPP Penanggung Jawab: Deny Rahadian; Pemimpin Redaksi: Dewi Sutejo; Redaktur: Ade Ikhzan; Redaktur Pracetak: Amir Hamzah Siregar; Reporter & Kontributor: Imam Hanafi, Sandoro Purba, Fahmi, Kurniawan Nomeanto, Edy Subahani, Sofyan Ubaidi Anom, Iwan Nurdin, Siti Zulaika ; Sirkulasi & Distribusi: Diana Sefiani, Yowanda Alamat Redaksi : Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Jl. Cimanuk Blok B7 No.6, Komp. Bogor Baru, Bogor 16152 INDONESIA Telp & Fax. +62 251 8379143 Email: kabar@jkpp.org ; Website: www.jkpp.org KABAR REDAKSI Terbit atas Dukungan K A B A R J K P P 2 1 Salam Kedaulatan Atas Ruang, Para Pembaca Yang Budiman, kali ini KABAR JKPP kembali hadir di tangan para pembaca. KABAR 21 kali ini menyajikan tema “Masa Depan Peta Partisipatif Di Antara Program Prioritas Presiden”. Hal ini berkenaan dengan beberapa tulisan yang memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait ruang kelola masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain tetap menyajikan beberapa potret terkait perjuangan merebut ruang melalui pemetaan partisipatif di tingkat lokal. Diantaranya, Imam Hanafi masih memberikan catatan khusus terkait enam tahun usia berjalannya kebijakan satu peta, termasuk didalamnya mengupas inisiasi pembentukan POKJA IGT dalam percepatan kebijakan satu peta - “Kebijakan satu peta masih berkutat dalam pembenahan struktural dan koordinasi yang kesemuanya masih meletakkan ekonomi dan investasi sebagai tolak ukur utama”. Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu- isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis”, memberikan catatannya terkait peran dan posisi KSP dalam upaya mempercepat implementasi kebijakan satu peta. Sementara Sekjen KPA, Iwan Nurdin memberikan catatan terhadap rancangan program Reforma Agraria ala Pemerintah dengan memotret program redistribusi tanah di Badega, termasuk didalamnya posisi dan peran pemetaan partisipatif dalam RA. Sandoro Purba staf advokasi JKPP mengulas mengenai posisi masyarakat dalam kebijakan nasional tata ruang dari perspektif hukum dan politik ruang. SLPP Aceh berkontribusi dalam memberikan catatan kritis terhadap posisi mukin dalam kebijakan ruang Aceh yang diatur melalui Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006. SLPP NTB menceritakan perjuanganya dalam mempertahankan mata air yang terancam oleh komersialisasi air oleh pemerintah di Kawasan Utara Lombok Tengah. SLPP Kalteng mengulas upaya menata ruang melalui perencanaan tata guna lahan dalam kawasan gambut di Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau. Akhirnya, kami selalu membuka kritik, saran dan terutama tulisan baik ide, analisis maupun pengalaman belajar dari para pembaca untuk memperkaya media ini. Selamat Membaca! Terima kasih Redaktur
  3. 3. K A B A R J K P P 2 1 Yang Dapat Kami Kabari “ Kabar Utama Integrasi hasil pemetaan partisipatif dalam pokja IGT: “Masyarakat Melek Peta. Pemerintah Melek Konflik” - Imam Hanafi Kebijakan Satu Peta dalam Kebijakan dan Implementasi “Wawancara dengan Abetnego Tarigan di Kantor Staf Presiden” Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Nasional Tata Ruang : Menakar Kepentingan Para Pemangku Kepentingan – Sandoro Purba MUKIM, Benteng Keselamatan Sumber Daya Alam di Aceh – Fahmi Menjaga Mata Air Untuk Menghapus Air Mata Pemetaaan Mata Air dan Area Konservasi di Kawasan Utara Lombok Tengah – Kurniawan Nomeanto Kabar Simpul Perencanaan Tata Guna Lahan dan Pengelolaan Gambut Berbasis Masyarakat di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau – Edy Subahani Pemetaan Partisipatif dan Reforma Agraria Cerita Redistribusi Tanah Badega - Garut - Sofyan Ubaidi Anom Kabar Peta Kampung Penyiapan kapasitas SLPP Sulteng melalui In House Training GIS -Siti Zulaika Kabar Ukur - ukur 4 ““ ““ “ “ “ 10 17 24 28 32 36 39
  4. 4. KABAR JKPP 4 K A B A R U T A M A Kilasan Curhat Tahun ini adalah ulang tahun kebijakan satu peta yang ke-6 sejak diluncurkan di akhir tahun 2010 yang lalu. Sejauh ini, kebijakan satu peta masih berkutat dalam pembenahan struktural dan koordinasi yang kesemuanya masih meletakkan ekonomi dan investasi sebagai tolak ukur utama. Koordinasi dan sinergi antar kementerian lebih bernuansa pada kompromi politik untuk sekedar memuluskan proyek-proyek investasi dan kepentingan sektoral. Dengan kata lain, belum membawa perubahan bagi perbaikan situasi penguasaan dan pengelolaan ruang di Indonesia khususnya bagi penyelesaian konflik ruang dan lahan serta bagi penegasan status penguasaan ruang masyarakat. Posisi masyarakat semakin rentan ditengah kuatnya tekanan stabilitas pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang terus diwarnai dengan ancaman konflik dan kriminalisasi. Setidaknya, inisiatif masyarakat untuk menyudahi konflik ruang dan memperbaiki pola pemanfaatan dan penentuan fungsi ruang kedepan dengan menggunakan peta partisipatif telah diinisiasi sejak tahun 90an. Inisiatif yang dilakukan masyarakat dengan menyediakan data dan bukti kesejarahan status penguasaan ruang dan lahan melalui pemetaan partisipatif, sebagai alat penyelesaian konflik ruang dan lahan, belum menemukan sambutan yang memadai. “Masyarakat Melek Peta. Pemerintah Melek Konflik” Integrasi hasil pemetaan partisipatif dalam POKJA IGT : Imam Hanafi Kepala Divisi Advokasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
  5. 5. Kendati apapun yang dilakukan masyarakat dengan pemetaan partisipatif ini bukanlah dalam rangka merampas atau meniadakan tanah Negara, melainkan upaya pembuktian dan menginformasikan tentang kesalahan dalam penentuan status penguasaan dan fungsi ruang serta ketidakjelasan tata batas oleh pemerintah. Realitasnya, apa yang dilakukan masyarakat ini masih terhambat dengan hal-hal teknis seperti tidak tersedianya walidata, standar teknis pemetaan, metodologi, anggaran dan pola perencanaan pembangunan yang top down. Tanpa mempertimbangkan substansi partisipasi, resolusi konflik dan kejelasan status penguasaan dan pengelolaan ruang kedepan. Padahal apa yang dilakukan oleh pihak pemeta yang lain, baik swasta maupun pemerintah sekalipun, tidak lebih baik dari apa yang dilakukan masyarakat. Faktanya, sampai saat ini banyak desa-desa yang belum memiliki peta desa (hanya 29% peta desa yang definitif dari seluruh total desa dan kelurahan di Indonesia), kawasan hutan masih tumpang tindih penguasaan dan belum semua dikukuhkan, pemerintah bahkan tidak memiliki peta status penguasaan ruang oleh masyarakat yang terverifikasi dengan baik. Peta partisipatif yang berhasil dikonsolidasikan oleh JKPP hingga 2016, menunjukan tumpang tindih yang tinggi antara wilayah kelola rakyat dengan klaim kawasan hutan negara serta perizinan (lihat grafik 1 dan 2). Dari peta partisipatif sebesar kurang lebih 10 juta Ha, 37 % tumpang tindih dengan hutan produksi, hutan lindung sebesar 19 % dan hutan konservasi 18 %, sementara APL mencapai 23 %. Luasan terbesar tumpang tindih peta partisipatif dengan perizinan yaitu dengan sektor tambang yang mencapai 19 %. Percepatan implementasi kebijakan satu peta Diawal tahun 2016, pemerintah kembali meletakkan perhatiannya pada implementasi kebijakan satu peta (onemap policy). Ini ditandai dengan ditetapkannya Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan implementasi kebijakan satu peta pada bulan Februari 2016. Perpres ini secara teknis memandatkan pelaksanaan dan percepatan kebijakan satu peta kepada tim percepatan Kebijakan Satu Peta (Tim KSP). Tim percepatan kebijakan satu peta ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam melaksanakan tugasnya, tim percepatan KSP KABAR JKPP 5 K A B A R U T A M A Grafik 1. Tumpang Tindih Peta Partisipatif dengan Kawasan Hutan dan APL Grafik 2. Tumpang Tindih Peta Partisipatif dengan Izin
  6. 6. KABAR JKPP 6 K A B A R U T A M A dibantu oleh tim pelaksana Kebijakan Satu Peta yang diketuai oleh Kepala badan Badan Informasi Geospasial. Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) kegiatan umum yang berkaitan dengan data Informasi Geospasial Thematik (IGT) dan data Informasi Geospasial Dasar (IGD), yang terdiri atas: 1) Kompilasi data IGT yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia; 2) Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD; 3) Sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan 4) Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut. Menindaklanjuti kebijakan diatas, pada tanggal 24 Maret 2016, kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) mengeluarkan Surat Keputusan No. 13 tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Nasional Informasi Gesospasial Thematik. Kelompok kerja nasional ini bertugas untuk a) Membahas kebijakan teknis penyelenggaraan Informasi Geospasial Thematik dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Informasi Geospasial Thematik b) Mensinkronkan perencanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Thematik antar pemangku kepentingan dan c) Mengintegrasikan Informasi Geospasial Thematik antar pemangku kepentingan untuk menjadi satu peta. Terdapat 14 kelompok kerja tematik dalam surat keputusan kepala badan ini, merupakan kelompok kerja yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kelompok kerja IGT tertentu. Termasuk dalam salah satu pokja tematik ini yaitu Kelompok Kerja IGT Masyarakat dan Hukum Adat. Keberadaan Kelompok Kerja IGT Masyarakat dan Hukum Adat tidak dapat dipungkiri adalah merupakan peluang bagi masyarakat dan NGO pendukungnya untuk bersama-sama mendorong proses pengakuan, penyelesaian konflik ruang dan lahan serta mengintegrasikan data hasil pemetaan kedalam kebijakan satu peta. Namun, keberadaan POKJA IGT tetap harus dikawal secara ketat agar upaya penyelesaian konflik dan tumpang tindih, baik status lahan maupun fungsi ruang bisa terwujud. Oleh karenanya beberapa catatan tentang kondisi yang diharapkan dalam proses berjalannya implementasi kebijakan satu peta, diantaranya : 1. Kesamaan persepsi tentang kebijakan satu peta. Kesamaan persepsi menentukan sejauh mana capaian dan target implementasi kebijakan dapat diwujudkan. Sejauh ini, persepsi tentang kebijakan satu peta, masih meletakkan porsi terbesarnya pada koreksi peta dasar yang netral, bukan pada peta tematik yang yang lebih politis dan sarat kepentingan, dimana konflik tenurial dimulai. Satu referensi (one reference) dalam pilar kebijakan satu peta harus dimaknai dan dilihat dari sisi tematik status penguasaan ruang dan fungsi ruang yang terverifikasi dan teregistrasi dengan baik dan bebas konflik, sebagai dasar bersama dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.
