FGD membahas perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Sektor ini belum memiliki grand design yang utuh dan komprehensif. FGD ini bertujuan merumuskan grand design melalui diskusi para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah seperti kekurangan rumah, kumuhnya permukiman, dan keterbatasan pembiayaan. Grand design yang dihasilkan diharapkan menjadi pedoman bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berkualitas.
Peran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadaya
Grand Design Perumahan
1.
2. fgd grand design perumahan dan permukiman
Kementerian eprumahan rakyat
Rancangan Kebijakan Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Tahun 2013
1) Pencapaian sasaran RPJM Nasional Tahun 2010-2014
2) Pencapaian sasaran Renstra Kemenpera Tahun 2011
3) Implementasi amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
4) Implementasi amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
5) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat
6) Pelaksanaan Direktif Presiden Republik Indonesia dan Penugasan Khusus:
Program Pro Rakyat Klaster IV: Pembangunan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah
Penanganan Ciliwung
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B)
Penanganan Waduk Jati Gede
7) Dukungan terhadap implementasi Master Plan Percepatan Pembangunan ekonomi Indonesia
(MP3EI).
8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012
sebagai baseline Anggaran tahun 2013
9) Tema RKP 2013
10) Pencapaian prioritas daerah dan mendukung implementasi otonomi daerah
11) Mengacu dan berbasis pada Rencana Tata Ruang
3. fgd grand design perumahan dan permukiman
Kementerian eprumahan rakyat
Isu dan Permasalahan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Keterbatasan penyediaan rumah.
Perkiraan jumlah kekurangan rumah
(backlog) sebesar 8,2 juta unit pada tahun
2011.
Peningkatan jumlah rumah tangga yang
menempati rumah yang tidak layak huni
dan tidak didukung oleh prasarana,
sarana lingkungan dan utilitas umum
yang memadai. Pada tahun 2009, 4,8 juta
unit rumah diperkirakan dalam kondisi
rusak.
Menurut Susenas Tahun 2010, sebanyak:
- 11,5% rumah tangga masih menghuni
rumah dengan lantai tanah,
- 9,87 % dengan dinding belum
permanen, dan
- 3,45% tinggal di rumah yang
beratapkan ijuk/lainnya.
Permukiman kumuh yang semakin
meluas. Pada tahun 2009 luas
permukiman kumuh diperkirakan
menjadi 57.800 Ha dari kondisi
sebelumnya yakni 54.000 Ha pada akhir
tahun 2004.
1
2
3
Sektor perumahan dan
kawasan permukiman
belum memiliki grand design
yang utuh dan
komprehensif.
Skenario besar mengenai
pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman
di Indonesia belum
mencakup semua kondisi
dan permasalahan
perumahan dan kawasan
permukiman yang akan
datang.
1
2
4. fgd grand design perumahan dan permukiman
Kementerian eprumahan rakyat
Arah dan Muatan FGD Grand Design
Perumahan dan Permukiman
Perkembangan dan Interaksi Perkotaan-Perdesaan
a. Urbanisasi dan varian desa-kota cenderung menyebabkan kesenjangan dan variasi kapasitas
dalam penyediaan komponen tersebut;
b. Interaksi dan klas perkotaan-perdesaan berimplikasi kepada kemampuan penyediaan lahan
dan prasarana, sarana utilitas (PSU);
Siklus Bencana dan Backlog Akibat Bencana
Siklus kebencanaan menyebabkan perkotaan dan perdesaan memerlukan manajemen dan arah
pembangunan yang khusus
Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
a. Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan
menyebabkan munculnya kebutuhan kerjasama penyediaan perumahan dari dengan pihak
swasta dan masyarakat;
b. Selain pembiayaan formal yang telah terlembaga, perlu diperhatikan juga kontribusi
pembiayaan swadaya dan Corporate Social Rsponsibility (CSR)/ atau Program Kemitraan
Bantuan Lingkungan (PKBL), sehingga dapat dikembangkan posisinya dalam sistem
pembiayaan perumahan
Teknologi, Desain, Kualitas dan Rantai Produksi Perumahan
Ketersediaan sumber daya alam; Kondisi geografis; Faktor kualitas lingkungan; Pembiayaan pada
level target group; Kebencanaan.
1
2
3
4
5. fgd grand design perumahan dan permukiman
Kementerian eprumahan rakyat
Pemetaan Isu pada
FGD Grand Design Perumahan dan Permukiman
Isu dan implikasi yang muncul dari keempat muatan Grand Design
2
Pencapaian dan proyeksi kondisi dari keempat muatan Grand Design;
3
Pola-pola/dinamika yang perlu dicermati beserta strategi
yang perlu diinisasi dari keempat muatan Grand Design
4
Stakeholder, peran, kelembagaan dan
pembiayaan yang perlu dikembangkan untuk
menjawab hasil pemetaan kondisi keempat
muatan Grand Design
1
6. fgd grand design perumahan dan permukiman
Kementerian eprumahan rakyat
Maksud, Tujuan dan Keluaran
FGD merupakan tahapan
koordinasi stakeholders,
konsultasi, diskusi yang secara
kolektif akan memformulasi Grand
Design Bidang Perumahan dan
Permukiman.
FGD diadakan untuk memperoleh isu,
persoalan, arah kebijakan, strategi,
program, serta tahapan implementasi
untuk diformulasikan menjadi rujukan
dalam pembuatan Grand Design Bidang
Perumahan dan Permukiman.
7. fgd grand design perumahan dan permukiman
Kementerian eprumahan rakyat
Penutup
Terciptanya Grand Design Bidang Perumahan dan Permukiman yang akan dihasilkan merupakan
pedoman bersama pelaku pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang konstruktif dan berkontribusi pada
pencapaian pembangunan nasional yang berkualitas.
Grand Design Bidang Perumahan dan Permukiman yang akan dihasilkan merupakan
dokumen yang komprehensif dari berbagai pihak.
Partisipasi dan masukan dari seluruh pihak baik dari internal Kementerian Perumahan Rakyat,
juga dari Kementerian/Lembaga lain yang juga memiliki perhatian serta program
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman