1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PRESS RELEASE
Refleksi Akhir Tahun
Pembangunan perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat terutama
terkait dengan masih besarnya ‘backlog’ (kekurangan) perumahan yang mencapai jumlah
sekitar 7,4 juta rumah pada tahun 2009. Disamping itu, masih sekitar 4,8 juta unit rumah
diperkirakan dalam kondisi rusak. Sementara permukiman kumuh semakin meluas yang
diperkirakan telah mencapai 57.800 ha. Selain juga proporsi rumah tangga yang belum
mempunyai bukti hukum berupa sertifikat dari BPN, girik, maupun akta jual beli masih
mencapai 22,06% (2007).
Pemerintah menyadari hal ini sepenuhnya sehingga alokasi pembangunan perumahan yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
meningkat hampir 5 kali lipat dibanding alokasi pada RPJMN periode sebelumnya (2005-
2009).
Pembangunan perumahan sudah seharusnya mendapat perhatian sepenuhnya dengan
mempertimbangkan bahwa perumahan merupakan hak asasi manusia. Hal ini telah
tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu (a) UUD RI 1945 pasal 28
H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan; (b) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 bahwa
setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak; (c) UU Nomor
11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Ecosoc Pasal 11 bahwa
negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang
layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas
perbaikan kondisi hidup terus menerus. Selain juga bahwa Tujuan 7 Target 11 Millenium
Development Goals adalah meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang
hidup di permukiman kumuh.
Kesemuanya ini kemudian melandasi Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyatakan
visi pembangunan perumahan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis
2010-2014, adalah setiap keluarga Indonesia menempati rumah yang layak huni.
Visi ini akan dicapai melalui serangkaian misi (i) meningkatkan iklim yang kondusif dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan; (ii) meningkatkan ketersediaan rumah
layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas (PSU); (iii) mengembangkan
sistem pembiayaan perumahan jangka panjang; (iv) meningkatkan pendayagunaan
sumber daya perumahan dan permukiman; (v) meningkatkan peran pemerintah daerah
dan pemangku kepentingan lainnya.
1

2. Kemampuan penyerapan alokasi dana terlihat menggembirakan. Realisasi dana mencapai
Rp.909,96 miliar atau 94,34% dari pagu, sementara realisasi dana subsidi mencapai
Rp.2,99 triliun atau 96,5% dari pagu.
Alokasi dana tersebut untuk memenuhi target-target sampai tahun 2014 diantaranya (i)
rumah susun sejahtera sewa sebanyak 380 twin block; (ii) fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan swadaya sebanyak 50.000 unit; (iii) fasilitasi dan stimulasi
peningkatan kualitas swadaya sebanyak 50.000 unit; (iv) fasilitasi pembangunan PSU
kawasan sebanyak 700 ribu unit; (v) fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya
sebanyak 50.000 unit; (vi) fasilitasi dan simulasi penataan lingkungan permukiman kumuh
seluas 655 ha; (vii) fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi sebanyak
30.000 unit; (viii) fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 5.000 unit; (ix) bantuan
subsidi perumahan bagi 1,35 juta unit.
Memasuki akhir Desember 2010, beberapa hal siginifikan yang telah dicapai terkait misi
dan target dalam Renstra Kemenpera 2010-2014 adalah
(i) meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan. Terselesaikannya Undang Undang Perumahan dan Kawasan
Permukiman pada tanggal 17 Desember 2010;
(ii) meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana,
sarana dan utilitas (PSU). Telah terbangunnya rumah susun sejahtera sewa
sebanyak 49 unit, terselesaikannya fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan swadaya sebanyak 2.000 unit; fasilitasi dan stimulasi peningkatan
kualitas swadaya sebanyak 20.000 unit; fasilitasi pembangunan PSU kawasan
sebanyak 13.050 ribu unit; fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya
sebanyak 13.350 unit; fasilitasi dan simulasi penataan lingkungan permukiman
kumuh seluas 30 ha; fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi
sebanyak 7.500 unit; fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 1.000 unit;
(iii) mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang. Telah
diluncurkan pada pertengahan tahun 2010, program Fasilitas Likuiditas
Pembangunan Perumahan (FLPP) yang memungkinkan tersedianya dana murah
jangka panjang bagi kredit pemilikan rumah dan kredit investasi pembangunan
perumahan. Program FLPP ini menggantikan skema subsidi uang muka dan subisidi
selisih bunga. Program FLPP yang bersifat pembiayaan sekaligus juga membantu
menghemat dana pemerintah, karena sifatnya yang tidak habis terpakai. Saat ini
telah berhasil dibiayai sebanyak 14.000 rumah sejahtera tapak dan 1.600 rumah
sejahtera susun;
(iv) meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui program Dekonsentrasi lingkup Kemenpera telah berhasil dilakukan
pengembangan data perumahan di 33 provinsi, yang berpotensi meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah. Selain itu, kemitraan dengan pemangku kepentingan
dijalin melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan
kerjasama dengan perguruan tinggi.
2

3. Melanjutkan pencapaian tahun 2010, direncanakan akan dilakukan beberapa kegiatan
penting sepanjang tahun 2011 diantaranya
(i) meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan dengan menyelesaikan Undang Undang Rumah Susun, melakukan
sosialisasi UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelesaikan Peraturan
Pemerintah dan Permenpera sebagai turunan UU Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
(ii) meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana
dan utilitas (PSU) dengan membangun rumah susun sejahtera sewa sebanyak 100
unit, terselesaikannya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya
sebanyak 12.500 unit, fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas swadaya sebanyak
12.500 unit; fasilitasi pembangunan PSU kawasan sebanyak 117.010 unit; fasilitasi
pembangunan PSU perumahan swadaya sebanyak 12.500 unit; fasilitasi dan simulasi
penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 100 ha; fasilitasi pra-sertifikasi dan
pendampingan pasca sertifikasi sebanyak 7.500 unit; fasilitasi pembangunan rumah
khusus sebanyak 1.750 unit; bantuan subsidi perumahan melalui FLPP bagi 93.000
unit; peluncuran DAK Perumahan dan Permukiman di 62 kabupaten/kota.
(iii) meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan
meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui program dekonsentrasi lingkup
Kemenpera. Direncanakan akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan di
daerah sebagai wadah koordinasi pemangku kepentingan, penyusunan profil
perumahan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan di 33 provinsi.
Jakarta, 28 Desember 2010
Capaian Kinerja Selengkapnya Terlampir (Bahan Tayangan)
3