  7. 7. KABAR JKPP 7 K A B A R U T A M A 2. Adanya kebijakan. Kebijakan yang memandatkan tentang pentingnya satu peta sudah tersedia, melalui UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial yang juga dilengkapi dengan Perpres No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Perpres No. 9 Tahun 2016. 3. Adanya wadah struktural (sistem/meka nisme/NSPK dan walidata). Walidata bagi data Informasi Geospasial Tematik sudah ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 54 tahun 2015 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik. Namun demikian, secara operasional, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan, karena secara struktural, sistem dan mekanisme pengambilan data, verifikasi data, verifikasi lapang dan penyerahan data belum jelas. Dengan kata lain Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dari wali data bersangkutan, khusunya bagi status penguasaan tanah, kawasan perdesaan dan wilayah adat belum dibuat, terutama ditingkat propinsi dan kabupaten. Hal ini perlu diperjelas agar bisa berkait langsung dengan Jaringan Informasi Geospasial Daerah. 4. Adanya data dasar yang sama. Salah satu prinsip dasar kebijakan satu peta adalah penggunaan data dasar (peta dasar) yang sama sebagai acuan pembuatan IGT dengan sekala 1:50.000 atau lebih besar. Sementara ketersediaan data dasar ini sampai saat ini masih dalam proses penyiapan, baik penyediaan maupun updating datanya. Karena beberapa peta dasar yang sekarang ada masih merupakan produk fotogrametri tahun 1981-1982 dan hasil cek lapang tahun 1989. Dibeberapa tempat seperti di Merauke (tahun 2013) baru tersedia peta dengan skala 1:250.000 dari semua peta dasar yang tersedia, hampir seluruhnya menyatakan bahwa semua batas administrasi yang ada tidak bisa dijadikan sebagai acuan (referensi). 5. Ketersediaan data IGT tiap pemangku kepentingan. Terkait ketersediaan data IGT semua sektor/kelompok hampir sudah tersedia semua, kecuali peta batas desa yang baru 29% dan peta kawasan hutan yang masih tumpang tindih. Sedangkan peta status penguasaan ruang masyarakat dan peta wilayah masyarakat hukum adat yang masih dalam proses pembuatan. Terkait hal ini perlu dipertimbangkan proses updating
  8. 8. KABAR JKPP 8 K A B A R U T A M A data dan penambahan data baru yang sedang dalam proses pembuatan. Dalam konteks data masyarakat, secara internal perlu melakukan konsolidasi data, perbaikan dan standarisasi format data, layout dan skala, hal ini untuk mempermudah dalam proses verifikasi dan integrasi peta-peta masyarakat. 6. Sinkronisasi data peta/kartometrik. Terkait hal ini, khususnya bagi peta masyarakat (lokal/masyarakat hukum adat), berdasarkan pada standar yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) masih dianggap sebagai peta indikatif, tidak standard dan bukan peta formal. Sehingga, dalam rangka mewujudkan produk satu peta yang sesuai seperti yang diharapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu ada proses mendefinitifkan peta indikatif masyarakat, menstandarkan peta masyarakat dan menjadikan/adopsi peta masyarakat menjadi peta formal oleh pemerintah.Termasuk didalam prosesnya menyesuaikan definisi, atribut data, sistem koordinat, skala dan lain-lain. Untuk proses ini, penting bagi pemerintah untuk membangun struktur/wadah sebagai tempat verifikasi data peta yang dibuat masyarakat. Kendatipun dalam undang-undang IG No. 4 tahun 2011 telah menyebutkan peran orang per orang dalam penyediaan data IG, namun belum ada aturan/pedoman teknis dari pemerintah yang mengatur tentang tata cara penyediaan data IG oleh individu, masyarakat dan kelompok masyarakat. Harapannya, metode yang dibuat pemerintah tidak mengurangi semangat partisipasi masyarakat dalam pengayaan data dan hanya terjebak pada hal teknis kartografi semata. Selama ini kelompok masyarakat sipil menggunakan metode pemetaan partisipatif dalam proses penyediaan data dan informasi geospasialnya. 7. Verifikasi lapang dan penyelesaian permasalahan. Dengan asumsi proses sinkronisasi data bisa berjalan baik dan selesai, maka tahapan berikut yang tidak kalah pentingnya adalah proses verifikasi lapang, baik status dan fungsi ruang dan lahan. Seperti kita ketahui, bahwa kondisi di lapang ini bentuk sebenarnya dari proses satu peta. Selesainya permasalahan, konflik lahan dan tumpang tindih fungsi ruang adalah substansi, konteks dan persoalan krusial yang wajib mendapat perhatian lebih dari semua pihak.Dengan mengacu pada data IGT masing-masing pihak yang telah di sinkronisasi secara kartometrik, selanjutnya semua pihak bersama-sama melakukan verifikasi lapang (ground check), pembuktian, perubahan batas, dan membangun kesepakatan ulang yang dituangkan dalam satu surat berita acara dan dokumen hasil verifikasi. 8. Penetapan. Untuk memperkuat hasil verifikasi lapang dan kesepakatan, akan lebih baik lagi jika ditunjang dengan proses penetapan status dan fungsi ruang sebagai jaminan keamanan bersama kedepan. Dengan demikian semua pihak akan bekerja sama untuk saling menjaga kesepakatan dan
  9. 9. KABAR JKPP 9 K A B A R U T A M A melestarikan fungsi ruang yang disepakati serta membangun kerjasama, insentif dan disinsentif antar pihak dan masyarakat. 9. Integrasi data. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah, adanya jaminan keberlanjutan kesepakatan dan fungsi ruang melalui proses integrasi data, peta dan dokumen kesepakatan menjadi satu peta dasar dana peta RTRW sebagai peta acuan bersama semua pihak dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kedepan. 10. Pengelolaan, penyimpanan, akses dan penggunaan data. Sebagai salah satu bentuk keberlanjutan sistem, sosialisasi dan pemanfaatan data, maka data yang telah melalui serangkaian proses olah data selanjunya dihimpun dalam satu database dengan aturan main menyesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria penyimpanan, pengelolaan dan penggunaan data dari masing-masing walidata dan penyelenggara IGT. Dengan demikian, mewujudkan kebijakan satu peta tidak sesederhana hanya sebatas mengumpulkan data tematik, menyimpan dan mencantumkan dalam geoportal. Melainkan banyak proses dan memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk mewujudkannya. Dalam satu wilayah masyarakat, peta partisipatif dapat terdiri dari informasi, batas wilayah adat, data kearifan tradisional dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan, data batas desa, data tata guna lahan, data rencana pemanfaatan ruang, wilayah kelola perairan dan pesisir, toponimi lokal, data sosial ekonomi dan lain-lain. Dengan demikian, terkait walidata dan proses adopsi, sinkronisasi dan integrasi peta masyarakat tidak cukup hanya dilakukan pada satu sektor atau satu kementerian, melainkan bisa diintegrasikan pada sektor lain. Koordinasi, keterbukaan, kepercayaan dan komitmen yang kuat sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasinya sampai ketingkat desa. Dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci penting terhadap keberhasilan proses ini. Diharapkan kontestan kebijakan satu peta bukan semata mengakomodir peta formal pemerintah, melainkan juga pelibatan peran masyarakat dalam pengayaan data dan informasi spasialnya. Kemudian dikelola sebagai satu database dalam satu geoportal yang mudah akses dan dijadikan sebagai satu standar dan satu acuan bersama dalam semua pengambilan keputusan. Sebagaimana empat pilar one map yang digadang-gadang sejak awal, yaitu one reference (satu referensi), one standard (satu standar), one database (satu data base), dan one geoportal (satu geoportal). Jika tidak, maka satu peta hanya akan menjadi satu gambar tanpa manfaat yang bisa menjamin keamanan, ketenangan dan kenyamanan semua pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang. Besar harapan masyarakat terhadap isu kebijakan satu peta ini akan menjadi pintu penyelesaian bagi semrawutnya konflik penguasaan ruang di Indonesia. 9,011,144.911
  10. 10. KABAR JKPP 10 K A B A R U T A M A Pasca diundangkannya Perpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 pada tanggal 4 Februari 2016, beberapa target telah ditetapkan serta pelaksanaannya telah ditindaklanjuti oleh Badan Informasi Geospatial melalui beberapa kebijakan. Keputusan BIG No. 13 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Nasional Geospasial Tematik pada tanggal 24 Maret 2016. Dimana lembaga ini melibatkan hampir seluruh Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemetaan dan penataan ruang serta instansi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Dimana sebelumnya, telah ada Keputusan BIG No. 54 Tahun 2015 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik. Hal ini semua merupakan aturan turunan dari UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Melalui undang-undang inilah semangat untuk membangun suatu sistem informasi geospasial yang penyelenggaraannya dilaksanakan dengan tertib, terpadu, berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin keakuratan, kemutakhiran dan kepastian hukum penyelenggaraan informasi geospasial. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebuah Lembaga dibentuk untuk membantu Presiden dalam menjalankan program-program prioritasnya. Kantor Staf Presiden adalah sebuah Lembaga yang berperan untuk mengakselerasi program- program prioritas Presiden. Pada hari Senin 3 Oktober 2016, Tim dari Kabar JKPP mewawancarai Abetnego Tarigan, selaku salah satu Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis. Berikut adalah petikan wawancara: Bagaimana Kantor Staf Presiden melihat Kebijakan Satu Peta dalam penyelesaian Isu Sosial Budaya dan Ekologis? Kita dapat melihat latar belakang dalam pengambilan kebijakan prioritas Presiden belakangan ini. Presiden awal tahun mengeluarkan Perpres terkait dengan Badan Restorasi Gambut. Terdapat lebih kurang dua juta hektar kawasan-kawasan gambut yang perlu direstorasi. Selain itu, lokasi yang akan direstorasi ini diperkirakan berada di kawasan yang Kebijakan Satu peta dalam Kebijakan dan Implementasi
  11. 11. KABAR JKPP 11 K A B A R U T A M A berizin. Bagaimana restorasi bisa berjalan kalau problem perizinannya itu tidak dibereskan. Selain itu, akan berkonsekuensi juga pada penegakan hukum. Apakah wilayah-wilayah yang dipetakan itu memang diakui atau tidak oleh otoritas atau lembaga yang mengeluarkan izin itu atau jangan-jangan berbeda. Kita bisa lihat melalui proses-proses pemetaan bagaimana tumpang tindih itu menciptakan hambatan- hambatan. Jadi, harus dibenahi terlebih dahulu perizinannya baru bisa direstorasi. Karena kalau tidak akan menciptakan problem hukum baru. Ini satu contoh bagaimana kami melihat pentingnya Kebijakan Satu Peta. Kemudian, Peta yang ada dan dimiliki masing-masing institusi ini semestinya sudah pada tingkat disinkronkan, yaitu dengan skala 1:50.000. Terkait hal itu, concern Presiden berikutnya, adalah kebakaran hutan dan lahan. Meskipun restorasi gambut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, tetapi terdapat perhatian khusus pada aspek-aspek penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan peta-peta yang ada, misalnya argumentasi dari pihak kepolisian bahwa sulit dilakukan penindakan, tuntutan, dll sehingga harus di SP3 (diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, red). Hal itu desebabkan karena peta-petanya tidak jelas tentang siapa pemilikannya. Bisa saja secara de facto ada orang lain yang menguasai, tapi secara de jurenya ada badan hukum lain yang memiliki. Secara konkrit untuk isu konflik dan penegakan hukum bagaimana kedudukan Kebijakan Satu Peta ini? Ketika proses Kebijakan Satu Peta itu tidak didorong lebih cepat, kita akan lebih sulit berbicara soal-soal penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hukum di kawasan yang memang secara luasan cukup luas. Kemudian juga diantara kawasan itu ada dibebani hak atau perizinan, sementara sisi lainnya, ada kemungkinan data dan informasinya salah. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sebagai kasus yang menarik perhatian internasional, permasalahannya adalah bahwa ada banyak izin yang levelnya di tingkat daerah dan belum sampai ke pusat tapi sudah beroperasi. Sementara akses Pemerintah Pusat terhadap izin-izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah itu tidak otomatis (diketahui oleh Pemerintah Pusat, red). Itu terjadi karena sifatnya laporan, artinya kalau belum dilaporkan (Pemerintah Daerah, red) berarti belum ada catatannya di Pusat. Tetapi secara de facto ada izin dan ada prakteknya. Contoh kasus misalnya, perkebunan kelapa sawit yang belum punya HGU dalam prakteknya sudah operasi atau tidak? Banyak yang sudah beroperasi. Dalam konteks logika hukumnya, harusnya punya HGU dulu baru beroperasi. Karena disitulah Negara dalam hal ini Pemerintah punya hak pungutan terhadap pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya. Informasi-informasi ini kan belum ada di Pusat. Jadi, dalam konteks Kebijakan Satu Peta, ketika suatu daerah memproses perizinan maka seharusnya informasi itu sudah harus masuk kedalam sistem di Pusat.
  12. 12. KABAR JKPP 12 K A B A R U T A M A Dengan hal ini, kita bisa melihat subjek- subjek hukum yang bermasalah terutama antara masyarakat dengan aparat negara atau dengan swasta, termasuk mengetahui lebih lengkap terkait persoalan administrasi pemerintahannya. Oleh karenanya, kami melihat bahwa Kebijakan Satu Peta itu menjadi sangat strategis. Kantor Staf Presiden dalam mengimplementasikan tugasnya adalah dalam kerangka visi dan misi Kepresidenan, sebenarnya apa prioritas Presiden saat ini? Kami banyak bekerja di inisiatif open government dan one data. Di Kantor Staf Presiden sendiri, program-program Prioritas Pemerintah dilihat dari dua prioritas ini. Kami sebenarnya terbuka ketika ada kebutuhan dari lintas kementerian dan lembaga yang memang membutuhkan fasilitasi proses dari Kantor Staf Presiden. Pertama ada keuntungannya, karena proses komunikasi dengan Presiden bisa lebih cepat terutama kalau ada hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga. Paling pokok sebenarnya, karena memang tugasnya (Kantor Staf Presiden, red) dalam banyak kesempatan menyiapkan bahan-bahan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Presiden, maka kami adalah back office-nya Presiden. Lalu, bisakah kita menempatkan Kebijakan Satu Peta ini dalam Prioritas Presiden saat ini? Jadi, Kebijakan Satu Peta itu bisa membantu untuk memperjelas target-target yang disiapkan oleh pemerintah. Misalnya soal target pemerintah dengan segala kritiknya, soal perhutanan sosial ada 12,7 juta Ha. Lalu, target pemerintah terkait reforma agraria ada 9 juta Ha. Lalu, lahan yang 12,7 Ha dan 9 juta Ha ini mau didudukan dimana? Dalam konteks Kebijakan Satu Peta ini, jangan dilihat bahwa peta ini hanya dibutuhkan oleh institusi yang hanya berkaitan dengan spasial atau keruangan. Karena ketika berbicara soal pembangunan maka yang harus kita lihat bukan hanya akses ruangnya saja tapi ruangnya mau diisi seperti apa. Misalnya, kita bicara tentang perhutanan sosial tidak cukup dengan memberikan legalisasi penguasaan atau pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, bagaimana penguasaan dan pengelolaan itu juga bisa berjalan. Seperti Menteri Koperasi dan UKM misalnya, bukanlah kementerian yang mengurusi keruangan tetapi perlu tahu berapa luas dan dimana saja petani-petani atau pekebun-pekebun atau masyarakat yang mengelola hutan yang memang perlu
  13. 13. KABAR JKPP 13 K A B A R U T A M A didukung. Hal ini penting untuk penguatan secara kelembagaan ekonomi mereka untuk usaha kecil, menengah dan koperasi. Itulah tuntutan yang ada dan karena itulah tugas kami untuk mengawal bagaimana ini bisa terimplementasi. Dalam konteks Kebijakan Satu Peta yang sudah bergulir sejak berdirinya BIG dan dibentuknya Pokja IGT, Bagaimana Kantor Staf Presiden memonitor dan membantu kinerja BIG dan Pokja ini? Peran kantor Kantor Staf Presiden ini yang paling utama itu kan 'debottlenecking'. Jadi, sumbat-sumbat botolnya (sumbatan kebijakan, red) itu ada dimana, maka akan diupayakan perbaikannya. Dalam hal Kebijakan Satu Peta tentu yang mengurusinya adalah kementerian/lembaga teknis. Kantor Staf Presiden secara fungsi memang tidak mengambil alih suatu pekerjaan dari kementerian/lembaga teknis. Terkecuali, dari kewenangan kementerian/lembaga teknis hendak didorong suatu proses perubahan, dan dalam proses itu Kantor Staf Presiden dapat berperan untuk mempersiapkan rumusan dokumen kebijakannya. Dalam pengalaman di Kantor Staf Presiden, ketika tim kerja Reforma Agraria bekerja, maka sisi teknisnya, seperti menyelenggarakan workshop, diskusi dan lain sebagainya tetap dipegang oleh Kementerian terkait. Kantor Staf Presiden menyiapkan rumusan arahannya. Jadi, Kantor Staf Presiden tidak akan masuk ke soal-soal teknis itu. Sudah sampai dimana proses sinkronisasi dan integrasi Peta Partisipatif dalam masing-masing Pokja IGT? Dalam Kebijakan Satu Peta ini, proses yang terus didorong tidak semata-mata memang karena kepentingan masyarakat yang terkait konflik dan lain sebagainya. Tidak melihat hanya sebatas itu. Tapi ada hal-hal lain yang menurut kami itu harus dibereskan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dikarenakan oleh persoalan- persoalan dalam pemetaan di Indonesia. Secara khusus, dalam berhubungan dengan Kementerian/Lembaga tetap dalam koridor hubungan antar lembagaan negara dengan tingkat kebutuhan yang lebih jelas. Misalnya, Kantor Staf Presiden memfasilitasi proses antar kementerian. Kemudian juga, bagaimana mendapat dukungan politik yang lebih luas. Karena ini kantornya Presiden, maka termasuk juga bagaimana mengakselerasi komunikasi- komunikasi terkait dengan program prioritas Presiden. Memang tantangannya, dalam pemerintahan itu cenderung sukses tercapai kalau program itu ada di dalam satu kementerian. Kemudian eskalasinya semakin berat ketika suatu program itu lintas kementerian. Semakin berat lagi, kalau programnya lintas menko (Kementerian Koordinasi, red). Semakin repot lagi, kalau program itu lintas menko dan melibatkan pemerintahan daerah. Kebijakan satu peta ini kan tidak langsung
  14. 14. KABAR JKPP 14 K A B A R U T A M A dikendalikan oleh Kantor Staf Presiden. Kebijakan Satu Peta itu, kebutuhannya itu ada. Kemudian ditinjau dari concernnya Presiden dengan berbagai kementerian yang menjalankan mandat undang-undang yang ada, maka tantangan sebenarnya adalah menjalankan rencana kerja pemerintah sesuai RKP tahunan yang diturunkan dari RPJMN. Kementerian menjalankan mandatnya sesuai undang- undang terkait tupoksinya kan gak salah. Kebijakan Satu Peta ini kalau sesuai undang-undang dan Perpres yang berlaku berada pada ranahnya BIG. Lalu, dalam RKP setiap Kementerian/Lembaga, bagaimana Kebijakan Satu Peta ini menjadi prioritas di dalam konteks kerja lintas kementerian? Hal itu menjadi satu pertanyaan politis sebenarnya. Pertama sekali, Kantor Staf Presiden biasanya bergerak ketika sudah muncul keluhan- keluhan terhadap proses pelaksanaannya. Kedua, ketika Kantor Staf Presiden menemukan kelambtan-kelambatan di dalam proses yang berjalan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan terhadap implementasi program atau arahan yang dari Presiden. Bagaimana kebijakan teknis pendukung tersedia yang menjamin adanya proses implementsi Kebijakan Satu Peta itu? Sekarang itu fase konsolidasi data peta di tingkat pemerintah. Selain itu, terkait pemetaan masyarakat sipil memang ada rencana untuk bagaimana mengakuisisi soal peta-peta yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat sipil itu. Tetapi pekerjaan rumah yang pertamanya itu konsolidasi di tingkat pemerintahan yang belum selesai. Sebenarnya Kantor Staf Presiden sudah memberikan concern soal ini. Kalau kita bicara ruang hari ini, maka yang banyak dibicarakan itu adalah Reforma Agraria dan Perhutan Sosial. Kedua hal itu sudah dibahas dalam rapat terbatas kabinet. Rapat terbatas kabinetnya sudah ada, ada persoalan terkait kebutuhan-kebutuhan data dan kami sendiri butuh untuk mendapatkan data itu secara terbuka. Untuk reforma agraria, pemenuhannya akan diperoleh sebagian dari 0,4 juta Ha dari HGU terlantar. Lalu, Presiden akan bertanya: “Berada dimana saja lahan itu?” Kemudian, sebagian lagi dari pelepasan kawasan hutan 4,1 juta Ha. Pertanyaanya: “Dimana saja itu?” Ada juga persoalan terkait transmigran yang belum jelas aspek legalnya. Walaupun transmigrasi itu program lama pemerintah, tapi ternyata banyak sekali masalah dari aspek legal dan alokasi lahan yang berbeda di lapang. Kami melihat memang penting bagi kementerian untuk secara transparan membuka data itu. Kemudian, peta-peta yang dikeluarkan oleh kementerian itu bukanlah peta- peta final maka disebut peta indikatif. Tujuannya sebenarnya agar bisa diverifikasi. Dua agenda besar ini tidak akan jalan kalau petanya tidak transparan. Apa yang dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara kebijakan dan implementasi Kebijakan Satu Peta ini?
  15. 15. KABAR JKPP 15 K A B A R U T A M A Pertama, keseluruhan proses-proses ini akan terus diikuti oleh Kantor Staf Presiden dengan keterlibatan di dalam Kebijakan Satu Peta ini. Kedua, setiap concern yang dihadapi sudah dikomunikasikan dengan kementerian terkait. Akan tetapi, situasinya saat ini terjadi pemotongan anggaran. Kedepannya, diperlukan strategi komunikasi yang baik terutama oleh BIG yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini. Terutama dalam komunikasi dengan publik agar segala sesuatunya bisa terlaksana. Kemudian proses-proses konsolidasi dan akuisisi peta dari kementerian itu harus bisa dipercepat. Mengenai keterlibatan CSO (Organisasi Masyarakat Sipil, red), juga sebaiknya memang diatur. Karena tidak mungkin pemerintah berlama-lama mengatakan akan terus melakukan konsolidasi dan akuisisi dilevel kementerian dan lembaga. Karena disisi lain peran serta dan partisipasi masyarakatnya juga memang dibutuhkan untuk Kebijakan Satu Peta ini. Karena, itu (Kebijakan Satu Peta, red) tidak dirancang untuk menjawab kebutuhan pemerintahan saja tetapi untuk menjawab kebutuhan nasional. Ketika kita bicara kebutuhan nasional, maka semua elemen stakeholder yang ada memiliki kepentingan atas output atau capaian-capaian dari Kebijakan Satu Peta ini. Jadi, kembali lagi, kalau tentang keluhan secara formal itu kepada kami belum ada. Karena dalam Kebijakan Satu Peta saat ini sedang pada fase yang difokuskan pada internal Kementerian/Lembaga. Nantinya, BIG memang memerlukan strategi komunikasi yang mumpuni, baik terhadap Kementerian/ Lembaga maupun kepada masyarakat sipil. Apa kira-kira kebutuhan mendesak dari Kebutuhan Satu Peta ini ke depannya dalam skala prioritas Presiden? Kantor Staf Presiden memiliki Situation Room, yang menjadi media dalam merumuskan berbagai macam masukan dan juga memang dirancang untuk kebutuhan Presiden. Segala sesuatu yang terkait dengan peta memang menjadi sangat dibutuhkan. Presiden sedang concern dengan karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan. Red), juga soal konflik. Kedua hal itu harus didudukan dalam suatu ruang. Penting untuk tahu ruangnya ada dimana. Jadi, bukan lagi soal data berapa jumlah konfliknya yang kita butuh. Akan tetapi, dimana titik api itu berada, dimana titik kebakaran itu ada dan dimana konflik dengan masyarakat itu berada. Itu harus dimasukan dalam ruang yang tepat. Dari segi kelembagaan, apakah ada hambatan bagi BIG menjalankan tugasnya? Saat ini, belum ada evaluasi secara khusus terkait dengan kebijakan satu peta ini. Tetapi, BIG dalam menjalankan mandat ini bersama-sama kementerian lain juga dalam struktur, kedudukan dan kewenangan yang masing-masing dimilikinya. Hal ini disadari sehingga Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta ini dipimpin oleh Kemenko Perekonomian. Kendala-
  16. 16. KABAR JKPP 16 K A B A R U T A M A kendala yang dihadapi ini, secara prinsip itu jelas tapi secara proses kadang agak lambat. Saya memeriksa hasil pertemuan terkait Kebijakan Satu Peta ini, salah satu kendala yang ditemukan bahwa data yang dimiliki pemerintah belum standar satu dengan yang lain. Selain soal kualitas data yang belum terstandar, masalah kedua adalah belum tersedianya semua data yang dibutuhkan. Misalnya peta desa, banyak desa yang belum ada petanya, banyak peta- peta itu belum tersedia dengan cukup baik. Selain itu, catatan dari pertemuan terakhir di Kantor Staf Presiden adalah terkait dengan pengetahuan publik. Sampai sekarang, belum ada strategi komunikasi yang komprehensif dari Kebijakan Satu Peta. Bagaimana berkomunikasi tentang perkembangan yang ada belum dijalankan, karena saat ini Kementerian/Lembaga masih sangat berkonsentrasi pada proses collecting dan konsolidasi ditingkat kementerian lembaga. Dalam konteks ini, sebenarnya menjadi tantangan, juga sekaligus menjadi rekomendasi. Pertama, BIG harus mampu membawa proses ini secara transparan. Artinya, kendala-kendala yang dihadapi BIG tidak mungkin cukup hanya diketahui oleh BIG saja atau institusi atau kelompok- kelompok yang concern saja terhadap Kebijakan Satu Peta ini saja. Kedua, Kebijakan Satu Peta ini belum dipahami secara baik oleh kementerian dan lembaga, bahwa ada objektif besar yang akan dicapai dengan Kebijakan Satu Peta ini. Ketiga, penanganan conflik of interest yang terjadi di Kementerian/Lembaga harus dicarikan jalan keluar. Dalam mengatasi tiga hal ini, BIG harus bisa memainkan peran aktif. Karena kalau dari pengamatan kita secara cepat, BIG ini merupakan satu institusi teknis yang scientific-based yang juga perlu memahami komunikasi, baik lintas kementerian/lembaga maupun komunikasi publik. Selain itu juga harus sadar dengan persoalan-persoalan politis yang terjadi dibalik kemacetan yang ada saat ini. Selain masalah sinkronisasi data spasial untuk menuju kebijakan satu peta ini, bagaimana implementasi kedepannya? Kalau dari akuisisi sudah beres, perlu dipersiapkan kebijakan lainnya yang dibutuhkan. Karena ketika suatu kebijakan dikatakan final, maka akan berlaku secara nasional. Kita memerlukan sistem administrasi yang tepat dan harus diputuskan oleh Pemerintah. Untuk urusan teknis terkait, misalnya urusan hutan adat ada di KLHK, kemudian kalau tanah-tanah adat di luar kawasan hutan itu tanggung jawabnya ATR. Dalam konteks Masyarakat Adat secara keseluruhan disebut wilayah adat. Jadi, hutan adat dan tanah-tanah adat mereka ini dalam praktek berpemerintahan akhirnya terbagi dua dan menempuh jalan sendiri-sendiri. Skema- skema yang dibuat pemerintah tentu juga akan mempengaruhi masyarakat dalam melihat wilayah adatnya karena di dalamnya akan ada hutan adatnya dan ada tanah adatnya. Dibalik dua proses yang harus dilalui oleh Masyarakat Adat saat ini harus dibangun suatu sistem administrasi nantinya yang juga berkaitan dengan kebijakan tentang standar pemetaan itu sendiri.
  17. 17. KABAR JKPP 17 K A B A R U T A M A Kapan Kebijakan Satu Peta ini akan menjadi bagian dari evaluasi Presiden? Evaluasi satu tahun itu sangat memungkin terjadi karena kan Perpresnya sudah dikeluarkan tahun ini (2016). Kantor Staf Presiden tentu akan terus mengikuti proses ini, menemukan sumbatan di tingkat Kementerian dan mendorong perbaikan, selanjutnya mendorong peran serta masyarakat menjadi penting untuk ditindaklanjuti. Secara umum, yang harus dipikirkan sebenarnya didalam konteks kebijakan satu peta ini adalah: (i) soal kesenjangan-kesenjangan regulasi; (ii) soal standar-standar yang harus dipenuhi; (iii) mekanisme partisipasinya seperti apa (iv) mekanisme publik yang lebih luasnya harus dibangun dan disusun; (v) mekanisme keluhan (komplain) untuk ruang-ruang ketidakcocokan atau ketidaksesuaian di antara para pihak misalnya masyarakat merasa tidak puas atau kelompok-kelompok lain merasa tidak puas. Selain itu, karena Kebijakan Satu Peta memang lintas kementerian, walaupun makin berat tapi dalam konsolidasi mau tidak mau Kementerian/Lembaga harus kerja sama. Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Nasional Tata Ruang: Menakar Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Sandoro Purba S.H. Spatial LAW Division Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Gagasan Atas Ruang Hubungan Manusia dengan ruang, serta pemaknaan keruangan melalui penguasaan dan pemanfaatan kiranya akan tetap menjadi sebuah pertaruangan ide antara identitas-identitas yang ada. Penguasaan ruang di Indonesia sangat erat dipengaruhi oleh pemberlakuan hukum kerajaan Belanda dimasa lalu melalui prinsip konkordansi. Peradaban manusia telah mengalami pahit getir perubahan penguasaan ruang. Setidaknya, dari zaman penaklukan antar suku sampai pada era kolonial berlangsung. Dalam konteks Indonesia, sebelum merdeka dan menjadi sebuah Negara yang berdiri sendiri, setidaknya Indonesia mengalami pemberlakuan hukum dari penjajahnya melalui prinsip konkordansi. Dimana, hukum Kerajaan Belanda diberlakukan di Hindia Belanda ketika itu. Hal ini berimplikasi pada konsep ruang, aturan mengenai penataan ruang itu sendiri serta hak tenurial (konsep kepemilikan atas benda dan sumber penghidupan) yang ada di masyarakat. K A B A R U T A M A
  18. 18. KABAR JKPP 18 K A B A R U T A M A Salah satu contoh yang bisa diangkat adalah unit sosial Nagari dan Negeri. Franz dan Keebet mengemukakan adanya persaingan antara dua entitas yaitu lembaga adat dan lembaga pemerintah dalam pemanfaatan ruang dengan mengambil contoh Nagari di Sumatera Barat dan Negeri di Maluku. Gagasan atas ruang dibentuk oleh hak ekonomi dan hak politik. Kondisi sosio politiklah yang membentuk bagaimana pengaturan ruang dan bagaimana pemanfaatannya. Sehingga, dalam perkembangan Nagari dan Negeri adalah buah pertemuan struktur lokal dengan pemerintahan Hindia Belanda pada masa penaklukan Kerajaan Belanda (dengan didahului VOC sebelumnya) dan kemudian di masa pemerintahan Republik Indonesia dengan struktur pemerintahan yang sentralistik. Persaingan hadir dan saling mencari celah antara lembaga tradisional—yang memiliki dimensi politik dan berkuasa membentuk konstruksi atas ruang—dan lembaga pemerintahan yang diseragamkan yaitu Desa—yang beroleh legitimasi dari Negara tampil di lapangan juga dapat mengkonstruksi ruang (Benda- Beckmann & Benda-Beckmann, 2009). Penyeragaman struktur kelembagaan komunitas yang multi kultural menjadi desa menjadi masa awal penaklukan unit-unit sosial kampung yang otonom yang dilakukan oleh Negara. Yando Zakaria menguraikan perubahan ini dalam bukunya Abih Tandeh, dimana penyeragaman Desa untuk seluruh wilayah Indonesia menjadi awal penaklukan dari unit-unit khas yang tadinya otonom (atau diharapkan menjadi otonom setelah masa penjajahan terdahulu) menjadi berpusat segala-galanya pada negara—yang oleh Soetadio Wignosoebroto disebut Etatisasi. Bentuk kelembagaan adat/lokal yang dimiliki komunitas pada era kolonial dan setelah lahirnya Indonesia, tetap pada posisi saling beradu dan berusaha sedapat mungkin mempertahankan kedudukannya atas ruang. Etatisasi Etatisasi, sebuah ungkapan yang mewakili kondisi ketika segala-galanya musti berpusat pada negara. Dan hal yang paling utama yang dijadikan landasannya adalah hukum. Etatisasi hukum dilakukan dengan memberlakukan unifikasi hukum. Sebuah upaya untuk menyeragamkan hukum yang berlaku tanpa memberikan perhatian pada pelbagai hukum yang hidup dalam suasana multikultural. Sebagaimana fungsi wilayah juga menjadi urusan negara yang ditetapkan kebanyakan tanpa melihat fakta sosial. Dimana, pemusatan kegiatan menjadi salah satu unsur paling kerap dilakukan sehingga orang menumpuk pada suatu wilayah meninggalkan kawasan perdesaan. Terkadang (atau bahkan lebih sering) nilai ekonomi yang lebih besar menjadi acuan utama tanpa memperhatikan keadaan sosial budaya dan kepedulian lingkungan hidup. Salah satu bentuk unifikasi hukum yang dapat kita temui adalah pemberlakuan Bugerlijk Wetbook (BW) dari Belanda—yang saat ini diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Melalui KUHPerdata, aturan
  19. 19. KABAR JKPP 19 K A B A R U T A M A kepemilikan tanah cenderung diseragamkan oleh Negara. Hak kebendaan diterjemahkan dalam hukum kebendaan (properti: berkaitan kepemilikan) bukan menurut apa yang dipahami oleh masyarakat secara nyata di lapangan. Secara sadar atau tidak sadar, hukum kepemilikan benda yang diterapkan dengan KUHPerdata akan memperpanjang lagi masa-masa domain verklaaring. Dimana, sepanjang seseorang tidak bisa membuktikan kepemilikannya atas suatu tanah, maka tanah itu adalah milik Negara. Banyak hak kebendaan yang secara lokal berlaku dalam masyarakat tidak ada padanannya dalam KUHPerdata. Karena itu 1 UUPA ada untuk mengoreksi itu untuk menegaskan bentuk-bentuk penguasaan masyarakat atas sumber daya agraria dan hubungan-hubungan hukum yang boleh mereka lakukan. Sejauh ini belum ada pengaturan itu dengan kata lain belum diperinci lagi. Sehingga, Tanah Ulayat dan Hak Komunal lain serupa itu masih sulit 2 diimplementasikan . Akhirnya, di lapangan masyarakat berupaya menyesuaikan diri dengan keberlakuan KUHPerdata ini, yaitu mencoba memperoleh bukti tertulis atas penguasaanya atas tanah. Tetapi tidak semua bisa diakomodir dengan sistem pencatatan Negara terutama untuk dapat dibuatkan akta otentiknya di lapangan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang berwenang untuk itu. Seperti kepemilikan seseorang di Kalimantan salah satunya adalah tembawang, maka tidak mungkin akan dicatatkan dalam administrasi pertanahan negara. Belakangan ini, masyarakat menggunakan mekanisme baru dengan menumpang pada tingkat pemerintahan yang paling rendah yang diakomodir dengan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Meskipun tidak sekuat Hak Milik yang diterbitkan oleh Negara, tetapi bisa memberikan perlindungan dalam tingkat lokal. Pencatatan oleh Negara dengan sistem yang ada sekarang adalah melalui pencatatan dalam buku tanah yang sejauh ini baru sebatas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP). Selain jenis hak-hak yang sejauh ini diakui negara, maka jenis hak yang diakui masyarakat di lapangan tentu akan diabaikan. Kecuali, Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dapat berlaku nantinya dengan efektif dan efisien. Di luar itu, maka bisa jadi domain verklaaring tetap berlaku. Sehingga, kalau pengakuan pada bentuk-bentuk penguasaan Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal baik komunal maupun individu belum diakui, maka akan lebih banyak HGU dan HGB yang akan terbit karena prosedur dan aturannya jauh lebih mudah dan jelas. 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043) 2 Sekalipun ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, hal ini belum memadai. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 ini mengganti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 dengan judul yang sama. Dimana aturan terdahulu adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sejauh ini, dua aturan lama minim implementasi dan bisa dibilang tida berdaya guna dilapangan. Perlu diteliti lebih lanjut apakah peraturan baru ini bisa memberikan jawaban atas pengakuan bentuk bentuk penguasaan komunal yang ada di dalam masyarakat.
  20. 20. KABAR JKPP 20 K A B A R U T A M A Negara bekerja dalam penguasaan ruang ini secara politis baik melalui penulisan sejarah dan kebijakan lembaga/badan negara. Dalam aspek sejarah, Max Lane pernah mencatat penulisan sejarah yang tunggal oleh militer sebagaimana dilakukan Nugroho Notosusanto. Selain hal-hal terkait penjajahan yang dialami Indonesia sebelum merdeka, para pelajar (genarasi muda Indonesia) “diharapkan dapat memahami bahwa kesatuan politik dan teritorilah yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan” (Lane, 2014, p. 178). Maka, segala tindakan yang 'dianggap mengutak- atik' teritori akan diperhadapkan pada tuduhan makar atau mengganggu keutuhan negara. Selain itu, penegasan sejarah pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia, yang diidentikkan dengan “pendudukan-pendudukan lahan oleh petani” adalah salah satu bentuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Lane, 2014, p. 179). Pemikiran-pemikiran yang menyudutkan masyarakat seperti diatas tentu harus sudah ditinggalkan. Kenyataannya ketimpangan penguasaan lahan itu terjadi di lapangan. Konflik bermunculan terutama karena masyarakat ingin mempertahankan ruang hidupnya. Jangan sampai, lembaga Negara hadir hanya sebagai alat perpanjangan tangan dari Negara dalam menguasai ruang. David Harvey (Harvey, 2001), mencontohkan Royal Geography Society (lembaga di Inggris yang mengurusi soal pemetaan), yang merupakan lembaga teknik dan sekaligus dengan para mekanik yang bekerja untuk mempertahankan imperium Inggris. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia mulai menunjukkan kesadaran untuk menata Indonesia lebih baik melalui Badan Informasi Geospasial untuk mengurusi penyatuan seluruh peta dasar di 3 Indonesia . Dimana, kewenangan penataan ruang di Indonesia saat ini cukup kompleks. Perlu dicatat, selain BIG, terdapat 69 pejabat setingkat eselon tiga yang tersebar pada 13 Kementerian/Lembaga, memiliki kewenangan dalam penataan ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kementerian dengan kewenangan penataan ruang yang 4 paling luas . Proses penataan ruang dengan mekanisme yang masih sangat sentralistik ini perlu dipikirkan kembali untuk konteks Indonesia khususnya. Penataan Ruang tidak luput dari dimensi sosial politik yang kuat di dalamnya. Untuk mengeliminir pengabaian unsur lokalitas dalam penataan ruang yang selama ini dipraktikkan oleh Pemerintah, maka ke depannya pelibatan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal di komunitasnya masing-masing menjadi penting dilakukan Pemerintah. Bagaimana pun juga Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal memiliki pranata dalam penataan ruang dan hal itu bisa membantu Pemerintah dalam 3 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214 Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144. 4 Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik.
  21. 21. KABAR JKPP 21 K A B A R U T A M A mengelola penataan ruang yang baik. Terlebih pengetahuan mengenai penataan ruang khususnya terkait pemetaan sudah semakin banyak dapat diakses publik dan peralatan untuk itu cukup tersedia. Pemetaan Partisipatif: Suara Ekspresi Lokal atas Ruang Pemetaan pada akhirnya bukan sekadar untuk mengambil titik dari sebuah kondisi geografis dan memindahkannya ke dalam sebuah bidang datar atau peta kartografis. Akan tetapi, pemetaan (dan semua proses di dalamnya) merupakan sebuah dialog antar identitas yang berbeda. Dimana, masing- masing identitas dengan kepentingannya akan dibicarakan dan disepakati. Pemetaan Partisipatif akhirnya hadir dalam kancah penyelesaan konflik di Indonesia setidaknya sejak tahun 1996 (JKPP), yang ditandai dengan lahirnya Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Salah satu prinsip penting dalam Pemetaan Partisipatif adalah Prinsip Kesatuan yaitu: “Hasil pemetaan partisipatif merupakan satu kesatuan yang terdiri dari peta batas wilayah kelola atau wilayah adat, penggunaan lahan, dokumentasi sosial budaya, dan berita acara kesepakatan tata batas.” Proses Pemetaan Partisipatif yang utuh dilakukan oleh komunitas baik Masyarakat Adat ataupun Masyarakat Lokal merupakan sebuah konsep penataan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaaatan dan pengendalian pemanfaatan di dalam internal komunitas tersebut. Proses Pemetaan Partisipatif yang utuh ini mempersyaratkan sebuah pengambilan data yang paling tidak sama dengan data yang dibutuhkan dalam suatu penataan ruang yang diatur oleh negara. Selama ini, peta dasar yang dipergunakan dalam rangkaian Pemetaan Partisipatif berasal dari lembaga negara yang berkompeten untuk mengeluarkannya. (Purba, 2016) Sejatinya JKPP bukan sekadar 'tukang peta' tetapi sekelompok orang yang ingin menyelesaikan konflik ruang. Dalam upaya penyelesaian konflik ini, peta adalah salah satu alat atau metode yang dipakai. Pemetaan Partisipatif menyediakan ruang dialog menuju sebuah kesepakatan. Sebuah dialog yang melibatkan banyak orang--banyak identitas dan kepentingan--akan memberikan peluang untuk transparan. Pertemuan tertutup dan informasi terbatas tentu akan lebih rawan konflik di belakangan hari. Oleh karena itu, dengan perencanaan yang transparan dan demokratis akan mereduksi hegemoni atas ruang. Terutama negara yang sedang terjebak dalam ideologi pembangunan dan senantiasa mengintervensi penguasaan ruang dari masyarakat (Zakaria, Merebut Negara:, 2004, p. 30). Selama ini produk Pemetaan Partisipatif yang dihasilkan oleh JKPP dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) serta lembaga lainnya yang aktif dalam pemetaan partisipatif masih diposisikan sebagai Peta Indikatif. Selanjutnya, langkah yang terus digeluti adalah menjadikan produk pemetaan partisipatif sebagai bentuk peta yang definitif.
  22. 22. KABAR JKPP 22 K A B A R U T A M A Peta yang definitif bukan semata resmi dalam produk hukum negara, tetapi negara musti menghormatinya dengan tidak menerbitkan perizinan di atasnya atau menerbitkan produk hukum yang mengabaikan kedaulatan ruang dari Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal itu. Saat ini, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal sebagai warga negara harus menghadapi setidaknya tiga rezim penataan ruang. Rezim penataan ruang yang ada saat ini di Indonesia mencakup penataan ruang di 5 6 Daratan , Pesisir dan Pulau Pulau Kecil , 7 serta Laut . Selain itu, Indonesia juga mengenal Badan Koordinasi Penataan Tata 8 Ruang Nasional (BKPRN) . BKPRN menjadi wadah koordinasi antar lembaga Negara dalam penataan ruang. Hal ini sendiri menunjukkan betapa rumit dan berlapisnya penataan ruang di Indonesia. Kerumitan dan hierarki penataan ruang itulah yang harus diubah dengan Pemetaan Partisipatif. Para penggiat Pemetaan Partisipatif akan berdiri berhadap-hadapan atau duduk dalam satu meja bersama pemangku kepentingan lainnya dalam proses penataan ruang ini. Hasil pekerjaan Pemetaan Partisipatif paling tidak telah mengubah cara pandang pemerintah. Dalam isu kawasan hutan, yang rawan dengan konflik, ada wacana Peta Indikatif Arahan 9 Perhutanan Sosial (PIAPS) . Meskipun belum menghasilkan kebijakan yang defenitif, tapi hal ini memberi gambaran kepada Pemerintah bahwa masyarakat bisa menunjukkan peta wilayahnya. Hal ini bisa membantu Pemerintah untuk mengetahui dimana saja konflik itu terjadi. Terlebih, Pemerintah tidak harus memulai dari nol lagi dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Sementara itu, beberapa Masyarakat Adat telah mengajukan permohonan status Hutan Adat dengan menyertakan peta Hutan Adat mereka yang dibuat melalui proses pemetaan partisipatif. Pemerintah tentu akan terbantu dengan adanya peta dari proses pemetaan 10 partisipatif . Selanjutnya Pemerintah tinggal melakukan validasi dan verfikasi terhadap peta-peta ini. Akan lebih mudah lagi jika Pemetaan Partisipatif ini terintegrasi dengan sistem Negara melalui pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penataan ruang nantinya. 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725). 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48;TambahanLembaranNegaraNomor4739). 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5603. 8 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Keputusan. Nama lembaga ini selanjutnya dirubah menjadi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melalui PresidenNomor75Tahun1993 KeputusanPresidenNomor62Tahun2000,yangkemudianditetapkankembalidengan . 9 Ada sejumlah rapat yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang melibatkan banyak lembaga swadaya atau ornop dengan mendiskusikan Peta Partisipatif yang dilakukan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal di Kawasan Hutan yang dikukuhkan negara. 10 http://brwa.or.id/articles/read/260, diakses pada 8 Agustus 2016.
  23. 23. KABAR JKPP 23 K A B A R U T A M A Di sisi lain, dengan adanya Pemetaan Partisipatif telah juga dapat berkontribusi pada diskusi seputar Informasi Geospasial Tematik (IGT). Dengan kekayaan data yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif selama ini bisa memperkaya Informasi Geospasial Dasar (IGD). Dengan berkontribusi pada IGD, Pemetaan Partisipatif dapat menambah banyak sekali data sosial ekonomi budaya bukan sekadar objek yang dapat dilihat saja. Dan apabila ada kesediaan BIG untuk mem-verifikasi produk dari Pemetaan Partisipatif tentu bisa dinaikkan menjadi IGT—setingkat di atas IGD dan memiliki 11 kekuatan hukum dengan legitimasi Pemerintah . Atau setidaknya, BIG dapat membuka ruang diskusi kembali dengan para penggiat Pemetaan Partisipatif dalam mengakomodirnya dalam standar BIG. Sehingga, akan memudahkan pekerjaan di lapangan nantinya antara masyarakat dan 12 Pemerintah dengan dasar standar yang telah sama. Selain itu, diskusi mengenai Walidata , yaitu pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan IGT tertentu, juga menjadi penting. Sebab siapa yang memegang data tentu akan memiliki kuasa yang lebih dalam mengambil kebijakan. Kesimpulan Memposisikan identitas-identitas yang ada dalam kondisi yang setara dan saling menghormati dan menujunjung kedaulatan masing-masing adalah sebuah tantangan yang ada kedepannya. Sebab dengan cara itulah, dialog yang setara yang menghormati kedaulatan rakyat atas ruang dapat direalisasikan. Selain itu, Pemetaan Partisipatif harus mendobrak penataan ruang yang terpusat pada negara. Para pemangku kepentingan dalam proses penataan ruang juga sedemikian banyak dan hal ini harus disadari oleh aktor yang bekerja dalam Pemetaan Partisipatif. Sejatinya, tantangan dari proses Pemetaan Partisipatif adalah pemusatan perencanaan tata ruang. Sudah semestinyalah harus ada kesempatan yang sama untuk setiap warga Negara dalam penataan ruang melalui pemetaan partisipatif. Sesungguhnya tidak akan ada masalah terkait legitimasi penataan ruang sepanjang ada penghormatan atas hak masing-masing pemangku kepentingan, tanpa adanya unsur paksaan dan dibuat dalam suatu proses yang setara. Bibliography Benda-Beckman, F. v., Benda-Beckman, K. v., & Griffiths, A. (2009). Spatializing Law: an anthropological of law in society. Burlington: Ashgate. Benda-Beckmann, F. v., & Benda-Beckmann, K. (2009). Contested Spaces of Authority in Indonesia. In F. v. Benda-Beckmann, K. v. Benda- Beckmann, & A. Griffiths, Spatializing law : an anthropological geography of law in (pp. 115-135). Burlington: Ashgate. Harvey, D. (2001). Space of Capital: towards a critical geography. New York: Routledge. JKPP. (n.d.). Profil JKPP. Retrieved Agustus Rabu, 2016, from http://www.jkpp.org/?page_id=8 Lane, M. (2014). Unfinished Nation: Ingatan Revolusi, Aksi Massa dan sejarah Indonesia. Yogyakarta: Djaman Baroe. Purba, S. (2016, Juli Senin). palos Sandoro Purba. Retrieved Agustus Rabu, 2016, from https://sandopalos.blogspot.co.id/2016/07/partisipasi- masyarakat-dalam-penataan.html Simarmata, R. (2002). “Pengertian Dasar dan Teknik Perancangan Perundang-undangan: Resiko Tradisi Hukum Tertulis. Jakarta: HuMa. Zakaria, R. Y. (2000). Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru. Jakarta: Elsam. Zakaria, R. Y. (2004). Merebut Negara:. Yogyakarta: LAPERA bekerjasama dengan KARSA. 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214. 12 KeputusanKepalaBadanInformasiGeospasialNo.54Tahun2015tentangWaliDataInformasiGeospasialTematik.
  24. 24. KABAR JKPP 24 Dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, pembangunan lebih diarahkan pada investasi berbasis lahan yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan investor, juga antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik akibat pencaplokan tanah telah menyebabkan masyarakat terlempar dari tanahnya. Dalam konteks Aceh, momentum penandatanganan damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, paska konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia adalah momentum penting bagi masyarakat dan pemerintah. Kesepakatan damai di Aceh tidak hanya memberikan suasana damai untuk menjalankan roda kehidupan. Namun, telah membuka peluang besar bagi Aceh untuk mengatur wilayahnya (daerahnya) secara berdaulat baik secara pemerintahan maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Aceh berkesempatan untuk mengimplementasikan hukum adat dalam setiap sisi kehidupannya. Termasuk juga memperoleh hak adat atas sumber daya alam dengan menjalankan aturan hukum adat dan juga menjalankan fungsi lembaga adat, yaitu mukim dan gampong sebagai lembaga pemerintahan sekaligus sebagai lembaga adat. Hal ini telah diakui oleh Negara melalui Undang – Undang Pemerintahan Aceh ( UUPA ) No. 11 Tahun 2006. Undang Undang tersebut mengakui kewenangan lembaga adat dan hak adat atas sumber daya alam. Penjabaran dari UU tersebut, saat ini propinsi dan kabupaten MUKIM, Benteng Keselamatan SDA di Aceh Fahmi Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Aceh K A B A R S I M P U L
  25. 25. KABAR JKPP 25 di Aceh telah mengeluarkan produk hukum qanun (peraturan daerah) yang mengatur tentang pemerintahan mukim dan gampong serta lembaga adat. Hal ini, telah mempermudah mukim dan gampong untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan maupun sebagai lembaga adat. Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan yang terdapat di Aceh. Saat ini, keberadaan mukim telah diakui melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebelumnya, Undang Undang Otonomi khusus Aceh Nomor 18 tahun 2001 juga telah memberi pengakuan terhadap keberadaan mukim sebagai sebuah unit pemerintahan. Unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut gampong. Persekutuan dari beberapa gampong disebut Mukim. Gampong dipresentasikan oleh Keuchik sebagai pimpinan adat yang memiliki kewenangan untuk mempertahankan kedaulatannya terhadap kepemilikan atas lingkungan dan sumber daya alam, hak atas pemanfaatan sumber daya alam, hak untuk ikut dalam pengaturan lingkungan dan menyelenggarakan sejenis peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. Gampong dan Mukim menurut hukum adat merupakan badan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban warganya. Mukim dan Gampong memiliki harta atau kekayaan tersendiri, baik berupa bangunan, tanah, perairan maupun lingkungan alamnya. Mukim adalah konsepsi ideologis yang telah terbukti mampu mengharmonikan sistem kehidupan di Aceh. Selain itu, memberi jaminan terhadap kepastian hak atas kepemilikan pribadi maupun komunal. Karena, mukim mengedepankan prinsip- prinsip keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Meskipun mukim-gampong sebagai struktur pemerintahan sekaligus sebagai lembaga adat formal di Aceh telah diakui dalam berbagai regulasi, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga ke Peraturan Daerah (Qanun) baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Namun, secara implementasi atau pun prakteknya, keberadaan mukim dan gampong belum menjadi arus utama (mainstream) dalam setiap kebijakan daerah. Hal ini terlihat dari tidak adanya wilayah mukim termaktub dalam kebijakan tata ruang propinsi maupun kabupaten. Padahal, mengintegrasikan wilayah mukim dalam kebijakan tata ruang adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari pengakuan mukim dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diikuti dengan lahirnya qanun-qanun tentang pemerintahan mukim maupun lembaga adat. Ironisnya lagi, mukim sebagai pemangku kepentingan dalam kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan wilayah dan juga pengelolaan sumber daya alam tidak diajak untuk ikut serta. Bahkan, sangat sedikit mukim yang memiliki informasi yang cukup tentang arah penataan ruang. Memastikan Pembangunan Berbasis Mukim dan Gampong Mukim yang merupakan suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Aceh yang terbentuk melalui persekutuan beberapa gampong dengan batas wilayah tertentu dan K A B A R S I M P U L
  26. 26. KABAR JKPP 26 K A B A R S I M P U L harta kekayaan sendiri. Mukim bukan hanya sebagai identitas komunal masyarakat adat di Aceh, tetapi juga sebagai bagian dari struktur pemerintahan sekaligus sebagai pengelola wilayah dan pengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Mukim mempunyai kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber pendapatan mukim. Salah satu bentuk komitmen mukim dan gampong dalam merespon UUPA untuk proses percepatan implementasinya yaitu dengan mendorong partisipasi dan keterlibatan nyata dari mukim dalam penataan ruang, pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam. Mukim se- Aceh Besar yang terhimpun dalam wadah Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar (MDPM-AB) menilai dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), pemerintahan Aceh tidak melibatkan mukim sebagai salah satu pemangku kepentingan.“ Selain tidak dilibatkan, informasi yang berkaitan dengan dokumen tersebut pun tidak sampai kepada mukim. Padahal kebijakan RTRWA itu pada pelaksanaannya akan menggunakan wilayah dan ruang kelola mukim. Bukankah RTRWA merupakan kebijakan penting daerah yang harus diketahui masyarakat ?” MDPM-AB menyadari bahwa RTRWA merupakan kerangka acuan bagi pembangunan dan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang di Aceh untuk masa waktu 20 tahun kedepan. RTRW Aceh harus dapat mensejahterakan, menyelamatkan sumber penghidupan, keseimbangan alam, dan harmonisasi sosial. RTRW Aceh harus lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir orang. Pemerintah Aceh harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal penting seperti pelibatan mukim dalam penyusunan aturan dan memasukkan wilayah kelola mukim sebelum RTRWA disahkan. Oleh karenanya, MDPM-AB berupaya untuk memastikan integrasi mukim dalam UUPA. Beberapa hal yang harus dipastikan dalam implementasi UUPA adalah sebagai berikut : Pertama, keberadaan mukim yang sudah diakui di Aceh harus dipertegas wilayah Peta Struktur Ruang dan Pola Pemanfaatan Ruang Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tahun 2014-2019
  27. 27. KABAR JKPP 27 K A B A R S I M P U L kedudukannya dalam RTRWA. Penegasan wilayah administratif mukim harus tergambar dalam wilayah setiap Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Kedua, RTRWA harus menegaskan pengakuan keberadaan Wilayah Kelola Mukim di daratan maupun di perairan, seperti : perkampungan (hunian), blang (sawah), uteun (hutan), paya (rawa), lampoh/seunebok (kebun rakyat), padang meurabee (kawasan padang penggembalaan), peukan (pasar), bineh pasi (pantai), batang air (krueng/sungai, alur, tuwie, lubuk), danau, laut, dan kawasan mukim lainnya yang menjadi ulayat mukim setempat. Ulayat mukim dimaksud juga merupakan penjabaran dari Qanun No.4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim pasal 18 yang ditegaskan Qanun Aceh Besar No.8 tahun 2009 Pasal 28 bahwa Harta kekayaan Mukim. Selanjutnya, RTRWA wajib memberikan perlindungan atas Wilayah Kelola Mukim tersebut dari kegiatan pembangunan dan proyek-proyek ekploitatif yang merusak dan mengancam sumber- sumber penghidupan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana. Ketiga, RTRWA harus memberi pengakuan terhadap Hak Kelola Mukim atas wilayahnya, meliputi : (a) hak kepemilikan, (b) hak akses dan pemanfataan, (c) hak pengaturan/pengelolaan. Mukim berdasarkan hak asal usul dan hukum formal memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan mukim yang secara kewilayahan ada pada wilayah kelola mukim. Pengelolaan wilayah mukim diatur dengan aturan adat mukim setempat dibawah koordinasi Imeum Mukim ; hak buya lam krueng, hak rimung bak bineh rimba. Hak kelola mukim kawasan hutan adalah sejauh si uro jak wo. Dalam pelaksanaan teknisnya pada setiap kawasan kelola mukim dilakukan oleh lembaga adat di mukim setempat. Kawasan Peukan atau Pasar Rakyat dalam wilayah mukim dikelola oleh haria peukan. Kawasan laot dikelola oleh Panglima Laot. Masyarakat mukim harus diberi akses dan ruang pemanfaatan sebesar-besarnya atas Wilayah Mukim, dan Keempat, dalam semua proses penataan ruang Aceh (perencanaan, pelaksaaan dan pemantauan) Pemerintah Aceh harus melibatkan mukim. Pemerintahan Mukim harus mendapat informasi yang lengkap atas dokumen RTRWA. Selain itu masyarakat mukim harus diberi kewenangan untuk menyatakan boleh atau tidak atas penggunaan wilayah kelola mukim oleh pihak luar mukim. Kelima, Pengakuan terhadap aturan- aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang diinisiatif oleh mukim melalui musyawarah yang melibatkan setiap masyarakat dalam wilayah mukim. Sebagai pemerintahan, mukim dan gampong tentu saja memiliki kewenangan dalam membuat aturan-aturan. Keenam, Pemerintah Daerah menerbitkan aturan-aturan atau keputusan-keputusan yang mendukung terhadap implementasi sistem pemerintahan mukim dan gampong. Dan juga aturan-aturan yang menjamin keselamatan sumber penghidupan masyarakat yang meliputi kawasan hutan, kebun, laut, padang pengembalaan, batang air, sungai, pasar rakyat, dan hak-hak ulayat lainnya.
  28. 28. KABAR JKPP 28 K A B A R S I M P U L Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Tengah dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan yaitu Kawasan Selatan (Empak Bau), Kawasan Tengah (Tunjung Tilah) dan Kawasan Utara (Aik Meneng). Kawasan Utara atau Aik Meneng adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan Gunung Rinjani (3.726 Mdpl). Kawasan ini kemudian menjadi jantung penghidupan bagi Kabupaten Lombok Tengah, karena memiliki hutan yang menjadi sumber mata air yang mengalir ke bagian Tengah dan Selatan. Tetapi ketidakjelasan pengelolaan SDA dan tidak dilibatkanya masyarakat dalam pengurusan pengelolaan kawasan oleh Pemerintah Daerah telah menyebabkan rentetan masalah di tingkat tapak. Kekayaan sumber daya air yang terdapat dikawasan Aik Meneng lebih banyak dinikmati oleh sebagian kecil orang saja dan ironisnya orang di luar kawasan. Hal ini dikarenakan beroperasinya perusahaan air minum swasta yang menyedot air dan menyebabkan pasokan air bagi masyarakat sekitar berkurang secara drastis. Berdasarkan hasil wawancara (testimoni) dengan warga dan aparat desa di Kawasan Utara Lombok Tengah (Kaula), menyatakan bahwa air pada masa dulu sekitar tahun 90 an masih sangat bagus. Panen padi mina (Padma) di areal kelompok Tani Adil Makmur, bagian Timur-Laut (Tenggara) Pemetaaan Mata Air dan Area Konservasi di Kawasan Utara Lombok Tengah MENJAGA MATA AIR UNTUK MENGHAPUS AIR MATA Pemetaaan Mata Air dan Area Konservasi di Kawasan Utara Lombok Tengah MENJAGA MATA AIR UNTUK MENGHAPUS AIR MATA Kurniawan Nomeanto Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) NTB
  29. 29. KABAR JKPP 29 K A B A R S I M P U L Desa Selebung masih sangat bagus. Air yang mengaliri padi mina didapatkan dari saluran sub DAS Gedeh. Kemudian saat era reformasi, dengan seketika terjadi pembukaan hutan secara besar-besaran, bahkan dihampir seluruh dataran Lombok. Begitu pula yang terjadi di Desa Kawasan Utara Lombok Tengah (Kaula), sejak tahun 2000 hutan dibuka secara besar-besaran yang kemudian berujung pada lahirnya HKm pertama di Indonesia. Pasca kejadian tersebut, masyarakat mulai merasakan berkurangnya air. Gde Bongoh, yang merupakan anak sungai (8 km) dari DAS Dodokan (Aik Buka). Saat ini sangat tidak dimungkinkan lagi berbudidaya Padma, karena ketersediaan air sudah tidak mencukupi. Masyarakat bergantung pasokan 1 air baku dari Lokok Pelebur, tetapi distribusinya dirasakan belum sesuai kebutuhan. Hal ini menyebabkan banyak petani Padma yang beralih untuk berkebun saja. Hal serupa yang dirasakan di Taman Wisata Aiq Bukaq yang di dalamnya terdapat kolam renang dengan air bersumber dari mata air di situ, dengan ukuran 15 X 25 X 2,5 3 m . Jika ingin mengisi kolam renang yang ada, pada tahun 90an akhir hanya dibutuhkan waktu 3-5 jam, sementara saat ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Mata air yang sebanyak 7 titik yang terdapat di Desa Stiling telah mati. Illegal loging dan pengelolaan HKm yang tidak sesuai, serta pola distribusi yang belum berkelanjutan dan adil menyebabkan penyusutan. Jika terus dibiarkan, masyarakat hanya akan menjadi penonton ruangnya terus tergerus. Hal ini berpotensi menyulut konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Pada situasi ini, peran Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) NTB, berharap dapat mendorong lahirnya sebuah peta mata air dan area konservasi yang dibuat secara partisipaif dan selanjutnya dapat menjadi acuan semua pihak (Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat), dalam melaksanakan pembangunan, mengelola dan memanfaatkan serta memelihara sumber daya alam yang ada, terutama sumber daya Air. Karena harus disadari, bahwa sebagus apapun konsep dan partisipasi yang dibangun, tanpa kebijakan lokal dan pusat yang memberikan ruang kondusif agar terjadinya integrasi dan kolaborasi yang lebih pro rakyat, sulit rasanya sebuah program apalagi proyek bisa berhasil secara berkelanjutan. Untuk itu, kerja-kerja kolaboratif yang lebih nyata, dengan pola perencananaan yang lebih partisipatif, diharapkan dapat sedikit menjawab persoalan rakyat. Pemetaan Mata air di Kawasan Kaula yang diinisiasi oleh SLPP bertujuan untuk memetakan mata air dan area konservasi termasuk melihat kondisi masyarakat desa yang memiliki sumber mata air, dokumen ini Warga Desa Teratak, “sekitar 20 tahun yang lalu kita masih bisa mancing di telabah (saluran air) depan rumah, namun sekarang cari cacing saja sulit” 1 air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
  30. 30. KABAR JKPP 30 K A B A R S I M P U L diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Pemetaan mata air ini dilakukan di 6 desa kawasan Utara Lombok Tengah (KAULA) yaitu Desa Aik Berik, Setiling, Aik Buka, Aik Bual, Karang Sidemen, dan Lantan. Sebelum kegiatan pemetaan dimulai, SLPP-NTB melakukan persiapan sosial dengan membuat pertemuan kecil dengan pemerintah desa dan beberapa tokoh di 6 desa yang akan dipetakan, pertemuan ini selain untuk bersosialisasi juga untuk mengidentifikasi para pihak dan mendapatkan data awal kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Setelah persiapan sosial telah dilaksanakan di semua desa, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan pertemuan/workshop untuk menentukan tim kerja dan waktu pemetaan. Setelah tim terbentuk dan menyepakati waktu pemetaan sudah disepakati, maka tahapan selanjutnya adalah survey lapangan sesuai dengan jadwal yang ada. Setelah semua data hasil survey lapangan terkumpul, tim GIS melakukan pengolahan data menjadi peta digital. Peta Pemanfaatan Mata Air di Kawasan Batukliang Utara Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat
  31. 31. KABAR JKPP 31 K A B A R S I M P U L Setelah seluruh data terkompilasi kedalam peta, tahapan terakhirnya adalah sosialisasi hasil kegiatan melalui seminar untuk mendapatkan masukan sekaligus untuk pengintegrasian peta dan penyerahan peta kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Dari hasil pemetaan partisipatif, terdapat sekitar 90 mata air di 5 Desa Kecamatan Batukliang Utara dan 1 Desa Kecamatan Kopang (36 titik mata air berada di kawasan hutan, 47 titik di lahan hak milik, 7 titik di lahan milik pemerintah daerah). Berdasarkan hasil pemetaan diatas, ada beberapa pointer yang menjadi rekomendasi penyelamatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber mata air jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sebagai berikut: 1. Perencanaan dan pelaksanaan konservasi area sumber mata air harus dilakukan secara partisipatif 2. Secara bertahap, harus ada upaya pembebasan lahan sekitar sumber mata air yang lokasinya dilahan hak milik 3. Aplikasi dan replikasi Awiq-awiq atau Perdes serta Puberkades sebagai resolusi konflik pemanfaatan SD-Air di satu dan dan antar desa 4. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok- kelompok masyarakat sekitar mata air. 5. Kampanye penyadaran lingkungan yang lebih masif. 6. Optimalisasi peran aparat penegak hukum dengan melibatkan kelompok masyarakat Penjaga Hutan (LANG- LANG) 7. Paska pemetaan, harus disusun rencana aksi pemeliharaan dan penyelamatan SD-Air dari tingkat SKPD, Lembaga sampai Pemerintah Desa serta Masyarakat umum. TANTANGAN DAN HAMBATAN Kegiatan pemetaan ini secara efektif dimulai sejak akhir bulan April tahun 2015. Secara keseluruhan berjalan lancar walaupun terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Tim pemetaan sangat terbantu oleh semangat dari masyarakat dan Pemerintah desa setempat, hanya pada bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus 2015, kegiatan harus ditunda karena pada bulan tersebut masyarakat Lombok Tengah khususnya warga di 6 desa lokasi pemetaan yang 99 % beragama muslim, harus menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Secara kultur dan kebiasaan masyarakat, pada bulan tersebut masyarakat cenderung tidak mau beraktifitas, terutama aktifitas pada siang hari. Selain itu, medan atau lokasi mata air yang sangat jauh dan sulit, juga menjadikan kegiatan pemetaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh stakeholder dalam melaksanakan Pembangun Di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya seluruh dokumen hasil pemetaan ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Kantor Lingkungan Hidup sebagai laporan kegiatan dan Pemerintah 6 Desa yang dipetakan sebagai dokumen dan data desa. (SLPP NTB)
  32. 32. KABAR JKPP 32 Pembukaan hutan dan kanalisasi lahan gambut Sejak dibukanya Proyek Pembangunan Gambut 1 Juta hektar di Kalimanatan Tengah di Kapuas, Barito Selatan dan Kota Palangka Raya pada tahun 1996, rentetan bencana kebakaran terus terjadi di beberapa wilayah kelola masyarakat yang mendiami bantaran Sungai Kahayan, Kapuas dan Sungai Barito. Dampak langsung terhadap kegiatan PLG ini adalah hancurnya wilayah kelola masyarakat seperti kebun karet, kebun rotan, kebun buah, saka (anak sungai), handel dan beje (kolam ikan) karena tergusur oleh alat berat saat membuat kanal- kanal pengairan. Secara tidak langsung kanal-kanal tersebut mengeringkan permukaan air di rawa gambut serta mengeringkan tanah gambut yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997 dan tahun 1998. Kebakaran hutan dan lahan masyarakat pada areal eks PLG ini terus berlanjut pada saat musim kemarau pada tahun 2003, 2008 dan tahun 2015. Proyek PLG merupakan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, di kabupaten Kapuas, Barito Selatan dan Kota Palangka Raya. PLG ini awalnya Perencanaan Tata Guna Lahan dan Pengelolaan Gambut Berbasis Masyarakat Di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Edy Subahani K A B A R P E T A K A M P U N G Peta Perencanaan Penggunaan Lahan Desa Henda
  33. 33. bertujuan untuk mengubah hutan dan rawa gambut menjadi persawahan guna mempertahankan swasembada pangan. Proyek yang tidak didahului dengan perencanaan yang baik sesuai dengan kesesuaian ekologis dan kearifan lokal masyarakat ditambah lagi dengan krisis moneter pada tahun 1997-1998, berimplikasi proyek PLG terhenti. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah untuk pemulihan kondisi kawasan yang sudah dibuka. Pada tahun 2007, pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Inpres itu meliputi tiga program utama, yaitu konservasi, budidaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal dan transmigrasi. Dalam masterplan kawasan seluas 1.462.295 hektar itu terdiri atas empat zonasi, yaitu zona kawasan lindung 773.500 hektar, zona kawasan penyangga budidaya terbatas 353.500 hektar, zona kawasan budidaya 295.500 hektar, dan zona pesisir 40.000 hektar. Jangka waktu Inpres itu berakhir pada 2011, namun dokumen masterplan eks PLG yang dibuat juga belum digunakan secara sepenuhnya oleh para pihak. Inisiatif masyarakat dalam mengelola dan merencanakan lahan eks PLG di Desa Henda Di luar hiruk pikuk kebijakan pengelolaan lahan gambut rezim lama yang menyisakan dampak negatif tersebut, tidak menyurutkan upaya masyarakat untuk menjaga dan memulihkan hutan dan lahan gambut. Upaya tersebut diawali dengan membuat pemetaan partisipatif yang kemudian dilanjutkan dengan perencanaan tata guna lahan partisipatif. Salah satunya yang dilakukan di Desa Henda, Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menginisiasi perencanaan tata guna lahan partisipasi. Luas Desa Henda ini yaitu 2 8.547, 32 Km dan didiami oleh 184 KK dengan mayoritas penduduknya bersuku Dayak Ngaju. Dayak Ngaju Desa Henda tinggal di pinggiran Sungai Kahayan dengan mata pencaharian sebagai petani karet dan dan buah serta nelayan tangkap. Masyarakat Ngaju sejak dahulu memiliki pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk dalamnya hutan dan lahan gambut. Bagi masyarakat Desa Henda, pemetaan ruang desa memudahkan pengaturan dan perencanaan pembanguan Desa Henda. Selain itu, pemetaan partisipatif dapat menyelesaikan tata batas desa. Berdasarkan hasil diskusi perencanaan Desa Henda, mereka akan mengusulkan Hutan Desa yang KABAR JKPP 33 K A B A R P E T A K A M P U N G
  34. 34. KABAR JKPP 34 berada sebelah barat desa yang merupakan lahan gambut yang rentan terbakar. Semenjak dibukanya eks PLG pada tahun 1997 di Desa Henda sudah hampir 4-5 kali terjadi kebakaran hutan. Hal ini berdasarkan penuturan Kepala Desa Henda Bapak Teguh pada saat FGD verifikasi peta PLUP pada tanggal 21 Juli 2016, “Semenjak dibukanya PLG pada tahun 1997, setiap kemarau panjang wilayah desa Henda selalu terbakar dan merembet ke kebun milik warga. Sangat percuma kami setiap tahun menanam karet dan buah apabila selalu terbakar”. Bapak Teguh berharap dengan adanya pemetaan perencanaan di desa dengan memasukan rencana sumur bor dan tabat, dan wilayah desa Henda akan terhindar dari kebakaran. Bantuan pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk melakukan pembasahan lahan-lahan gambut dan rentan terbakar di wilayah Desa Henda. Melalui pemetaan dan perencanaan partisipatif, masyarakat menyepakati pembagian lahan sebagai berikut : 1. Bahu ; Bekas ladang yang kemudian ditanam dengan tanaman keras, mis. rotan, karet, atau buah-buahan lokal (rambutan, cempedak, paken, durian, dll), lokasi ladang/pertanian Holtikultura. 2. Bahu Himba adalah Hutan bekas garapan, umumnya ditanam dengan jenis: rotan, rumbia, karet, dan jenis lain yang bernilai ekonomis tinggi. 3. Kabun Bua adalah Kebun buah- buahan dan bernilai ekonomis. 4. Saka adalah Anak sungai, tempat masyarakat desa menangkap ikan sungai, Anak sungai yang terbentuk secara alami dengan jarak tidak panjang. 5. Handel ; Sungai buatan atau terusan, Akses transportasi air ke tempat bertani dan berkebun 6. Baruh/Ruak ; Kolam ikan alamiTempat ikan berkembang biak 7. Petak Sahep ; Gambut tipis, sedang dan tebal, Habitat binatang langka (trenggiling/ahem) 8. Petak Galam ; Tanah kritis bekas terbakar, air masam dan ditumbuhi galam (galam bernilai jual tinggi atau ekonomis), Habitat ikan khas (papuyu galam), Petak galam adalah tanah campuran gambut dan pematang 9. Petak Katam/Rawa ; Daerah pasang surut dan ditandai dengan binatang kepiting kecil/Katam dan berada di pinggir sungai besar (Kahayan dan Kapuas), bisa dimanfaatkan untuk K A B A R P E T A K A M P U N G
  35. 35. KABAR JKPP 35 K A B A R P E T A K A M P U N G lahan pertanian dan permukiman 10. Sungei ; Sungai atau anak sungai, Tempat mencari ikan dan prasarana transportasi tradisonal masyarakat. 11. Petak Uwap ; Terdapat akar-akaran dan tumbuhan yang berada di atas sahep (Vegetasi yang dominan kelakai, gerigit, sapahiring, pawah, purun, dan galam), berupa gambut tempat ikan dan ular sawah (panganen), depung, kura-kura (kelep). 12. Petak Mahang ; Tanah subur, Daerah potensial untuk bertani/berkebun Kesepakatan tata guna lahan tersebut menjadi referensi semua pihak dalam melakukan pengelolaan sumber daya serta pembangunan desa. Dalam pengelolan lahan gambut, handel dan tabat memiliki peranan penting. Secara prinsip handel merupakan sebuah konsep lokal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam memanfaatkan gambut sebagai wilayah pertanian kolektif untuk pemenuhan sumber pangan dan produksi secara berkelanjutan dan sebagai jalur transportasi menuju lokasi ke ladang dan kebun dan untuk mencari ikan. Handil merupakan bentuk pengelolaan kawasan yang awalnya adalah sebuah anak sungai kecil (saka) yang dijadikan parit memanjang hingga 3-4 kilometer. Sisi kiri dan kanan handel dijadikan masyarakat tempat untuk lokasi ladang, kebun karet, dan kebun buah. Handel diperkirakan sudah ada sejak tahun 1900-an. Tabat adalah sebuah konstruksi bendungan dengan membuat jajaran kayu yang dipasang melintang pada saluran atau kanal atau serupa bendungan yang berfungsi untuk mengurangi arus air. Bahan kayu yang dibuat untuk tabat ini menggunakan kayu yag mudah didapat disekitar lahan di desa yaitu jenis kayu galam atau belangeran (Shorea belangeran). Pada bagian tengah tabat dibuat spillway atau tumpahan air yang berfungsi untuk arus air dan sebagai lalu lintas warga yang melalui saluran atau handel. Tinggi spillway dari permukaan tanah antara 30-40 cm. Dalam membangun tabat ini juga perlu memperhatikan laju arus air dan kedalaman saluran atau handel.
  36. 36. KABAR JKPP 36 K A B A R P E T A K A M P U N G Sejarah panjang mengiringi konflik dan sengketa tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan teh antara petani Badega dengan PT. Surya Andaka Mustika (SAM) seluas 422,3065 hektar di Kecamatan Cikajang dan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Sejak diberikannya izin HGU kepada PT SAM pada tahun 1986, petani Badega menerima intimidasi, kekerasan bahkan kriminalisasi oleh aparat yang menyebabkan 13 tokoh petani Badega dipenjara karena dituduh melakukan penyerebotan tanah perkebunan tanpa ijin. Selama kurang lebih 33 tahun petani Badega menguasai lahan perkebunan secara sporadik yang kemudian pada akhirnya mendapatkan jawaban kepastian hak atas tanah dari Pemerintah di era Jokowi. Tepatnya pada bulan Januari 2016 melalui Surat Kementerian ATR terkait Penetapan No. 319/020/I/2016 yang menyatakan bahwa tanah eks HGU PT. SAM di Kabupaten Garut menjadi tanah negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rencana redistribusi tanah untuk petani Badega. Menindaklanjuti surat penetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pada awal bulan Februari 2016 dilakukan pertemuan di Kantor Pertanahan (KANTAH) Kabupaten Garut yang dihadiri oleh Dirjen Penataan Agraria, Kepala KANTAH Kabupaten Garut, perwakilan KPA dan perwakilan beberapa petani Badega untuk menyusun rencana kegiatan redistribusi tanah eks HGU PT. SAM kepada petani. Hasilnya disepakati untuk membentuk kepanitiaan redistribusi tanah yang terdiri dari perwakilan petani dan berbagai multi pihak di Kabupaten Garut dengan target waktu efektif bekerja selama 2 bulan. Berangkat dari kesepakatan tersebut, konsolidasi tanah yang sudah dikuasai dan dikelola oleh petani Badega diserahkan sepenuhnya kepada para petani dengan membentuk panitia yang bertugas melakukan pendataan objek dan subjek calon penerima manfaat redistribusi tanah di lapangan, yang kemudian disepakati dilakukan melalui pemetaan partisipatif. Cerita Redistribusi Tanah Badega - Garut Pemetaan Partisipatif dan Reforma Agraria Sofyan Ubaidi Anom Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Jawa Timur
  37. 37. Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Saudara Iwan Nurdin, yang ditemui oleh tim Kabar JKPP dalam wawancara terkait dengan redistribusi lahan Badega, menyatakan beberapa poin penting dan concern KPA diantaranya : “Badega itu adalah tanah yang telah lama dinanti-nanti masyarakat untuk diredistribusikan kepada rakyat”. Badega merupakan salah satu konflik tanah yang melegenda karena sudah mulai sejak tahun 1980an, yang saat itu sempat mendorong protes mahasiswa Bandung dengan melakukan long march Bandung – Garut. Long march dilakukan dalam rangka mendukung 13 tokoh Petani yang dipenjarakan karena dituduh melakukan penyerebotan tanah perkebunan tanpa ijin dan memaksa pemerintah saat itu untuk menyelesaikan konflik. Sejak saat itu, HGU PT. SAM itu tidak pernah bisa terbit tetapi juga tidak pernah diredistribusikan secara legal kepada masyarakat, tetapi masyarakat terus mengelola lahannya. Khususnya di Badega redistribusi lahan yang dilakukan memang program yang ditunggu oleh masyarakat Badega, tapi pertanyaan selanjutnya apakah sudah cukup? redistribusi tanah Badega itu seharusnya menjadi jalan bagi redistribusi yang lebih luas bagi tanah sengketa lainnya di Indonesia. Catatan kritis bagi redistribusi lahan di Badega, secara luasan masih belum proporsional bagi RT petani. Satu RT petani hanya mendapatkan sekitar ¼ Ha saja, sementara untuk skala ekonomi seharusnya 1.5 hingga 2 Ha. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah harus mendorong objek-objek reforma agraria yang lebih luas sehingga redistribusi tanah itu bisa sesuai dengan kebutuhan dalam upaya penyelesaian konflik dan peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, redistribusi lahan juga harus disertai dengan program pendukung pertanian bagi petani. RA seperti apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah? RA yang harus dijalankan pemerintah itu sebenarnya sudah tertuang di Undang-Undang Pokok Agraria dan di TAP MPR No.9 Tahun 2001, oleh karenanya mandat KPA jelas yaitu sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Pokok Agraria dan TAP MPR No.9 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Reforma Agraria harus bisa menjawab 1) mengakhiri ketimpangan, kepemilikan, pengusahaan dan penguasaan sumber-sumber agraria KABAR JKPP 37 K A B A R P E T A K A M P U N G Menagih Janji RA Jokowi.
  38. 38. KABAR JKPP 38 K A B A R P E T A K A M P U N G khususnya tanah; 2) menyelesaikan beragam konflik agrarian; 3) RA harus menumbuhkan produktivitas ekonomi masyarakat hingga muncul kesejahteraan yang berkelanjutan, dalam memastikan tujuan tersebut tercapai maka reforma agraria itu harus dijalankan oleh sebuah badan yang sifatnya langsung bertanggung jawab kepada presiden. Program utama dari reforma agraria yaitu memotong kelebihan tanah yang dikuasai oleh para pengusaha skala besar, tuan tanah sekala besar dan seterusnya, lalu memperluas kepemlikan yang dimiliki oleh petani gurem dan membuat rakyat tidak bertanah punya tanah-tanah pertanian yang produktif. Apa strategi kedepan yang dilakukan oleh KPA dalam memastikan RA berjalan dan mendorong pemerintah menyelesaikan konflik agraria di Indonesia? Strategi pertama dilakukan dengan memperkuat organisasi-organisasi rakyat, organisasi- organisasi yang mendukung gerakan agar memahami dan terus memperjuangkan reforma agraria. Strategi yang kedua yaitu dengan membuat peluang-peluang kebijakan yang pro atau mendukung reforma agraria dan mencegah kebijkan-kebijakan yang kontra dengan reforma agraria. Oleh karenanya penting memperluas kampanye dan gagasan reforma agraria kepada jaringan yang lebih luas. KPA akan terus mendorong dibentuknya badan pelaksana reforma agraria langsung dibawah presiden yang mampu mengorganiskan kelembagan-kelembagaan dan mempunyai wewenang penuh menjalankan reforma agraria. Dan terkait pemetaan partisipatif, pemetaan partisisipatif merupakan gerakan yang mengembalikan kedaulatan masyarakat atas tanah dan fungsi-fungsi atas tanah tersebut dalam perspektif keadilan ruang. Sehingga pemetaan partisipatif menjadi bagian penting dari gerakan reforma agraria untuk memastikan proses tata kuasa, tata guna dan tata kelola sesuai prinsip- prinsip RA. Peta menjadi penting dalam memastikan dan membuktikan wilayah kelola petani. Harapan terbesar saya bagi Presiden Jokowi adalah menepati janji untuk menjalankan nawacitanya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberikan kebijakan keleluasaan untuk melakukan Pemetaan Partisipatif dalam kerangka upaya penyelesaian konflik tanah Badega. Redistribusi tanah mensyaratkan prinsip clean and clear agar tidak menimbulkan konflik kembali, dan pemetaan partisipatif merupakan alat untuk memastikan clean and clear tersebut. Pada akhir bulan Februari sampai dengan akhir bulan Maret 2016 tim dari petani Badega dengan melibatkan perwakilan KANTAH Kabupaten Garut mulai bekerja di lapangan dengan melakukan Pemetaan Partisipatif. Pemetaan Partisipatif yang dilakukan untuk memastikan tata guna lahan
  39. 39. KABAR JKPP 39 K A B A R P E T A K A M P U N G yang sudah dikelola oleh Petani selama 33 tahun terdistribusi secara adil sesuai dengan kondisi sosial dan kesesuaian lahannya. Dari hasil Pemetaan Partisipatif yang telah dilakukan oleh tim dari petani Badega dan perwakilan KANTAH Kabupaten Garut, diketahui luas total tanah eks HGU PT. SAM adalah ±470 hektar, dari luasan total tersebut tanah yang diredistribusi untuk petani Badega seluas ±385 hektar yang dibagikan kepada ±900 rumah tangga Petani dalam bentuk Sertifikat Hak Milik sebanyak 1.245 bidang, tanah yang akan diperbarui ijin HGU untuk PT. SAM seluas ±38,36 hektar, untuk tanah kolektif atas nama hak pakai Pemda Kabupaten Garut seluas ±12,30 hektar untuk kebun pembibitan dan percontohan tanaman kopi, tanah kolektif atas nama hak pakai Kementerian Agraria dan Tata Ruang seluas ±24,50 hektar untuk pangangonan, serta tanah untuk jalan poros desa sepanjang ±3 KM dengan luas ±10 hektar. Adapun luasan tanah yang diredistribusi kepada petani Badega berupa Sertifikat Hak Milik untuk masing-masing 2 rumah tangga petani seluas ±3000 M sampai 2 dengan ±15.000 M yang digunakan untuk pemukiman dan lahan pertanian. Dokumentasi KPA di Badega K A B A R U K U R - u K U R Penyiapan kapasitas SLPP Sulteng melalui In House Training GIS In House Traning GIS Dasar Bagi Fasilitator Pemetaan Sulawesi Tengah Rabu, 1 April 2016 bertempat di Kantor YMP (Yayasan Merah Putih) Palu, Sulawesi Tengah terselenggara In House Training GIS dasar bagi para fasilitator pemetaan partisipatif dan kader penggiat pemetaan partisipatif muda, yang diinisiasi oleh SLPP Sulteng dan Seknas JKPP. Peningkatan kapasitas teknis bagi partisipan SLPP Sulteng merupakan salah satu mandat untuk mendukung agenda perluasan wilayah kelola masyarakat dan percepatan pengakuan wilayah adat. Oleh karenanya, berdasarkan jajak kebutuhan partisipan SLPP Sulteng dipandang perlu untuk melakukan pelatihan teknis terkait Sistem Informasi Geografis (GIS). Pelatihan
  40. 40. ini dikemas dalam bentuk in house training, lokasi pelatihan yang bergantian diantara lembaga peserta. Peserta dalam In House Training terdiri dari perwakilan dari YMP (Yayasan Merah Putih), YPR, Yayasan Bonebula Donggala, WALHI Sulteng, Mapala Lalimpala Universitas Tadulako, Siti Zulaika REMAPPALA, ROA, YTM. In house training yang dilaksanakan selama lima hari fokus pada Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) tingkat dasar diantaranya Pengenalan, instalasi dan penggunaan software GIS dengan subsistem gis seperti memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografi atau data geospatial, untuk mendukung kerja- kerja pemetaan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan, sumber daya alam dan lainnya. Selain meningkatkan kapasitas para penggiat muda pemetaan partisipatif, in house training yang dilaksanakan bertujuan untuk membuka jejaring yang lebih luas khususnya bagi generasi muda penggiat pemetaan partisipatif. Hal ini menjadi penting bagi sebuah gerakan dalam memastikan konsolidasi yang kuat diantara penggiat. Para peserta bersepakat untuk melanjutkan forum belajar kepada jaringan SLPP yang lebih luas, khususnya untuk menyebarluaskan metode pemetaan partisipatif dan analisis spasial GIS. Hari terakhir para peserta belajar menyepakati rencana belajar selanjutnya, dengan lokasi bergilir diantara lembaga. Harapan kedepan agar peserta bisa terus belajar GIS dan mengembangkan kapasitasnya sehingga bermanfaat dan membagi ilmunya. Pesan khusus dari Koordinator SLPP Sulteng jika peserta sudah mahir dalam menggunakan GIS, ilmunya jangan dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi yang destruktif dan melanggar HAM, tapi harus dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat. Dokumentasi SLPP Sulteng

×